SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
PASI INTEL KODIM 0823 / SITUBONDO
LETTU KAV SUYITNO 1
RULING
 PENDAHULUAN
 SUBYEK & OBYEK TER
 TUGAS APKOWIL
 METODE PEMBINAAN TERITORIAL
 PEMBINAAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN
DLM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI
DAERAH
 PENUTUP
2
KODIM 3
PENGERTIAN
4
 Suatu Upaya pekerjaan dan tindakan yg dilaks
scr individu atau dlm hub satuan utk membantu
pemerintah dlm menyiapkan wil. Han dan kuat
kung serta kemanunggalan TNI rakyat sesuai
kewenangan dan peraturan perundang-undangan
utk tercapainya tupok TNI AD
KODIM 5
SUBYEK TERITORIAL TNI AD WIL. SITUBONDO
6
 SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN (SATKOWIL):
Satkowil menyelenggarakan Binter dalam rangka membantu pemerintah
memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan negara. Contoh Kodim
0823/Situbondo & Koramil Jajaran Kodim 0823/Situbondo
 SATUAN NON KOMANDO KEWILAYAHAN (SAT NON KOWIL :
Satuan TNI AD baik Tempur maupun Banpur yang bertugas memback up Satkowil
dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial. Contoh Dodiklatpur Rindam V/Brw
 PERORANGAN:
Personel TNI AD yang bertugas di Satkowil TNI AD dan bertugas sebagai
pembina teritorial di setiap wilayah/desa yg termasuk wilayah Satkowil. Contoh
Akowil (Babinsa Kodim 0823/Situbondo)
 GEOGRAFI:
adalah tempat/lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan
atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi.
 DEMOGRAFI:
Data statistik tentang suatu populasi dari masyarakat, seperti usia, jenis
kelamin, dan ras
 KONDISI SOSIAL:
Suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam
masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial
OBYEK TERITORIAL TNI AD WIL. SITUBONDO
7
KODIM 5
TUGAS APKOWIL
9
puan utk peroleh ket scr cepat ( deteksi dini ) & m`lap dg cepat, shg dpt
ditindak lanjuti utk dijadikan bhn ket dlm rgk ( cegah dini ) dpt dilaks
langsung apkowil / tdk lgs, guna menjaga kondusifitas wilayah
DENI
CENI
• DATANGI, Dekati obyek kejadian
• DENGARKAN Suara & lihat kejadian yg berada
diobyek sekitarnya
• DAPATKAN Informasi dan Laporkan
PEMETAAN
WILAYAH
• DATA Wilayah/desa binaan terkait penduduk, agama
suku dan ekonomi (Potensi Wilayah)
KOMSOS • DENGAN Semua komponen masy (Toga, Tomas & Todat)
KODIM 5
 Pembinaan Bhakti TNI:
Salah satu metode Binter merupakan pelibatan TNI dalam membantu penyelenggaraan kegiatan
bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait
atau inisiatif sendiri. Contoh Operasi Bhakti & Karya Bhakti
 Pembinaan Pertahanan Wilayah:
Salah satu metode Binter TNI dalam menggali Potensi wilayah untuk penyiapan pertahanan
wilayah teritorial
 Pembinaan Komunikasi Sosial :
Kegiatan komunikasi antara TNI dan masyarakat serta komponen bangsa lainya untuk
membangun kedekatan, menyelami permasalahan, menyampaikan informasi, mempengaruhi dan
mengajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi cinta tanah air, berwawasan
METODE PEMBINAAN TRITORIAL
11
KODIM 10
PEMBINAAN TERITORIAL YG DIHARAPKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH
13
 PEMBINAAN GEROGRAFI
- Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran pembinaan teritorial di lapangan
harus sudah jelas, terprogram serta dikoordinasikan dengan instansi terkait baik
pemerintah daerah maupun instansi vertikal meliputi aspek kesejahteraan dan
stabilitas daerah.
- Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando
Kewilayahan dapat saling mendukung serta adanya kesingkronan
- Penentuan Daerah Pangkal Perlawanan dan Klasifikasi Daerah dapat terwujudkan
secara nyata baik kualitas, batas wilayah serta maupun fasilitas pendukungnya.
PEMBINAAN TERITORIAL YG DIHARAPKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH
14
 PEMBINAAN DEMOGAFI
- Tersedianya data potensi masyarakat di wilayah secara aktual sesuai tingkat profesi
serta kemampuan lainnya guna kebutuhan sewaktu-waktu serta mobilisasi sesuai
kebutuhan.
- Adanya kesadaran Bela Negara pada masyarakat sehingga membentuk kekuatan serta
militansi dan patriotisme sebagai kakuatan perlawanan rakyat.
- Kemampuan tenaga ratih dapat meningkat serta terperlihara dengan baik, penyediaan
tenaga ratih tersedia secara optimal ditiap wilayah serta keberadaannya didukung oleh
seluruh lapisan masyarakat guna mendukung terciptanya kesiapan serta ketahanan
wilayah.
PEMBINAAN TERITORIAL YG DIHARAPKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH
15
 PEMBINAAN KONDISI SOSIAL
- Bidang Ideologi. Semakin mantapnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila
- Bidang Politik. Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat serta penyaluran aspirasi politik pada
tatanan hukum yang berlaku dengan mengutamakan ikatan persatuan dan kesatuan antar masyarakat.
- Bidang Ekonomi. Mampu untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam meningkatkan ekonomi serta
taraf hidup masyarakat.
- Bidang Sosial Budaya. Terbentuknya kesetiakawanan sosial, gotong royong, senasib sepenanggungan
serta persatuan antar seluruh masyarakat sehingga tercipta kebersamaan dalam membentuk ketahanan
wilayah.
- Bidang Hankam. Terjalinnya ikatan kebersamaan antar masyarakat terutama dalam jalinan ikatan sosial
yang dapat menjauhkan terhadap terjadinya konflik yang disebabkan oleh adanya sentimen perbedaan
suku dan agama dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
DEMIKIAN
SEKIAN TERIMA KASIH
16

