SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Mengomentari Suatu Putusan
Bahasan Mengenai Format dan
Kelogisannya
Menu
 Contoh Putusan Untuk Dikomentari
 Format Putusan
 Kelogisan Putusan
Format Putusan
Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan
ditanda tangani sebagai dokumen resmi. Suatu
putusan hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu :
I. Kepala Putusan
II. Identitas Para Pihak
III. Pertimbangan (konsideran) yang memuat
tentang “Duduknya Perkara” dan “
pertimbangan Hukum”
IV. Amar atau dictum putusan
…
Secara rinci, maka surat putusan harus dibuat menurut ketentuan serta
memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Judul dan Nomor Putusan
• Judul : PUTUSAN
• Nomor putusan sama dengan nomor perkara ( SEMA No. 32/TUADA
– AB/III/-UM/IX/93 tanggal 11 September 1993)
2. Tanggal Putusan
3. Kepala Putusan
• Kalimat “BISMILLAHIRRAHMAANIRROHHIM”
• Diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA” (pasal 57 ayat (2) UU-PA)
4. Nama dan tingkatan peradilan yang memutuskan perkara
5. Identitas Para pihak
…
Format untuk kepala putusan ini sudah benar karena
telah mencakup seluruhnya seperti yang
disebut diatas, bila kalimat “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Tidak disebutkan, maka putusan batal demi hukum
…
Identitas para pihak meliputi nama, umur, agama, pekerjaan,
tempat tinggal dan kedudukan para pihak, serta bila memakai jasa
advokat maka ditambah adanyakuasa hukum, alamat kantor huasa
hukum dan tanggal surat kuasa
…
6. Tentang duduknya perkara
• Menggambarkan dengan singkat tetapi
jelas dan kronologis tentang duduknya
perkara, mulai dari usaha perdamaian,
dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat,
replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi,
serta kesimpulan para pihak
• Menggambarkan bagaimana hakim dalam
mengkonstatir dalil-dalil gugat/peristiwa
diajukan para pihak
Duduk Perkara
…
Diatas telah dipaparkan kronologis duduk perkara dengan singkat dan
dibawah ini adalah tuntutan dari penggugat. Menurut Yahya Harahap
(hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil,
harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan
penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam
akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan
penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.
…
7. Tentang hukumnya/pertimbangan hukum
• Menggambarkan tentang bagaimana hakim
dalam mengkualitisir fakta/kejadian
• Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang
diajukan
• Hakim mempertimbangkannya secara
kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak
penggugat maupun tergugat
• Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan
oleh hakim dalam menilai akta dan memutus
perkara
…
8. Amar Putusan
Setelah menilai dalil-dalil syar’i dan mempertimbangkan
secara rinci fakta yang diajukan baik penggugat maupun tergugat
maka majelis hakim memperoleh kesimpulan untuk mengakhiri
sengketa.
…
9. Kaki Putusan
…
Kaki putusan memuat tanggal penjatuhan putusan, Majelis yang
menjatuhkan putusan, Kolom tanda tangan majelis dan panitra
pengganti dan rincian biaya perkara.
Penjelasan persidangan terbuka untuk umum pada saat pembacaan
putusan juga harus dilakukan dan dihadiri oleh para pihak.
Kelogisan putusan
Antara gugatan dengan putusan
tidak ada yang bertentangan
Kesimpulan
Format: Seluruh format putusan sudah benar
karena telah memenuhi ketentuan dan bagian-
bagian putusan secara resmi
Kelogisan: Dari dalil-dalil gugatan dengan
kesimpulan akhir yang diperoleh hakim atas
perkara tersebut ada kelogisan karena apa yang
digugat merujuk pada peristiwa dan fakta yang
diajukan, maka jelas bahwa isi amar putusan
tersebut “mengabulkan gugatan penggugat
seluruhnya”
TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIANNYA
Nama Kelompok HAPA
Edi Sudrajat (ketua)
NoviraAdlina
Savira Maharani
Nadia Nur Syahidah
Epi Yulianti
Lilis Sumiyati
Dzulfahmi
Hendrawan
Andi Asyraf Rahman
Ahmad Saidi
Wanda Naro Tanjung
M. Ali Asshobuni
Fadli Khairuzzadi
Zainal Arifin
DOSEN
Dr. Wahyu Widiana, MA
Kamarusdiana

More Related Content

What's hot

Capital asset-pricing-model
Capital asset-pricing-modelCapital asset-pricing-model
Capital asset-pricing-modelrimakurniap
 
duplik
duplikduplik
duplikNakano
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPaul SinlaEloE
 
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRESMAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRESIsmail Fahmi
 
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMAFaktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMASma Negeri 1 Pringsewu
 
Rumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah Perkembangannya
Rumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah PerkembangannyaRumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah Perkembangannya
Rumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah PerkembangannyaArmadira Enno
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalTaa Thaa
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumHamdi Se-Abad
 
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docxSURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docxLeoSusanto5
 
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriPemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriHana Medina
 
Civil law and Common Law System Part I
Civil law and Common Law System Part ICivil law and Common Law System Part I
Civil law and Common Law System Part IFenti Anita Sari
 

What's hot (20)

Capital asset-pricing-model
Capital asset-pricing-modelCapital asset-pricing-model
Capital asset-pricing-model
 
duplik
duplikduplik
duplik
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Adr1
Adr1Adr1
Adr1
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
 
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRESMAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES
MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES
 
