Dokumen tersebut membahas dasar hukum yang mengatur yayasan pendidikan dan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) serta cara mengecek dan mengajukan NPYP bagi yayasan yang belum memilikinya."

1. YAYASAN PENDIDIKAN
VERIFIKASI VALIDASI
Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 53 ayat 1);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 11 ayat 1);
3.
2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pasal 2
dan Pasal 5 ayat 2 huruf e);
4.
3

3. DASAR HUKUM lanjutan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 1); dan
5.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal
2 dan Pasal 3).
6.
5
5
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Pasal 11 ayat 6 huruf d).
8.
6
6
8
7

4. NPYP
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

5. DEFINISI
NPYP
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan adalah standar
kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki
satuan pendidikan/lembaga. NPYP dikembangkan
oleh Pusdatin Kemendikbud sebagai Referensi
Yayasan Pendidikan. Kode NPYP terdiri dari
kombinasi huruf dan angka berjumlah 6 digit dan
diberikan kepada yayasan yang masih aktif
mengelola satuan pendidikan/lembaga.
Yayasan
Pendidikan
Yayasan Pendidikan adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu
khususnya dalam bidang pendidikan dan tidak
memiliki anggota.

6. Pengecekan apakah Yayasan mempunyai NPYP
•https://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id/

8. APLIKASI VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN
hak akses diberikan kepada
operator dinas dan operator
yayasan yang sudah melakukan
registrasi pada laman SDM
menyajikan daftar Yayasan Pendidikan yang valid
pencarian NPYP atau Nama Yayasan Pendidikan

9. Kalau di link verval yayasan sudah muncul
NPYP ??
•Pengajuan operator yayasan di link
Sdm.data.kemdikbud.go.id
Menu regisrtasi  yayasan  yang
approp pusat kemdikbud

10. LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL YAYASAN PENDIDIKAN

11. • Kalau Operator Yayasan yang ditunjuk adalah di luar
sekolah mendaftar di link SDM.data.kemdikbud.go.id
 menu registrasi yayasan
• Kalau Operator Yayasan yang ditunjuk adalah
Operator Sekolah (sudah punya akun operator
sekolah), login di SDM.data.kemdikbud.go.id memakai
akun operator sekolah  profil  tambah penugasan
sebagai operator yayasan.

12. Yang perlu di perhatikan dalam pengajuan
OPY
•SK penugasan sebagai Operator Yayasan.

13. REGISTRASI OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN
1. Isikan nama lengkap operator yayasan sebagaimana tertulis pada
surat penugasan sebagai operator yayasan.
2. Isikan email pribadi dari operator yayasan, selanjutnya akan
digunakan sebagai username.
3. Isikan password.
4. Isikan konfirmasi password.
5. Isikan nomor Handphone yang masih aktif yang dimiliki operator
yayasan.
6. Isikan tempat lahir dari operator yayasan.
7. Isikan tanggal lahir dari operator yayasan.
8. Pilih jenis kelamin dari operator yayasan.
9. Pilih Provinsi dimana Yayasan berada.
10. Pilih Kabupaten/Kota dimana Yayasan berada.
11. Pilih Kecamatan dimana Yayasan berada.
12. Pilih Nama Yayasan Pendidikan.
13. Kode Referral (minta ke Admin Dinas, kode referral berlau 1 x 24
jam)
14. Unggah Surat Penugasan sebagai operator yayasan dalam format
pdf dengan maksimal ukuran 1 Mb.
15. Pilih tombol registrasi untuk mengajukan registrasi SDM sebagai
operator yayasan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14. SK OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN
• Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan dengan KOP Surat
Yayasan bersangkutan.
• Dalam KOP Surat dapat disertakan
Legalitas Yayasan bersangkutan
seperti Akta Pendirian dan
Pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
• Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan ditandatangani oleh Ketua
Yayasan atau Sekretaris Yayasan
(disertai nama penandatangan).
• Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan harus dibubuhi stampel
yayasan yang bersangkutan.
• Surat Penugasan sebagai Operator
Yayasan harus menjelaskan
adanya penugasan kepada
seorang pegawai/staff sebagai
Operator Yayasan.
• Data Yayasan yang memiliki Surat
Keterangan (SK) Pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia akan ditemukan pada
pencarian dilaman
https://ahu.go.id/pencarian/profil-
yayasan .