More Related Content

What's hot

Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasElection Commision
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.SisiPembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.SisiSobri Arafah
 
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Muktar Eneste
 
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptxPAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptxJepryantoSianturi
 
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020iwangprasetyo
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaArdi Susanto
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraIkhsan D'Zuheldy
 
Hak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalHak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalNarulitaMD
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanSigit Pramulia
 

What's hot (20)

Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitas
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.SisiPembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
 
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
 
RUU TPKS
RUU TPKSRUU TPKS
RUU TPKS
 
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptxPAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
 
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negara
 
Hak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalHak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala Global
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desaSukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
KEWASPADAAN DINI.pptx
KEWASPADAAN DINI.pptxKEWASPADAAN DINI.pptx
KEWASPADAAN DINI.pptx
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan Perkotaan
 

Similar to - BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx

DOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdf
DOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdfDOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdf
DOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdfWidanFauzan
 
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Yani Antariksa
 
UU Penanganan Konflik Sosial
UU Penanganan Konflik SosialUU Penanganan Konflik Sosial
UU Penanganan Konflik SosialFrans Dione
 
PPT MPH.pptx
PPT MPH.pptxPPT MPH.pptx
PPT MPH.pptxyulan20
 
wawasan nusantara dalam konteks nkri
wawasan nusantara dalam konteks nkriwawasan nusantara dalam konteks nkri
wawasan nusantara dalam konteks nkriNurIndahS3
 
Uu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriUu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriita syarwani
 
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxResume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxmalbertscool
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNDadang Solihin
 
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMasalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMiftah Ridho
 
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasLAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasYani Antariksa
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAajijogja
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...BADAR_HAMID
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaMukhrizal Effendi
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanLim Othe
 
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiPNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiArdi Novra
 

Similar to - BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx (20)

DOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdf
DOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdfDOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdf
DOKUMEN - 5 PERSOALAN STRATEGI MILITER.pdf
 
talak binter.pptx
talak binter.pptxtalak binter.pptx
talak binter.pptx
 
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
 
UU Penanganan Konflik Sosial
UU Penanganan Konflik SosialUU Penanganan Konflik Sosial
UU Penanganan Konflik Sosial
 
PPT MPH.pptx
PPT MPH.pptxPPT MPH.pptx
PPT MPH.pptx
 
wawasan nusantara dalam konteks nkri
wawasan nusantara dalam konteks nkriwawasan nusantara dalam konteks nkri
wawasan nusantara dalam konteks nkri
 
Uu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriUu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagri
 
Materi 5.
Materi  5.Materi  5.
Materi 5.
 
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docxResume MODUL ORIENTASI P3K.docx
Resume MODUL ORIENTASI P3K.docx
 
Ketahanan nasional
Ketahanan nasionalKetahanan nasional
Ketahanan nasional
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
 
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMasalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
 
Etika humas
Etika humasEtika humas
Etika humas
 
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasLAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
 
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEAAnggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
Anggaran Publik oleh Wijiyati IDEA
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiPNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
 
