Wasiat dan hibah dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian pusaka. Wasiat memungkinkan seseorang menentukan pembagian harta setelah kematian, sedangkan hibah dapat digunakan untuk memindahkan harta selama masih hidup. Kedua cara ini dapat mengurangi pertikaian waris dan menjamin kelangsungan hidup penerima.
Gadaian (Al-Rahn) adalah kontrak yang melibatkan penggunaan barang sebagai cagaran untuk hutang. Terdapat empat rukun utama kontrak gadaian: (1) kedua-dua pihak yang berkontrak, (2) lafaz persetujuan, (3) barang gadaian, dan (4) hutang yang dicagarkan. Kontrak gadaian akan sah jika keempat-empat rukun tersebut dipenuhi.
This document discusses Wasiyah (Islamic will) under Islamic law. It defines Wasiyah, explains how it can be made orally or in writing, and lists its key characteristics. It discusses the different parties involved - the testator, legatee, and legacy. It outlines the pillars and formula of Wasiyah, when it can be canceled, and different types. It also lists what assets cannot be willed and compares Wasiyah to gifts. Finally, it discusses when making a Wasiyah is strongly required, recommended, preferred or not preferred under Islamic law.
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai jenis transaksi jual beli menurut hukum Islam, termasuk: jual sarf, faedah, jizaf, fuduli, mua'tah, tasi'r, dan 'urbun. Beberapa jenis transaksi dijelaskan hukumnya menurut mazhab-mazhab fiqih utama seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan lainnya. Transaksi fuduli dan mua'tah dijelaskan hukum dan syarat-
Gadaian (Al-Rahn) adalah kontrak yang melibatkan penggunaan barang sebagai cagaran untuk hutang. Terdapat empat rukun utama kontrak gadaian: (1) kedua-dua pihak yang berkontrak, (2) lafaz persetujuan, (3) barang gadaian, dan (4) hutang yang dicagarkan. Kontrak gadaian akan sah jika keempat-empat rukun tersebut dipenuhi.
This document discusses Wasiyah (Islamic will) under Islamic law. It defines Wasiyah, explains how it can be made orally or in writing, and lists its key characteristics. It discusses the different parties involved - the testator, legatee, and legacy. It outlines the pillars and formula of Wasiyah, when it can be canceled, and different types. It also lists what assets cannot be willed and compares Wasiyah to gifts. Finally, it discusses when making a Wasiyah is strongly required, recommended, preferred or not preferred under Islamic law.
Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai jenis transaksi jual beli menurut hukum Islam, termasuk: jual sarf, faedah, jizaf, fuduli, mua'tah, tasi'r, dan 'urbun. Beberapa jenis transaksi dijelaskan hukumnya menurut mazhab-mazhab fiqih utama seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan lainnya. Transaksi fuduli dan mua'tah dijelaskan hukum dan syarat-
Dokumen tersebut membahasakan dua jenis kontrak jual beli khusus yaitu bay' al-salam dan bay' al-istisna'. Bay' al-salam melibatkan jual beli barang di mana harga dibayar tunai tetapi barang diserahkan kemudian. Bay' al-istisna' pula melibatkan pembelian barang yang akan dibuat di masa depan di mana pembayaran boleh dilakukan secara ansuran. Dokumen tersebut juga membahas ruk
Dokumen tersebut membahas konsep kepemilikan dalam Islam. Ia menjelaskan definisi kepemilikan sebagai penguasaan suatu harta yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya sesuai hukum syara'. Dokumen tersebut juga membedakan antara kepemilikan penuh dan tidak penuh, serta menjelaskan berbagai jenis hak kepemilikan seperti hak kepemilikan, manfaat, dan penggunaan aset.
The document discusses the Islamic legal maxim of yaqeen (certainty). It defines yaqeen as a feeling of confidence without any doubt. It discusses the different levels of certainty including:
1) Yaqeen (certainty)
2) Ghalabatul-zan (conjecture leaning 75% towards certainty)
3) Zann (conjecture)
4) Shak (doubt)
5) Wahm (fancy leaning 75% towards error)
It also discusses related maxims including the burden of proof lying with the claimant, the presumption of original and non-existence states, and the equivalency of proven and seen evidence.
1) Mudarabah is a partnership agreement where one party provides capital while the other provides labor and management skills, with profits shared between the parties according to a predetermined ratio.
2) In mudarabah, the capital provider is called rabb-ul-maal and the manager is called the mudarib. The mudarib manages the business while the rabb-ul-maal does not interfere.
