4. itjen.kemenkeu.go.id
Latar Belakang dan Tujuan
LATAR BELAKANG
Adanya Ketentuan yang Perlu Diatur Lebih
Lanjut dalam KMK
PMK Nomor 227 Tahun 2021
Tentang Pengendalian Gratifikasi Di
Lingkungan Kementerian Keuangan
TUJUAN
Sebagai pedoman dalam Pelaksanaan
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di
Lingk. Kemenkeu
Penguatan
Integritas
Peningkatan
Budaya Anti
Korupsi
DIKTUM KESATU
MENIMBANG
dalam rangka
6. itjen.kemenkeu.go.id
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG)
UPG KOORDINATOR
UPG TINGKAT I
UPG TINGKAT II
UPG TINGKAT III
Koordinasi Pelaksanaan
Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG)
Unit Pelayanan dan
Informasi (Helpdesk)
Pengelolaan Pengendalian
Gratifikasi Unit Kerja Masing-
Masing
DIKTUM KEDUA
1. Penyusunan SK UPG dan Rencana Kerja
UPG
2. Penanganan Pelaporan Gratifikasi
3. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
4. Pemantauan dan Identifikasi Titik Rawan
5. Pemantauan dan Evaluasi PPG
6. Pelaporan PPG
KEPATUHAN
INTERNAL
ITJEN
a. Irjen sebagai Pengarah UPG;
b. Pejabat Eselon II yang memiliki fungsi
pelaksanaan koordinasi pengendalian
gratifikasi sebagai Penanggung Jawab
UPG.
c. Es. III sebagai Ketua dan Es. IV,
Fungsional, dan Pelaksana sebagai
Anggota.
DIKTUM KETIGA & KEEMPAT
a. Pimpinan Unit Eselon I dan Pimpinan Unit
Non Eselon sebagai Pengarah UPG pada
UPG Tingkat I;
b. Pejabat Eselon II/setara Eselon II sebagai
Penanggung Jawab UPG pada UPG
Tingkat I;
c. Pimpinan Unit Kerja/Pimpinan Badan
Layanan Umum sebagai Penanggung
Jawab UPG pada UPG Tingkat II dan
UPG Tingkat III.
d. Es. III (Tk. I&II) atau Es. IV (Tk III) sebagai
Ketua dan Pelaksana sebagai Anggota.
7. itjen.kemenkeu.go.id
Penanganan Pelaporan Gratifikasi
Penerima/
Penolak
Gratifikasi
Laporan
UPG
KPK
Max. 10
hari kerja
Penerusan
laporan
Max. 10 hari
kerja
Penanganan Laporan
• Verifikasi
• Analisis
• Penetapan Status
Pasal 8 (3) PMK
227/2021
E-mail
Aplikasi
Menyimpan
objek gratifikasi
Kecuali:
Makanan dan
minuman yang
mudah rusak.
*)Dikembalikan atau
disalurkan sebagai bantuan
sosial
DIKTUM KELIMA DIKTUM KEENAM
Max. 30
hari kerja
Lampiran IB
1. Formulir Laporan
2. Tanda Terima Laporan
3. Penelaahan Laporan
4. Keterangan Tambahan
(jika diperlukan)
8. itjen.kemenkeu.go.id
Kewajiban Pelapor, Keadaan Tertentu, dan
Mekanisme Penyerahan BMN
Dalam keadaan tertentu, objek
gratifikasi dapat diserahkan/disimpan
oleh UPG Unit Kerja.
