Dokumen tersebut membahas tentang kode etik dan pedoman keselamatan (safer access) untuk sukarelawan Palang Merah Indonesia dalam menangani bencana dan konflik. Dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan serta langkah-langkah untuk menjamin keamanan personel.

1. Kode Perilaku (Code of Conduct)
& Panduan Keselamatan (Safer
Access)
Pendidikan dan Latihan dasar
Korps Sukarela Palang Merah Indonesia

2. Tujuan Pembelajaran
• Mengetahui dan memahami etika - etika
dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan
• Mengetahui dan memahami cara bekerja yang
lebih aman dalam situasi konflik/bencana

3. • Code of conduct atau kode perilaku adalah
Etika dan Aturan Main Antara Badan
Kemanusiaan Internasional dalam
Kegiatan Bantuan Kemanusiaan.
Merupakan rumusan dari hasil
Kesepakatan antara 7(tujuh) Badan
Kemanusiaan Internasional yaitu : ICRC,
IFRC, Caritas International, International
Save the Children, Lutheran World
Federation, Oxfam dan World Council of
Churches.

4. • Kesepakatan tersebut berupa ketentuan dasar
yang mengatur standardisasi Perilaku Badan
Kemanusiaan Internasional serta Pekerja
Kemanusiaan untuk menjamin Independensi
dan Efektifitas dalam penyelenggaraan
kegiatan kemanusiaan
• Agar penerapan menyeluruh dapat
diterapkan, maka Code of Conduct ini diadopsi
oleh Federasi melalui General Assembly and
The Council of Delegates (Birmingham, 1993)
dan International Conference (Geneva, 1995);

5. Code of conduct terdiri dari 10(sepuluh) Prinsip
Dasar berkenaan dengan Humanitarian Relief
Operation serta 3(tiga) Annex yang mengatur
hubungan antara Badan/Organisasi Kemanusiaan
dengan Pemerintah Setempat, Negara Donor dan
Organisasi Antar Negara khususnya pada saat
bencana. Karena prinsipnya yang mengikat dan
harus diterapkan secara nyata oleh personel
lembaga yang bersangkutan, maka bagi Federasi,
tugas seorang anggota Delegasi Federasi jika
ditempatkan di suatu negara, maka ia harus
mensosialisasikan Code of Conduct ini kepada
Perhimpunan Nasional dimana ia ditugaskan.

6. Kewajiban kemanusiaan adalah
prioritas utama.
• Pengakuan atas Hak Korban Bencana/Konflik
yaitu Hak Untuk Memperoleh Bantuan
Kemanusiaan dimanapun ia berada
• Komitment untuk menyediakan Bantuan
Kemanusiaan kepada korban bencana/konflik,
diamanapun atau kapanpun ia diperlukan
• Akses terhadap lokasi bencana/konflik dan
terhadap korban tidak dihalang-halangi
• Dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak
menjadi bagian dari suatu kegiatan politik atau
partisan

7. Bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras,
kepercayaan ataupun kebangsaan dari penerima
• Bantuan atau pun perbedaan dalam bentuk apa
pun. Bantuan kemanusiaan diperhitungkan
berdasarkan kebutuhan semata
• Proportional
• Mengakui peranan penting Kaum Wanita dan
menjamin bahwa peranan tersebut harus
didukung dan didayagunakan
• Terjaminnya akses terhadap sumber-sumber daya
yang diperlukan serta akses yang seimbang
terhadap korban bencana/konflik

8. Bantuan tidak boleh digunakan untuk
kepentingan politik dan agama
• Tidak mengikuti suatu pendirian politik atau
keagamaan tertentu
• Bantuan diberikan kepada Individu, Keluarga
dan Kelompok Masyarakat yang memerlukan
bantuan tidak tergantung/memandang pada
predikat apa yang melekat pada penerima
bantuan

9. Tidak menjadi alat kebijakan
pemerintah luar negeri
• Badan Kemanusiaan Internasional harus
dapat menjamin Independensinya terhadap
Negara Donor yang mempercayakan
penyaluran bantuannya;
• Badan Kemanusiaan Internasional harus
dapat mengupayakan lebih dari satu
sumber bantuan

10. Menghormati kebiasaan dan adat
istiadat
• Tidak bertentangan dengan adat istiadat
setempat

11. Membangun respon bencana sesuai
kemampuan setempat
• Memanfaatkan keberadaan LSM serta tenaga
lokal yang tersedia dalam implementasi
kegiatan
• Pengadaan komoditas bantuan serta Jasa dari
sumber-sumber setempat;
• Mengutamakan koordinasi

12. Melibatkan penerima bantuan dalam
proses manajemen bencana
• Mengupayakan partisipasi masyarakat hingga
pemanfaatan sumber-sumber daya
masyarakat yang tersedia;

13. Bantuan yang diberikan hendaknya untuk
mengurangi kerentanan terhadap bencana di
kemudian hari
• Bantuan kemanusiaan diberikan, tidak semata-
mata memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga
diupayakan agar dapat mengurangi tingkat
kerentanan masyarakat (korban bencana/konflik)
di masa depan
• Memperhatikan kepentingan lingkungan dalam
merekayasa dan implementasi programprogram
• Menghindari sikap ketergantungan yang
berkepanjangan terhadap bantuan-bantuan
eksternal

14. Bertanggung-jawab kepada pihak yang kita
bantu dan yang memberi kita bantuan
• Bantuan kemanusiaan harus dapat
dipertanggungjawabkan, baik kepada mereka
yang berhak menerimanya dan kepada pihak
Donor
• Bantuan kemanusiaan harus dikelola secara
terbuka/transparansi, baik dari perspective
Finansial maupun Efektifitas kegiatan
• Mengakui kewajiban Pelaporan dan memastikan
upaya monitoring telah dilakukan sebagaimana
mestinya

15. Dalam kegiatan informasi, publikasi dan
promosi, harus memandang korban sebagai
manusia yang bermartabat.
• Mengakui martabat daripada korban bencana/konflik
• Dalam publikasi, tidak hanya menonjolkan tingkat penderitaan
korban bencana, tetapi juga perlu menonjolkan upaya/kapasitas
masyarakat dalam mengatasi penderitaan mereka
• Kerjasama dengan Media dalam rangka meningkatkan perhatian
dan kontribusi masyarakat tidak didasarkan pada adanya
tekanan, vested interest atau publisitas baik dari lingkungan
internal maupun eksternal
• Dalam media coverage diupayakan tidak menimbulkan kesan
persaingan dengan Badan Kemanusiaan lainnya
• Tidak merusak situasi/atmosphere ditempat dimana Badan
Kemanusiaan itu bekerja, demikian pula keamanan dari para
Pekerjanya

17. Langkah atau tindakan apapun yang dapat
meminimalkan tingkat bahaya di wilayah konflik,
akan selalu menyisakan suatu resiko tertentu yang
tidak dapat dihindarkan, dimana Staff dan
Sukarelawan Palang Merah harus menghadapi
kenyataan itu.
Untuk itu sebelum kita melaksanakan sebuah
operasi di wilayah konflik, seluruh Staff dan
Sukarelawan Palang Merah harus menyadari fakta
bahwa ia akan bekerja di tempat yang penuh dengan
resiko, tak dapat diramalkan dan sering
menimbulkan ketegangan.

18. Keamanan PMI dalam Bencana
dan Konflik

19.  PERINGATAN 
Di daerah bencana dan konflik selalu ada risiko
yang tidak bisa dikurangi.
Petugas Palang Merah harus siap menghadapi
risiko semacam itu.
Sebelum melakukan kegiatan lapangan, semua
petugas harus menyadari bahwa mereka akan
bekerja dalam lingkungan yang berisiko, tidak
dapat diprediksi, dan seringkali penuh
ketegangan.

20. Secara umum, langkah-langkah
keamanan disusun untuk:
• Mencegah insiden
• Mengurangi risiko
• Membatasi kerusakan

21. KETERLIBATAN SECARA SUKARELA
Petugas Palang Merah direkrut berdasarkan
kemauan seseorang.
Mempunyai hak untuk menolak.
Risiko yang dihadapi sama untuk semua.
Daerah-daerah tertentu memiliki kondisi yang
lebih sulit daripada yang lain.

22. Jika PMI tidak melakukan persiapan pada
waktu damai…
• Operasi bantuan bisa terganggu atau tidak
berjalan sama sekali
• Insiden keamanan dapat menimpa
personil, bangunan, dan peralatan seiring
rendahnya penerimaan (akan PMI) oleh
pihak-pihak terkait.
Langkah apa saja yang dapat dilakukan
PMI untuk menghindari hal ini, dan
untuk siap bertindak dalam konflik?

23. Faktanya…
• 2002: 12 wakil Palang Merah Nepal terbunuh dalam
jangka waktu 4 bulan
• 2003: 4 personil Palang Merah Pantai Gading
terbunuh
• 2003: Banyak personil Palang Merah Kongo diserang
dan terluka
• 2003: 6 personil Palang Merah Uganda diserang dan
terluka dalam rangka melaksanakan tugas
• 2001: Kantor PMI Bireuen, Aceh, menjadi target
penembakan
• 2003: Ambulans PMI ditembak saat tugas
• 2005: 1 Personil Palang Merah Hong kong diserang
dan terluka di NAD

24. Kesiapan merespon situasi Bencana dan konflik
(Disaster preparedness to Response) adalah
kombinasi dari…
• Pelayanan :
– Pertolongan Pertama/Evakuasi
– Air/Penampungan (Shelter)
– Tracing
– Diseminasi
– Manajemen Bantuan Darurat (Relief
Management)
• Peralatan dan Sumber Daya
• Struktur Manajemen Bencana
• Elemen-elemen Safer Access
• Protap Tanggap Darurat Bencana PMI

25. SAFER ACCESS adalah kerangka kerja yang
disusun agar PMI dapat memiliki akses yang
lebih baik terhadap populasi yang terkena
dampak Bencana dan konflik dan dapat
bekerja lebih aman dalam situasi Bencana
dan konflik.
Kerangka kerja tersebut terdiri dari pedoman
bagi organisasi dan individu agar lebih aman
bekerja dalam situasi Bencana dan konflik

26. Memahami Situasi Bencana dan Konflik
• Memahami Bencana dan konflik yang terjadi
• Persamaan dan perbedaan bencana alam dan konflik
dalam hal pemberian respons
• Mengetahui siapa yang terkena dampak bencana dan
konflik dan bagaimana pengaruh hal itu terhadap bantuan
kemanusiaan dan perlindungan yang diberikan oleh PMI &
Gerakan?
• Identifikasi dan assessment terhadap risiko-risiko yang
muncul dan pentingnya mencegah, menghindari atau
mengurangi risiko-risiko tersebut.
• Pentingnya analisa tentang dampak Bencana dan konflik
dan analisa tentang respons nasional dan internasional.
• Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar.

27. Dasar Hukum & Kebijakan Gerakan
A. Konvensi Jenewa 1949
• melindungi anggota angkatan bersenjata yang
luka dan yang sakit dalam pertempuran di darat
• melindungi anggota angkatan bersenjata yang
luka, sakit dan mengalami kapal karam dalam
pertempuran di laut
• melindungi para tawanan perang
• melindungi penduduk sipil

28. B. Protokol Tambahan 1977
Protokol I :
• memperkuat perlindungan kepada para korban konflik
bersenjata internasional
Protokol II:
• memperkuat perlindungan kepada para korban konflik
bersenjata non-internasional