3) Mudarabah can be used by Islamic banks for investment purposes and financing projects, businesses, and private equity through profit-sharing with entrepreneurs. Deposits from customers to banks are treated as rabb-ul-maal funds to be invested by the bank as mudarib.
Dokumen ini membahas mengenai larangan gharar dalam Islam berdasarkan hadis dan Al-Quran. Gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian, pertaruhan, penipuan, atau ketidaktahuan. Ada beberapa jenis gharar yang dilarang seperti jual beli burung di udara namun ada pula yang dibenarkan seperti jual beli rumah. Contoh transaksi yang dilarang karena unsur gharar antara lain jual beli al-hasah dan habal al
Dokumen tersebut membahas konsep dasar sadd al-dzar'i yang mencakup pengertian, pembagian, jenis, syarat, argumen, dan sumber pengambilan hukum dari sadd al-dzar'i. Dokumen tersebut juga menjelaskan penerapan sadd al-dzar'i terhadap isu-isu kontemporer.
Dokumen ini membahas tentang konsep saham fardhu dalam hukum Islam, termasuk perbandingannya dengan asal masalah, konsep 'aul dan rad, serta contoh-contoh masalahnya. Dibahas pula tentang proses pengiraan tashih untuk menghindari pecahan saham.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan definisi dan unsur-unsur jaminan menurut perspektif syariah, termasuk definisi, jenis-jenis, rukun-rukun, dan kesahihan jaminan. Dokumen tersebut juga membahas mengenai syarat-syarat penjamin, pihak yang dijamin, dan perkara yang dijamin.
The document defines and discusses the concept of Mudharabah, which is a contract of partnership where one party provides capital and the other provides labor and management. It provides key details on the definition, pillars, categories, conditions and evidence for Mudharabah based on classical Islamic literature. The summary highlights that Mudharabah is a profit-sharing partnership where profits are shared according to a predetermined rate but losses are borne solely by the capital provider.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Produk Hibah AmanahRaya yang ditawarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Produk ini membolehkan penghibah untuk menyerahkan harta mereka secara sukarela kepada penerima hibah dengan menggunakan kontrak hibah Syariah. Dokumen ini menjelaskan rukun dan syarat hibah, jenis harta yang boleh dihibahkan, tanggungjawab pemegang amanah, dan caj yang dikenakan.
Kursus tiga hari ini membincangkan pentadbiran harta pusaka dari perspektif Islam, termasuk definisi harta pusaka, proses pembahagian harta berwasiat dan tidak berwasiat, dan undang-undang terkait di Malaysia.
Dokumen tersebut membahasakan dua jenis kontrak jual beli khusus yaitu bay' al-salam dan bay' al-istisna'. Bay' al-salam melibatkan jual beli barang di mana harga dibayar tunai tetapi barang diserahkan kemudian. Bay' al-istisna' pula melibatkan pembelian barang yang akan dibuat di masa depan di mana pembayaran boleh dilakukan secara ansuran. Dokumen tersebut juga membahas ruk
Dokumen tersebut membahas konsep kepemilikan dalam Islam. Ia menjelaskan definisi kepemilikan sebagai penguasaan suatu harta yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya sesuai hukum syara'. Dokumen tersebut juga membedakan antara kepemilikan penuh dan tidak penuh, serta menjelaskan berbagai jenis hak kepemilikan seperti hak kepemilikan, manfaat, dan penggunaan aset.
The document discusses the Islamic legal maxim of yaqeen (certainty). It defines yaqeen as a feeling of confidence without any doubt. It discusses the different levels of certainty including:
1) Yaqeen (certainty)
2) Ghalabatul-zan (conjecture leaning 75% towards certainty)
3) Zann (conjecture)
4) Shak (doubt)
5) Wahm (fancy leaning 75% towards error)
It also discusses related maxims including the burden of proof lying with the claimant, the presumption of original and non-existence states, and the equivalency of proven and seen evidence.
1) Mudarabah is a partnership agreement where one party provides capital while the other provides labor and management skills, with profits shared between the parties according to a predetermined ratio.
2) In mudarabah, the capital provider is called rabb-ul-maal and the manager is called the mudarib. The mudarib manages the business while the rabb-ul-maal does not interfere.
3) Mudarabah can be used by Islamic banks for investment purposes and financing projects, businesses, and private equity through profit-sharing with entrepreneurs. Deposits from customers to banks are treated as rabb-ul-maal funds to be invested by the bank as mudarib.
