SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
 seseorang atau sekelompok orang,
yang memiliki kemampuan dan
kepedulian dalam bidang sosial
dan kemanusiaan, yang bekerja
secara ikhlas untuk kegiatan sosial
dan kemanusiaan itu sendiri
Relawan Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya akan disebut relawan adalah
seseorang atau sekelompok orang, yang
memiliki kemampuan dan kepedulian dalam
penanggulangan bencana yang bekerja
secara ikhlas untuk kegiatan penanggulangan
bencana.
Mandiri
Profesional
Solidaritas
Sinergi
Akuntabilitas
•Tanggap – Tangkas – Tangguh
• Cepat dan Tepat
• Berdaya guna dan Berhasil guna
• Pemberdayaan
• Non-diskriminasi
• Non-proletisi
• Sensitif gender
Menerapkan kesetaraan dan keseimbangan gender dalam
berbagai proses pengelolaan relawan baik dalam proses
Rekrutmen – Pelatihan maupun Penugasan Relawan
• Menghormati kearifan lokal.
 Melakukan kegiatan PB
 Mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan
yang berlaku;
 Menjunjung tinggi azas dan prinsip kerja relawan;
 Mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan
 Meningkatkan kapasitas dan kemampuan.
 Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas
kemanusiaan.
 1. Mendapatkan pengakuan atas peran
dan tugasnya sesuai ketrampilan dan
keahliannya
 2. Mendapat pengetahuan tentang PB
 3. Mengundurkan diri sebagai relawan
 4. Hak sesuai dg aturan atau ketentuan
lembaga yang menaunginya
Cat : punya kemerdekaan atas azas
individu
Persyaratan Umum
1. WNI usia min. 18 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Berdedikasi tinggi dalam kerelaanan
4. Mandiri dan koordinatif
5. Memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan
tertentu dalam kebencanaan
6. Tdk dlm masalah pidana dan subversi
7. Punya lembaga induk pembina
8. Telah mengikuti kegiatan pelatihan dasar PB
Persyaratan Khusus
Ditentukan dan diatur oleh masing-masing pembina teknis.
 STANDARD
MINIMAL certified
dalam hal :
1.Self-Rescue
2.MFR
3.Kenal Karakteristik
Bencana
4.Paham Sphere
Project u/aplikasi di
Indonesia
5.Tahu tahapan
koordinasi
 ADVANCE certified
dalam salah satu bid
Kedaruratan mis :
1. USAR
2. Disaster Comm
3. IAP dan
menjalankan ICS
 MANDIRI /SWADAYA
1. INDIVIDU
2. KELOMPOK
Melakukan kegiatan
kerelawanan
secara mandiri
,tetapi tetap patuh
pada etika
kerelawanan PB
 PEMERINTAH
1. Melalui induk
orgasisasi
induknya
2. Melalui induk
pembinanya
3. Melalui pembina
teknisnya
1, Semua kegiatan PB harus selalu
mengacu pada perundangan PB yang
ada
2. Semua pelaku PB harus berkoordinasi
dengan pengendali operasi PB yang
telah ditetapkan Pemerintah / BPBD
3. Pelaksanaan lapangan harus sesuai
dengan POLA OPS yang telah
ditentukan
 RELAWAN UMUM
Secara prinsip
mengikuti semua
ketentuan
Pemerintah, dimana
pelaksanaannya
secara MANDIRI.
Pelaporan tetap harus
dilakukan berkala
u/kontrol deviasi
dilapangan
 PENUGASAN-BKO
Sepenuhnya
dikendalikan
Pemerintah, meliputi ;
1. Penempatan dan
Pergerakan Team
2. Pelaporan berkala
3. Evaluasi harian
4. Hal-2 teknis detail
 NASIONAL
menuju kearah :
1. Peningkatan
Ketrampilan
2. Kompetensi
3. Kerjasama Pendidikan
dengan pihak asing /
ketiga
4. Sosialisasi kepada
BPBD dan Lembaga-2
Pembina Nasional
 DAERAH
1. Sosialisasi kpd
Lembaga pembina
regional
2. Bintek pada
potensi daerah
3. Peningkatan Skill
4. Kompetensi
5. Regenerasi Potensi
Daerah
6. Peka sbg wilayah
penyangga
KEWAJIBAN
1.Pembinaan kapasitas dan potensi
relawan
2.Pembinaan jiwa korsa, karakter dan
kepemimpinan
3.Peningkatan kwalitas kelembagaan
pembina
HAK
1.Mendapatkan fasilitasi peningkatan
kompetensi anggotanya dari pemerintah
2.Mendapatkan perlindungan dan hak sama
serta perlakuan setara antar sesama lembaga
 Non-BNPB
 Relawan dg ket-
rampilan khusus:
 - bid medis
 -trauma healing
 dll
 BNPB
Contoh :
RELAWAN KOMUNITAS
OPERATOR RADIO
BENCANA, dibina oleh
BNPB
Anggotanya tersebar di 33
propinsi , jumlah 300
orang (dari target 500
operator. )
Tugasnya : memberikan data
laporan awal sesaat terjadi
bencana gempa, agar
mudah menentukan IAP
RELAWAN PB

