yes

1. TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN ANGGARAN BELANJA
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPADA BADAN ADHOC

2. DASAR HUKUM
1. PMK 181/PMK.05/2022, TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
2. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM
3. KEPUTUSAN KPU NO. 53 TAHUN 2023, TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN
PERTANGGINGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILU BAGI BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILU DI LINGKUNGAN KPU

3. Anggaran dan Biaya
 Anggaran biaya KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Tahapan
Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari DIPA Tahun berjalan.
 Atas DIPA Tahun berjalan disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Kemeterian/Lembaga (RKA K/L) berikut Petunjuk Operasional Kegiatan
 Rincian kebutuhan dana atau perubahan atas rincian kebutuhan
dana yang telah ditetapkan oleh KPA, yang merupakan batas tertinggi
penyaluran dana dan belanja pada Badan Adhoc penyelenggara
Pemilu di dalam negeri.

4. Pendelegasian Pengelolaan Anggaran
 Sebagian anggaran belanja Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 digunakan untuk Badan Ad Hoc yang
pengelolaannya didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara
(PPS);
 KPU Kabupaten Gunungkidul telah membuka Rekening Dana Pemilu melalui Bank yang telah ditunjuk yang
berfungsi untuk menampung dana dukungan operasional Badan Adhoc termasuk Honor Anggota.
 Dalam hal penyaluran dana dari KPU Kab.Gunungkidul kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan secara Cashless dengan
menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) ataupun melalui Over Booking ke masing-masing
rekening giro PPK dan PPS untuk dana operasional kegiatan dan rekening tabungan masing-masing Badan
Adhoc untuk Honorarium

5. ALUR
DISTRIBUSI
DANA
PEMILU

7. Keterangan:
 atas SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN, dana langsung masuk kedalam RDP yang
dikelola oleh BP atau BPP.
 PPK pada Satker KPU Kabupaten/kota menerbitkan SPBy kepada BP atau BPP.
 BP atau BPP menyalurkan dana Pemilu dari RDP ke rekening masing-masing Badan Adhoc
penyelenggara Pemilu di dalam negeri.
 penyaluran dana untuk PPK dan PPS dilakukan oleh BP atau BPP satker KPU
kabupaten/kota.
 penyaluran dana untuk KPPS dilakukan oleh Staf yang mengelola keuangan di Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara.
 Bukti transfer sebagai dasar pertanggungjawaban BP atau BPP kepada PPK KPU.
 atas penyaluran dana pembiayaan kegiatan tersebut Badan Adhoc penyelenggara Pemilu
di dalam negeri membuat bukti penerimaan dana sesuai Format DN.03.A untuk
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Format DN.03.B untuk Panitia
Pemungutan Suara dan Format DN.03.C untuk Panitia Pemilihan Kecamatan

8. JENIS AKUN BELANJA
 Belanja Bahan (521211)
Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang
habis dipakai) seperti konsumsi, dokumentasi, spanduk, alat tulis dan biaya fotokopi yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional dan tidak menghasilkan barang
persediaan
 Belanja Honor Output Kegiatan (521213)
Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada petugas Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di
dalam negeri yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output
 Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219)
Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun 521211
dan 521213 serta tidak menghasilkan barang persediaan. Akun ini digunakan untuk
pembuatan TPS, belanja barang kelengkapan TPS dan bantuan transpor bagi Badan Adhoc
penyelenggara Pemilu di dalam negeri.

9. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
PEMILU OLEH BADAN ADHOC
 PPK, PPS,DAN KPPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah
diterima dari BP atau BPP satker KPU Kabupaten/Kota sesuai batas waktu yang telah
ditentukan yaitu tanggal 5 bulan berikutnya, meliputi;
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) dengan menggunakan
Format DN.04
 BUKTI PENGELUARAN
 Penyampaian SPTJB asli disertai seluruh bukti pengeluaran kepada
KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang;
 KPPS PPS PPK KPU KABUPATEN

10. BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN
- Bukti Sah (di tandatangani atau stempel);
- Bukti Dukung Lengkap

11. 1. Surat Tugas;
2. Undangan Rapat (mengundang
instansi/unit kerja lainnya. Contoh :
Narasumber, Panwascam, Pemda
setempat, dll);
3. Daftar Hadir Peserta Rapat;
4. Daftar Nominatif (jika ada pemberian uang
saku & transpor);
5. Laporan/Notulen Rapat;
6. Dokumentasi/Foto Kegiatan Rapat
PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN RAPAT

12. 1. Surat Keputusan Penetapan Petugas (SK);
2. Daftar Nominatif Penerima Honorarium (jika tunai,
harus ditandatangani oleh penerima honor);
3. SSP untuk Honor yang dikenakan PPh 21 dengan
besaran potongan pajak sbb:
-PNS Gol IV : 15%
-PNS Gol III : 5%
-PNS Gol I/II : 0%
PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN RAPAT

13. 1. Kuitansi/Nota/Faktur asli dari
toko (dibuat oleh Toko ybs, lengkap
dengan tanggal pembelian);
2. SSP untuk pembelian barang sbb :
Nilai transaksi di atas Rp 2 juta
dipungut PPN sebesar 11% dan
dipungut PPh 22 sebesar 1,5%
(Non NPWP 3%).
PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BAHAN

14. PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSPOR LOKAL/BANTUAN TRANSPOR
1. Surat Tugas;
2. Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas;
3. Daftar Nominatif Pemberian Transpor;
4. Penggantian Transpor yang diberikan
tidak melebihi SBM.

15. PEMBELIAN MAKANAN & MINUMAN
Yang dimaksud pembelian
makanan dan minuman dalam hal
ini adalah pembelian makanan
dan minuman di rumah makan,
kantin, warung dan sejenisnya.
Pertanggungjawaban dilengkapi dengan:
1.Kuitansi/Faktur/Nota dari rumah makan, kantin,
warung dan sejenisnya;
2.SSP untuk pembelian makanan yang dipungut
pajak PPh pasal 22 sebesar 1,5% untuk
pembelian di atas Rp 2.000.000,- (Non NPWP
sebesar 3%).

16. PEMUNGUTAN & PENYETORAN PAJAK
 Potongan/pungutan pajak atas
Pembelian/Pembayaran atas Barang/Jasa yang
dilakukan oleh Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan
Ketua KPPS, disampaikan kepada BP/BPP untuk
dilakukan penyetoran pajak;
 Jika ada potongan PPh 21 dari Honor Badan Ad
Hoc langsung dipotong oleh BP/BPP untuk
disetorkan ke Kas Negara, Badan Ad Hoc menerima
honor dengan nilai bersih setelah pajak.

17. Catatan Penting
 Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan/Sekretaris Panitia
Pemungutan Suara, serta Ketua KPPS bertanggung jawab secara
formil (kelengkapan/persyaratannya) dan materiil (nilai/uang
yang dibayarkannya sesuai rincian kertas kerja yang telah
ditetapkan/disahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku
KPA) atas penyaluran dana kepada Badan Adhoc penyelenggara
Pemilu di dalam negeri.