Dokumen ini membahas mengenai larangan gharar dalam Islam berdasarkan hadis dan Al-Quran. Gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian, pertaruhan, penipuan, atau ketidaktahuan. Ada beberapa jenis gharar yang dilarang seperti jual beli burung di udara namun ada pula yang dibenarkan seperti jual beli rumah. Contoh transaksi yang dilarang karena unsur gharar antara lain jual beli al-hasah dan habal al
Dokumen tersebut membahas konsep dasar sadd al-dzar'i yang mencakup pengertian, pembagian, jenis, syarat, argumen, dan sumber pengambilan hukum dari sadd al-dzar'i. Dokumen tersebut juga menjelaskan penerapan sadd al-dzar'i terhadap isu-isu kontemporer.
Dokumen ini membahas tentang konsep saham fardhu dalam hukum Islam, termasuk perbandingannya dengan asal masalah, konsep 'aul dan rad, serta contoh-contoh masalahnya. Dibahas pula tentang proses pengiraan tashih untuk menghindari pecahan saham.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan definisi dan unsur-unsur jaminan menurut perspektif syariah, termasuk definisi, jenis-jenis, rukun-rukun, dan kesahihan jaminan. Dokumen tersebut juga membahas mengenai syarat-syarat penjamin, pihak yang dijamin, dan perkara yang dijamin.
The document defines and discusses the concept of Mudharabah, which is a contract of partnership where one party provides capital and the other provides labor and management. It provides key details on the definition, pillars, categories, conditions and evidence for Mudharabah based on classical Islamic literature. The summary highlights that Mudharabah is a profit-sharing partnership where profits are shared according to a predetermined rate but losses are borne solely by the capital provider.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Produk Hibah AmanahRaya yang ditawarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Produk ini membolehkan penghibah untuk menyerahkan harta mereka secara sukarela kepada penerima hibah dengan menggunakan kontrak hibah Syariah. Dokumen ini menjelaskan rukun dan syarat hibah, jenis harta yang boleh dihibahkan, tanggungjawab pemegang amanah, dan caj yang dikenakan.
Kursus tiga hari ini membincangkan pentadbiran harta pusaka dari perspektif Islam, termasuk definisi harta pusaka, proses pembahagian harta berwasiat dan tidak berwasiat, dan undang-undang terkait di Malaysia.
Dokumen tersebut membahas tentang pentadbiran harta pusaka di Malaysia, termasuk definisi harta pusaka ringkas dan besar, proses pentadbirannya melalui Amanah Raya Berhad dan mahkamah, serta beberapa isu yang sering muncul dalam pentadbiran harta pusaka.
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah PusakaJuahir Jaafar
Pembahagian harta pusaka melibatkan proses mengagihkan harta simati kepada waris-warisnya mengikut undang-undang Islam dan Malaysia. Terdapat beberapa langkah termasuk mendapatkan perintah pentadbiran, mengenalpasti waris dan harta, memenuhi tanggungjawab terhadap jenazah dan hutang, serta akhirnya membahagikan harta kepada waris mengikut prinsip-prinsip syarak atau persetujuan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian harta pusaka menurut hukum Islam, termasuk definisi harta pusaka, syarat-syarat waris, hubungan antara waris dengan simati, dan contoh perhitungan pembagian harta pusaka.
wakaf Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Kantor Pertanahan
Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Akta pengganti dalam hal perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan Wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
Kontrak diklasifikasikan berdasarkan fungsi, waktu pelaksanaan, status syariah, penamaan, objek, unsur pembentukan, dan syarat-syaratnya. Ada delapan jenis kontrak utama berdasarkan fungsinya. Kontrak dibedakan menjadi sah, tidak sah, batal, atau fasid berdasarkan kesesuaiannya dengan syariah. Unsur-unsur pembentuk kontrak meliputi lafaz, dua pihak, barang, dan subj
Dokumen tersebut membahas tentang hukum waris Islam, meliputi pengertian, sumber hukum, dan substansi hukum waris Islam. Sumber hukum waris Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Substansi hukum waris Islam mengatur tentang pewaris, ahli waris, harta peninggalan, bagian waris masing-masing, dan peran notaris dalam masalah kewarisan.
Pemberdayaan aset untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut hukum Islam, yang akan memberikan manfaat kepada Penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah.
Adalah bagian pertama dari empat bagian yang disampaikan secara terpisah sebagai solusi menghadapi krisis ekonomi dan keuangan.
Juga sebagai alternatif menghadapi penguasaan tanah oleh oligarki dan kapitalis yang akan menyebabkan kesengsaraan masyarakat luas oleh sekelompok orang.
This document discusses burden and standard of proof in law of evidence. It defines burden of proof as the obligation to provide sufficient evidence to support one's case, and distinguishes between burden of establishing a case and evidential burden of introducing evidence. The standard of proof refers to the degree of probability required to discharge the burden. For criminal cases, the standard is proof beyond reasonable doubt, while for civil cases it is on a balance of probabilities. The more serious the allegation, the higher the standard of proof required.
