SlideShare a Scribd company logo

! 2017.09.25 revolusi mental berdesa di aceh muhammad taufik abda

•
•
Muhammad Taufik Abda
Muhammad Taufik Abda

Pascapemberlakuan UU Desa, perlu perubahan cara pandang secara fundamental terkait keberadaan gampong (desa) di Aceh, terutama terkait kedudukan dan hubungan mukim-gampong

Government & Nonprofit
1 of 54
Download to read offline
1 REVOLUSI MENTAL BERDESA ; Perspektif UU Desa dalam Konteks Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Disampaikan Dalam Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa Tahun 2017, Tanggal 25 September 2017 di Banda Aceh Yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh Oleh : Muhammad Taufik Abda (Pengkhidmat Adat, Gampong dan Mukim)
Revolusi Mental Berdesa Bagaimana Memaknai Tiga Kata Kunci Berikut : # Revolusi : Perubahan yang Mendasar (Fundametal) # Revolusi Mental : Perubahan cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja # Revolusi Mental Berdesa : (Sebagai Satu Kesatuan Gagasan)
Revolusi Mental Berdesa Bagaimana Menghubungkan Perspektif Revolusi Mental dalam Konteks Aceh ? 1. Aceh yang berstatus Provinsi bersifat istimewa dengan kewenangan khusus; 2. Aceh yang memiliki dana otsus hingga tahun 2027; 3. Aceh dengan perolehan dana desa terbanyak ke-3 se- Indonesia (6.474 Gampong/ Desa) ; 4. Aceh pascakonflik dan tsunami 5. Aceh jadi daerah termiskin No. 1 se-Sumatera dan No. 4 se- Indonesia (2017) Aceh
Integritas Etos Kerja Gotong Royong Apa Nilai Instrumental Utama Revolusi Mental ? Integritas : Kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat dan berprilaku jujur, dapat dipercaya, berkarakter dan konsisten berpegang teguh pada prinsip- prinsip kebenaran, moral dan etika. Etos Kerja : Sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam berdaya saing, optimis, produktif dan inovatif. Gotong Royong : Sebuah keyakinan melakukan kegiatan secara bersama dan bersifat sukarela dan dikerjakan secara cepat, solidaritas, peka, efektif dan efisien. Sumber Rujukan Penting : RPJM Nasional 2014- 2019, Inpres No. 12/2016 tentang GNRM, Peta Jalan GRMN Kemenko PMK, Pergub Jateng 31/2016.
Integritas :Jujur, Dipercaya, Bertangung Jawab, Konsisten Etos Kerja : Optimis, Daya Saing, Inovatif, Kreatif, Produktif, Efisien, Efektif Gotong Royong : Kerjasama, Peka Sosial, Solidaritas, Kemaslahan Bagaimana Melihat Nilai Instrumental Utama Revolusi Mental dalam Konteks Aceh? Integritas Meuadab (Akhlak Individual) Meuadat (Akhlak Komunal) Etos Kerja => Adat Hareukat #Na Hek, Na Hak #Pang Ulee Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugo. Gotong Royong => Meusaraya #Putoh Ngon Meupakat, Kuwat Ngon Meuseuraya
Prinsip-Prinsip Meusaraya (Gotong Royong) Berdasarkan Pengalaman di Gampong dan Mukim • Masalah Bersama/Kepentingan Bersama diselesaikan Secara Bersama (Lingkup Keluarga, Lingkungan Tempat Tinggal hingga Negara) • Keputusan Bersama; • Berbagi Sumberdaya (Gagasan, Tenaga, Uang, Barang termasuk bahan dan peralatan); • Bekerja Bersama disertai berbagi peran; • Kerelawanan (tanpa pamrih, tanpa bayaran); • Partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi); • Murah dan Mudah (Efisien dan Efektif).
Pilar Gerakan Revolusi Mental Keluarga Masyarakat Dunia Pendidikan Dunia Usaha Penyelenggara Negara
Dari Mana Kita Memulai Gerakan Revolusi Mental ? Negara Lingkungan Kerja Lingkungan Tempat Tinggal Keluarga Diri 1. Tetangga 2. Dusun 3. Gampong/Desa 4. Mukim 5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota 7. Aceh
Integritas Etos Kerja Gotong Royong Bagaimana Melakukan Pengarustamaan (Mainstreaming) Nilai Instrumental Utama Revolusi Mental dalam Berdesa di Aceh ?
10 Apakah Benar GAMPONG = DESA ?
Memaknai Gampong dan Mukim di Aceh (Desa dan Federasi Desa ) 1. Sebagai Identitas ; 2. Sebagai Alamat Kebudayaan; 3. Sebagai Ruang Hidup; 4. Sebagai Kampung Halaman; 5. Sebagai Arena Kontestasi dan Konflik; 6. Sebagai Lembaga Pemerintahan; 7. Sebagai Wilayah; 8. Sebagai Ruang Implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan; 9. … (Beberapa hal tersebut di atas, sering dimaknai juga dengan tradisi berdesa dan imaji mental lama berdesa; Sutoro Eko, 2016)
12 Jejak Keberadaan Gampong dan Mukim di Aceh (Dari Masa Ke Masa) Masa Pra Aceh Darussalam Masa Aceh Darussalam Masa Kolonial Belanda dan Jepang Masa Pasca Kolonial II ( Era Reformasi) Khususnya Pascapengesahan UU Desa (Fokus Kajian Kita) Masa Pascakolonial I ( Era Orde Lama dan Orde Baru)
Kesadaran Historis dan Yuridis terkait Desa Pascareformasi dalam UU Pemda (No 22/1999 ) “Bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979) No. 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat Istimewa sehingga perlu diganti “ (Konsideran Menimbang Huruf C, UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah)
Kerangka Pikir Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Mempengaruhi Dinamika Gampong/Desa dan Mukim (Pascareformasi) UUD 1945 Psl 18,18 A & B Psl 18, 18 A & B Psl 18 B (2) UU 44/1999 UU 18/2001 UU 32/2004 UU 1/2015 UU 23/2014 UU 6/2014 UU 11/2006 UU SEKTORAL UU 5/1960 UU 41/1999 GAMPONG DAN MUKIM UU ?
Perbandingan Landasan Konstitusional UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 6/2014 tentang Desa dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh UU 6/2014 Tentang Desa UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 x x √ Pasal 1 ayat (1) √ x x Pasal 4 x x √ Pasal 5 Ayat (1) √ √ √ Pasal 17 Ayat (1) & (3) x x √ Pasal 18 √ √ √ Pasal 18 A √ x √ Pasal 18 B Ayat (1) & (2) √ x √ Pasal 18 B Ayat (2) x √ X Pasal 20 √ √ √ Pasal 22 D Ayat (2) x √ √ Pasal 22 E Ayat (2) x x V Catatan : UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki sandaran konstitusional yang kuat, terutama Pasal 18 A, Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2) di bandingkan UU 6/2014 tentang Desa.
Jejak UU Desa 2005 : Pemerintah dan DPR bersepakat memecah UU 34/2004 tentang Pemda menjadi 3 UU : UU Pemda, UU Pilkadasung dan UU Desa; 2007 : Pemerintah menyiapkan Nasakah Akademik dan RUU Desa; Januari 2012 : Presiden menerbitkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada DPR . Kemudian DPR membentuk Pansus RUU Desa; 18 Desember 2013 : RUU Desa disahkan menjadi UU Desa dalam Sidang Paripurna DPR; 15 Januari 2014 : UU Desa disahkan oleh Presiden dan diundangan dengan No. 6 tahun 2014; 2017 : UU Desa, telah diatur lebih lanjut dalam PP, Permendagri, Permendes DTT, Permenkeu, Perda , Perbup/Perwal dan Perdes/Qanun Gampong.
Ketentuan Gampong dan Mukim Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Sebagai Basis Implementasi Gerakan Revolusi Mental Berdesa di Aceh) Gampong Rujukan Peraturan Perundang-Undangan Mukim Rujukan Peraturan Perundang- Undangan Unsur Wilayah Pasal 2 UU 11/2006 Unsur Wilayah Pasal 2 UU 11/2006 Lembaga Pemerintahan Pasal 115, 116, 117 UUPA. Qanun Aceh No. 5 /2003 tentang Pemerintahan Gampong yang sekarang diatur dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Gampong Lembaga Pemerintahan Pasal 114 UUPA. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No. 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim yang sekarang diatur dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Tempat Kedudukan Lembaga Adat (Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut) Pasal 6 dan 7 UU No. 44/1999 dan Pasal 98 UU No. 11/2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 /2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat Tempat Kedudukan Lembaga Adat (Imeum Mukim , Imeum Chik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Panglima Laot, Syahbanda, Haria Peukan, Keujruen Blang, Peutua Seuneubok, Pawang Glee, Keuchik, Imeum Meunasah, ) Pasal 6 dan 7 UU No. 44/1999 dan Pasal 98 UU No. 11/2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 /2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Pasal 1 Angka 20 UU 11/2006 Kesatuan Masyarakat Hukum Pasal 1 Angka 19 UU 11/2006 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Perda Prop Dista Aceh No. 5/1996