More Related Content

Similar to RELAWAN PB

Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...
Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...
Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...Lingkar Association (Perkumpulan Lingkar)
 
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKAUNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKAboyhokage
 
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer accessGerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer accessIman Kade
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanJoni Iswanto
 
AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAAKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAArrasyidLiaUtami2
 
Pengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negaraPengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negaragusti patiung
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNN
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNNPedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNN
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNNDadang Solihin
 
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...Reza Hendrawan
 
Penilaian risiko bencana
Penilaian risiko bencanaPenilaian risiko bencana
Penilaian risiko bencanaJoni Iswanto
 
garis besar program kerja
garis besar program kerjagaris besar program kerja
garis besar program kerjaArya Kemuning
 
7 Langkah keselamatan pasien.pptx
7 Langkah keselamatan pasien.pptx7 Langkah keselamatan pasien.pptx
7 Langkah keselamatan pasien.pptxlufi8
 
HASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptx
HASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptxHASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptx
HASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptxdiahpermatagsl
 
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatanEtika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehataniyandri tiluk wahyono
 
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxadminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxAdrianChanel1
 

Similar to RELAWAN PB (20)

darwin CG.pptx
darwin CG.pptxdarwin CG.pptx
darwin CG.pptx
 
Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...
Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...
Ninil jannah lingkar association bagaimana hfa di praktekan di tingkat masyar...
 
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKAUNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
 
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer accessGerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidan
 
AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAAKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 
Penyusunan program-kerja-kkn
Penyusunan program-kerja-kknPenyusunan program-kerja-kkn
Penyusunan program-kerja-kkn
 
Peksos
PeksosPeksos
Peksos
 
Pengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negaraPengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negara
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNN
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNNPedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNN
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNN
 
KTNA Provinsi Riau
KTNA Provinsi RiauKTNA Provinsi Riau
KTNA Provinsi Riau
 
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...
 
Penilaian risiko bencana
Penilaian risiko bencanaPenilaian risiko bencana
Penilaian risiko bencana
 
garis besar program kerja
garis besar program kerjagaris besar program kerja
garis besar program kerja
 
7 Langkah keselamatan pasien.pptx
7 Langkah keselamatan pasien.pptx7 Langkah keselamatan pasien.pptx
7 Langkah keselamatan pasien.pptx
 
Manajemen Bencana Rumah Sakit
Manajemen Bencana Rumah SakitManajemen Bencana Rumah Sakit
Manajemen Bencana Rumah Sakit
 
HASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptx
HASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptxHASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptx
HASIL DISKUSI KELOMPOK 3 (1).pptx
 
02a. 7 langkah keselamatan pasien
02a.  7 langkah keselamatan pasien02a.  7 langkah keselamatan pasien
02a. 7 langkah keselamatan pasien
 
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatanEtika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
Etika profesi perekam medis dan informasi kesehatan
 
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxadminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
 