1. A witness who is inconsistent in giving evidence, especially if the inconsistencies are material contradictions, cannot generally be regarded as a credible witness. However, not all inconsistencies necessarily undermine credibility.
2. For a witness to refresh their memory by referring to notes, certain conditions must be met under Section 159 of the Evidence Act. The writing must have been made by the witness at the time of the event or soon after.
3. Even if the conditions for refreshing memory are satisfied, the opposing party still has the right to inspect the document and cross-examine the witness on it. Referring to a document alone does not necessarily make the witness credible; it depends on whether the statutory safeguards are
The document discusses key concepts related to presumption and judicial notice in Malaysian law. It defines presumption as an inference drawn from known facts, and distinguishes between presumption of law and presumption of fact. It explains different types of presumptions under Malaysian law including those that the court "may presume", "shall presume", and those that constitute "conclusive proof". It also defines judicial notice as facts that a judge will notice without proof, and provides examples of facts that courts commonly take judicial notice of, such as identities of government leaders.
1. Samad Tuah bin Jebat was charged with stealing a motorbike under Section 379A of the Penal Code.
2. The prosecution argued for a heavier punishment to deter the increasing number of motorbike thefts in the area.
3. The defense pleaded for leniency as it was the accused's first offense, and he needed the motorbike due to desperation and intended to return it.
4. The magistrate found the accused guilty but discharged him with a bond for good behavior for 2 years, taking into account it was a first offense due to necessity, and that imprisonment may not be the solution.
This document provides the text of Malaysia's Child Act 2001, which consolidates and amends laws relating to the care, protection and rehabilitation of children. Some key points:
- It establishes the National Council for Children to oversee child welfare issues.
- It defines terms like "child", "Court for Children", and types of institutions like places of safety, refuge, detention, and approved schools.
- It covers issues like children in need of care/protection, criminal procedures for children, placing children in institutions, and the roles of protectors, probation officers, and other officials.
- It has transitional provisions to continue existing councils, rules, and childcare institutions established under previous laws.
This document provides an overview of the juvenile justice system in Malaysia. It discusses that 60% of Malaysia's population is under 30 years old, and that while perceptions are that juvenile crime is increasing, data is limited and inconsistent. For children accused of crimes, the Child Act of 2001 established specialized procedures and the Court for Children to handle their cases separately from adult procedures. The document outlines the key stages of handling a child in conflict with the law, from arrest to sentencing. It also discusses exceptions for serious crimes and status offenses. Overall, the document presents background on juvenile justice in Malaysia and the legal framework established in the Child Act.
PRINCIPLE OF PRIMA FACIE CASE AND MAXIMUM EVALUATION AT THE CLOSE OF PROSECUT...surrenderyourthrone
This document discusses the standard of proof required at the close of the prosecution's case in Malaysian criminal trials. It summarizes the key cases that addressed this issue, including Haw Tua Tau v Public Prosecutor, Khoo Hi Chiang v Public Prosecutor, and Public Prosecutor v Ong Cheng Heong. Public Prosecutor v Ong Cheng Heong established that only a prima facie case, not proof beyond reasonable doubt, is required at this stage. It clarified that a prima facie case means credible evidence for each essential element of the charge, subject to maximum evaluation but not equating to proof beyond reasonable doubt. This standard was affirmed in subsequent cases and resolved the long-
1) Several laws in Malaysia carry mandatory death penalties for offenses such as murder, drug trafficking, and treason. Between 1970-1996, 349 people were executed, mostly for drug offenses.
2) While the number of executions has decreased in recent years, official statistics show the death penalty has been ineffective in reducing drug addiction and the number of known addicts has risen.
3) Caning is a supplementary punishment to imprisonment for around 40 crimes including drug offenses, rape, and firearms offenses. However, caning violates international human rights standards against cruel or degrading treatment or punishment.
Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn Bhd v Dae Hanguru Infra Sdn Bhd and ...surrenderyourthrone
The Court of Appeal was determining two appeals regarding a dispute over a construction agreement for the Kota Bharu-Kuala Krai Highway Project. The plaintiff had sued the defendants for breach of contract. The key issues were whether there was an enforceable contract and whether the plaintiff was entitled to compensation. The Court of Appeal allowed the first defendant's appeal and dismissed the plaintiff's appeal. It found that there was no valid contract between the parties due to a lack of consensus ad idem. While the plaintiff was later nominated as the contractor, this did not remedy the lack of consensus needed to form a valid contract. As the plaintiff did not prove a valid enforceable contract existed, it was not entitled to compensation for breach
The bankrupt appealed the dismissal of their application for discharge from bankruptcy. The creditor opposed the appeal, arguing that the Director General of Insolvency's (DGI) report was incomplete and unreliable. The court agreed that the DGI report failed to undertake a comprehensive investigation of the bankrupt's assets. As the DGI report is a main piece of evidence in bankruptcy cases, it should have been more detailed. The court dismissed the appeal, as it was not bound to accept an incomplete or unreliable report.