Pelapor gratifikasi yang
menerima gratifikasi wajib
menyimpan objek gratifikasi yang
dilaporkan sampai dengan
penetapan status objek
gratifikasi oleh KPK
KEWAJIBAN PELAPOR
GRATIFIKASI
DIKTUM KETUJUH
a. Merupakan Kategori Gratifikasi
yang Wajib Dilaporkan, yaitu:
• Berhubungan dengan Jabatan
• Adanya Benturan Kepentingan
b. objek gratifikasi berupa uang
dan/atau barang dengan
nilai/nilai taksiran paling
rendah Rp10.000.000,00
DIKTUM KEDELAPAN
Form Penyerahan Objek
Gratifikasi (Lampiran
IC)
Dalam status kepemilikan
Gratifikasi oleh KPK menyatakan
dikelola oleh instansi
UPG UNIT KERJA
PIHAK PENATAUSAHAAN
BMN UNIT KERJA
Objek Gratifikasi
DIKTUM KESEMBILAN
Form Penyerahan Objek
Gratifikasi kepada Pihak
Penatausahaan BMN Unit
Kerja (Lampiran ID)
10. itjen.kemenkeu.go.id
Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
UPG Tingkat II dan UPG Tingkat I melakukan
verifikasi dan kompilasi atas realisasi rencana
kerja, dengan ketentuan:
1. UPG Tingkat II melakukan verifikasi dan kompilasi
atas realisasi rencana kerja pada UPG Tingkat III di
bawahnya dan unit kerjanya masing-masing, serta
menyampaikan kepada UPG Tingkat I;
2. UPG Tingkat I melakukan verifikasi dan kompilasi
atas realisasi rencana kerja pada UPG Tingkat II di
bawahnya dan unit kerjanya masing-masing, serta
menyampaikan kepada UPG Koordinator.
DIKTUM KESEPULUH
1. Dilaksanakan masing-masing UPG Unit Kerja;
2. Laporan disampaikan secara Triwulanan secara
berjenjang paling lambat tanggal 5 pada bulan
berikutnya setelah periode triwulanan berakhir;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja memuat 12 poin yang
dapat disesuaikan apabila diperlukan, antara lain:
PELAKSANAAN RENCANA KERJA
Form Pelaksanaan
Rencana Kerja
(Lampiran IIA)
a. Pembentukan UPG dan Admin GOL UPG
b. Penyebaran/Diseminasi dan Sosialisasi Pesan Anti
Gratifikasi
c. Pemetaan dan Pemantauan Titik Rawan Gratifikasi
d. Melibatkan stakeholders dalam aktivitas/kegiatan
pengendalian gratifikasi
e. Inovasi kegiatan PPG
DIKTUM KESEBELAS
VERIFIKASI DAN KOMPILASI
REALISASI RENCANA KERJA
Form Kompilasi
Rencana Kerja
(Lampiran IIB)
11. itjen.kemenkeu.go.id
Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
DIKTUM KEDUABELAS & KETIGABELAS
Pemantauan Tindak Lanjut
Identifikasi Titik Rawan
1. Dilaksanakan UPG Unit Kerja
2. Paling Lambat hari kerja terakhir bulan Agustus
tahun berjalan
3. disampaikan kepada UPG Unit Kerja di atasnya
bersamaan dengan penyampaian realisasi rencana
kerja triwulan III
4. Meliputi:
a. potensi terjadinya gratifikasi;
b. rencana mitigasi/perbaikan;
c. kendala rencana mitigasi/perbaikan;
d. progres tindak lanjut; dan
e. level risiko setelah dilakukan mitigasi,
Identifikasi Titik Rawan
1. Dilaksanakan UPG Unit Kerja
2. Paling Lambat hari kerja terakhir bulan Februari tahun
berjalan
3. disampaikan kepada UPG Unit Kerja di atasnya bersamaan
dengan penyampaian realisasi rencana kerja Tw I
4. Dapat dimutakhirkan sepanjang tahun, jika terdapat Potensi
dan Dampak Gratifikasi yang Signifikan
5. Meliputi:
Form Identifikasi
Titik Rawan
(Lampiran IIC)
Form Pemantauan
Titik Rawan
(Lampiran IID)
DIKTUM KEEMPATBELAS DAN KELIMABELAS
a. proses bisnis/
layanan yang
diberikan;
b. potensi terjadinya
gratifikasi;
c. probabilitas potensi
gratifikasi;
d. dampak gratifikasi;
e. level risiko gratifikasi;
f. faktor penyebab;
g. sistem pengendalian
dan pengawasan yang
ada;
h. rencana
mitigasi/perbaikan;
i. Unit in Charge; dan
j. Target Waktu Mitigasi
Tingkat Kemungkinan, Dampak, dan Level Risiko
Gratifikasi diisikan sesuai peraturan terkait Manajemen
Risiko di Kementerian Keuangan.
12. itjen.kemenkeu.go.id
Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
DIKTUM KEENAMBELAS & KETUJUHBELAS
1. Memastikan Kesesuaian atas
a. pelaksanaan rencana kerja, sesuai dengan poin-
poin pada penyusunan rencana kerja; dan
b. pelaksanaan proses pelaporan Gratifikasi, antara
lain: Pelaporan Gratifikasi ke KPK, dan Tindak Lanjut
atas Pelaporan Gratifikasi.
