Dokumen tersebut membahas tentang hukum perusahaan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang pengertian perusahaan dan hukum perusahaan, jenis-jenis perusahaan seperti PT, firma, CV, UD, BUMN, koperasi, yayasan, serta kelebihan dan kekurangan mendirikan firma. Dokumen ini juga membahas peranan pemerintah dalam mengatur badan usaha."

1. ANALISIS HUKUM BISNIS
Kelompok 6
Tiara Fitriani (41152010190070)
Aldi Gunawan (41152010190082)
Dio Daffa Julio (41152010190099)
Putri Eka Safitri (41152010190085)
Kelas: Manajemen 6 A3

2. BAB I 1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Identifikasi Masalah
BAB II 2.1 Hukum Perusahaan
2.2 Perseroan Terbatas (PT)
2.2 Firma (Partnership)
2.4 Commanditare Vennotschap (CV)
2.5 Usaha Dagang (UD)
2.6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.7 Koperasi
2.8 Yayasan
BAB III 1. Kabaikan Dan Keburuan Firma
2. Pengertian dari badan usaha dan hal apa yang perlu diperhatikan untuk mendirikan badan usaha
3. Peran pemerintah dalam mengatur badan usaha
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA

3. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap,terus menerus, bekerja,
berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan atau
badan usaha terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sebuah perusahaan dapat dikatakan
berbadan hukum bila memiliki unsur-unsur seperti
1.Adanya harta kekayaan yang dipisahkan
2.Mempunyai tujuan tertentu
3.Mempunyai kepentingan sendiri
4.Adanya organisasi yang teratur
5.Proses pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman
Hukum perusahaan merupakan sebuah Hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum
Perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan sebuah
peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan
perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum
yang masih baru. Jika hukum dagang (KUHD) adalah hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum perdata (KUH Perdata)
yang sifatnya lex generalis, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang
Bab I
Latar Belakang

4. 2. Tujuan
1 Untuk mengenali apa itu hukum perusahaan
2 Untuk mengenali berbagai macam perusahaan
3 Untuk mengenali berbagai bentuk perusahaan
4 Untuk mengenali contoh bentuk perusahaan

5. 3. Identifikasi Masalah
Penulis sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas
dalam makalah ini. Ada pula sebagian permasalahan yang hendak dibahas
antara lain:
1. Apa kebaikan dan keburukan firma?
2. Apa pengertian dari badan usaha dan hal apa yang perlu diperhatikan untuk
mendirikan badan usaha?
3. Apakah pemerintah berperan dalam mengatur badan usaha?

6. Bab II
Tinjauan Materi
2.1 Hukum Perusahaan
Pengertian Perusahaan
➢ Menurut Hukum :
Perusahaan (dalam arti luas) adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan
banyak modal, tenaga kerja, dan dilakukan secara terus menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan
dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
➢ Perusahaan Menurut Molengraff :
Perusahaan (dalam arti ekonomi) adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar
untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-
perjanjian perdagangan.
➢ Perusahaan Menurut UU No. 3 Tahun 1982 :
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus,
didirikan dan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

7. Bentuk-Bentuk Perusahaan Dilihat Dari Jumlah Pemiliknya :
➢ Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang
pengusaha. Contoh: bengkel, rumah makan, laundry, took kelontong.
➢ Perusahaan persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang
bekerja sama dalam satu persekutuan. Contoh: nike, converse, gudang garam, bank bri, semen Indonesia.
Bentuk-Bentuk Perusahaan Dilihat Dari Status Hukumnya :
➢ Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subyek hukum yg mempunyai kepentingan sendiri terpisah
dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya
tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas
kepada nilai saham yang diambilnya.
➢ Perusahaan bukan badan hukum adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi
kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan.

8. 2 (dua) Macam Perusahaan :
▪ Perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan
pemerintah, terbagi dalam 3 perusahaan swasta, yaitu :
1. Perusahaan swasta nasional
Adalah Sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri.
Contoh perusahaan swasta nasional adalah PT. Djarum, PT. Indofoot Sukses Makmur, PT. Agung Podomoro
Group.
2. Perusahaan swasta asing
Adalah Sebuah perusahaan yang modal usahanya yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar
negeri misalnya dari Jepang menanamkan modal serta implementasi perusahaannya di Indonesia. Contoh
perusahaan swasta asing adalah PT. Chevron, PT. Mitsubhisi, PT. Astra, dll.
3. Perusahaan patungan/campuran (joint venture)
Adalah Sebuah bentuk koorporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar
pengusaha nasional ( dalam negeri ) dan pengusaha dari luar negeri. Contoh perusahaan campuran
multinasional adalah PT. Al Axiata Group.