JUSTIFIKASI KEPERLUAN PENAHANAN REMAN MENURUT PERUNDANGAN ISLAM DAN SIVILsurrenderyourthrone
Dokumen tersebut membahasakan justifikasi keperluan penahanan reman menurut hukum Islam dan perundangan sivil. Penahanan reman dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad sebagai salah satu prosedur penyiasatan untuk mencegah tertuduh melarikan diri dan menghancurkan bukti. Kebanyakan ulama Islam mengizinkan penahanan reman yang bersifat sementara untuk tujuan investigasi, bukan hukuman. Tempoh penahanan bervariasi menurut
The document is the Contracts Act 1950 of Malaysia. It contains 191 sections organized into 10 Parts that establish rules and principles related to contracts. Some key details include:
- The Act relates to contracts and was first enacted in 1950, with revisions in 1974 and 2006.
- Part I establishes preliminary definitions for terms used in the Act like proposal, acceptance, promisor, promisee, consideration, agreement, void, contract, and reciprocal promises.
- Parts II through IX cover topics like communication and revocation of proposals, void and voidable contracts, contingent contracts, performance of contracts, consequences of breach, indemnity and guarantee, bailment, and agency.
- Part X addresses the
The document summarizes the history and current state of the legal profession in Malaysia. It discusses:
- The legal profession in Malaysia is a fused profession with no distinction between solicitors and barristers.
- The earliest lawyers were known as "law agents" or "advocates and attornies", with the first admission recorded in 1808.
- Various ordinances established regulatory bodies for lawyers in different states, which were consolidated by the Legal Profession Act 1976, establishing the Malaysian Bar and Bar Council. However, Sabah and Sarawak continue to have their own separate legislation and professional bodies.
This document provides an overview of Islamic law of property in Malaysia. It discusses several key topics:
1) The administration of Muslim estates, which can be testate (with a will) or intestate (without a will). Small estates valued under RM600,000 are distributed by land administrators according to Islamic inheritance law. Non-small estates are distributed by civil courts, who require a certificate from the sharia court.
2) Wills made by Muslims must comply with sharia principles and are adjudicated by sharia courts. Some states have enacted Muslim Wills Enactments to govern this.
3) Nominations in insurance policies and savings accounts are treated differently by different state fatwas regarding
WRITTEN AND ORAL IN ISLAMIC LAW - DOCUMENTARY EVIDENCE AND NON-MUSLIMS IN MOR...surrenderyourthrone
This document discusses a case from 1881 in which a Jewish merchant named Ya'akov b. Shalom Assarraf sued a Muslim associate in a shari'a court in Fez, Morocco. Ya'akov presented a legal document as evidence that the defendant owed him money, and the judge ruled in Ya'akov's favor based solely on this documentary evidence, contradicting the common understanding that Islamic law privileged oral testimony over written documents. The document analyzes this case in the context of scholarship on evidentiary standards in Islamic law and the role of non-Muslims in shari'a courts, arguing it highlights the need to reexamine assumptions about the probative value of documents and legal interactions between religious groups in
PEMBUKTIAN MELALUI DOKUMEN DALAM KES-KES PENGESAHAN HIBAH DI MAHKAMAH SYARIAH...
Wasiat dan Hibah
1. 1
Wasiat & Hibah
Sebagai Alternatif
Penyelesaian
Pusaka
Oleh:
RAFIE BIN OMAR
PENGURUS BESAR
JUALAN & PEMASARAN
30 MAC 2005
Seminar Penyelesaian Pusaka Kecil
@ Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
2. 2
PENGENALAN
• Akta Wasiat 1959 [Akta 346]
• Enakmen Wasiat Islam (Selangor) 1999
• Undang-undang Syariah
• Akta Perbadanan Amanah Raya 1995
[Akta 532]
Sek. 11: boleh dilantik sebagai pemegang amanah, wasi
pentadbir, penjaga, sahabat wakil, ejen, penerima dsb.
Sek. 12: boleh dilantik sebagai pemegang amanah atau wasi.
Sek. 13: atas permohonannya sendiri atau permohonan orang
lain, boleh diberi probet atau suratkuasa mentadbir.