MEMAHAMI KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Sebagai Basis Implementasi Gerakan Revolusi Mental Berdesa di Aceh) N o Susunan Wilayah Pemerintahan Wilayah Otonom Wilayah Administratif Wilayah Kerja Wilayah Adat UU 11/2006 pasal 2 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 (Kesatuan Masyarakat Hukum) UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 Berdasarkan kekhususan Aceh yang bersifat istimewa Desentralisasi dan/atau atau Devolusi Dekonsentrasi dan/atau Delegasi Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Hak Bawaan) 1 Provinsi Aceh Ya (Otonomi Khusus) Ya Ya Tidak 2 Kab/Kota Ya (Otonomi Daerah) Ya Ya Tidak 3 Kecamatan Tidak Tidak Ya Tidak 4 Mukim Ya (Otonomi Asli) Ya Ya Ya 5 Gampong Ya (Otonomi Asli) Ya Ya Ya
KONSEKWENSI LOGIS MASING-MASING KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH Menurut Peraturan Perundang-Undangan No Susunan Wilayah Pemerintahan Konsekwensi Wilayah Otonom Konsekwensi Wilayah Administratif Konsek wensi Wilayah Kerja Konsekwensi Wilayah Adat 1 Provinsi Aceh Qanun Aceh Pergub Surat Keputusan Gubernur Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBA, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Alokasi Dana  Wilayah Kerja Gubernur Wilayah Kerja SKPA 2 Kab/Kota Qanun Kab/Kota Perbup/Perwal SK Bupati/Walikota Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBK, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Alokasi Dana Wilayah Kerja Bupati/Walikolta Wilayah Kerja SKPK 3 Kecamatan Wilayah Kerja Camat sebagai SKPK 4 Mukim Qanun Mukim Peraturan Imeum Mukim SK Imeum Mukim Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBM, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Wilayah Kerja Imeum Mukim Wilayah Kerja Perangkat Mukim/Lembaga Adat Aturan Adat (Hukum Adat & Adat Istiadat) Lembaga Adat Peradilan Adat 5 Gampong Qanun Gampong Peraturan Keuchik Peraturan Bersama Keuchik SK Keuchik Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBG, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Wilayah Kerja Keuchik Wilayah Kerja Perangkat Gampong Aturan Adat (Hukum Adat & Adat Istiadat) Lembaga Adat Peradilan Adat
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI ACEH Menurut UUD 1945 dan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Presiden Gubernur Bupati/ Walikota Imeum Mukim Keuchik Camat SK SK SK SK SK Negara Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Gampong Mukim Satu Sistem Pemerintahan Adat
MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa • Memaknai Mukim-Gampong sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa • Kedudukan dan Hubungan Mukim-Gampong menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh • Model Desa dalam Konteks Mukim-Gampong Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa
Ketentuan tentang Desa Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6/2014 tentang Desa • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang utk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG Sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa • Gampong adalah sebutan desa di Aceh dalam bentuk tunggal ; dimaknai satu desa (tidak seluruh konsep dan aturan tentang desa = gampong); • Mukim dapat dimaknai desa dalam bentuk jamak (persekutuan/federasi/gabungan) gampong; persekutuan beberapa desa. Menurut UU Desa dapat dimaknai juga sebagai Kawasan Perdesaan dan Badan Kerjasama Antar Desa. • Kesimpulan : (1) Gampong dan Mukim adalah subjek hukum UU 6/2014 tentang Desa, baik diatur secara eksplisit maupun implisit; (2) Pemerintah Aceh memiliki kewenangan prosedural untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan UU Desa dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN MUKIM-GAMPONG Menurut UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh • Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. • Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. • Kesimpulan : Kedudukan Gampong dan Mukim bersifat Hierarki . Sedangkan hubungannya bersifat Federatif.
MODEL DESA DALAM KONTEKS MUKIM-GAMPONG Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa • Model Desa terdiri dari : Desa Otonom, Desa Administratif dan Desa Adat (Sutoro Eko,2014); • Gampong dan Mukim adalah dapat disebut model desa (tunggal atau jamak) sebagai desa otonom, desa administratif dan desa adat sekaligus (model integrasi); • Kesimpulan : Gampong dan Mukim adalah model desa yang dapat disebut Hierarki-Integrasi-Federatif. Catatan :  Desa Otonom, kewenangannya berbasis kewenangan skala lokal desa (asas subsidiaritas);  Desa Administratif, kewenangannya berbasis penugasan oleh pemerintah atasan (supra desa);  Desa Adat, kewenanganya berbasis hak asal-usul (asas rekognisi), yang wujud implementasinya dilakukan bersama dengan gampong/desa lain dalam satu wilayah mukim (federasi gampong/desa). Lihat slide ke-27.
Opsi Pembangunan Desa dalam UU Desa (Singkronisasi dan Harmonisasi Mukim-Gampong) Bab IX Pembangunan Desa Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Lokal Skala Desa (Desa Membangun) Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Membangun Desa) 26 Pendekatan Gampong Pendekatan Mukim
USULAN KONSEP PEMBAGIAN KEWENANGAN MUKIM-GAMPONG Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Otonomi Asli) dengan Mempertimbangkan Urusan Pemerintahan No Wilayah Adat Doktrik Basis Kewenangan Kategori Kewenangan Rancangan Pembagian Kewenangan untuk Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi (UU 11/2006 & PP 3/2015) dengan Mengacu Kepada Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisionalnya (Hak Bawaan), Terutama terkait Program Pemberdayaan dan Pembangunan Berbasis Mukim-Gampong. 1 Mukim Mengatur Hubungan Manusia dgn Alam (Berbasis Ruang). Keputusan melalui Musyawarah Mukim Sumber Daya Alam (Kawasan Lindung dan Budidaya) Bidang : (1) Kelautan & Perikanan, (2) Pertanian, (3) Pangan, (4) Kehutanan , (5) PU & Penataan Ruang, (6) Pertanahan, (7) Lingkungan Hidup, (8) Perhubungan, (9) Pariwisata, (10) Energi & Sumber Daya Mineral, (11) Perdagangan, (12) Perindustrian, (13) Penanaman Modal. 2 Gampong Mengatur Hubungan Manusia dengan Sesama (Berbasis Orang). Keputusan dapat melalui Musyawarah Gampong saja Non Sumber Daya Alam (Kawasan Hunian). Mengutip Sanusi, 2015 yang merujuk El-Hakimy 1981, Rusdi 1987 & Djuned 2004 Bidang : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan & Permukiman, (4) Ketentraman & Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, (5) Sosial, (6) Tenaga Kerja, (7) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, (8) Kependudukan & Catatan Sipil, (9) Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, (10) Pengendalian Penduduk & KB, (11) Komunikasi & Informatika, (12) Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, (13) Kepemudaan & Keolahragaan, (14) Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, (18) Kearsipan, (19) Transmigrasi.
Contoh Struktur Pemerintahan Mukim (Berdasarkan Beberapa Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Mukim) Musyawarah Mukim Imeum Mukim Imeum Chik Tuha Peut SekretarisTuha Lapan Panglima Uteun Peutua Seuneubok Keujruen Blang Haria Peukan Peutua Krueng Panglima Laot Keuchik + Imeum Meunasah ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah
Contoh Struktur Pemerintahan Gampong (Berdasarkan Beberapa Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Gampong) Musyawarah Gampong Keuchik Imeum Meunasah Tuha Peut SekretarisTuha Lapan Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan Ketua Pemuda Kepala Dusunc Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri No. 84/2015 tentang SOTK Pemerintah Desa) Kepala Desa Sekretariat Desa Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