9. ▪ Perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Pada
umumnya disebut dengan BUMN yg terdiri dari 3 bentuk, yaitu :
1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
yaitu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969
dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak
dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perusahaan jawatan biasanya merupakan
perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum.
2. Perusahaan Umum (Perum)
adalah salah satu jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya dimiliki oleh pemerintah.
3. Perusahaan Perseroan (Persero)
Adalah badan usaha yang didirikan oleh suatu negara sebagai pelayanan publik kepada masyarakat.
Disisi lain sebagai pelayanan umum, persero juga dimanfaatkan agar memperoleh keuntungan.

10. Berbagai bentuk perusahaan :
❖ Perseroan Terbatas (PT)
❖ Firma (FA)
❖ Commanditaire Vennocctschap (CV)
❖ Usaha Dagang (UD)
❖ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
❖ Koperasi
❖ Yayasan

11. 2.2 Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian antara 2
(dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
Proses Pendirian PT
1. Tahap akta notaris
Diperlukan untuk merumuskan akta pendirian perseroan yang di dalamnya terdapat anggaran dasar perseroan tsb. Pada
saat proses ini 50% modal ditempatkan harus sudah disetor.
2. Tahap pengesahan.
Akta pendirian yang dibuat notaris haruslah diajukan kepada menteri kehakiman untuk menempatkan pengesahan
3. Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan
Setelah ada perusahaan disahkan oleh yg berwenang, maka perusahaan didaftarkan dalam daftar perusahaan.
4. Tahap pengumuman dalam berita negara
Merupakan proses terakhir untuk memenuhi unsur keterbukaan bahwa suatu PT dengan nama tertentu sudah didirikan.

12. Jenis-jenis modal PT
⚫ Modal dasar, merupakan seluruh modal perseroan
⚫ Modal ditempatkan, adalah sebagian atau seluruh dari modal dasar yang telah diperuntukkan atau dijatah
kepada pemegang saham tertentu.
⚫ Modal setor, adalah modal yang telah ditempatkan dan diperuntukkan bagi masing-masing pemegang saham
dan telah disetor penuh oleh pemegang saham tersebut, sehingga uang penyetoran saham tersebut sudah
dapat dipergunakan oleh perusahaan utk menjalankan bisnisnya.
Pembubaran Perseroan Terbatas
Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
berakhirnya perseroan karena:
• berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
• karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
• berdasarkan penetapan pengadilan;

13. 2.3 Firma (partnership)
Adalah Suatu usaha bersama antara 2 (dua) orang atau lebih yang
dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama.
Bukan merupakan badan hukum dan tiap anggota bertanggung jawab penuh.
Kerugian dan keuntungan dibagi atas dasar besaran modal tiap-tiap anggota
perusahaan tersebut. Contoh : “Fa. Hasan & Co”.
Proses Pendirian Firma
1. Tahap akta otentik
2. Tahap pendaftaran akta firma
3. Tahap pengumuman dalam berita negara.

14. 2.4 Commanditaire Vennootschap (“CV”)
Adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang
didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian para
anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian
anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV
biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan.

15. 2.5 Usaha Dagang (“UD”)/ Sole Proprietorship
Merupakan bentuk usaha atau bisnis tidak berbadan hukum yang kegiatan
utamanya membeli barang dan menjualnya kembali (berdagang) dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual.
2.6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung, dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan utama
berdirinya badan usaha adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi
masyarakat umum. Badan usaha ini hadir untuk mewujudkan peran
pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.

16. 2.7 Koperasi
Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang
anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana
kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas
kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.
2.8 Yayasan
Yang dimaksud Yayasan yaitu suatu badan hukum yang tidak mempunyai
anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukan untuk
mencapai tujuan-tujuan yayasan, yaitu tujuannya dalam berbagai bidang seperti:
bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Dalam proses pendirian Yayasan terdapat
empat tahap diantaranya: tahap surat wasiat, tahap akta notaris, tahap pengesahan,
dan tahap pengumuman.

17. Bab III
Hasil dan Pembahasan
1. Kabaikan Dan Keburukan Firma
➢ Kebaikan Firma
Setiap bentuk-bentuk usaha pasti mempunyai kebaikan dan keburukan. Begitu pula Firma, pasti memiliki kebaikan-
kebaikan dan keburukan-keburukan yang harus di pertimbangkan. Berikut adalah kebaikan-kebaikan dari Firma, yaitu:
a. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
b. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar yang merupakan
gabungan modal yang dimiliki beberapa orang.
c. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Disamping itu, semua
keputusan di ambil bersama-sama. Sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik
d. Tergabung alasan-alasan rasional.
e. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan.
f. Prosedur pendirian relative mudah.
➢ Keburukan Firma
Selain memiliki kebaikan-kebaikan, Firma juga mempunyai keburukan-keburukan sebagai berikut:
a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan.
b. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya perselisihan paham
diantara para sekutu.
c. Kesalahan seorang firmant harus ditanggung bersama.
d. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar.
e. Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma.

18. 2. Pengertian dari badan usaha dan hal apa yang perlu diperhatikan untuk
mendirikan badan usaha
Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-
faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang
bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi.
Untuk mendirikan badan usaha, perlu memperhatikan hal-hal berikut:
1. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
2. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
3. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan
4. Pembelian
5. Kebutuhan tenaga kerja
6. Organisasai intern
7. Pembelanjaan
8. Jenis badan usaha yang dipilih

19. 3. Peran pemerintah dalam mengatur badan usaha
Peran pemerintah dalam kegiatan badan usaha adalah sebagai regulator atau pengatur. Untuk menjalankan
peran tersebut, pemerintah dalam membuat aturan melalui peraturan dan perundang-undangan. Tentu saja
tidak cukup sampai disitu. Karena juga harus ada tindakan nyata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki
alat-alat untuk melaksanakannya. Baik sebagai alat pengendali, pengatur maupun pemaksa. Semua peraturan
yang dibuat pemerintah, harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Garis garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang berlaku. Contohnya Undang-undang yang mengatur Perseoran Terbatas (PT) yaitu undang-
undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Berlaku sejak diundangkan tanggal 16 agustus
2007, dan UU No. 40 th 2007 menggantikan berlakunya UU No 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

20. KESIMPULAN:
1. Menurut beberapa para ahli diantaranya Basu swastha dan manulang memberikan pendapatnya mengenai
pengertian Firma. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Firma adalah persekutuan menjalankan
perusahaan dengan nama bersama. Laba dan rugi ditanggung bersama serta nama perusahaan seperti umumnya
adalah nama dari salah seorang sekutu. Dari kedua perusahaan tersebut,masing-masing perusahaan mempunyai
beberapa kebaikan dan keburukan yang merupakan hal yang membedakan dari perusahaan-persahaan lain.
2. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang
dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan
aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya,
serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
3. Bentuk badan usaha ada beberapa jenis antara lain, Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Perseroan
Terbatas, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiap-tiap badan usaha memiliki kekurangan dan kelebihan.
Peran Badan Usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian negara,
meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan
menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.
BAB IV
PENUTUP

21. SARAN:
1. Sebaiknya dalam Firma pimpinan dipegang oleh satu orang saja. Karena jika dipimpin oleh lebih dari satu
orang , akan memungkinkan timbulnya perselisihan paham diantara para sekutu.
2. Bentuk badan usaha terdiri atas beberapa jenis, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui teori-
teori tentang masing- masing badan usaha baik itu mengenai kekurangan ataupun kelebihannya. Dalam
mendirikan badan usaha harus sesuai dengan prosedur agar nantinya dalam menggeluti dunia perekonomian
tidak mengalami kerugian. Badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan, jadi jangan mencampuradukan
badan usaha dan perusahaan.
3. Peran pemerintah dalam menciptakan badan usaha diperlukan mengatur atau menyusun kerangka acuan
yang jelas dalam bentuk perundang-undangan badan usaha agar kompetisi berjalan dengan baik. Karena
kerangka pengaturan badan usaha yang baik akan menciptakan persaingan antar badan usaha dengan baik.
Akhirnya, apabila kerangka pengaturan badan usaha yang baik terwujud, maka diharapkan dapat
mempermudah akses ke dunia usaha, yang sekaligus menghadirkan investasi di Indonesia dan memberikan
manfaat besar bagi rakyat.

22. TERIMAKASIH