SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
PRODUK PERADILAN AGAMA
Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn
BENTUK KEPUTUSAN
DI PERADILAN AGAMA
1. PUTUSAN
2. PENETAPAN
I. PUTUSAN (VONIS / AL QADHA)
 Macam-macam Putusan
 Macam putusan berdasar kehadiran para pihak
 Macam putusan berdasar isi gugatan
 Macam putusan berdasar pada akibat hukum
MACAM-MACAM PUTUSAN
1. Putusan Akhir (eind vonnis)
 Putusan yang mengakhiri sengketa
2. Putusan Sela (tussen vonnis)
 Putusan yang dijatuhkan pada saat proses persidangan sebelum
putusan akhir untuk memperjelas dan memperlancar persidangan
 Macam Putusan Sela:
1. Putusan Provisionil putusan sebagai tindakan pendahuluan untuk
memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara
2. Putusan Prepatoir  putusan persiapan sebelum putusan akhir,
terkait pada jalannya acara persidangan, seperti putusan penundaan
sidang
3. Putusan Insidentil  putusan yang berhubungan dengan peristiwa
(insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang,
seperti putusan tentang eksepsi
4. Putusan Interlokotoir  putusan yang isinya memerintahkan
pembuktian, seperti putusan pemeriksaan saksi-saksi
CONT’D
3. Putusan Serta Merta
 Putusan yang sedang dilakukan upaya hukum
dilaksanakan terlebih dulu tanpa menunggu putusan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
MACAM PUTUSAN BERDASAR KEHADIRAN
PARA PIHAK
1. Putusan verstek
 Putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/ Termohon
tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara
resmi, sedangkan Penggugat/ Pemohon hadir
2. Putusan gugur
 Putusan yang menyatakan gugatan / permohonan
gugur karena Penggugat/Pemohon tidak hadir
3. Putusan kontradiktoir
 Putusan akhir yang pada saat diucapkan tidak dihadiri
oleh salah satu atau para pihak
MACAM PUTUSAN BERDASAR ISI GUGATAN
1. Putusan tidak menerima gugatan penggugat 
karena tidak terpenuhinya syarat hukum formil
maupun materiil (putusan negatif)
2. Putusan menolak gugatan penggugat  dalil-dalil
gugat tidak terbukti (putusan negatif)
3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk
sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya
 dalil gugat ada yang terbukti dan ada yang tidak
terbukti (putusan positif dan negatif)
4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat
seluruhnya  syarat gugat terpenuhi dan dalil-dalil
gugat terbukti (putusan positif)
MACAM PUTUSAN BERDASAR PADA AKIBAT
HUKUM
1. Diklatoir  putusan menyatakan suatu keadaan
yang sah menurut hukum  “Menetapkan ...”
2. Konstitutif  putusan yang menciptakan hukum
baru yang sah menurut hukum sebelumnya
belum terjadi keadaan hukum tersebut 
“Menyatakan ...”
3. Kondemnatoir  putusan yang bersifat
menghukum kepada salah satu pihak untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
“Menghukum ...”  mempunyai kekuatan hukum
ekskutorial
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN
1. Kekuatan Mengikat
 Putusan mengikat para pihak yang berperkara dan
kekuatan mengikatnya secara positif dan negatif.
 Positif  putusan yang telah ada harus dianggap benar
(res judicato pro veritate habetur)
 Negatif  hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang
sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama
(nebis in idem)
2. Kekuatan Pembuktian
 Putusan memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran
hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat
dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama
3. Kekuatan Eksekutorial
 Putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara
paksa oleh aparat negara
II. PENETAPAN (ITSBAT / BESCHIKING)
 Penetapan (jurisdictio voluntaria) merupakan
keputusan pengadilan atas perkara permohonan
(volunter)
 Penetapan hanya memiliki kekuatan hukum
sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksa untuk
mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan
dalam penetapan, sehingga penetapan tidak
memiliki kekuatan pembuktian
PERBEDAAN PUTUSAN DAN PENETAPAN
PUTUSAN PENETAPAN
Ada dua pihak yang berlawanan Hanya satu pihak
Ada kata “berlawanan dengan” Tidak ada kata “berlawanan dengan”
Ada kata “tentang duduk perkaranya” Langsung menguraikan permohonan
Amarnya dapat bersifat deklaratoir,
konstitutif, dan kondemnatoir
Amarnya hanya bersifat deklaratoir dan
konstitutif
Menggunakan kata “menetapkan...”,
“menyatakan...”, ataupun
“menghukum...”
Menggunakan kata “menetapkan”
Biaya perkara dibebankan kepada ... Biaya perkara selalu dibebankan
kepada pemohon
Dapat ada rekonvensi dan intervensi Tidak ada rekonvensi dan intervensi
Dapat memiliki kekuatan pembuktian
dan kekuatan eksekutorial
Tidak mempunyai kekuatan pembuktian
dan kekuatan eksekutorial
WASSALAM
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to 9- Produk Pengadilan.pptx

Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Pebriyana3
 
Mengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu PutusanMengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu Putusan
ntii_meiian
 