CATATAN KRITIS IMPLIKASI UU DESA DI ACEH • UU Desa berimplikasi serius dan mengkhawatirkan , terutama terkait ketentuan UU tentang Gampong, Mukim dan Adat di Aceh, baik terkait benturan pengaturan maupun terganggunya hubungan Mukim-Gampong , termasuk hubungan Mukim-Gampong dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Aceh; • Pemerintah Aceh mesti membuat aturan pelaksana UU Desa secara khusus untuk diberlakukan di Aceh, baik berbentuk Qanun Payung ataupun Pergub dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya UU Desa tidak secara mutlak berlaku di Aceh, tapi dengan mengacu pada UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. • Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh mesti dilakukan dengan mempertimbangkan kawasan berbasis Mukim (Gabungan/Persekutuan/Federasi Gampong)
32 TUJUAN BERDESA DAN GAMPONG BERDAYA
NO KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH (Km2) JUMLAH KECAMATAN JUMLAH MUKIM JUMLAH GAMPONG 1 2 3 7 8 9 1 ACEH SELATAN 3.84160 18 43 260 2 ACEH TENGGARA 4.23143 16 51 385 3 ACEH TIMUR 6.28601 24 58 513 4 ACEH TENGAH 4.31839 14 20 295 5 ACEH BARAT 2.92795 12 32 322 6 ACEH BESAR 2.96900 23 68 604 7 P I D I E 3.08695 23 94 727 8 ACEH UTARA 3.23686 27 67 852 9 SIMEULUE 2.05148 10 29 138 10 ACEH SINGKIL 2.18500 11 16 116 11 BIREUEN 1.90120 17 75 609 12 ACEH BARAT DAYA 1.49060 9 20 132 13 GAYO LUES 5.71958 11 25 136 14 ACEH JAYA 3.81299 9 21 172 15 NAGAN RAYA 3.36372 10 30 222 16 ACEH TAMIANG 1.95672 12 27 213 17 BENER MERIAH 1.45409 10 27 232 18 PIDIE JAYA 1.07360 8 34 222 19 BANDA ACEH 6,136 9 17 90 20 SABANG 15,300 2 7 18 21 LHOKSEUMAWE 18,106 4 9 68 22 LANGSA 26,241 5 6 66 23 SUBULUSSALAM 1.39100 5 8 82 J U M L A H 57.95600 289 784 6.474 33 Jumlah Gampong/Desa dan Mukim (Federasi Gampong/Desa) di Aceh, 2017
Aceh Kab/ Kota Keca- mata n MU KIM Gam pong Gam pong Gam pong Skala Peta Makin Besar Detil Ruang Makin TInggi Hirarkhi & Detil Ruang di Aceh Pola Ruang Struktur Ruang Keterpaduan+Hamonisasi Hutan : Panglima Uteun Kebun : Petua Seuneubok Laut/pantai : Panglima Laot Lhok Sawah : Keujreun Blang Sungai : Peutua Krueng Tambak : ????? Pereweran/Padang Meurabe : ?????
Status Gampong/Desa di Aceh berdasarkan Indeks Desa Membangun Desa Tertinggal = ? Desa Berkembang = ? Desa Maju = ? Desa Mandiri = ? Desa Sangat Tertinggal = ? Aceh : 6.474 Gampong/Desa (2017)
Memaknai Tujuan Berdesa dan Gampong Berdaya Tujuan Berdesa 1. Desa Bertenaga Secara Sosial; 2. Desa Berdaulat Secara Politik; 3. Desa Mandiri Secara Ekonomi; 4. Desa Bermartabat Secara budaya Gampong Berdaya 1. Berdaya Secara Spiritual; 2. Berdaya Secara Pengetahuan dan Kearifan; 3. Berdaya Secara Budaya; 4. Berdaya Secara Sosial; 5. Berdaya Secara Ekonomi; 6. Berdaya Secara Politik; 7. Berdaya Secara Ekologi; Memaknai Tujuan Berdesa (Konteks Nasional) dan Gampong Berdaya (Konteks Aceh) Sebagaimana Tersebut di Atas dapat Dianggap Sebagai Imaji Mental Baru Berdesa di Aceh
Salah Satu Sandingan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berbasis Mukim-Gampong dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sosial-Ekonomi-Ekologi) Diadopsi dengan Modifikasi Model Brundtland Report, 1987 Berdaya Secara Sosial Berdaya Secara Ekologi Berdaya Secara Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat
Salah Satu Kerangka Pendekatan Pendampingan Gampong Pascatsunami di Aceh Menuju Gampong Berdaya Pasca Gempa dan Tsunami 2004
39 Salah Satu Contoh Peta Gampong/Desa di Aceh yang Pernah Kami Fasilitasi (2006) --JKMA dan YRBI --
Faktor-Faktor Kunci yang Mempengaruhi Keberlanjutan dan Keberhasilan Pendampingan Mewujudkan Tujuan Berdesa dan Gampong Berdaya 1. KEPEMIMPINAN Gagasan (Kreatif dan Solutif) dan Tindakan (Teladan); 2. KEPUTUSAN berdasarkan Musyawarah-Mufakat (Konsensus); 3. KELEMBAGAAN memiliki tugas dan fungsi jelas, berkapasitas dan solid (inter dan antar lembaga); 4. KOMUNITAS Mukim-Gampong yang solid dan partisipatif; 5. KEBIJAKAN yang adil dan memihak masyarakat; 6. KEUANGAN yang otonom, transparan dan akuntabel; 7. KOLABORASI (Tindakan Kerjasama) Multipihak, Multiaktor dan Multisektor
41 Contoh Pemberdayaan Masyarakat berbasis Mukim-Gampong di Aceh (Oleh DKP Aceh)
Transformasi Model Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat , Gampong dan Mukim di Aceh Kelompok Gampong Mukim Gampong Gampong Gampong Model 1 Model 2 Model 3 Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp
SRATEGI INTERVENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS MUKIM-GAMPONG (Diadopsi dengan Modifikasi Model Roem Topatimasang, 2014) Biaya Produksi Beban Hidup Biaya Rumah Tangga Potensi Bencana & Konflik TURUNKAN Tabungan Meningkat Investasi Meningkat Mandiri Sejahtera MASYARAKAT NAIKKAN Volume Usaha Nilai Produksi Pendapatan
Kerangka Kerjasama Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh PERENCANAAN PROGRAM MELALUI MUSYAWARAH MUKIM- GAMPONG TRANSFORMASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI SOSIAL PEMERINTAH KOMUNITAS TINDAKAN BERSAMA (KOLABORASI)
Bentang Alam (Tapak) : Pendekatan Wilayah Kelola Mukim dan Lembaga Adat Pengelolanya Uteun (Hutan) Panglima Uteun Seuneubok Peutua Seuneubok Krueng (Sungai) Peutua Krueng Blang (Sawah) Keujruen Blang Neuheun (Tambak) ? ? ? Laot (Laut) Panglima Laot
Bentang Alam (Tapak) : Pendekatan Wilayah Kelola Adat Masyarakat dan Lembaga Adat Pengelolanya Bur Perutenen Peruweren Aih Aunen Blang Penjemuren Pembagian Kawasan Adat di Kabupaten Gayo Lues
47
Konsep Pengembangan Kawasan/Klaster Perikanan Budidaya berbasis Mukim-Gampong di Aceh (Keterkaitan Usaha Hulu-Hilir dalam Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Komoditi Unggulan) Unit Usaha Produksi (Pembesaran Ikan) Unit Usaha Pendukung Proses Produksi  Pembenihan  Pendederan  Toko Saprodi (Pakan, Obat2an, Dll) Unit Usaha Distribusi & Pemasaran  Pengangkutan  Pedagang Pengumpul, Pedagang Besar  Rumah Makan/Restoran Unit Usaha Pengolahan Unit Usaha Jasa Pendukung : Penelitian dan Pengembangan, Pelatihan,
7 LANGKAH REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA  Pemetaan Masalah di Kawasan Perikanan Budidaya  Perumusan Solusi Intervensi (Revitalisasi)  Pemetaan Kawasan dan Lahan Perikanan Budidaya  Pemetaan Sarana dan Prasarana  Penyusunan ID Tambak  Fasilitasi Penataan dan Penguatan Kelembagaan  Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pembudidaya (Bimbingan Teknis, , Magang, Studi Banding,dll)  Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Periode 5 Tahun  Fasilitasi Akses Permodalan  Fasilitasi Penyusunan Dokumen SID dan DED  Desain Teknis Sarana dan Prasarana  Fasilitasi Penataan & Rehabilitasi Sarana/Prasarana  Fasilitasi Penyediaan Agro Input dan Teknologi  Produksi dan Pendampingan  Audit CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)  Fasilitasi Penyediaan Teknologi Panen & Pascapanen  Fasilitasi Akses Pasar PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSI PEMETAAN KAWASAN DAN LAHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYUSUNAN RPIJM DAN AKSES MODAL PENATAAAN SARANA DAN PRASARANA AGRO INPUT DAN PRODUKSI PASCAPRODUKSI (PANEN & PASCAPANEN) 1 2 3 4 5 6 7 Rancangan Tahapan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya berbasis Klaster Mukim di Aceh
Contoh Hasil Pemetaan Lahan + ID Tambak Mukim Trueng Campli, Kabupaten Pidie
Kawasan Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim adalah Perpaduan Konsep Klaster dan Adat (Belajar dari Praktik Baik di Sawah/Blang) KESIMPULAN:
Kerangka Kerja Keberlanjutan Pengembangan Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya berbasis Klaster Mukim di Aceh (Modifikasi Refleksi Pengalaman 40 tahun LPTP, Ahmad Mahmudi: 2016 (1) Percontohan (Membangun Inisiasi) (2) Penyempurnaan (Melahirkan Model) (3) Pengembangan (Perluasan di Kawasan Sekitar) (4) Replikasi (Terapan di Kawasan Terpisah)
53 Keluarga Komunitas Kampus Pelanggan Perusahaan Pemerintah Media 7 Pilar Kolaborasi Pengembangan Kawasan/Klaster Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya berbasis Mukim
TERIMA KASIH Muhammad Taufik Abda (Pengkhidmat Adat, Gampong dan Mukim) Hp. 085244853677 email : mtaufikabda@yahoo.com