29. Dasar dan Acuan Nasional
• UU No 59 tahun 1958 – keikutsertaan negara RI dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949
• Keppres RI no 25 tahun 1950 – pengesahan dan
pengakuan Perhimpunan Nasional Palang Merah
Indonesia
• Keppres RI no 246 tahun 1963 – tugas pokok dan
kegiatan PMI
• AD/ART Palang Merah Indonesia
• Garis-Garis Kebijakan Palang Merah Indonesia

30. 7 Pillar
PENERIMAAN THDP ORGANISASI
KOMUNIKASI INTERNAL
PERATURAN KEAMANAN
KOMUNIKASI EKSTERNAL
TINDAKAN PERLINDUNGAN
PENERIMAAN TERHADAP INDIVIDU
DAN TINGKAH LAKU PRIBADI
IDENTIFIKASI

31. PENERIMAAN TERHADAP ORGANISASI
• Peran dan mandat PMI harus diketahui dan diterima
oleh pihak-pihak terkait;
• Citra positif dan konsisten di mata semua pihak
terkait;
• Hubungan yang baik dan kuat dengan pihak yang
terkait
• Kemandirian
• PMI harus dipandang netral dan tidak berpihak oleh
semua pihak terkait;
• Lambang (Palang Merah) harus dihormati

32. PENERIMAAN TERHADAP INDIVIDU
DAN TINGKAH LAKU PRIBADI
• Setiap anggota PMI dipandang berbeda-beda
sesuai dengan latar belakang masing-masing
• Tingkah laku seseorang dapat berpengaruh
terhadap citra umum PMI dan Gerakan
• Kenali keterbatasan pribadi anda
• Perlu menjaga gaya hidup sehat dan memahami
serta mengendalikan stres

33. IDENTIFIKASI
• Penggunaan lambang Palang Merah hendaknya
diproteksi oleh suatu Hukum Nasional.
• PMI harus mengetahui penggunaan lambang
sebagai tanda pengenal dan tanda
perlindungan.
• PMI hendaknya tahu pentingnya tanda pengenal
pribadi
• Identitas Gerakan

34. KOMUNIKASI INTERNAL
• Dalam Gerakan Palang Merah, informasi hendaknya:
– cepat
– akurat
– terpercaya
– mengalir
• Dengan tujuan untuk:
– mengantisipasi kejadian dan membuat perencanaan
– mengurangi resiko yang dihadapi
• Untuk mencapai hal tsb, kita harus:
– Menjaga kerahasiaan
– Memiliki teknologi yang sesuai/tepat (telekomunikasi)
– Perlunya bertukar informasi

35. KOMUNIKASI EKSTERNAL
• Komunikasi dengan pihak luar Gerakan Palang
Merah dapat membahayakan keamanan kita,
sebab dapat disalahgunakan untuk propaganda
atau dapat menimbulkan citra bahwa Gerakan
adalah organisasi yang memihak
• Peraturan emas Palang Merah adalah menjaga
ketidak-memihakan

36. PERATURAN KEAMANAN
• Peraturan harus ditandatangani oleh
setiap anggota Palang Merah.
• Mempunyai suatu sistim untuk
memastikan terlaksananya peraturan
tersebut.
• Peraturan itu haruslah selalu diperbaharui
sesuai dengan perkembangan situasi.

37. TINDAKAN PERLINDUNGAN
• Memilih tindakan perlindungan aktif atau
pasif atau kombinasi keduanya.
• Manajemen stres
• Asuransi

38. Keuntungan jika dalam masa damai mempersiapkan
diri menghadapi bencana dan konflik…
• Dengan akses yang lebih baik, PMI akan mendapatkan
akses yang lebih aman pula ke penerima bantuan
• PMI menjadi lebih kuat sehingga dapat menjangkau
lebih banyak orang dengan lebih efektif
• Lebih meningkatkan kemampuan profesional PMI
JUMLAH SUKARELAWAN DAN STAF PMI
YANG MENINGGAL DAN TERLUKA AKAN
BERKURANG !!!

39. TERIMA KASIH