SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Belanja
Operasional
Serta
Pengakuan
Beban Pada
SKPD
Disusun Oleh:
Aristy Gustiani (0118123011)
Nadhira Dwikamuthi (0118124010)
Irwansyah (0118124039)
Definisi Beban
9/29/2023 2
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.
Pengakuan Beban
9/29/2023 3
1. Timbulnya aset
Saat timbulnya kewajiban adalah saat
terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah
tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya Konsumsi Aset
Yang dimaksud dengan terjadinya
konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada
pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan
operasional pemerintah.
3. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi
Sedangkan penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset
sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu.
9/29/2023 4
Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan
menggunakan harga sebenarnya (actual price)
yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan
sesuai dengan perjanjian yang telah
membentuk harga.
2
Beban dari transaksi non pertukaran diukur
sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan
yang pada saat perolehan tersebut diukur
dengan nilai wajar.
1
Pengukuran Beban
9/29/2023 5
Klasifikasi
Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12
Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan
kewenangan atas beban tersebut:
BEBAN KEWENANGAN
Beban Operasi – LO
Beban Pegawai SKPD
Beban Barang dan Jasa SKPD
Beban Bunga PPKD
Beban Subsidi PPKD
Beban Hibah PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD
Beban Penyisihan Piutang SKPD
Beban Lain-Lain SKPD
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Daerah
PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Daerah Lainnya
PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa
PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya
PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD
Defisit Non Operasional PPKD
Beban Luar Biasa PPKD
Definisi Belanja
9/29/2023 6
Belanja merupakan semua pengeluaran
oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara
Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Pengakuan Belanja
9/29/2023 7
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna
anggaran.
Pengukuran Belanja
Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
9/29/2023 8
Klasifikasi Belanja
klasifikasi belanja dalam format APBD menurut
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:
Belanja Kewenangan
Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai SKPD
Belanja bunga PPKD
Belanja subsidi PPKD
Belanja hibah PPKD
Belanja bantuan social PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
PPKD
Belanja Tidak Terduga PPKD
Belanja Langsung
Belanja pegawai SKPD
Belanja barang dan jasa SKPD
Belanja modal SKPD
9/29/2023 9
Klasifikasi Belanja
Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP
Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:
Belanja Kewenangan
Belanja Operasi
Belanja Pegawai SKPD
Belanja Barang SKPD
Bunga PPKD
Subsidi PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/SKPD
Belanja Modal
Belanja Tanah SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
SKPD
Belanja Aset tetap lainnya SKPD
Belanja Aset Lainnya SKPD
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga PPKD
9/29/2023 10
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem ini :
Pejabat Penatausaha Keuangan
SKPD (PPK-SKPD)
Bendahara pengeluaran SKPD
Dokumen-dokumen yang digunakan
klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban
tersebut:
Uraian dokumen
Beban Operasi – LO
Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang
dipersamakan
Beban Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Penyusutan dan Amortisasi Bukti memorial/dokumen yang
dipersamakan
Beban Penyisihan Piutang Bukti memorial/dokumen yang
dipersamakan
Beban Lain-Lain SP2D/Dokumen yang dipersamakan
9/29/2023 11
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Dokumen-dokumen yang digunakan
klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13
Tahun 2006:
Uraian Dokumen
Belanja Tidak Langsung
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang
dipersamakan
Belanja Langsung
Belanja Pegawai Daftar Honor/SP2D/Dokumen
dipersamakan
yang
Belanja barang dan jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
9/29/2023 12
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Dokumen-dokumen yang digunakan
klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
kewenangan atas belanja tersebut:
Uraian Dokumen
Belanja Operasi
Belanja Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Barang BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Surat Keputusan Kepala Daerah
/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal
Belanja Tanah Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yang
Dipersamakan
Belanja Peralatan dan Mesin BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Gedung dan Bangunan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang
Dipersamakan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang
Dipersamakan
Belanja Aset tetap lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Aset Lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
9/29/2023 13
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja pegawai,
Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut
langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka
jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Beban Gaji Pokok XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal
Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Belanja Gaji Pokok XXX
XXX Perubahan SAL XXX
9/29/2023 14
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja barang dan jasa
1. Pendekatan Beban
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian
tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima
Barang dari Rekanan.
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Beban Persediaan ATK XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX RK PPKD XXX
Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
9/29/2023 15
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja barang dan jasa
1. Pendekatan Beban
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian
tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima
Barang dari Rekanan.
Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Belanja ATK XXX
XXX Perubahan SAL XXX
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX Kas di Bendahara
Pengeluaran
XXX
9/29/2023 16
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja barang dan jasa
1. Pendekatan Beban
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian
tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima
Barang dari Rekanan.
Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan
jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX Kas di Bendahara
Pengeluaran
XXX
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Belanja ATK XXX
XXX Perubahan SAL XXX
9/29/2023 17
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja barang dan jasa
1. Pendekatan Aset
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya
untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan
Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian
tersebut maka jurnal standar:
Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LO dan Neraca :
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Persediaan ATK XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX RK PPKD XXX
9/29/2023 18
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja barang dan jasa
1. Pendekatan Aset
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya
untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan
Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian
tersebut maka jurnal standar:
Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA
:
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Belanja ATK XXX
XXX Perubahan SAL XXX
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX Kas di Bendahara
Pengeluaran
XXX
9/29/2023 19
Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD
Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja barang dan jasa
1. Pendekatan Aset
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya
untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan
Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian
tersebut maka jurnal standar:
Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak
perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode
periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang
dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil stock opname tersebut jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA
:
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Belanja ATK XXX
XXX Perubahan SAL XXX
Tanggal Nomor
Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX
XXX Beban ATK XXX
XXX Persediaan ATK XXX
Terimakasih