Recommended

! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik Abda
! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik Abda! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik Abda
! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik AbdaMuhammad Taufik Abda
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
No. 44 lampiran 2011
No. 44 lampiran 2011 No. 44 lampiran 2011
No. 44 lampiran 2011 Chenk Alie Patrician
 
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilPedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilAditya Prima
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
Paparan pokmas 2014
Paparan pokmas 2014Paparan pokmas 2014
Paparan pokmas 2014Aditya Prima
 
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)Rachdian Yahya
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 

Recommended

! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik Abda
! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik Abda! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik Abda
! 2017.09.25 Revolusi Mental Berdesa di Aceh, Muhammad Taufik AbdaMuhammad Taufik Abda
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
No. 44 lampiran 2011
No. 44 lampiran 2011 No. 44 lampiran 2011
No. 44 lampiran 2011 Chenk Alie Patrician
 
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilPedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilAditya Prima
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
Paparan pokmas 2014
Paparan pokmas 2014Paparan pokmas 2014
Paparan pokmas 2014Aditya Prima
 
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)Rachdian Yahya
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Pemdes Seboro Sadang
 
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalPerbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPradna Paramita
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Mustika Aji
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021NoerCholies1
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
 
RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018Juni Aminudin
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selAhmad Aulia Maulana
 
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Isna Prayudi
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Abdul Kohar
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_adermolo
 
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015M Saepullah
 
Permendagri no.05 2007
Permendagri no.05 2007Permendagri no.05 2007
Permendagri no.05 2007Pekerja Sosial Masyarakat
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017Agus Turyono
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprdAdelfios Andyka Fatra
 
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPajeg Lempung
 
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pajeg Lempung
 

More Related Content

What's hot

Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Pemdes Seboro Sadang
 
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalPerbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPradna Paramita
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Mustika Aji
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021NoerCholies1
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selAhmad Aulia Maulana
 
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Isna Prayudi
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Abdul Kohar
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_adermolo
 
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015M Saepullah
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Pemdes Wlahar Wetan
 

What's hot (18)

Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
Permen DesaPDTT NO.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun...
 
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalPerbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal sel
 
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2015
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
 
Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014Uu no 06 tahun 2014
Uu no 06 tahun 2014
 
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
10. permen -nomor_84_tahun_2015_a
 
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
 
Permendagri no.05 2007
Permendagri no.05 2007Permendagri no.05 2007
Permendagri no.05 2007
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 

Similar to ! 2017.09.25 revolusi mental berdesa di aceh muhammad taufik abda

06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017Agus Turyono
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprdAdelfios Andyka Fatra
 
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPajeg Lempung
 
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pajeg Lempung
 
Pelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfPelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfYosefHadyan1
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_Wardi Ashli
 
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021Aldi Cahyono
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
 
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa AdatPerda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adathasanadjo
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaSukronSoedimara
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfmariaagustin14
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaKantor Desa Junwangi
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Najib Nugroho
 
Gambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaGambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaFormasi Org
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPajeg Lempung
 

Similar to ! 2017.09.25 revolusi mental berdesa di aceh muhammad taufik abda (20)

06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang TubuhPP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
PP nomor 47 tahun 2015 Batang Tubuh
 
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
Pp nomor 47 tahun 2015 (pp47 2015bt)
 
Pelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfPelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdf
 
Tata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajayaTata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajaya
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Perdes no. 3 sotk ok(4)
Perdes no. 3 sotk ok(4)Perdes no. 3 sotk ok(4)
Perdes no. 3 sotk ok(4)
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
 
Materi .pptx
Materi .pptxMateri .pptx
Materi .pptx
 
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
RPJMDES DESA KUTA TAHUN 2016-2021
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
 
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa AdatPerda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
Perda nomor-2-tahun-2019-Provinsi Riau-Tentang Desa Adat
 
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desaPermendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
Permendagri no.84 th_2015_ tt sotk pem_desa
 
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdfPermendagri 84 Tahun 2015.pdf
Permendagri 84 Tahun 2015.pdf
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
Permendagri no.-84-tahun-2015-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemer...
 
Gambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaGambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desa
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 
Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015Permendagri nomor-84-tahun-2015
Permendagri nomor-84-tahun-2015
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