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMAFaktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
Faktor Pendorong,Pendukung dan Penghambat Integrasi Nasional PKN Kelas XI SMA
 
Rumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah Perkembangannya
Rumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah PerkembangannyaRumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah Perkembangannya
Rumusan Dan Sistematika Pancasila Dalam Sejarah Perkembangannya
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasional
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docxSURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
 
Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakatEfektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
Efektifitas penerapan hukum dalam masyarakat
 
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriPemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Civil law and Common Law System Part I
Civil law and Common Law System Part ICivil law and Common Law System Part I
Civil law and Common Law System Part I
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 

Similar to Mengomentari suatu putusan

Mengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu PutusanMengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu Putusanntii_meiian
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Putusan – duduknya perkara
Putusan – duduknya perkaraPutusan – duduknya perkara
Putusan – duduknya perkarantii_meiian
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxhikpknlgto
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Idik Saeful Bahri
 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
PRINSIP-PRINSIP  HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .pptPRINSIP-PRINSIP  HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .pptWahyuNurRohman4
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tunMoel Ryadhie
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.pptAZIS50
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptxssuser72034e
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfPebriyana3
 

Similar to Mengomentari suatu putusan (20)

Mengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu PutusanMengomentari Suatu Putusan
Mengomentari Suatu Putusan
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 
Putusan – duduknya perkara
Putusan – duduknya perkaraPutusan – duduknya perkara
Putusan – duduknya perkara
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
 
putusan hakim
putusan hakimputusan hakim
putusan hakim
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
PRINSIP-PRINSIP  HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .pptPRINSIP-PRINSIP  HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
 
ini ppt.pptx
ini ppt.pptxini ppt.pptx
ini ppt.pptx
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx9- Produk Pengadilan.pptx
9- Produk Pengadilan.pptx
 
Gugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UIGugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UI
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 

Mengomentari suatu putusan

  • 1. Mengomentari Suatu Putusan Bahasan Mengenai Format dan Kelogisannya
  • 2.
  • 3. Menu  Contoh Putusan Untuk Dikomentari  Format Putusan  Kelogisan Putusan
  • 4. Format Putusan Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani sebagai dokumen resmi. Suatu putusan hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu : I. Kepala Putusan II. Identitas Para Pihak III. Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang “Duduknya Perkara” dan “ pertimbangan Hukum” IV. Amar atau dictum putusan
  • 5. … Secara rinci, maka surat putusan harus dibuat menurut ketentuan serta memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Judul dan Nomor Putusan • Judul : PUTUSAN • Nomor putusan sama dengan nomor perkara ( SEMA No. 32/TUADA – AB/III/-UM/IX/93 tanggal 11 September 1993) 2. Tanggal Putusan 3. Kepala Putusan • Kalimat “BISMILLAHIRRAHMAANIRROHHIM” • Diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (pasal 57 ayat (2) UU-PA) 4. Nama dan tingkatan peradilan yang memutuskan perkara 5. Identitas Para pihak
  • 6. … Format untuk kepala putusan ini sudah benar karena telah mencakup seluruhnya seperti yang disebut diatas, bila kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Tidak disebutkan, maka putusan batal demi hukum
  • 7. … Identitas para pihak meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan kedudukan para pihak, serta bila memakai jasa advokat maka ditambah adanyakuasa hukum, alamat kantor huasa hukum dan tanggal surat kuasa
  • 8. … 6. Tentang duduknya perkara • Menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduknya perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak • Menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat/peristiwa diajukan para pihak
  • 10. … Diatas telah dipaparkan kronologis duduk perkara dengan singkat dan dibawah ini adalah tuntutan dari penggugat. Menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.
  • 11. … 7. Tentang hukumnya/pertimbangan hukum • Menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualitisir fakta/kejadian • Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan • Hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat • Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai akta dan memutus perkara
  • 12. … 8. Amar Putusan Setelah menilai dalil-dalil syar’i dan mempertimbangkan secara rinci fakta yang diajukan baik penggugat maupun tergugat maka majelis hakim memperoleh kesimpulan untuk mengakhiri sengketa.
  • 14. … Kaki putusan memuat tanggal penjatuhan putusan, Majelis yang menjatuhkan putusan, Kolom tanda tangan majelis dan panitra pengganti dan rincian biaya perkara. Penjelasan persidangan terbuka untuk umum pada saat pembacaan putusan juga harus dilakukan dan dihadiri oleh para pihak.
  • 15. Kelogisan putusan Antara gugatan dengan putusan tidak ada yang bertentangan
  • 16. Kesimpulan Format: Seluruh format putusan sudah benar karena telah memenuhi ketentuan dan bagian- bagian putusan secara resmi Kelogisan: Dari dalil-dalil gugatan dengan kesimpulan akhir yang diperoleh hakim atas perkara tersebut ada kelogisan karena apa yang digugat merujuk pada peristiwa dan fakta yang diajukan, maka jelas bahwa isi amar putusan tersebut “mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya”
  • 18. Nama Kelompok HAPA Edi Sudrajat (ketua) NoviraAdlina Savira Maharani Nadia Nur Syahidah Epi Yulianti Lilis Sumiyati Dzulfahmi Hendrawan Andi Asyraf Rahman Ahmad Saidi Wanda Naro Tanjung M. Ali Asshobuni Fadli Khairuzzadi Zainal Arifin DOSEN Dr. Wahyu Widiana, MA Kamarusdiana