Sek. 14: dilantik sebagai ganti wasi, pemegang amanah atau
pentadbir yang sedia ada.
Sek. 15: boleh diberi suratkuasa apabila pempetisyen gagal
mengambilnya.
Sek. 16: boleh mengambil milik harta untuk simpanan selamat
sehingga SKM dikeluarkan.
3. 3
APA ITU WASIAT?
Wasiat adalah satu dokumen yang mempunyai
kuatkuasa undang-undang yang
membolehkan seseorang menentukan cara
bagaimana harta bendanya dibahagi setelah
berlaku kematian.
PEWASIAT = orang yang membuat wasiat.
BENEFISIARI= orang /pihak yang dinamakan
dalam wasiat yang akan
menerima harta pusaka.
WASI = orang atau pihak yang dilantik
untuk melaksana dan
menyempurnakan wasiat.
4. 4
APA ITU WASIAT?
Konsep Wasiat
Dokumen
menetapkan hasrat
Bagaimana pusaka ditadbir
dan dibahagikan
Menetapkan Wasi
AKTA WASIAT
1959
Iqrar yang dibuat
semasa hidup
tentang harta dan
manfaat
dilaksanakan untuk
tujuan kebajikan atau
dibenarkan syarak
ENAKMEN WASIAT
ORANG ISLAM
(SELANGOR) 1999
selepas kematian
pewasiat
Selepas Kematian
5. 5
JIKA TIADA WASIAT ?
Jika orang bukan Islam meninggal
dunia tanpa wasiat harta bendanya
akan dibahagi mengikut Akta
Pembahagian 1958. Akta tersebut
memperuntukkan bahagian yang
akan diterima oleh waris yang
ditinggalkan. Seorang Pentadbir
perlu dilantik bagi mentadbir harta
pusaka si mati.
Bagi orang Islam pembahagian
dibuat mengikut Faraid.
6. 6
SIAPA BOLEH BUAT WASIAT?
Orang Islam dan orang bukan Islam
boleh membuat wasiat.
Bagi orang Islam, wasiat boleh dibuat
hanya untuk 1/3 daripada harta yang
ada dan kepada bukan waris. Baki
2/3 lagi hendaklah dibahagikan
mengikut Faraid.
Bagi orang bukan Islam, keseluruhan
hartanya boleh dibahagikan melalui
wasiat dan keinginannya sendiri.
7. 7
SIAPA BOLEH BUAT WASIAT? – samb.
Wasiat membolehkan:
1. Wasi ditentukan sendiri untuk melaksanakan hasrat
Pewasiat.
2. menentukan harta Pewasiat diberikan kepada orang
yang ditentukan samada ahli keluarga atau pihak
lain.
3. menentukan isteri, suami, anak atau tanggungan lain
dijaga kepentingan mereka sehingga masa yang
ditentukan dalam wasiat.
4. menyelamatkan ahli keluarga daripada duka dan
mengalami kesusahan kerana masa depan mereka
telah ditentukan dan dijamin dengan warisan yang
ditinggalkan.
5. melantik Penjaga bagi anak-anak di bawah umur
yang memerlukan jagaan orang yang dipercayai.
8. 8
CARA MENYEDIAKAN WASIAT
ARB memberi perkhidmatan dalam:
1. menyediakan wasiat;
2. menyimpan; dan
3. melaksanakan wasiat.
• Jika pelanggan telah membuat wasiat
sendiri, ARB memberi perkhidmatan untuk
menyimpan selamat wasiat berkenaan.
• Wasiat yang disedia dan disimpan dengan
ARB akan disemak setiap enam bulan sekali
bagi membolehkan perubahan dibuat oleh
Pewasiat.
• Wasiat baru boleh dibuat bagi menggantikan
atau membatalkan wasiat terdahulu.
9. 9
PENYEDIAAN WASIAT
Bagi memastikan wasiat yang dibuat
mempunyai kuatkuasa undang-undang
keperluan-keperluan berikut hendaklah
dipatuhi:-
1. bertulis;
2. pembuat wasiat berumur 18 tahun ke atas;
3. dua orang saksi hendaklah hadir sama,
bukan benefisiari atau suami/isteri kepada
benefisiari yang dinamakan dalam wasiat;
4. ditandatangani; dan
5. bertarikh.
10. 10
PEMBATALAN/PINDAAN WASIAT
1. Keadaan berubah dan timbul keperluan
untuk mengubah atau membatal serta
menggantikan wasiat yang dibuat
terdahulu.