Recently uploaded

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

RELAWAN PB

  • 1.
  • 2.  seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam bidang sosial dan kemanusiaan, yang bekerja secara ikhlas untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan itu sendiri
  • 3. Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan disebut relawan adalah seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam penanggulangan bencana yang bekerja secara ikhlas untuk kegiatan penanggulangan bencana.
  • 5. •Tanggap – Tangkas – Tangguh • Cepat dan Tepat • Berdaya guna dan Berhasil guna • Pemberdayaan • Non-diskriminasi • Non-proletisi • Sensitif gender Menerapkan kesetaraan dan keseimbangan gender dalam berbagai proses pengelolaan relawan baik dalam proses Rekrutmen – Pelatihan maupun Penugasan Relawan • Menghormati kearifan lokal.
  • 6.  Melakukan kegiatan PB  Mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku;  Menjunjung tinggi azas dan prinsip kerja relawan;  Mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan.  Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas kemanusiaan.
  • 7.  1. Mendapatkan pengakuan atas peran dan tugasnya sesuai ketrampilan dan keahliannya  2. Mendapat pengetahuan tentang PB  3. Mengundurkan diri sebagai relawan  4. Hak sesuai dg aturan atau ketentuan lembaga yang menaunginya Cat : punya kemerdekaan atas azas individu
  • 8. Persyaratan Umum 1. WNI usia min. 18 tahun 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Berdedikasi tinggi dalam kerelaanan 4. Mandiri dan koordinatif 5. Memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan tertentu dalam kebencanaan 6. Tdk dlm masalah pidana dan subversi 7. Punya lembaga induk pembina 8. Telah mengikuti kegiatan pelatihan dasar PB Persyaratan Khusus Ditentukan dan diatur oleh masing-masing pembina teknis.
  • 9.  STANDARD MINIMAL certified dalam hal : 1.Self-Rescue 2.MFR 3.Kenal Karakteristik Bencana 4.Paham Sphere Project u/aplikasi di Indonesia 5.Tahu tahapan koordinasi  ADVANCE certified dalam salah satu bid Kedaruratan mis : 1. USAR 2. Disaster Comm 3. IAP dan menjalankan ICS
  • 10.  MANDIRI /SWADAYA 1. INDIVIDU 2. KELOMPOK Melakukan kegiatan kerelawanan secara mandiri ,tetapi tetap patuh pada etika kerelawanan PB  PEMERINTAH 1. Melalui induk orgasisasi induknya 2. Melalui induk pembinanya 3. Melalui pembina teknisnya
  • 11. 1, Semua kegiatan PB harus selalu mengacu pada perundangan PB yang ada 2. Semua pelaku PB harus berkoordinasi dengan pengendali operasi PB yang telah ditetapkan Pemerintah / BPBD 3. Pelaksanaan lapangan harus sesuai dengan POLA OPS yang telah ditentukan
  • 12.  RELAWAN UMUM Secara prinsip mengikuti semua ketentuan Pemerintah, dimana pelaksanaannya secara MANDIRI. Pelaporan tetap harus dilakukan berkala u/kontrol deviasi dilapangan  PENUGASAN-BKO Sepenuhnya dikendalikan Pemerintah, meliputi ; 1. Penempatan dan Pergerakan Team 2. Pelaporan berkala 3. Evaluasi harian 4. Hal-2 teknis detail
  • 13.  NASIONAL menuju kearah : 1. Peningkatan Ketrampilan 2. Kompetensi 3. Kerjasama Pendidikan dengan pihak asing / ketiga 4. Sosialisasi kepada BPBD dan Lembaga-2 Pembina Nasional  DAERAH 1. Sosialisasi kpd Lembaga pembina regional 2. Bintek pada potensi daerah 3. Peningkatan Skill 4. Kompetensi 5. Regenerasi Potensi Daerah 6. Peka sbg wilayah penyangga
  • 14. KEWAJIBAN 1.Pembinaan kapasitas dan potensi relawan 2.Pembinaan jiwa korsa, karakter dan kepemimpinan 3.Peningkatan kwalitas kelembagaan pembina HAK 1.Mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi anggotanya dari pemerintah 2.Mendapatkan perlindungan dan hak sama serta perlakuan setara antar sesama lembaga
  • 15.  Non-BNPB  Relawan dg ket- rampilan khusus:  - bid medis  -trauma healing  dll  BNPB Contoh : RELAWAN KOMUNITAS OPERATOR RADIO BENCANA, dibina oleh BNPB Anggotanya tersebar di 33 propinsi , jumlah 300 orang (dari target 500 operator. ) Tugasnya : memberikan data laporan awal sesaat terjadi bencana gempa, agar mudah menentukan IAP