1. 22/11/2013
BKD Kabupaten Lamongan -- Selamat datang di
Beranda
Profil »
Pelayanan »
Pengumuman
Produk Hukum »
Kontak Informasi »
Galeri BKD
Kenaikan Pangkat PNS
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
SYARAT KELENGKAPAN BERKAS
1. Untuk usul kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d), terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg);
Fotokopi Legalisir NIP baru;
Fotokopi Legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
Fotokopi Legalisir DP-3, dua tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan dalam Jabatan yang terakhir, SPP, SPMJ, dan SPMT bagi yang menduduki Jabatan Struktural/ Kepala Sekolah/
Pengawas/ Penilik;
6. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan sebelumnya, SPP, SPMJ, SPMT, bagi yang menduduki Jabatan Struktural (promosi/ naik
setingkat lebih tinggi);
7. Fotokopi Legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat I bagi PNS yang kenaikan pangkatnya pindah golongan dari golongan II menjadi
golongan III, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku, karena telah memperoleh ijazah Sarjana
(S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan/atau telah mengikuti dan lulus Diklatpim IV;
8. Fotokopi Legalisir Ijazah terakhir, dan untuk ijazah yang baru pertama digunakan/disesuaikan, Legalisir dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
Rektor atau Dekan (untuk ijazah dari Universitas/ Institut);
Ketua (untuk ijazah dari Sekolah Tinggi);
Direktur (untuk ijazah dari Akademi, atau Politeknik);
Daftar usul mutasi/ promosi kenaikan pangkat dan daftar riwayat pekerjaan bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural/ Staf (bagi PNS golongan I
dan II hanya membuat daftar riwayat pekerjaan);
1. Fotokopi Legalisir Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK) bagi PNS yang telah mendapat Penetapan Keputusan Penambahan Masa Kerja dan
belum disesuaikan;
2. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT):
1.
2.
3.
4.
Fotokopi Legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama;
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru;
Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tertentu;
Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu (bagi PNS JFT yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari
JFT);
5. Fotokopi Legalisir SK Kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu yang terakhir sesuai dengan jenjang jabatan pada PAK baru;
6. Fotokopi Legalisir Keputusan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (khusus bagi Guru);
lamongankab.go.id/instansi/bkd/profil/visi-misi/kenaikan-pangkat-pns-2/
1/2

2. 22/11/2013
BKD Kabupaten Lamongan -- Selamat datang di
Catatan :
Berkas masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) dan untuk semua berkas fotokopi diLegalisir sah oleh Kepala SKPD masing-masing kecuali pada
point huruf h.
1. Untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina (IV/a), Pembina Tk. I (IV/b) dan Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas, terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg);
Fotokopi Legalisir NIP baru;
Fotokopi Legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
Fotokopi Legalisir DP-3, dua tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir, SPP, SPMJ, SPMT, bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Kepala
Sekolah/Pengawas/ Penilik;
6. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan sebelumnya, SPP, SPMJ, SPMT, bagi yang menduduki Jabatan Struktural (promosi/naik
setingkat lebih tinggi);
7. Fotokopi Legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat II bagi PNS yang kenaikan pangkatnya pindah golongan dari golongan III menjadi
golongan IV, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai ketentuan yang berlaku, karena telah memperoleh ijazah Dokter,
Apoteker, Magister (S-2), ijazah lain yang setara, Doktor (S-3), dan/atau telah mengikuti dan lulus Diklatpim III;
8. Fotokopi Legalisir Ijazah terakhir, dan untuk ijazah yang baru pertama digunakan/disesuaikan, Legalisir dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
Rektor atau Dekan (untuk ijazah dari Universitas/Institut);
Rektor Ketua (untuk ijazah dari Sekolah Tinggi);
Direktur (untuk ijazah dari Akademi, atau Politeknik).
1. Daftar usul mutasi/promosi kenaikan pangkat dan daftar riwayat pekerjaan bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural;
2. DRH/ Biodata bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas.
3. Fotokopi Legalisir Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS, bagi PNS yang telah memasuki batas usia pensiun dan berhak
mendapatkan perpanjangan BUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT):
1.
2.
3.
4.
Fotokopi Legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama;
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru;
Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tertentu;
Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu (bagi PNS JFT yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari
JFT);
5. Fotokopi Legalisir SK Kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu yang terakhir sesuai dengan jenjang jabatan pada PAK baru;
6. Fotokopi Legalisir Keputusan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (khusus bagi Guru);
Catatan :
Semua berkas fotokopi diLegalisir sah oleh Kepala SKPD masing-masing kecuali pada huruf h
Berkas masing-masing dibuat :
1. rangkap 3 (tiga) bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat ke Gol. IV/a atau IV/b;
2. rangkap 4 (empat) bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat ke Gol. IV/c;
3. rangkap 6 (enam) bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang mengusulkan Kenaikan pangkat ke Gol. IV/d ke atas.
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN BERKAS
Kelengkapan berkas usul Kenaikan Pangkat, disampaikan secara hierarkhi ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dari 6 bulan sebelum TMT
periode Kenaikan Pangkat yang bersangkutan, guna diproses lebih lanjut dan diteruskan ke Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo atau
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur.
© 2013 Badan Kepegawaian Daerah
Powered by Lamongankab | Designed by: KPDE
lamongankab.go.id/instansi/bkd/profil/visi-misi/kenaikan-pangkat-pns-2/
2/2