2. Dilaksanakan pemantauan oleh:
a. UPG Koordinator atas pelaksanaan pengendalian
Gratifikasi pada UPG Tingkat I;
b. UPG Tingkat I atas pelaksanaan pengendaliaan Gratifikasi
UPG Tingkat II; dan
c. UPG Tingkat II atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi
UPG Tingkat III.
PEMANTAUAN PPG Form Pemantauan
PPG (Lampiran IIE)
Nilai Rata-rata hasil pemantauan dapat dikonversikan ke dalam narasi:
0 - 29,99 : Tidak Terlaksana | 30 - 54,99 : Belum Terlaksana
55 - 79,99 : Terlaksana Minimal | 80 – 89,99 : Terlaksana Sebagian
90 – 100 : Tuntas
1. Melakukan evaluasi atas:
a. Pelaksanaan Rencana Kerja PPG dan Penanganan
Pelaporan Gratifikasi;
b. Kompetensi Personil UPG dan Pemahaman Pejabat/
Pegawai terhadap Implementasi Pengendalian Gratifikasi;
c. Proses Bisnis/ Layanan, Jabatan dan Pihak Yang Rentan
Gratifikasi;
2. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Dilaksanakan oleh:
a. UPG Koordinator atas pelaksanaan pengendalian
gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. UPG Tingkat I dan UPG Tingkat II atas pelaksanaan
pengendalian gratifikasi pada unit kerjanya masing-
masing dan instansi vertikal di bawahnya.
EVALUASI PPG Form Evaluasi
PPG (Lampiran
IIF)
DIKTUM KEDELAPANBELAS & KESEMBILANBELAS
13. itjen.kemenkeu.go.id
Pelaporan Program Pengendalian Gratifikasi
1. Dilaksanakan oleh UPG Koordinator dan UPG Unit Kerja
2. Terdiri atas:
a. Laporan Tengah Tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan
b. Laporan Tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun berjalan.
Pelaporan PPG
Kelengkapan Dan
Mekanisme
Penyampaian Laporan
(Lampiran IIG)
DIKTUM KEDUAPULUH
Laporan disampaikan oleh UPG Unit Kerja kepada UPG tingkat diatasnya dan UPG
Koordinator kepada Menteri Keuangan;
Laporan memuat:
a. Pelaksaan Rencana Kerja UPG masing-masing serta kompilasi UPG di bawahnya,
b. Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi UPG masing-masing serta kompilasi UPG di bawahnya,
c. Pemantauan PPG, dan
d. Evaluasi PPG.
15. itjen.kemenkeu.go.id
Ketentuan Peralihan
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
diantaranya penetapan Keputusan UPG, penyusunan finalisasi Rencana Kerja, penyusunan
identifikasi titik rawan, dan penyampaian Laporan pelaksanaan Rencana Kerja Triwulanan, sebelum
ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.
Aturan Peralihan
DIKTUM KEDUAPULUHSATU
16. itjen.kemenkeu.go.id
Reminder dr KPK
Objek gratifikasi berbentuk makanan dan/atau minuman yang mudah busuk dapat langsung
disumbangkan ke pihak yang membutuhkan tanpa menunggu Surat Penetapan dari KPK Keluar
Objek gratifikasi selain berbentuk makanan dan/atau minuman yang mudah busuk seperti
Uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya, Cendera mata/Plakat/Barang dengan logo Instansi
Pemberi, Tiket Perjalanan/Jamuan Makan/Fasilitas Penginapan/Fasilitas lainnya dll harus disimpan
terlebih dahulu oleh pelapor atau UPG dan tidak boleh disumbangkan sampai dengan Surat
Penetapan dari KPK Keluar
Pentingnya menyimpan terlebih dahulu objek gratifikasi untuk mengantisipasi hasil dari Surat
Penetapan KPK yang menyatakan wajib disetor kepada Negara. Dalam hal SK Penetapan KPK
menyatakan wajib disetor kepada Negara, sementara objek telah disumbangkan, maka akan
berpotensi menjadi piutang laporan gratifikasi.
17. Gedung Djuanda II Lantai 4–13
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710
Telp. (021) 3865430
itjenkemenkeu
ItjenKemenkeu
ItjenKemenkeu
www.itjen.kemenkeu.go.id Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Terima
Kasih