Putusan Pengadilan
Putusan PengadilanPutusan Pengadilan
Putusan Pengadilan
ntii_meiian
 
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan AgamaProses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
rahmat_tiflen
 
5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid
Ronalto_Tan
 

Similar to 9- Produk Pengadilan.pptx (20)

Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxPUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Gugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UIGugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UI
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptxMemahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 
Hukum ac perdata
Hukum ac perdataHukum ac perdata
Hukum ac perdata
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Mengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu PutusanMengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu Putusan
 
Putusan Pengadilan
Putusan PengadilanPutusan Pengadilan
Putusan Pengadilan
 
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan AgamaProses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid
 
Mengomentari suatu putusan
Mengomentari suatu putusanMengomentari suatu putusan
Mengomentari suatu putusan
 
Mengomentari suatu putusan
Mengomentari suatu putusanMengomentari suatu putusan
Mengomentari suatu putusan
 
Mengomentari suatu putusan
Mengomentari suatu putusanMengomentari suatu putusan
Mengomentari suatu putusan
 

Recently uploaded

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
ssuser8b8170
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 

9- Produk Pengadilan.pptx

  • 1. PRODUK PERADILAN AGAMA Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn
  • 2. BENTUK KEPUTUSAN DI PERADILAN AGAMA 1. PUTUSAN 2. PENETAPAN
  • 3. I. PUTUSAN (VONIS / AL QADHA)  Macam-macam Putusan  Macam putusan berdasar kehadiran para pihak  Macam putusan berdasar isi gugatan  Macam putusan berdasar pada akibat hukum
  • 4. MACAM-MACAM PUTUSAN 1. Putusan Akhir (eind vonnis)  Putusan yang mengakhiri sengketa 2. Putusan Sela (tussen vonnis)  Putusan yang dijatuhkan pada saat proses persidangan sebelum putusan akhir untuk memperjelas dan memperlancar persidangan  Macam Putusan Sela: 1. Putusan Provisionil putusan sebagai tindakan pendahuluan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara 2. Putusan Prepatoir  putusan persiapan sebelum putusan akhir, terkait pada jalannya acara persidangan, seperti putusan penundaan sidang 3. Putusan Insidentil  putusan yang berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang, seperti putusan tentang eksepsi 4. Putusan Interlokotoir  putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, seperti putusan pemeriksaan saksi-saksi
  • 5. CONT’D 3. Putusan Serta Merta  Putusan yang sedang dilakukan upaya hukum dilaksanakan terlebih dulu tanpa menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  • 6. MACAM PUTUSAN BERDASAR KEHADIRAN PARA PIHAK 1. Putusan verstek  Putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/ Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi, sedangkan Penggugat/ Pemohon hadir 2. Putusan gugur  Putusan yang menyatakan gugatan / permohonan gugur karena Penggugat/Pemohon tidak hadir 3. Putusan kontradiktoir  Putusan akhir yang pada saat diucapkan tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak
  • 7. MACAM PUTUSAN BERDASAR ISI GUGATAN 1. Putusan tidak menerima gugatan penggugat  karena tidak terpenuhinya syarat hukum formil maupun materiil (putusan negatif) 2. Putusan menolak gugatan penggugat  dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif) 3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya  dalil gugat ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti (putusan positif dan negatif) 4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya  syarat gugat terpenuhi dan dalil-dalil gugat terbukti (putusan positif)
  • 8. MACAM PUTUSAN BERDASAR PADA AKIBAT HUKUM 1. Diklatoir  putusan menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum  “Menetapkan ...” 2. Konstitutif  putusan yang menciptakan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya belum terjadi keadaan hukum tersebut  “Menyatakan ...” 3. Kondemnatoir  putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu  “Menghukum ...”  mempunyai kekuatan hukum ekskutorial
  • 9. KEKUATAN HUKUM PUTUSAN 1. Kekuatan Mengikat  Putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikatnya secara positif dan negatif.  Positif  putusan yang telah ada harus dianggap benar (res judicato pro veritate habetur)  Negatif  hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (nebis in idem) 2. Kekuatan Pembuktian  Putusan memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama 3. Kekuatan Eksekutorial  Putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara
  • 10. II. PENETAPAN (ITSBAT / BESCHIKING)  Penetapan (jurisdictio voluntaria) merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter)  Penetapan hanya memiliki kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam penetapan, sehingga penetapan tidak memiliki kekuatan pembuktian
  • 11. PERBEDAAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PUTUSAN PENETAPAN Ada dua pihak yang berlawanan Hanya satu pihak Ada kata “berlawanan dengan” Tidak ada kata “berlawanan dengan” Ada kata “tentang duduk perkaranya” Langsung menguraikan permohonan Amarnya dapat bersifat deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir Amarnya hanya bersifat deklaratoir dan konstitutif Menggunakan kata “menetapkan...”, “menyatakan...”, ataupun “menghukum...” Menggunakan kata “menetapkan” Biaya perkara dibebankan kepada ... Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon Dapat ada rekonvensi dan intervensi Tidak ada rekonvensi dan intervensi Dapat memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial