1. Badan hukum di Indonesia adalah setiap bentuk usaha yang beroperasi secara terus menerus untuk mencari keuntungan dan didirikan sesuai dengan hukum. 2. Terdapat berbagai jenis badan hukum seperti perusahaan perorangan, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, dan BUMN. 3. Badan hukum memiliki kekayaan terpisah, tujuan, organisasi, dan dapat bertindak di pengadilan.

1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
1
BADAN HUKUM INDONESIA

2. Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk tujuan mencari keuntungan (Pasal 1 (b)
UU No 3 Th 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).
Pengertian
Perusahaan

3. 1
2
3
4
Bentuk Usaha
Organisasi / badan usaha ( PD, Firma, CV, PT,
Koperasi). Kalau tidak berbentuk badan usaha
berarti bukan perusahaan tetapi pekerjaan.
Jenis usaha
Dalam bidang ekonomi (Perdagangan,Pelayanan
/jasa atau Industri).
Terus menerus (tidak insidentil).
Terang-terangan (lihat AP, SIU, SITU dan Akta
Pendaftaran).
Unsur – Unsur Perusahaan:
5 Keuntungan (tujuan utama perusahaan).
6
Pembukuan
Tujuannya untuk mengetahui keuntungan seba-
gai dasar perhitungan pajak dan sebagai alat
kontrol bagi pemegang saham.

4. JENIS USAHA
Dalam bidang ekonomi antara lain bidang perdagangan,
bidang industri dan bidang pelayanan / jasa.
Menentukan bidang usaha dalam AP jangan menunjuk
langsung bidang usaha tertentu, tujuannya adalah untuk
memudahkan perubahan objek usaha.
1. Perusahaan
Perorangan,
2. Persekutuan
Perdata (Firma)
3. Persekutuan
Komanditer (CV)
PERUSAHAAN TIDAK
BERBADAN HUKUM
1. Perseroan Terbatas
( PT ),
2. Yayasan,
3. Koperasi
4. Perusahaan BUMN
( Persero, Perum, P
erjan dan Perda )
UU No 19 / 2003.
PERUSAHAAN
BERBADAN HUKUM
BENTUK BADAN USAHA

5. Subjek Hukum
Manusia yang berkepribadian
hukum dan segala sesuatu sebagai
pendukung hak dan kewajiban.
SUBJEK HUKUM
a. Manusia Pribadi
(Natuurlijk Persoon)
b. Badan Hukum
(Recht Persoon)

6. Pengertian subyek hukum mandiri
Perseroan Terbatas
Dapat melakukan perbuatan
hukum dan perjanjian
Mempunyai kekayaan sendiri
Membayar hutang atau
kerugian dengan kekayaan
sendiri
Dapat Dihukum
Dapat Menjadi Penjamin
Dapat Dinyatakan Pailit

7. PENGERTIAN BADAN HUKUM
Badan Hukum adalah suatu badan
atau perkumpulan yang dapat memiliki hak
-hak dan melakukan perbutan seperti
seorang manusia, serta memiliki kekayaan
sendiri, dapat digugat atau menggugat
di depan Hakim.
R. Subekti
1. Harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan;
3. Mempunyai kepentingan;
4. Ada organisasi yang bersifat teratur;
5. Terdaftar sebagai badan hukum;
6. Dapat digugat dan menggugat di
depan Pengadilan.
.
UNSUR-UNSUR BADAN HUKUM

8. 1. UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
2. UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi
3. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
4. UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
5. UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
Setiap Undang-Undang Diatur Oleh Peraturan
Pelaksanaannya
DASAR HUKUM BADAN HUKUM
1. Ada keharusan pengesahan AP
oleh Menteri;
2. Adanya kekayaan terpisah dari
kekayaan anggotanya;
3. Mempunyai tujuan tertentu;
4. Ada kepentingan yang diakui dan
dilindungi oleh hukum;
5. Mempunyai Organisasi yang Teratur.
.
SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM

9. PEMBAGIAN BADAN HUKUM
1.Badan Hukum Publik
Badan Hukum yang
didirikan berdasarkan
hukum publik atau
Negara pada umumnya.
Badan Hukum Publik
Dibentuk Dengan
Peraturan Pemerintah
Contoh Perum, BHPT
2.Badan Hukum Privat
Badan Hukum
yang didirikan berda
sarkan hukum perda
ta yang menyangkut
kepentingan pribadi
orang.
Dasar Hukum
Pembentukannya
Berdasarkan AP
yang Dibuat Notaris
Contoh PT, Koperasi
, Yayasan

10. PEMBAGIAN BERDASARKAN TUJUAN BADAN HUKUM
1. Badan Hukum Komersial, Tujuannya Mencari Keuntungan
(Profit).
Contoh : PT, Persero
2. Badan Hukum Kesejahteraan, Tujuannya Kesejahteraan
Anggota, Peserta.
Contoh: Koperasi, Dana Pensiun
3. Badan Hukum Pendidikan, Tujuannya Kecerdasan Bangsa.
Contoh: BHPT
4. Badan Hukum Sosial/Keagamaan, Tujuan kemanusiaan,
pendidikan, kesehatan.
Contoh: Yayasan Wakaf, Baitulmal

11. PEMBAGIAN BERDASARKAN
STATUS KEPEMILIKAN
1. Badan Hukum Milik Negara,
Status Kepemilikannya dinyatakan oleh
Modal Negara yang Dipisahkan.
Contoh: Perum, Persero
2. Badan Hukum Milik Swasta, Status
Kepemilikannya dinyatakan oleh
Modal Swasta dan Para Pendirinya
berstatus perseorangan.
Contoh PT, Koperasi, Yayasan

12. MEMPEROLEH STATUS
BADAN HUKUM
Status Badan Hukuk Diperoleh Sejak Akta Pendirian yang
memuat Anggaran Dasar (AD):
1. PT, Persero, disahkan Menteri Hukum dan HAM.
2. Koperasi, disahkan Pejabat Koperasi yang berwenang
untuk itu.
3. Perum, diundangkan dalam PP tentang Pendirian Perum
4. Yayasan, disahkan Menteri Hukum dan HAM

13. KEPEMILIKAN BADAN HUKUM
A. Badan Hukum Milik Negara
1. Jumlah modal negara yg dipisahkan dari APBN.
2. Pendiriannya dilakukan dengan PP.
3. Anggaran Dasar disetujui Menteri.
4. Tujuan untuk pengadaan barang atau jasa bagi
kemanfaatan umum.
Contohnya: Perum, Persero
20%
B. Badan Hukum Milik Perseorangan
1. Perseorangan artinya dapat berupa manusia
pribadi atau Badan Hukum
2. Jika Badan Hukum dimiliki seorang manusia pribadi, maka
dia:
a. memisahkan sejumlah uang untuk dijadikan
modal awal Badan Hukum
b. Badan Hukum yang didirikan sendiri dg membuat
AD yg dimuat dalam AP yang dibuat Notaris.
c. AP harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
d. Tujuan Badan Hukum dapat berupa tujuan kemanusiaan
sosial, keagamaan  Yayasan

14. Jika Badan Hukum Dimiliki Badan Hukum , maka pemegang
saham Badan Hukum tersebut:
1. Memisahkan sejumlah uang miliknya untuk dijadikan modal
awal BH yg didirikannya.
2. Pemegang saham BH pendiri membuat AP di muka Notaris
yang berisi AD BH yg baru didirikan itu.
3. BH baru tsb bertujuan memperoleh keuntungan finansial dari
jasa proteksi nasabah Bank BNI.
4. AP disahkan oleh Menteri Hkm dan HAM
Contohnya: Bank BNI (BH) mendirikan PT Asuransi Nasabah
Bank BNI
C. BADAN HUKUM MILIK BADAN HUKUM

15. Kekayaan BH terdiri dari:
1. Barang inventaris: bergerak/tak berberak, berwujud/
tak berwujud
2. Uang tunai dan uang giral: uang tunai tersimpan di kas
uang giral tersimpan di bank
3. SBPM: saham, obligasi, sertifikat saham; surat
berharga pasar uang: wesel, cek, aksep, Bilyet giro.
4. HKI: hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis
rahasia dagang, tata letak dan sirkuit terpadu, design
industri dll
KEKAYAAN BADAN HUKUM

16. KEGIATAN USAHA BADAN HUKUM
1. Diatur dalam AD dan perundang-undangan
2. Penggerak kegiatan usaha adalah Direksi
atau Pengurus BH
3. Hubungan hukum antara BH dan Direksi
atau Pengurus bersifat pemberian kuasa
(agency) dan subordinasi
4. Jenis kegiatan usaha: komersial, kesejah
teraan sosial, kemanusiaan, keagamaan

17. KEGIATAN USAHA KOMERSIAL
1. Jenis-jenis kegiatan usaha komersial:
a. perindustrian: fabrikasi, nonfabrikasi
b. perdagangan: dalam negeri, luar negri
c. pelayanan, jasa: tenaga, alat, ilmu dan
teknologi
d. pembiayaan: usaha, konsumen, leasing
2. Badan Hukum usaha komersial:
Perseroan, Perum, Koperasi
20%

18. KINERJA BADAN HUKUM
20%
1. Kinerja Organ Badan Hukum:
a. ditentukan oleh tujuan BH
b. aktivitas unsur-unsur organ BH
c. sarana dan modal usaha BH
d. ketentuan AD dan UU
2. Koordinasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab
setiap unsur organ dan antar unsur organ harus
tergambar jelas dlm AD, ART, visi, misi, strategi
sbg sistem kinerja yang efektif dan efisien

19. STRATEGI KINERJA BADAN HUKUM
20%
1. BH harus menyusun rencana kegiatan tahunan
meliputi semua sektor kegiatan lengkap dengan
anggaran masing masing.
2. Arus kegiatan tergambar menurut arah
panah:
identifikasi  inventarisasi  perencanaan
penulisan draft  diskusi pembahasan
penyempurnaan draft  final draft cetak 
implementasi  pengawasan  evaluasi kinerja
 pencapaian tujuan

20. KEGIATAN SETIAP SEKTOR
1. Kegiatan setiap sektor berorientasi pada
tujuan BH berdasarkn AD dan UU.
2. Strategi pencapaian tujuan BH sesuai dg visi
dan misi BH.
3. Strategi disusun dan dilaksanakan secara
riel, praktis, urutan prioritas
4. Kegiatan sektoral setidak-tidaknya meliputi:
a. Sektor SDM (profesionalitas)
b. Sektor keuangan (pemasukn, pengeluaran)
c. Sektor operasional (kegiatan usaha)
d. Sektor pengawasan (kendali arah, tindak)
20%

21. Thank you
This text can be replaced with your own text