SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/PMK.01/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006
TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006,
telah ditetapkan Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang
Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern;
b. bahwa pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Account
Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah
mengimplementasikan Organisasi Modern tidak mencukupi;
c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Account Representative, dipandang perlu
mengangkat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki pengalaman
yang cukup serta dipandang mampu dan cakap untuk menjadi Account
Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah
mengimplementasikan Organisasi Modern;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account
Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan
Organisasi Modern;
Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account
Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan
Organisasi Modern;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG
ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG
TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN.
Pasal I
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006
tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah
Mengimplementasikan Organisasi Modern, disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3A
Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3, pegawai dapat diangkat sebagai Account
Representative pada KPP Pratama apabila memenuhi persyaratan:
a. Pendidikan Formal paling rendah SLTA; dan
b. Pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c),
dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban
kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

More Related Content

What's hot

Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
alverawaty
 

What's hot (11)

PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
Peng 5.pj02.2015
Peng   5.pj02.2015Peng   5.pj02.2015
Peng 5.pj02.2015
 
Sosialisasi PMK 20/PMK.04 Tahun 2015
Sosialisasi PMK 20/PMK.04 Tahun 2015 Sosialisasi PMK 20/PMK.04 Tahun 2015
Sosialisasi PMK 20/PMK.04 Tahun 2015
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
Formulir pencabutan pengukuhan pkp per 20 2013
 
P pt klmpk 4
P pt klmpk 4P pt klmpk 4
P pt klmpk 4
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Beneficiary Ownership
Beneficiary OwnershipBeneficiary Ownership
Beneficiary Ownership
 
PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015
 

Similar to Pmk no.68 thn 2008 ttg perubahan atas kmk 98 thn 2006 ttg ar di kpp modern

Fasilitas PPN dan PPnBM.pptx
Fasilitas PPN dan PPnBM.pptxFasilitas PPN dan PPnBM.pptx
Fasilitas PPN dan PPnBM.pptx
AchmadFudholi1
 
Saat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakSaat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajak
rereee
 
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifPmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Ridwan Ichsan
 
Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010
Lela Sari
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
rsd kol abundjani
 

Similar to Pmk no.68 thn 2008 ttg perubahan atas kmk 98 thn 2006 ttg ar di kpp modern (20)

Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
 
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAKPER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
PER : 21/PJ/2016 ::: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAN PENGAMPUNAN PAJAK
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
Perka bkpm 13 tahun 2015
Perka bkpm 13 tahun 2015Perka bkpm 13 tahun 2015
Perka bkpm 13 tahun 2015
 
Fasilitas PPN dan PPnBM.pptx
Fasilitas PPN dan PPnBM.pptxFasilitas PPN dan PPnBM.pptx
Fasilitas PPN dan PPnBM.pptx
 
Slide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.ppt
Slide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.pptSlide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.ppt
Slide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.ppt
 
Slide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.ppt
Slide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.pptSlide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.ppt
Slide-AKT-305-Pertemuan-4-Penyerahan-BKP-JKP.ppt
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015PMK-91/PMK.03/2015
PMK-91/PMK.03/2015
 
Saat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakSaat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajak
 
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifPmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
 
Juknis 010-2011
Juknis 010-2011Juknis 010-2011
Juknis 010-2011
 
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptxBahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010Pmk no 80 th 2010
Pmk no 80 th 2010
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 

Pmk no.68 thn 2008 ttg perubahan atas kmk 98 thn 2006 ttg ar di kpp modern

  • 1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/PMK.01/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, telah ditetapkan Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern; b. bahwa pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern tidak mencukupi; c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Account Representative, dipandang perlu mengangkat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki pengalaman yang cukup serta dipandang mampu dan cakap untuk menjadi Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN.
  • 2. Pasal I Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3, pegawai dapat diangkat sebagai Account Representative pada KPP Pratama apabila memenuhi persyaratan: a. Pendidikan Formal paling rendah SLTA; dan b. Pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c), dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI