Wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Konsepsi ini lahir dari latar belakang sejarah, geografi, dan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang pernah terpecah belah.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Wawasan Nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan
berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk
dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia
(Sumarsono, dkk., 2006).
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut
paham tentang perang dan damai: “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih
cinta kemerdekaan.” Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan
ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-
benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa
Indonesia menyatakan bahwa: ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam
menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi
Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar
bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-
tengah perkembangan dunia (Sumarsono, dkk., 2006).
Pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan
kondisi geografi Indonesia. Negara Indonesia menganut paham negara kepulauan,
yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda
dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya. Perbedaan
yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut
berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut
adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh
sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan (Sumarsono, dkk., 2006).
Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya,
bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat
di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai
oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila
dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran
kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia (Sumarsono, dkk., 2006).

2. 2
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian dan tujuan wawasan nusantara?
2. Apa kaitan wawasan nusantara dengan ketahanan nasional?
3. Apa yang melatar belakangi konsepsi nusantara?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini selain untuk memenuhi salah satu
tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tetapi juga untuk memberikan
informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai Wawasan Nusantara.

3. 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Wawasan Nusantara
Cara bagaimana suatu bangsa memandang tahah air beserta lingkungannya
menghaslkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi
pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya namun tidak semua bangsa
memiliki wawasan nasional. Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki
wawasan nasional yang berbunyi “Britain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris
bukan hanya sebatas pulaunya, tapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia
memiliki wawasan yaitu wawasan nusantara (Winarno, 2009).
Apakah wawasan nusantara itu? Secara konsepsional wawasan nusantara
(Wasantara) merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Perumusan wawasan
nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disenut Wawasan Nusantara itu
merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia
(Winarno, 2009).
Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia
yang terdiri dari daratan, laut, dan udara diatasnya dipandang sebagai ruang hidup
(lebensraum) yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagi wawasan
nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa.
Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat
tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara. Jadi, Wawasan
Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa indonesia (Winarno,
2009).
Pembahasan mengenai Wawasan Nusantara, tersaji dalam urutan sebagai
berikut (Winarno, 2009):
1. Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Wawasan Nusantara
2. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara
3. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
4. Perwujudan Wawasan Nusantara
5. Otonomi Daerah di Indonesia

4. 4
Sebelumnya telah dinyatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan
wawasan nasional atau national outlook-nya bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi
wawasan nasional yang dimaksud dijadikan sebagai wawasan dalam
penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional (Winarno,
2009).
Pengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secar etimologis dan
terminologis. Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan
dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti
pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas
yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan,
tinjauan, penglihatan, tanggap indawi. Wawasan berati pula cara pandang, cara
melihat (Winarno, 2009).
Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau
kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukan letak antara dua unsur. Nusantara
artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan
Australia dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan
pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti bahasa
Indonesia (Winarno, 2009).
Secara terminologis, wawasan nusantara menurut beberapa pendapat
sebagai berikut (Winarno, 2009):
A. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. Wan Usman
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan
tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang
beragam.”
B. Pengertian Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatauan bangsa
serta kesatuan wilayah dalam penyelengaraa kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
C. Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara
untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999,
sebagai berikut:

5. 5
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas secara sederhana wawasan nusantara
berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang
dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan
tempat tinggalnya (Winarno, 2009).
2.2 Hakikat Wawasan Nusantara
Kita memndang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu
kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan
wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah “persatuan
bangsa dan kesatuan wilayah”. Bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya
adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang
merupakan satu kesatuan yang utuh (Winarno, 2009).
Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan
dengan mengatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, kepulauan Nusantara sebagai satu
kesatuan sosial budaya, dan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan
keamanan (Winarno, 2009).
2.3 Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah
keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan
nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi
bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa
yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula (Winarno, 2009).

6. 6
2.4 Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara
2.4.1 Segi Historis atau Sejarah
Berdasarkan (Winarno, 2009), dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia
menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah
karena dua hal, yaitu:
a. kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah
b. kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah.
2.4.1 Segi Geografis dan Sosial Budaya
Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa
dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan
wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi
untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh (Winarno, 2009).
2.4.3 Segi Geopolitis dan Kepentingan Sosial
Untuk bangsa Indonesia, orang pertama yang mengkaitkan geopolitik
dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang
BUPKI tanggal 1 Juni 1945 (Winarno, 2009).
Berdasarkan pidato tersebut, berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia
adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua
samudra dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah
air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai
bangsa bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib,
jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang
sebelumnya bernama Nusantara (Winarno, 2009).
Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan
bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas
wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Kesepakatan para pendiri negara
Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas
jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki “Le
desir d’être ensemble dam Character-gemeinschaft”-menurut Soekano-itulah yang
harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk
bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan
Nusantara. Ciri nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak

7. 7
chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia tumbuh
dalam intemasionalisme, mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain
secara sederajat (Winarno, 2009).
Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas
geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri
mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara
sebagai Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan
geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana: 2005). Wawasan Nusantara dapat
dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia (Chaidir Basrie:
2002). Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan
bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh (Winarno, 2009).
2.5 Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang
berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang
menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara
yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau
tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan
antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedang untuk
impelementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya
Suradinata, 2001). Berdasarkan hal ini maka kebijakan penyelenggaraan bernegara
didasarkan atas keadaan atau lingkungan tempat tinggal negara itu (Winarno,
2009).
Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu
bumi politik (political geography), yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen
menjadi geographical politic, disingkat Geopolitik (Winarno, 2009).
Frederieh Ratzel (1844-1904) berpendapat bahwa negara itu seperti
organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh
sekelompok masyarakat (bangsa). Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan
organisme yang memerlukan mang hidup (lebensraumn) yang cukup agar dapat
tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan,
kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang

8. 8
butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai
teori organisme atau teori biologis (Winarno, 2009).
Rudolf Kjellen (1864-1922) melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori
organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme
maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan
hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang
meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato
politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu
mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham
ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa
diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang
dilanjutkan kekuatan laut (Winarno, 2009).
Berdasarkan (Winarno, 2009) Karl Haushofer (1896-1946) melanjutkan
pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum dan paham
ekspansionisme. Jika penduduk suatu wilayah semakin banyak sehingga tidak
sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya
memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga Negara.
Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan:
a. Autarki yaitu cita-cita untuk memenuhi kebuuhan sendiri tanpa bergantung pada
negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga
mampu memenuhi kebuuhan itu. Untuk itu politik ekspansi dijalankan.
Berdasarkan asumsi demikian, Karl Haushofer membagi dunia menjadi
beberapa wilayah (region) yang hanya dikasai oleh bangsa yang dikatakan
unggul seperti Amerika serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Dari
pendapat inilah, lahir:
b. Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu:
1. Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika Serikat sebagai
pemimpinnya.
2. Pan asia timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia dan wilayah
kepulauan dimana Jepang sebagai penguasa.
3. Pan Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia
yang dikuasai Rusia.

9. 9
4. Pan Eropa Afrika mencakup Eropa Barat - tidak termasuk Inggris dan Rusia
- dikuasai oleh Jerman.
Teori geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah
pimpinan Hitler sehingga menimbulkan Perang Dunia II (Winarno, 2009).
Halford Mackinder (1861-1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih
strategic, yaitu dengan penguasaaan daerah-daerah ‘jantung’ dunia, sehingga
pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai “daerah
jantung” (Eropa timur dan Rusia) maka ia menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan
Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan
menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai
prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep wawasan benua atau konsep
kekuatan di darat (Winarno, 2009).
Alfred Thayer Mahan (1840-1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi
geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkkan serta mempertahankan
sumber daya laut, termasuk akses ke laut. Sehingga, tidak hanya pembangunan
armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan
maritime. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep wawasan bahari atau konsep
kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekuatan dunia
(Winarno, 2009).
Guilio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1878-1939) mempunyai
pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. kekuatan dirgantara lebih
berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka
berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih
menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa
dibantu oleh angkatan lainnya. Disamping itu, angkatan udara dapat
menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang
medan peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan
Dirgantara atau konsep kekuatan di udara (Winarno, 2009).
Nicholas J. Spijkman (1879-1936) terkenal dengan teori Daerah Batas.
Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area:
- Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung.
- Offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia.

10. 10
- Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan.
- New World, mencakup wilayah Amerika.
Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya
penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amerika
merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika
diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia menjadi empat
wilayah ini, Spijkman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari Angkatan-
angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah dimaksud. Pandangannya
ini menghasilkan teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan
Kombinasi (Winarno, 2009).
2.6 Paham Geopolitk Bangsa Indonesia
Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan
Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam
mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan
nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara
berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut (Winarno,
2009).
Secara geografis Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra
(Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia), serta terletak di bawah
orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Indonesia merupakan negara kepulauan
yang disebut Nusantara (nusa di antara air), sehingga bisa disebut sebagai Benua
Maritim Indonesia. Wilayah negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis
formal dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV yang berbunyi “Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang”. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik
nasionalnya, yakni Wawasan Nusantara (Winarno, 2009).
Secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas
jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda. Rakyat di wilayah Hindia
Belanda memiliki le desir d’être ensemble serta Character-gemeinschaft yang sama

11. 11
akibat penjajahan Belanda. Oleh karena itu, mereka disebut satu bangsa. Wilayah
Hindia Belanda - yang sekarang dinamakan Indonesia - dari Sabang sampai
Merauke yang merupakan ruang hidup (lebensraum) bangsa Indonesia yang harus
disatukan dan dipertahankan (Winarno, 2009).
Tidak ada keinginan bangsa Indonesia untuk memperluas wilayah sebagai:
ruang hidupnya. Jadi, bangsa Indonesia tidak mengembangkan paham
ekspansionisme sebagaimana teori-teori geopolitik Ratzel, Kejllen, dan Houshofer
(Winarno, 2009).
Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta
apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau
wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan
Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia (Winarno, 2009).
2.7 Perumusan Wawasan Nusantara
Berdasarkan (Winarno, 2009), konsepsi wawasan nusantara dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai
GBHN. Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah:
1. Tap MPR No.IV/MPR/1973
2. Tap MPR No.IV/MPR/1978
3. Tap MPR No.II/MPR/1983
4. Tap MPR No.II/MPR/1988
5. Tap MPR No.II/MPR/1993
6. Tap MPR No.II/MPR/1998
Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Wawasan dalam
penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan
nasioanl yang bersumber dari pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara (Winarno,
2009).

12. 12
Berdasarkan (Winarno, 2009), hakikat dari Wawasan Nusantara adalah
kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia
tersebut mencakup:
1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan mitra
seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam
berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan
bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib,
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di
dalam mencapai cita-cita bangsa.
d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan
negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju
tujuannya,
e. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti
bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah
modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidupsehari-hari
harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
b. Tingkat perkembanganekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah,
tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam
mengembangkan ekonominya.
3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu; perikehidupan bangsa harus
merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan
masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan
kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

13. 13
b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak
ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi
modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-
hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan
a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman
bagi seluruh bangsa dan negara.
b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di
dalam pembelaan negara.
Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai
Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan
(POLEKSOSBUDHANKAM) tersebut tercantum dalam GBHN (Winarno, 2009).
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, meliputi
masalah-masalah:
1) Kewilayahan nasional;
2) Persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional;
3) Kesatuan falsafah dan ideologi negara;
4) Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi meliputi
masalah-masalah:
1) Kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensial wilayah nusantara;
2) Pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah nusantara;
3) Keserasian dan keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi di seluruh
daerah dengan tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah
dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan Sosial Budaya, melip uti
masalah-masalah:
1) Pemerataan, keseimbangan, dan persamaan dalam kemajuan masyarakat,
serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan Bangsa.
2) Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional
Budaya Bangsa.

14. 14
d. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan Pertahanan dan Keamanan,
meliputi masalah-masalah:
1) Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka membela
Negara dan Bangsa;
2) Ancaman terhadap satu pulau atau daerah dianggap sebagai ancaman terhadap
seluruh bangsa dan negara.
Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sitem
ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan dalam
lingkup negara nasional Indonesia. Atas dasar itu dapat disimpulkan,sumber alam
gas di Aceh bukan hanya milikpenduduk Aceh, tetapi milik seluruh bangsa
Indonesia. Sebaliknya, kemiskinan di Nusa Tenggara Timur harus dipandang
sebagai kemiskinan bangsa Indonesia (Winarno, 2009).
Namun, menurut Sayidiman Suryohadiprojo (mantan gubernur Lemhanas)
untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Kesimpulan
yang hanya sampai seperti itu telah mengakibatkan penguasaan oleh pemerintah
pusat atas kekayaan sumber daya alam di daerah menjadi berlebihan sehingga
menimbulkan ketidakpuasan daerah, baik Aceh, Papua, Riau dan lainnya. Dengan
mengajarkan bahwa gas di Aceh bukan hanya milik penduduk Aceh tetapi menjadi
milik seluruh bangsa Indonesia, dalam kenyataan dikuasai sepenuhnya oleh
pemerintah pusat sebagai pemerintahnya seluruh bangsa Indonesia. Kalau dalam
penguasaan oleh pemerintah pusat itu diadakan pengaturan agar daerah tempat
sumber daya alam itu memperoleh bagian yang wajar dan adil dari hasil
pengolahannya, sehingga dapat dimanfaatkan rakyat daerah itu untuk membangun
wilayahnya dalam berbagai aspek kehidupan, pasti tidak timbul ketidakpuasan.
Akan tetapi, dalam kenyataan, sejak pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto,
pemerintah pusat tampak mengabaikan pengaturan yang adil itu (Winarno, 2009).
Oleh karena itu, interpretasi Wawasan Nusantara harus disertai catatan
bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam memerlukan
harmoni antara kepentingan pusat dan daerah serta antardaerah. Tanpa itu konsep
kesatuan akan sukar terwujud, kecuali bila dipaksakan melalui kekuatan. Namun,
itu hanya merupakan kesatuan yang semu dan mengandung kerawanan bagi

15. 15
eksistensi Negara Kesatuan RI. Kata kunci yang tepat adalah dengan keadilan,
bukan dengan kekuatan (Winarno, 2009).
GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara
adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1998. Pada GBHN
1999 sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tidak lagi
ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara (Winarno, 2009).
Pada masa sekarang ini dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan
Wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik
ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri nusantara
kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 A UUD 1945
Amandemen IV yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas
dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” Undang-undang yang
mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Winarno, 2009).

16. 16
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan
lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta
nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Wawasan Nusantara dijadikan
sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk
mencapai tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang berfungsi
menjadi pedoman pokok berkehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat. Selain itu, Wawasan Nusantara juga berkaitan dengan ketahanan
nasional yang berfungsi sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional.
3. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi konsepsi nusantara diantaranya
aspek historis, aspek geografis dan sosial budaya, serta aspek geopolitis dan
kepentingan nasional. Posisi silang Indonesia merupakan posisi negara
merupakan posisi negara Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua
benua yang membawa keuntungan dan kerugian tertentu dalam aspek
kehidupan. Implementasi wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa
daripada kepentingan pribadi.
3.2 Saran
Wawasan nusantara hendaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
selalu digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan karena kebhinekaan
negara Indonesia yang begitu besar dapat memunculkan perpecahan bangsa.
Wawasan nusantara dapat dijadikan dasar hukum yang kuat mengenai batas
kedaulatan negara Indonesia.

17. 17
DAFTAR PUSTAKA
Sumarsono, dkk. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Winarno. (2009). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan
Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.