! 2017.09.25 revolusi mental berdesa di aceh muhammad taufik abda

  • 1. 1 REVOLUSI MENTAL BERDESA ; Perspektif UU Desa dalam Konteks Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Disampaikan Dalam Pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal Desa Tahun 2017, Tanggal 25 September 2017 di Banda Aceh Yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh Oleh : Muhammad Taufik Abda (Pengkhidmat Adat, Gampong dan Mukim)
  • 2. Revolusi Mental Berdesa Bagaimana Memaknai Tiga Kata Kunci Berikut : # Revolusi : Perubahan yang Mendasar (Fundametal) # Revolusi Mental : Perubahan cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja # Revolusi Mental Berdesa : (Sebagai Satu Kesatuan Gagasan)
  • 3. Revolusi Mental Berdesa Bagaimana Menghubungkan Perspektif Revolusi Mental dalam Konteks Aceh ? 1. Aceh yang berstatus Provinsi bersifat istimewa dengan kewenangan khusus; 2. Aceh yang memiliki dana otsus hingga tahun 2027; 3. Aceh dengan perolehan dana desa terbanyak ke-3 se- Indonesia (6.474 Gampong/ Desa) ; 4. Aceh pascakonflik dan tsunami 5. Aceh jadi daerah termiskin No. 1 se-Sumatera dan No. 4 se- Indonesia (2017) Aceh
  • 4. Integritas Etos Kerja Gotong Royong Apa Nilai Instrumental Utama Revolusi Mental ? Integritas : Kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat dan berprilaku jujur, dapat dipercaya, berkarakter dan konsisten berpegang teguh pada prinsip- prinsip kebenaran, moral dan etika. Etos Kerja : Sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam berdaya saing, optimis, produktif dan inovatif. Gotong Royong : Sebuah keyakinan melakukan kegiatan secara bersama dan bersifat sukarela dan dikerjakan secara cepat, solidaritas, peka, efektif dan efisien. Sumber Rujukan Penting : RPJM Nasional 2014- 2019, Inpres No. 12/2016 tentang GNRM, Peta Jalan GRMN Kemenko PMK, Pergub Jateng 31/2016.
  • 5. Integritas :Jujur, Dipercaya, Bertangung Jawab, Konsisten Etos Kerja : Optimis, Daya Saing, Inovatif, Kreatif, Produktif, Efisien, Efektif Gotong Royong : Kerjasama, Peka Sosial, Solidaritas, Kemaslahan Bagaimana Melihat Nilai Instrumental Utama Revolusi Mental dalam Konteks Aceh? Integritas Meuadab (Akhlak Individual) Meuadat (Akhlak Komunal) Etos Kerja => Adat Hareukat #Na Hek, Na Hak #Pang Ulee Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugo. Gotong Royong => Meusaraya #Putoh Ngon Meupakat, Kuwat Ngon Meuseuraya
  • 6. Prinsip-Prinsip Meusaraya (Gotong Royong) Berdasarkan Pengalaman di Gampong dan Mukim • Masalah Bersama/Kepentingan Bersama diselesaikan Secara Bersama (Lingkup Keluarga, Lingkungan Tempat Tinggal hingga Negara) • Keputusan Bersama; • Berbagi Sumberdaya (Gagasan, Tenaga, Uang, Barang termasuk bahan dan peralatan); • Bekerja Bersama disertai berbagi peran; • Kerelawanan (tanpa pamrih, tanpa bayaran); • Partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi); • Murah dan Mudah (Efisien dan Efektif).
  • 7. Pilar Gerakan Revolusi Mental Keluarga Masyarakat Dunia Pendidikan Dunia Usaha Penyelenggara Negara
  • 8. Dari Mana Kita Memulai Gerakan Revolusi Mental ? Negara Lingkungan Kerja Lingkungan Tempat Tinggal Keluarga Diri 1. Tetangga 2. Dusun 3. Gampong/Desa 4. Mukim 5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota 7. Aceh
  • 9. Integritas Etos Kerja Gotong Royong Bagaimana Melakukan Pengarustamaan (Mainstreaming) Nilai Instrumental Utama Revolusi Mental dalam Berdesa di Aceh ?
  • 11. Memaknai Gampong dan Mukim di Aceh (Desa dan Federasi Desa ) 1. Sebagai Identitas ; 2. Sebagai Alamat Kebudayaan; 3. Sebagai Ruang Hidup; 4. Sebagai Kampung Halaman; 5. Sebagai Arena Kontestasi dan Konflik; 6. Sebagai Lembaga Pemerintahan; 7. Sebagai Wilayah; 8. Sebagai Ruang Implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan; 9. … (Beberapa hal tersebut di atas, sering dimaknai juga dengan tradisi berdesa dan imaji mental lama berdesa; Sutoro Eko, 2016)
  • 12. 12 Jejak Keberadaan Gampong dan Mukim di Aceh (Dari Masa Ke Masa) Masa Pra Aceh Darussalam Masa Aceh Darussalam Masa Kolonial Belanda dan Jepang Masa Pasca Kolonial II ( Era Reformasi) Khususnya Pascapengesahan UU Desa (Fokus Kajian Kita) Masa Pascakolonial I ( Era Orde Lama dan Orde Baru)
  • 13. Kesadaran Historis dan Yuridis terkait Desa Pascareformasi dalam UU Pemda (No 22/1999 ) “Bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979) No. 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat Istimewa sehingga perlu diganti “ (Konsideran Menimbang Huruf C, UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah)
  • 14. Kerangka Pikir Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Mempengaruhi Dinamika Gampong/Desa dan Mukim (Pascareformasi) UUD 1945 Psl 18,18 A & B Psl 18, 18 A & B Psl 18 B (2) UU 44/1999 UU 18/2001 UU 32/2004 UU 1/2015 UU 23/2014 UU 6/2014 UU 11/2006 UU SEKTORAL UU 5/1960 UU 41/1999 GAMPONG DAN MUKIM UU ?
  • 15. Perbandingan Landasan Konstitusional UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 6/2014 tentang Desa dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh UU 6/2014 Tentang Desa UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 x x √ Pasal 1 ayat (1) √ x x Pasal 4 x x √ Pasal 5 Ayat (1) √ √ √ Pasal 17 Ayat (1) & (3) x x √ Pasal 18 √ √ √ Pasal 18 A √ x √ Pasal 18 B Ayat (1) & (2) √ x √ Pasal 18 B Ayat (2) x √ X Pasal 20 √ √ √ Pasal 22 D Ayat (2) x √ √ Pasal 22 E Ayat (2) x x V Catatan : UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki sandaran konstitusional yang kuat, terutama Pasal 18 A, Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2) di bandingkan UU 6/2014 tentang Desa.
  • 16. Jejak UU Desa 2005 : Pemerintah dan DPR bersepakat memecah UU 34/2004 tentang Pemda menjadi 3 UU : UU Pemda, UU Pilkadasung dan UU Desa; 2007 : Pemerintah menyiapkan Nasakah Akademik dan RUU Desa; Januari 2012 : Presiden menerbitkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada DPR . Kemudian DPR membentuk Pansus RUU Desa; 18 Desember 2013 : RUU Desa disahkan menjadi UU Desa dalam Sidang Paripurna DPR; 15 Januari 2014 : UU Desa disahkan oleh Presiden dan diundangan dengan No. 6 tahun 2014; 2017 : UU Desa, telah diatur lebih lanjut dalam PP, Permendagri, Permendes DTT, Permenkeu, Perda , Perbup/Perwal dan Perdes/Qanun Gampong.
  • 17. Ketentuan Gampong dan Mukim Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Sebagai Basis Implementasi Gerakan Revolusi Mental Berdesa di Aceh) Gampong Rujukan Peraturan Perundang-Undangan Mukim Rujukan Peraturan Perundang- Undangan Unsur Wilayah Pasal 2 UU 11/2006 Unsur Wilayah Pasal 2 UU 11/2006 Lembaga Pemerintahan Pasal 115, 116, 117 UUPA. Qanun Aceh No. 5 /2003 tentang Pemerintahan Gampong yang sekarang diatur dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Gampong Lembaga Pemerintahan Pasal 114 UUPA. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No. 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim yang sekarang diatur dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Tempat Kedudukan Lembaga Adat (Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut) Pasal 6 dan 7 UU No. 44/1999 dan Pasal 98 UU No. 11/2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 /2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat Tempat Kedudukan Lembaga Adat (Imeum Mukim , Imeum Chik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Panglima Laot, Syahbanda, Haria Peukan, Keujruen Blang, Peutua Seuneubok, Pawang Glee, Keuchik, Imeum Meunasah, ) Pasal 6 dan 7 UU No. 44/1999 dan Pasal 98 UU No. 11/2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 /2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Pasal 1 Angka 20 UU 11/2006 Kesatuan Masyarakat Hukum Pasal 1 Angka 19 UU 11/2006 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Perda Prop Dista Aceh No. 5/1996
  • 18. MEMAHAMI KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Sebagai Basis Implementasi Gerakan Revolusi Mental Berdesa di Aceh) N o Susunan Wilayah Pemerintahan Wilayah Otonom Wilayah Administratif Wilayah Kerja Wilayah Adat UU 11/2006 pasal 2 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 (Kesatuan Masyarakat Hukum) UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014 Berdasarkan kekhususan Aceh yang bersifat istimewa Desentralisasi dan/atau atau Devolusi Dekonsentrasi dan/atau Delegasi Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Hak Bawaan) 1 Provinsi Aceh Ya (Otonomi Khusus) Ya Ya Tidak 2 Kab/Kota Ya (Otonomi Daerah) Ya Ya Tidak 3 Kecamatan Tidak Tidak Ya Tidak 4 Mukim Ya (Otonomi Asli) Ya Ya Ya 5 Gampong Ya (Otonomi Asli) Ya Ya Ya
  • 19. KONSEKWENSI LOGIS MASING-MASING KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH Menurut Peraturan Perundang-Undangan No Susunan Wilayah Pemerintahan Konsekwensi Wilayah Otonom Konsekwensi Wilayah Administratif Konsek wensi Wilayah Kerja Konsekwensi Wilayah Adat 1 Provinsi Aceh Qanun Aceh Pergub Surat Keputusan Gubernur Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBA, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Alokasi Dana  Wilayah Kerja Gubernur Wilayah Kerja SKPA 2 Kab/Kota Qanun Kab/Kota Perbup/Perwal SK Bupati/Walikota Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBK, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Alokasi Dana Wilayah Kerja Bupati/Walikolta Wilayah Kerja SKPK 3 Kecamatan Wilayah Kerja Camat sebagai SKPK 4 Mukim Qanun Mukim Peraturan Imeum Mukim SK Imeum Mukim Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBM, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Wilayah Kerja Imeum Mukim Wilayah Kerja Perangkat Mukim/Lembaga Adat Aturan Adat (Hukum Adat & Adat Istiadat) Lembaga Adat Peradilan Adat 5 Gampong Qanun Gampong Peraturan Keuchik Peraturan Bersama Keuchik SK Keuchik Alokasi Dana Adm Pemerintahan Adm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBG, RTRW, Musrenbang) Adm Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Wilayah Kerja Keuchik Wilayah Kerja Perangkat Gampong Aturan Adat (Hukum Adat & Adat Istiadat) Lembaga Adat Peradilan Adat
  • 20. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI ACEH Menurut UUD 1945 dan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Presiden Gubernur Bupati/ Walikota Imeum Mukim Keuchik Camat SK SK SK SK SK Negara Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Gampong Mukim Satu Sistem Pemerintahan Adat
  • 21. MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa • Memaknai Mukim-Gampong sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa • Kedudukan dan Hubungan Mukim-Gampong menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh • Model Desa dalam Konteks Mukim-Gampong Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa
  • 22. Ketentuan tentang Desa Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6/2014 tentang Desa • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang utk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
  • 23. MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG Sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa • Gampong adalah sebutan desa di Aceh dalam bentuk tunggal ; dimaknai satu desa (tidak seluruh konsep dan aturan tentang desa = gampong); • Mukim dapat dimaknai desa dalam bentuk jamak (persekutuan/federasi/gabungan) gampong; persekutuan beberapa desa. Menurut UU Desa dapat dimaknai juga sebagai Kawasan Perdesaan dan Badan Kerjasama Antar Desa. • Kesimpulan : (1) Gampong dan Mukim adalah subjek hukum UU 6/2014 tentang Desa, baik diatur secara eksplisit maupun implisit; (2) Pemerintah Aceh memiliki kewenangan prosedural untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan UU Desa dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  • 24. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN MUKIM-GAMPONG Menurut UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh • Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. • Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. • Kesimpulan : Kedudukan Gampong dan Mukim bersifat Hierarki . Sedangkan hubungannya bersifat Federatif.
  • 25. MODEL DESA DALAM KONTEKS MUKIM-GAMPONG Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa • Model Desa terdiri dari : Desa Otonom, Desa Administratif dan Desa Adat (Sutoro Eko,2014); • Gampong dan Mukim adalah dapat disebut model desa (tunggal atau jamak) sebagai desa otonom, desa administratif dan desa adat sekaligus (model integrasi); • Kesimpulan : Gampong dan Mukim adalah model desa yang dapat disebut Hierarki-Integrasi-Federatif. Catatan :  Desa Otonom, kewenangannya berbasis kewenangan skala lokal desa (asas subsidiaritas);  Desa Administratif, kewenangannya berbasis penugasan oleh pemerintah atasan (supra desa);  Desa Adat, kewenanganya berbasis hak asal-usul (asas rekognisi), yang wujud implementasinya dilakukan bersama dengan gampong/desa lain dalam satu wilayah mukim (federasi gampong/desa). Lihat slide ke-27.
  • 26. Opsi Pembangunan Desa dalam UU Desa (Singkronisasi dan Harmonisasi Mukim-Gampong) Bab IX Pembangunan Desa Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Lokal Skala Desa (Desa Membangun) Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Membangun Desa) 26 Pendekatan Gampong Pendekatan Mukim
  • 27. USULAN KONSEP PEMBAGIAN KEWENANGAN MUKIM-GAMPONG Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Otonomi Asli) dengan Mempertimbangkan Urusan Pemerintahan No Wilayah Adat Doktrik Basis Kewenangan Kategori Kewenangan Rancangan Pembagian Kewenangan untuk Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi (UU 11/2006 & PP 3/2015) dengan Mengacu Kepada Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisionalnya (Hak Bawaan), Terutama terkait Program Pemberdayaan dan Pembangunan Berbasis Mukim-Gampong. 1 Mukim Mengatur Hubungan Manusia dgn Alam (Berbasis Ruang). Keputusan melalui Musyawarah Mukim Sumber Daya Alam (Kawasan Lindung dan Budidaya) Bidang : (1) Kelautan & Perikanan, (2) Pertanian, (3) Pangan, (4) Kehutanan , (5) PU & Penataan Ruang, (6) Pertanahan, (7) Lingkungan Hidup, (8) Perhubungan, (9) Pariwisata, (10) Energi & Sumber Daya Mineral, (11) Perdagangan, (12) Perindustrian, (13) Penanaman Modal. 2 Gampong Mengatur Hubungan Manusia dengan Sesama (Berbasis Orang). Keputusan dapat melalui Musyawarah Gampong saja Non Sumber Daya Alam (Kawasan Hunian). Mengutip Sanusi, 2015 yang merujuk El-Hakimy 1981, Rusdi 1987 & Djuned 2004 Bidang : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan & Permukiman, (4) Ketentraman & Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, (5) Sosial, (6) Tenaga Kerja, (7) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, (8) Kependudukan & Catatan Sipil, (9) Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, (10) Pengendalian Penduduk & KB, (11) Komunikasi & Informatika, (12) Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, (13) Kepemudaan & Keolahragaan, (14) Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, (18) Kearsipan, (19) Transmigrasi.
  • 28. Contoh Struktur Pemerintahan Mukim (Berdasarkan Beberapa Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Mukim) Musyawarah Mukim Imeum Mukim Imeum Chik Tuha Peut SekretarisTuha Lapan Panglima Uteun Peutua Seuneubok Keujruen Blang Haria Peukan Peutua Krueng Panglima Laot Keuchik + Imeum Meunasah ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah Keuchik + Imeum Meunasah
  • 29. Contoh Struktur Pemerintahan Gampong (Berdasarkan Beberapa Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Gampong) Musyawarah Gampong Keuchik Imeum Meunasah Tuha Peut SekretarisTuha Lapan Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan Ketua Pemuda Kepala Dusunc Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
  • 30. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri No. 84/2015 tentang SOTK Pemerintah Desa) Kepala Desa Sekretariat Desa Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
