Ringkasan informasi perpajakan sepekan terakhir.

1. VOL. 3/ September 2017 weekly update
MUC Weekly Update merupakan
ringkasan informasi dan berita
perpajakan mingguan yang dirilis
MUC Consulting Group. Materi ini
terbatas hanya untuk memberikan
informasi dan tidak untuk
dipersamakan sebagai pendapat
profesional yang bisa dijadikan
rujukan dalam memformulasi strategi
bisnis.
MUC Building 3rd
, Jl. TB
Simatupang 15, Jakarta
Selatan
publishing@mucglobal.com.
021-78837111
ISU MINGGU INI
• Perang Tarif Memanas,
Amerika Segera
Pangkas Pajak
• DJP Tak Akan Ganggu
Gugat Nilai Harta
Deklarasi Tax Amnesty
• Bekraf Minta DJO Stop
Pajaki Startup Sebelum
Untung
• Tata Cara Penundaan
Pembayaran Utang dan
Sanksi Kepabeanan
Dipertegas
PERANG TARIF MEMANAS, AMERIKA SEGERA
PANGKAS PAJAK
Sejumlah negara berancang-ancang memangkas tarif pajak guna menstimulus perekonomian.
Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan akan mengumumkan
penurunan tarif pajak korporasi dan orang pribadi dalam waktu dekat.
Berdasarkan sumber Bloomberg, pajak korporasi di Amerika Serikat akan turun, dari 35%
menjadi 25%. Sedangkan pajak perorangan rencananya turun menjadi 35% dari saat ini
39,6%.
Kebijakan ini sesuai dengan janji kampanye Trump pada pemilihan presiden tahun lalu. "Ini
akan menjadi pemotongan pajak besar-besaran," kata Trump.
Bulan lalu, Trump menyatakan optimismenya bahwa pemangkasan pajak akan menciptakan
lapangan kerja lebih banyak di Negeri Paman Sam. Ia menilai, penurunan pajak menjadi cara
efektif mendukung kehidupan kelas menengah di AS.
Tak lama berselang, Pemerintah Denmark juga mengumumkan agenda pemangkasan tarif
pajak. Menteri Keuangan Denmark Kristian Jensen menyatakan, Denmark akan memangkas
pajak kendaraan bermotor dan pajak pensiunan.
Sementara dari Asia, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga mengumumkan rencana
pemangkasan pajak perusahaan dari level saat ini 29,97%, Jumat (22/9). "Kami ingin upah
pekerja di Jepang dan belanja modal perusahaan meningkat," kata Abe seperti dikutip
Reuters.
Agenda tiga negara itu melengkapi keputusan India, Malaysia dan Filipina yang telah lebih dulu
memangkas tarif pajak guna memompa ekonomi dan meningkatkan daya beli.
WEEKLY UPDATE

2. VOL. 3/ September 2017 weekly update
DJP TAK AKAN GANGGU GUGAT NILAI
HARTA DEKLARASI TAX AMNESTY
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan tidak akan menilai
kembali harta yang telah dideklarasikan Wajib Pajak dalam Surat
Pernyataan Harta (SPH) program amnesti pajak.
Kepastian itu ditegaskan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas
DJP Hestu Yoga Saksama ketika menjelaskan esensi dari Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih.
Pernyataan Hestu tersebut sebagai respons atas kehawatiran peserta
tax amnesty, yang menganggap PP Nomor 36 Tahun 2017 bisa jadi
legitimasi fiskus untuk mempermasalahkan nilai harta Wajib Pajak di
SPH.
Dalam beleid tersebut, tepatnya pada Pasal 5, ditegaskan bahwa
petugas pajak bisa menetapkan sanksi dan denda atas harta, yang
timbul dari temuan otoritas pajak. Dengan cara melakukan penilaian
atas harta bersih.
Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pengampunan
Pajak, yang semangatnya memberikan keleluasaan bagi wajib pajak
untuk menilai sendiri hartanya berdasarkan nilai wajar.
Hestu Yoga menambahkan, penilaian kembali yang diatur dalam
PP Nomor 36 tahun 2017 hanya untuk harta tambahan yang belum
atau tidak dilaporkan dan hanya dalam kondisi tertentu. Misalnya,
harta bersih yang gagal direpatriasi atau dialihkan ke luar negeri
sebelum 3 (tiga) tahun.
Untuk memperjelas mengenai penilaian atas harta ini, otoritas pajak
menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE24/2017. Selain itu, DJP juga telah menerbitkan Peraturan Dirjen
(Perdirjen) Pajak Nomor 14/PJ/2017. Kedua bbeleid itu intinya
memperjelas mekanisme pembetulan Surat Keterangan, yang bisa
dilakukan dengan dua cara; melalui prmohonan wajib pajak dan
penetapan secara jabatan.
Tetapi pembetulan ini juga tidak akan menyentuh nilai harta,
melainkan hanya terkait salah penulisan atau salah hitung saja. Makna
dari pembetulan secara jabatan ini, bukan menilai kembali harta.
BEKRAF MINTA DJP STOP PAJAKI
STARTUP SEBELUM UNTUNG
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) meminta Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) untuk tidak langsung memajaki perusahaan rintisan atau startup.
Kepala Bekraf Triawan Munaf menilai otoritas pajak harus menunggu
perusahaan startup untung dulu sebelum mengenakan pajak. Sebab,
biasanya lima tahun pertama pengusaha rintisan masih akan merugi.
Setidaknya, toleransi DJP ini dapat meringankan beban keuangan
startup alih-alih membantu pendanaan.
Menurutnya, pengenaan pajak sebelum untung hanya akan membuat
perusahaan startup semakin tenggelam, bahkan terancam tutup.
Sebaliknya, jika ada keringanan dari pemerintah, maka keberadaan
startup di Indonesia semakin kuat, sehingga dapat bersaing.
TATA CARA PENUNDAAN UTANG DAN
SANKSI KEPABEANAN DIPERTEGAS
Pemerintah mempertegas mekanisme dan syarat pengajuan penundaan
pembayaran utang kepabeanan dan/atau sanksi administrasi (denda) oleh
Wajib Pajak.
Ada dua mekanisme penundaan pembayaran utang bea masuk dan bea
keluar, serta dendanya, yakni dengan memundurkan jangka waktu
pelunasan atau membayar secara bertahap.
Konsekuensi sekaligus syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk
bias melakukan penundaaan pembayaran utang adalah dengan membayar
bunga utang sebesar 2% per bulan.
Penegasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea
Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. Beleid ini
merupakan penyempurnaan sekaligus menggantikan PMK Nomor
26/PMK.04/2008.
Salah satu klausul yang tidak dibunyikan dalam PMK yang lama adalah
mengenai keharusan pembayaran utang sekaligus bagi Wajib Pajak yang
mengajukan pemunduran jangka waktu pelunasan utang atau denda.
Beleid terbaru ini memang disusun lebih detil dan lebih jelas dibandingkan
yang lama. Tujuannya, agar lebih memberikan kepastian hukum serta
mempermudah wajib pajak dalam mengajukan permohonan penundaan.
Beberapa hal lain yang diperjelas adalah mengenai syarat dan kriteria
permohonan yang akan dikabulkan otoritas. Otoritas memang belum
tentu mengabulkan semua permohonan, karena akan diteliti terlebih
dahulu.