2. Jika peruntukan dalam wasiat hendak
diubah, dokumen yang disebut sebagai
kodisil akan dibaca bersama dengan
wasiat.
3. Lebih wajar dan memudahkan bagi
membatalkan dan membuat wasiat baru.
11. 11
WASIAT DISIMPAN SELAMAT
1. ARB menyimpan wasiat dengan selamat
bagi menjamin tahap kerahsiaannya
terkawal ketat dan untuk
mengelakkannya daripada pemalsuan
dan pemindaan.
2. Wasiat akan disimpan di dalam kabinet
besi yang diletakkan di dalam Bilik Kebal
(“Strong Room”) di Cawangan Utama.
12. 12
WASIAT DILAKSANAKAN
1. Selepas kematian Pewasiat, Wasi yang
dinamakan dalam wasiat perlu membuat
permohonan untuk mengeluarkan Geran
Probet daripada Mahkamah Tinggi.
2. Setelah geran probet dikeluarkan barulah
wasiat boleh dilaksanakan.
3. ARB sebagai wasi akan mengambil tindakan
untuk menjaga dengan selamat harta pusaka
simati sehingga Geran Probet dikeluarkan.
4. Setelah Geran Probet dikeluarkan, harta
pusaka simati akan dikumpulkan, hutangnya
dibayar dan pembahagian akan dibuat
mengikut wasiat dan arahan dalam wasiat
dilaksanakan.
13. 13
WASIAT BOLEH MENJADI TIDAK SAH
Wasiat boleh menjadi tidak sah kerana
beberapa sebab termasuk:-
1. Pelaksanaan yang tidak betul
2. Pewasiat tidak sihat akal dan tidak
berkemampuan memahami apa yang
dibuat semasa wasiat dilaksanakan
3. Wasiat dibuat secara paksa, atau di bawah
pengaruh orang lain.
14. 14
ARB SEBAGAI WASI
1. Tugas dan kewajipan wasi memerlukan
kefahaman mendalam dari segi undang-
undang, perakaunan dsb.
2. Wasiat disediakan secara professional dan
peruntukan dibuat mengikut hasrat Pewasiat.
Khidmat nasihat diberikan sebelum wasiat
disediakan.
3. Wasi yang dinamakan melaksanakan tugas
apabila sampai masanya. Wasi individu boleh
jatuh sakit, berhijrah ke tempat lain atau
meninggal dunia sebelum sempat
melaksanakan tugasnya.
4. ARB sentiasa sedia melaksanakan tugas
apabila tiba masanya.
15. 15
5. Kepentingan Pewasiat dan Benefisiari
dipelihara kerana ARB bersifat berkecuali.
Wasi individu berhadapan dengan tekanan
yang membawa kepada ketidakadilan dan
menimbulkan konflik di antara
Benefisiari.
6. ARB mempunyai pengalaman luas dan
dapat memberi perkhidmatan terbaik
berkaitan wasiat.
7. Wasiat yang disediakan adalah sulit dan
dijamin kerahsiaan dan keselamatannya.
ARB SEBAGAI WASI . . . sambungan
16. 16
FEE WASIAT
A. Penyediaan dan Penulisan Wasiat
Jenis wasiat (termasuk Bil Penulisan
13 klausa standard(ks) klausa wasiat
Asas 1 (1 – 3 klausa + 13 ks) 16 RM 200
Asas 2 (4 – 6 klausa +13 ks) 19 RM 300
Pertengahan 1 (7 – 9 klausa +13ks) 22 RM 400
Pertengahan 2 (10 – 12 klausa +13ks) 25 RM 500
Komprehensif 1 (13 – 15 klausa +13ks) 28 RM 600
Komprehensif 2 (16 – 18 klausa +13ks) 31 RM 700
Komprehensif 3 (19 – 21 klausa +13ks) 34 RM 800
Eksklusif 1 (22 – 24 klausa +13ks) 37 RM 900
Eksklusif 2 (25 klausa dan keatas + 13 ks) >37 RM 1000
B. Penyimpanan
Tahunan Seumur Hidup
RM60.00 jika ARB sebagai wasi RM300.00 jika ARB sebagai wasi
RM80.00 jika ARB bukan wasi RM600.00 jika ARB bukan wasi
17. 17
WASIAT ISLAM & WARIS
•Sah Wasiat yang dibuat untuk
ahli waris samada lebih 1/3 atau
tidak jika diluluskan oleh semua
ahli waris;
•Sah Wasiat yang dibuat untuk
bukan waris melebihi 1/3 jika
diluluskan oleh semua ahli waris
.....Kelulusan/Persetujuan waris
yang diambil kira ialah selepas
kematian Pewasiat.....
18. 18
WASIAT ISLAM
•Pewasiat boleh menarik balik
wasiatnya dengan melakukan
sesuatu perbuatan (secara nyata)
atau keadaan yang menunjukkan
niatnya (tersirat)
•Pewasiat boleh menarik balik
wasiatnya dengan menjalankan
urusniaga berkaitan harta yang
diwasiatkan atau melupuskan
hartanya sehingga habis sama
sekali
19. 19
WASIAT ISLAM DAN HIBAH
PEMBAHAGIAN HARTA MELALUI WASIAT
Antara syarat penting wasiat ialah tidak boleh dibuat
kepada waris yang berhak kepada pusaka, wasiat tidak
boleh melebihi satu pertiga daripada harta peninggalan
simati, dan wasiat tidak boleh dibuat bagi tujuan yang
dilarang oleh Syarak.
Rasionalnya ialah waris mendapat bahagian pusaka
secara Faraid. Pemberian melalui wasiat kepada waris
yang berhak pusaka akan menggangu imbangan
bahagian yang telah ditetapkan oleh Syarak.
PEMBAHAGIAN HARTA MELALUI HIBAH
Pembahagian harta secara Hibah tidak perlu mengikut
Faraid. Pembahagian lebih dari 1/3 dan kepada waris
sendiri dibenarkan. Penghibah boleh menentukan sendiri
siapa yang layak menerima harta hibah tersebut. Apa
yang perlu ditentukan ialah keadilan semasa membuat
pengagihan harta.
20. 20
TUNTUTAN SUPAYA BUAT WASIAT
Allah Ta’ala berfirman, maksudnya:
“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda2
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibubapa dan
kaum kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang
bertaqwa. Maka barangsaipa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya
maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Akan tetapi barangsiapa khuatir
terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia
mendamaikan antara mereka, maka tiadalah dosa baginya, Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” . (Al-Baqarah: 180-182)
“Dan orang2 yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri,
hendaklah berwasiat untuk isteri2nya, iaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya
dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah
sendiri maka tiada dosa bagimu (wali atau waris bagi yang meninggal)
membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 240)
Surah An Nisa ayat 11-12 = “Ayat Mawarith”
Surah Al Maidah ayat 105 = “persaksian”
21. 21
TUNTUTAN SUPAYA BUAT WASIAT
SURAH AL-MAIDAH: Ayat 106
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila
salah seorang daripada kamu hampir mati,
ketika ia mahu berwasiat, hendaklah
wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang
yang adil di antara kamu atau dua orang
yang lain yang bukan seagama dengan
kamu, jika kamu di dalam pelayaran di muka
bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang
membawa maut . . . .”
22. 22
WASIAT ISLAM
FAEDAH WASIAT ISLAM ARB
• cepatkan pentadbiran pusaka
• mengurangkan pertikaian waris
• Wasi ditentukan dan dilantik
• pembahagian ditentukan sendiri
• harta terpelihara=tidak terjual/tergadai
• ARB = menjamin kesaksamaan dan
memelihara hak antara waris
23. 23
DEFINISI:
Memberi milik harta yang dipunyai oleh Penghibah
ketika masih hidup secara sukarela tanpa balasan
HUKUM: Sunat
CIRI-CIRI PRODUK
Penghibah:
1. Ada kapasiti untuk memiliki harta
2. Tuanpunya berdaftar harta
3. Sempurna akal, rela hati & tanpa paksaan
Penerima Hibah:
1. Ada kapasiti untuk memiliki harta
2. Jika kanak-kanak, Penjaga dilantik
AMANAH HIBAH ARB
25. 25
AMANAH HIBAH ARB
CIRI-CIRI PRODUK
Penghibah masih boleh nikmati faedah harta
dengan syarat ada persetujuan selepas ‘Sighah’
Boleh ditarikbalik jika dibuat oleh
ibu/bapa/datuk/nenek kepada anak/cucu
Sekiranya Penerima Hibah meninggal dunia
terdahulu daripada Penghibah, harta menjadi
harta pusaka Penerima Hibah
Sunat disamaratakan di kalangan anak lelaki
dan anak perempuan; juga disamaratakan antara
kedua ibubapa dan saudara mara yang lain
26. 26
AMANAH HIBAH ARB
FAEDAH/KEBAIKAN:
1. Cepatkan pembahagian - jimat kos dan masa
2. Meminimumkan kesusahan waris
3. Pemegang Amanah dilantik terlebih dahulu
4. Hal-ehwal kewangan dan pindahmilik harta
dilaksanakan dengan sulit & persendirian
5. Meminimumkan impak faraid