  • 31. CATATAN KRITIS IMPLIKASI UU DESA DI ACEH • UU Desa berimplikasi serius dan mengkhawatirkan , terutama terkait ketentuan UU tentang Gampong, Mukim dan Adat di Aceh, baik terkait benturan pengaturan maupun terganggunya hubungan Mukim-Gampong , termasuk hubungan Mukim-Gampong dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Aceh; • Pemerintah Aceh mesti membuat aturan pelaksana UU Desa secara khusus untuk diberlakukan di Aceh, baik berbentuk Qanun Payung ataupun Pergub dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya UU Desa tidak secara mutlak berlaku di Aceh, tapi dengan mengacu pada UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. • Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh mesti dilakukan dengan mempertimbangkan kawasan berbasis Mukim (Gabungan/Persekutuan/Federasi Gampong)
  • 33. NO KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH (Km2) JUMLAH KECAMATAN JUMLAH MUKIM JUMLAH GAMPONG 1 2 3 7 8 9 1 ACEH SELATAN 3.84160 18 43 260 2 ACEH TENGGARA 4.23143 16 51 385 3 ACEH TIMUR 6.28601 24 58 513 4 ACEH TENGAH 4.31839 14 20 295 5 ACEH BARAT 2.92795 12 32 322 6 ACEH BESAR 2.96900 23 68 604 7 P I D I E 3.08695 23 94 727 8 ACEH UTARA 3.23686 27 67 852 9 SIMEULUE 2.05148 10 29 138 10 ACEH SINGKIL 2.18500 11 16 116 11 BIREUEN 1.90120 17 75 609 12 ACEH BARAT DAYA 1.49060 9 20 132 13 GAYO LUES 5.71958 11 25 136 14 ACEH JAYA 3.81299 9 21 172 15 NAGAN RAYA 3.36372 10 30 222 16 ACEH TAMIANG 1.95672 12 27 213 17 BENER MERIAH 1.45409 10 27 232 18 PIDIE JAYA 1.07360 8 34 222 19 BANDA ACEH 6,136 9 17 90 20 SABANG 15,300 2 7 18 21 LHOKSEUMAWE 18,106 4 9 68 22 LANGSA 26,241 5 6 66 23 SUBULUSSALAM 1.39100 5 8 82 J U M L A H 57.95600 289 784 6.474 33 Jumlah Gampong/Desa dan Mukim (Federasi Gampong/Desa) di Aceh, 2017
  • 34. Aceh Kab/ Kota Keca- mata n MU KIM Gam pong Gam pong Gam pong Skala Peta Makin Besar Detil Ruang Makin TInggi Hirarkhi & Detil Ruang di Aceh Pola Ruang Struktur Ruang Keterpaduan+Hamonisasi Hutan : Panglima Uteun Kebun : Petua Seuneubok Laut/pantai : Panglima Laot Lhok Sawah : Keujreun Blang Sungai : Peutua Krueng Tambak : ????? Pereweran/Padang Meurabe : ?????
  • 35. Status Gampong/Desa di Aceh berdasarkan Indeks Desa Membangun Desa Tertinggal = ? Desa Berkembang = ? Desa Maju = ? Desa Mandiri = ? Desa Sangat Tertinggal = ? Aceh : 6.474 Gampong/Desa (2017)
  • 36. Memaknai Tujuan Berdesa dan Gampong Berdaya Tujuan Berdesa 1. Desa Bertenaga Secara Sosial; 2. Desa Berdaulat Secara Politik; 3. Desa Mandiri Secara Ekonomi; 4. Desa Bermartabat Secara budaya Gampong Berdaya 1. Berdaya Secara Spiritual; 2. Berdaya Secara Pengetahuan dan Kearifan; 3. Berdaya Secara Budaya; 4. Berdaya Secara Sosial; 5. Berdaya Secara Ekonomi; 6. Berdaya Secara Politik; 7. Berdaya Secara Ekologi; Memaknai Tujuan Berdesa (Konteks Nasional) dan Gampong Berdaya (Konteks Aceh) Sebagaimana Tersebut di Atas dapat Dianggap Sebagai Imaji Mental Baru Berdesa di Aceh
  • 37. Salah Satu Sandingan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berbasis Mukim-Gampong dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sosial-Ekonomi-Ekologi) Diadopsi dengan Modifikasi Model Brundtland Report, 1987 Berdaya Secara Sosial Berdaya Secara Ekologi Berdaya Secara Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat
  • 38. Salah Satu Kerangka Pendekatan Pendampingan Gampong Pascatsunami di Aceh Menuju Gampong Berdaya Pasca Gempa dan Tsunami 2004
  • 39. 39 Salah Satu Contoh Peta Gampong/Desa di Aceh yang Pernah Kami Fasilitasi (2006) --JKMA dan YRBI --
  • 40. Faktor-Faktor Kunci yang Mempengaruhi Keberlanjutan dan Keberhasilan Pendampingan Mewujudkan Tujuan Berdesa dan Gampong Berdaya 1. KEPEMIMPINAN Gagasan (Kreatif dan Solutif) dan Tindakan (Teladan); 2. KEPUTUSAN berdasarkan Musyawarah-Mufakat (Konsensus); 3. KELEMBAGAAN memiliki tugas dan fungsi jelas, berkapasitas dan solid (inter dan antar lembaga); 4. KOMUNITAS Mukim-Gampong yang solid dan partisipatif; 5. KEBIJAKAN yang adil dan memihak masyarakat; 6. KEUANGAN yang otonom, transparan dan akuntabel; 7. KOLABORASI (Tindakan Kerjasama) Multipihak, Multiaktor dan Multisektor
  • 42. Transformasi Model Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat , Gampong dan Mukim di Aceh Kelompok Gampong Mukim Gampong Gampong Gampong Model 1 Model 2 Model 3 Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp Kelp
  • 43. SRATEGI INTERVENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS MUKIM-GAMPONG (Diadopsi dengan Modifikasi Model Roem Topatimasang, 2014) Biaya Produksi Beban Hidup Biaya Rumah Tangga Potensi Bencana & Konflik TURUNKAN Tabungan Meningkat Investasi Meningkat Mandiri Sejahtera MASYARAKAT NAIKKAN Volume Usaha Nilai Produksi Pendapatan
  • 44. Kerangka Kerjasama Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh PERENCANAAN PROGRAM MELALUI MUSYAWARAH MUKIM- GAMPONG TRANSFORMASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI SOSIAL PEMERINTAH KOMUNITAS TINDAKAN BERSAMA (KOLABORASI)
  • 45. Bentang Alam (Tapak) : Pendekatan Wilayah Kelola Mukim dan Lembaga Adat Pengelolanya Uteun (Hutan) Panglima Uteun Seuneubok Peutua Seuneubok Krueng (Sungai) Peutua Krueng Blang (Sawah) Keujruen Blang Neuheun (Tambak) ? ? ? Laot (Laut) Panglima Laot
  • 46. Bentang Alam (Tapak) : Pendekatan Wilayah Kelola Adat Masyarakat dan Lembaga Adat Pengelolanya Bur Perutenen Peruweren Aih Aunen Blang Penjemuren Pembagian Kawasan Adat di Kabupaten Gayo Lues
  • 47. 47
  • 48. Konsep Pengembangan Kawasan/Klaster Perikanan Budidaya berbasis Mukim-Gampong di Aceh (Keterkaitan Usaha Hulu-Hilir dalam Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Komoditi Unggulan) Unit Usaha Produksi (Pembesaran Ikan) Unit Usaha Pendukung Proses Produksi  Pembenihan  Pendederan  Toko Saprodi (Pakan, Obat2an, Dll) Unit Usaha Distribusi & Pemasaran  Pengangkutan  Pedagang Pengumpul, Pedagang Besar  Rumah Makan/Restoran Unit Usaha Pengolahan Unit Usaha Jasa Pendukung : Penelitian dan Pengembangan, Pelatihan,
  • 49. 7 LANGKAH REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA  Pemetaan Masalah di Kawasan Perikanan Budidaya  Perumusan Solusi Intervensi (Revitalisasi)  Pemetaan Kawasan dan Lahan Perikanan Budidaya  Pemetaan Sarana dan Prasarana  Penyusunan ID Tambak  Fasilitasi Penataan dan Penguatan Kelembagaan  Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pembudidaya (Bimbingan Teknis, , Magang, Studi Banding,dll)  Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Periode 5 Tahun  Fasilitasi Akses Permodalan  Fasilitasi Penyusunan Dokumen SID dan DED  Desain Teknis Sarana dan Prasarana  Fasilitasi Penataan & Rehabilitasi Sarana/Prasarana  Fasilitasi Penyediaan Agro Input dan Teknologi  Produksi dan Pendampingan  Audit CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)  Fasilitasi Penyediaan Teknologi Panen & Pascapanen  Fasilitasi Akses Pasar PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSI PEMETAAN KAWASAN DAN LAHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYUSUNAN RPIJM DAN AKSES MODAL PENATAAAN SARANA DAN PRASARANA AGRO INPUT DAN PRODUKSI PASCAPRODUKSI (PANEN & PASCAPANEN) 1 2 3 4 5 6 7 Rancangan Tahapan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya berbasis Klaster Mukim di Aceh
  • 50. Contoh Hasil Pemetaan Lahan + ID Tambak Mukim Trueng Campli, Kabupaten Pidie
  • 51. Kawasan Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim adalah Perpaduan Konsep Klaster dan Adat (Belajar dari Praktik Baik di Sawah/Blang) KESIMPULAN:
  • 52. Kerangka Kerja Keberlanjutan Pengembangan Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya berbasis Klaster Mukim di Aceh (Modifikasi Refleksi Pengalaman 40 tahun LPTP, Ahmad Mahmudi: 2016 (1) Percontohan (Membangun Inisiasi) (2) Penyempurnaan (Melahirkan Model) (3) Pengembangan (Perluasan di Kawasan Sekitar) (4) Replikasi (Terapan di Kawasan Terpisah)
  • 53. 53 Keluarga Komunitas Kampus Pelanggan Perusahaan Pemerintah Media 7 Pilar Kolaborasi Pengembangan Kawasan/Klaster Komoditi Unggulan Perikanan Budidaya berbasis Mukim
  • 54. TERIMA KASIH Muhammad Taufik Abda (Pengkhidmat Adat, Gampong dan Mukim) Hp. 085244853677 email : mtaufikabda@yahoo.com