More Related Content

Similar to akuntansi pemerintahan kelompok 6.pptx

Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanWawan Kurniadi
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxalcadmg
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxdesacarat
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Neea Niio
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang KeuanganMateri lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang KeuanganNeea Niio
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxa.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxFarakhanMuhammad
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
PMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptx
PMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptxPMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptx
PMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptxmaleekalee1
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSri Haryati
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanjaAli Mashduqi
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 

Similar to akuntansi pemerintahan kelompok 6.pptx (20)

Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-bebanBab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
Bab 7-akuntansi-belanja-dan-beban
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang KeuanganMateri lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxa.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
 
a
aa
a
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
PMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptx
PMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptxPMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptx
PMK_58_2022_Penunjukan_Pihak_Lain_sebagai_Pemungut_Pajak[1].pptx
 
Kartu Kredit Pemerintah.pptx
Kartu Kredit Pemerintah.pptxKartu Kredit Pemerintah.pptx
Kartu Kredit Pemerintah.pptx
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Istilah keuda
Istilah keudaIstilah keuda
Istilah keuda
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (15)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

akuntansi pemerintahan kelompok 6.pptx

  • 1. Belanja Operasional Serta Pengakuan Beban Pada SKPD Disusun Oleh: Aristy Gustiani (0118123011) Nadhira Dwikamuthi (0118124010) Irwansyah (0118124039)
  • 2. Definisi Beban 9/29/2023 2 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  • 3. Pengakuan Beban 9/29/2023 3 1. Timbulnya aset Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 2. Terjadinya Konsumsi Aset Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. 3. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
  • 4. 9/29/2023 4 Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. 2 Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. 1 Pengukuran Beban
  • 5. 9/29/2023 5 Klasifikasi Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: BEBAN KEWENANGAN Beban Operasi – LO Beban Pegawai SKPD Beban Barang dan Jasa SKPD Beban Bunga PPKD Beban Subsidi PPKD Beban Hibah PPKD&SKPD Beban Bantuan Sosial PPKD Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD Beban Penyisihan Piutang SKPD Beban Lain-Lain SKPD Beban Transfer Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PPKD Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya PPKD Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD Defisit Non Operasional PPKD Beban Luar Biasa PPKD
  • 6. Definisi Belanja 9/29/2023 6 Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  • 7. Pengakuan Belanja 9/29/2023 7 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Pengukuran Belanja Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
  • 8. 9/29/2023 8 Klasifikasi Belanja klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Belanja Kewenangan Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai SKPD Belanja bunga PPKD Belanja subsidi PPKD Belanja hibah PPKD Belanja bantuan social PPKD Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa PPKD Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa PPKD Belanja Tidak Terduga PPKD Belanja Langsung Belanja pegawai SKPD Belanja barang dan jasa SKPD Belanja modal SKPD
  • 9. 9/29/2023 9 Klasifikasi Belanja Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: Belanja Kewenangan Belanja Operasi Belanja Pegawai SKPD Belanja Barang SKPD Bunga PPKD Subsidi PPKD Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/SKPD Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/SKPD Belanja Modal Belanja Tanah SKPD Belanja Peralatan dan Mesin SKPD Belanja Gedung dan Bangunan SKPD Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Belanja Aset tetap lainnya SKPD Belanja Aset Lainnya SKPD Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga PPKD
  • 10. 9/29/2023 10 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Pihak-pihak yang terkait dalam sistem ini : Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Bendahara pengeluaran SKPD Dokumen-dokumen yang digunakan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: Uraian dokumen Beban Operasi – LO Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Beban Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Beban Hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan Beban Penyisihan Piutang Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan Beban Lain-Lain SP2D/Dokumen yang dipersamakan
  • 11. 9/29/2023 11 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Dokumen-dokumen yang digunakan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Uraian Dokumen Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Belanja Langsung Belanja Pegawai Daftar Honor/SP2D/Dokumen dipersamakan yang Belanja barang dan jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Belanja Modal BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
  • 12. 9/29/2023 12 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Dokumen-dokumen yang digunakan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: Uraian Dokumen Belanja Operasi Belanja Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Belanja Barang BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan Belanja Modal Belanja Tanah Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan Belanja Peralatan dan Mesin BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Belanja Gedung dan Bangunan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan Belanja Aset tetap lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan Belanja Aset Lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
  • 13. 9/29/2023 13 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja pegawai, Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Gaji Pokok XXX XXX RK PPKD XXX Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja Gaji Pokok XXX XXX Perubahan SAL XXX
  • 14. 9/29/2023 14 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja barang dan jasa 1. Pendekatan Beban Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Persediaan ATK XXX XXX Utang Belanja ATK XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja ATK XXX XXX RK PPKD XXX Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca
  • 15. 9/29/2023 15 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja barang dan jasa 1. Pendekatan Beban Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja ATK XXX XXX Perubahan SAL XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja ATK XXX XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
  • 16. 9/29/2023 16 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja barang dan jasa 1. Pendekatan Beban Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja ATK XXX XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja ATK XXX XXX Perubahan SAL XXX
  • 17. 9/29/2023 17 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja barang dan jasa 1. Pendekatan Aset Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar: Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Jurnal LO dan Neraca : Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Persediaan ATK XXX XXX Utang Belanja ATK XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja ATK XXX XXX RK PPKD XXX
  • 18. 9/29/2023 18 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja barang dan jasa 1. Pendekatan Aset Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar: Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA : Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja ATK XXX XXX Perubahan SAL XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja ATK XXX XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
  • 19. 9/29/2023 19 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD Jurnal Standar a. Beban dan Belanja barang dan jasa 1. Pendekatan Aset Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar: Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil stock opname tersebut jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA : Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja ATK XXX XXX Perubahan SAL XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban ATK XXX XXX Persediaan ATK XXX