Recommended
More Related Content
Similar to REGULASI HUMAS
Similar to REGULASI HUMAS (20)
More from tinisri
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
REGULASI HUMAS
- 1. Regulasi Bidang Kehumasan Kelas XI OTKP SMK Negeri 14 Jakarta Gusti Ayu Made Hanny Dian Savitri Humas dan Keprotokolan
- 2. PENGERTIAN REGULASI KEHUMASAN Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk termasuk dalam profesi humas. Misalnya pembatasan hukum yang dilakukan oleh otoritas pemerintah melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan bidang Kehumasan
- 3. Perhimpunan Humas (Perhumas) Indonesia 01 Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) 02 Kode Etik Kehumasan Pemerintah 03 Regulasi Humas di Indonesia
- 4. KODE ETIK KEHUMASAN APPRI PASAL 1 Norma-Norma Perilaku Profesional Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia (APPRI) terdapat 17 pasal PASAL 2 Penyebarluasan Informasi PASAL 3 Media Komunikasi
- 5. KODE ETIK KEHUMASAN PERHUMAS Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Perhumas Indonesia terdapat 4 pasal Pasal II Perilaku terhadap Klien atau Atasan Pasal I Komitmen Pribadi Pasal III Perilaku terhadap Masyarakat dan Media Massa
- 6. KODE ETIK KEHUMASAN PEMERINTAH HUBUNGAN KERJA TANGGUNG JAWAB PENGELOLA/AN GGOTA HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI
- 7. Pasal 1 Norma-Norma Perilaku Profesional Menjelaskan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mendatang maupun sekarang, dan terhadap sesama anggota Asosiasi, anggota media komunikasi serta masyarakat luas. BACK
- 8. Pasal 2 Penyebarluasan Informasi Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi BACK
- 9. Pasal 3 Media Komunikasi Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi BACK
- 10. Pasal I Komitmen Pribadi Anggota PERHUMAS harus: 1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan 2. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia 3. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dari kesatuan bangsa BACK
- 11. Pasal III Perilaku Terhadap Masyarakat dan Media Massa Anggota PERHUMAS INDONESIA harus: 1. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat 2. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulas integritas sarana maupun jalur komunikasi mass 3. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan 4. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. BACK
- 12. KEWAJIBAN • INTERNAL ORGANISASI • EKSTERNAL ORGANISASI : • DENGAN MEDIA MASSA • DENGAN REKAN SEPROFESI • DENGAN MASYARAKAT UMUM LARANGAN • DILARANG MEMBERIKAN INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA • DILARANG MELIBATKAN DIRINYA DALAM KEGIATAN YANG BERMAKSUD MEMECAH BELAH ATAU MENYESATKAN • DILARANG MEWAKILI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG BERSAING ANTAR KEHUMASAN PEMERINTAH • DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TIDAK MEMUNGUT BIAYA BAIK TUNAI MAUPUN BENTUK LAIN DEMI KEPENTINGAN PRIBADI • TIDAK DENGAN ITIKAD BURUK MENCEMARKAN NAMA BAIK ATAU PRAKTEK KEHUMASAN, INSTANSI, ATAU ORGANISASI LAIN HUBUNGAN KERJA BACK
- 13. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA/ANGGOTA KEHUMASAN PEMERINTAH Pengelola/Anggota Kehumasan Pemerintah dalam batas kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat HAK KOREKSI DAN HAK JAWAB Apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap Pengelola/Anggota Kehumasan Pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang
- 14. Keterkaitan regulasi dan perilaku praktisi humas Upaya untuk membatasi setiap respon dan dalam proses merespon agar tidak berdampak negatif bagi humas maupun perusahaan Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja praktisi public relation
- 15. Apa yang dimaksud dengan regulasi? 01 Jelaskan pasal 5 mengenai Informasi Rahasia berdasarkan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia! 02 Tuliskan isi pasal II mengenai perilaku terhadap klien atau atasan dalam kode etik Peruhumas Indonesia! 03 Tugas Sebutkan larangan kode etik kehumasan pemerintah! 04 Apa yang dimaksud dengan hak jawab dan hak koreksi? 05
- 17. 1 Berikut ini yang bukan merupakan hubungan dengan public ekstern... a. Customer relations b. Community relations c. Government relations d. Hubungan dengan media massa e. Hubungan dengan rekan kerja BACK
- 18. 2 Apa yang dimaksud dengan hubungan public internal dalam kehumasan? BACK
- 19. 3 Ada berapa pasal kode etik yang dibuat oleh Perhimpunan Humas (Perhumas) Indonesia? BACK
- 20. 4 Apa yang dimaksud dengan regulasi bidang kehumasan? BACK
- 21. 5 Ada berapa pasal kode etik yang dibuat oleh Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia (APPRI)? BACK
- 22. 6 Mengatur apa pasal 1 dalam kode etik kehumasan yang disusun oleh APPRI? BACK
- 23. 7 Apa yang dimaksud hak koreksi dan hak jawab dalam regulasi bidang kehumasan? BACK
- 24. 8 Sebutkan salah satu larangan dalam kode etik kehumasan pemerintah! BACK
- 25. 9 Apa yang dimaksud tanggung jawab anggota dalam regulasi bidang kehumasan? BACK