Analisis wilayah
Analisis wilayahAnalisis wilayah
Analisis wilayah
 

- BINTER DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS DI DAERAH.pptx

  • 1. PASI INTEL KODIM 0823 / SITUBONDO LETTU KAV SUYITNO 1
  • 2. RULING  PENDAHULUAN  SUBYEK & OBYEK TER  TUGAS APKOWIL  METODE PEMBINAAN TERITORIAL  PEMBINAAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN DLM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH  PENUTUP 2
  • 4. PENGERTIAN 4  Suatu Upaya pekerjaan dan tindakan yg dilaks scr individu atau dlm hub satuan utk membantu pemerintah dlm menyiapkan wil. Han dan kuat kung serta kemanunggalan TNI rakyat sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan utk tercapainya tupok TNI AD
  • 6. SUBYEK TERITORIAL TNI AD WIL. SITUBONDO 6  SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN (SATKOWIL): Satkowil menyelenggarakan Binter dalam rangka membantu pemerintah memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan negara. Contoh Kodim 0823/Situbondo & Koramil Jajaran Kodim 0823/Situbondo  SATUAN NON KOMANDO KEWILAYAHAN (SAT NON KOWIL : Satuan TNI AD baik Tempur maupun Banpur yang bertugas memback up Satkowil dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial. Contoh Dodiklatpur Rindam V/Brw  PERORANGAN: Personel TNI AD yang bertugas di Satkowil TNI AD dan bertugas sebagai pembina teritorial di setiap wilayah/desa yg termasuk wilayah Satkowil. Contoh Akowil (Babinsa Kodim 0823/Situbondo)
  • 7.  GEOGRAFI: adalah tempat/lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi.  DEMOGRAFI: Data statistik tentang suatu populasi dari masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, dan ras  KONDISI SOSIAL: Suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial OBYEK TERITORIAL TNI AD WIL. SITUBONDO 7
  • 9. TUGAS APKOWIL 9 puan utk peroleh ket scr cepat ( deteksi dini ) & m`lap dg cepat, shg dpt ditindak lanjuti utk dijadikan bhn ket dlm rgk ( cegah dini ) dpt dilaks langsung apkowil / tdk lgs, guna menjaga kondusifitas wilayah DENI CENI • DATANGI, Dekati obyek kejadian • DENGARKAN Suara & lihat kejadian yg berada diobyek sekitarnya • DAPATKAN Informasi dan Laporkan PEMETAAN WILAYAH • DATA Wilayah/desa binaan terkait penduduk, agama suku dan ekonomi (Potensi Wilayah) KOMSOS • DENGAN Semua komponen masy (Toga, Tomas & Todat)
  • 11.  Pembinaan Bhakti TNI: Salah satu metode Binter merupakan pelibatan TNI dalam membantu penyelenggaraan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait atau inisiatif sendiri. Contoh Operasi Bhakti & Karya Bhakti  Pembinaan Pertahanan Wilayah: Salah satu metode Binter TNI dalam menggali Potensi wilayah untuk penyiapan pertahanan wilayah teritorial  Pembinaan Komunikasi Sosial : Kegiatan komunikasi antara TNI dan masyarakat serta komponen bangsa lainya untuk membangun kedekatan, menyelami permasalahan, menyampaikan informasi, mempengaruhi dan mengajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi cinta tanah air, berwawasan METODE PEMBINAAN TRITORIAL 11
  • 13. PEMBINAAN TERITORIAL YG DIHARAPKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH 13  PEMBINAAN GEROGRAFI - Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran pembinaan teritorial di lapangan harus sudah jelas, terprogram serta dikoordinasikan dengan instansi terkait baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal meliputi aspek kesejahteraan dan stabilitas daerah. - Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan dapat saling mendukung serta adanya kesingkronan - Penentuan Daerah Pangkal Perlawanan dan Klasifikasi Daerah dapat terwujudkan secara nyata baik kualitas, batas wilayah serta maupun fasilitas pendukungnya.
  • 14. PEMBINAAN TERITORIAL YG DIHARAPKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH 14  PEMBINAAN DEMOGAFI - Tersedianya data potensi masyarakat di wilayah secara aktual sesuai tingkat profesi serta kemampuan lainnya guna kebutuhan sewaktu-waktu serta mobilisasi sesuai kebutuhan. - Adanya kesadaran Bela Negara pada masyarakat sehingga membentuk kekuatan serta militansi dan patriotisme sebagai kakuatan perlawanan rakyat. - Kemampuan tenaga ratih dapat meningkat serta terperlihara dengan baik, penyediaan tenaga ratih tersedia secara optimal ditiap wilayah serta keberadaannya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendukung terciptanya kesiapan serta ketahanan wilayah.
  • 15. PEMBINAAN TERITORIAL YG DIHARAPKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KONDUSIFITAS DI DAERAH 15  PEMBINAAN KONDISI SOSIAL - Bidang Ideologi. Semakin mantapnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila - Bidang Politik. Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat serta penyaluran aspirasi politik pada tatanan hukum yang berlaku dengan mengutamakan ikatan persatuan dan kesatuan antar masyarakat. - Bidang Ekonomi. Mampu untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam meningkatkan ekonomi serta taraf hidup masyarakat. - Bidang Sosial Budaya. Terbentuknya kesetiakawanan sosial, gotong royong, senasib sepenanggungan serta persatuan antar seluruh masyarakat sehingga tercipta kebersamaan dalam membentuk ketahanan wilayah. - Bidang Hankam. Terjalinnya ikatan kebersamaan antar masyarakat terutama dalam jalinan ikatan sosial yang dapat menjauhkan terhadap terjadinya konflik yang disebabkan oleh adanya sentimen perbedaan suku dan agama dalam mewujudkan situasi yang kondusif.