15. BELUM PUNYA NPYP ??
• Pengajuan NPYP ke Dinas Pendidikan
• Link :https://disdikbudpora.semarangkab.go.id/

17. Yang perlu dipersiapkan :
• NAMA YAYASAN (DI ISI SESUAI DENGAN SK Menkumham)
• NAMA PIMPINAN YAYASAN (Ketua Pengurus DI ISI SESUAI DENGAN SK
Menkumham)
• Kecamatan, Desa, Nama Dusun, Alamat, RT, RW, Kode POS
• Nomor Telepon
• Nomor Fax (jika ada)
• Email yayasan (jangan email pribadi)
• Website (jika ada)
• Nomor Pendirian yayasan
• Dll

18. YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM
PENGAJUAN NPYP
•PAPAN NAMA YAYASAN
•SK MENKUMHAM DAN
LAMPIRANNYA

19. CONTOH PAPAN NAMA YAYASAN DI TOLAK

21. CONTOH PAPAN NAMA YAYASAN YANG BENAR

23. DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN NPYP
 Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman
http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id harus melampirkan
Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan foto
yayasan (gedung yayasan dan papan nama yayasan).
 SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum
berbentuk Yayasan diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum
berbentuk Yayasan disertai dengan lampiran
berisikan informasi Pendiri Yayasan dan
Susunan Kepengurusan Yayasan.
 QR code yang disertakan pada SK
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
berbentuk Yayasan akan mengarahkan pada
laman website Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum (http://ahu.go.id)
apabila dipindai.

24. SK PENGESAHAN BADAN HUKUM
Cara mengetahui keabsahan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan
Hukum berbentuk Yayasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
1. Pindai QR Code yang tersedia pada Surat Keputusan (SK) Pengesahan
atau Lampiran Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan menggunakan
kamera yang ada pada android.
2. Pilih notifikasi yang tampil pada layar android (akan di arahkan pada pada
laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
(http:ahu.go.id).
3. Menampilkan data Yayasan hasil pemindaian QR Code meliputi: nama
yayasan, nomor SK, notaris pembuat akta yayasan, nomor akta, dan
tanggal akta, serta pernyataan kebenaran SK.
1
2
3

25. •Setelah isi link pengajuan NPYP,
mohon memberitahukan ke Admin
Dinas untuk diajukan ke pusat.

26. •NPYP muncul, pengajuan
OPERATOR YAYASAN

27. TUGAS POKOK OPERATOR YAYASAN
•Memperbaiki data yayasan di link
vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id
•Menginput PTK baru di link
vervalptk.data.kemdikbud.go.id
• Mengajukan sekolah naungan di
bawah yayasan di link
vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id

28. FITUR APLIKASI
PADA OPERATOR YAYASAN

29. PERBAIKAN IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN
1. Pilih menu Perbaikan Data Identitas Yayasan.
2. Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan, nomor
telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email yayasan, dan website yayasan (jika
ada).
3. Isikan alamat yayasan, meliputi: kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan
dimana yayasan berada, alamat yayasan, RT, RW, kode pos.
4. Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian
yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat dan tanggal surat
keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
6. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan format pdf ukuan maksimal 1 Mb.
7. Pilih tombol Ajukan Perbaikan Data untuk mengajukan perbaikan data identitas yayasan.
1
2
4
5
v
6
7
 Perbaikan data identitas yayasan untuk variabel provinsi dan
kabupaten/kota hanya dapat dilakukan melalui operator dinas pendidikan
kabupaten/kota.
 Pengisian data identitas yayasan pada saat mengajukan perbaikan data
harus dilakukan secara lengkap sehingga data yang tersimpan pada profil
data yayasan merupakan data lengkap.
3
3
2

30. PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN
1. Pilih menu Pengajuan Sekolah Naungan.
2. Pilih Provinsi dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
3. Pilih Kabupaten/Kota dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan
berada.
4. Pilih Kecamatan dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
5. Pilih sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
6. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk memastikan kebenaran sekolah yang akan diajukan sebagai
sekolah dalam naungan yayasan.
7. Unggah Surat Keputusan (SK) Yayasan atau Surat Keterangan yang menyebutkan bahwa sekolah
berada dalam naungan yayasan bersangkutan.
8. Pilih tombol Ajukan Penambahan Sekolah Naungan untuk mengajukan sekolah dalam naungan
yayasan.
1
2 3
4 5
6
7
8
 Pengajuan Sekolah Naungan digunakan
untuk mengajukan naungan yayasan
terhadap suatu sekolah.

31. PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN
1. Pilih menu Penonaktifan Sekolah Naungan.
2. Pilih sekolah yang akan dinonaktifkan naungan
yayasan atas sekolah tersebut.
3. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah.
4. Pilih tombol Nonaktifkan Sekolah Naungan untuk
menonaktifkan naungan yayasan atas sekolah
tersebut.
1 2
3
4
 Penonaktifan Sekolah Naungan
digunakan untuk menonaktifkan naungan
yayasan terhadap sekolah yang berada
dalam naungannya.

32. UPLOAD FOTO YAYASAN PENDIDIKAN
1. Pilih menu Upload Foto.
2. Pilih foto yang akan diunggah dengan format JPG maksimal ukuran file foto 1 Mb.
Foto yang diunggah diantaranya foto gedung yayasan tampak depan dan foto papan
nama yayasan.
3. Pilih tombol Upload Foto untuk mengajukan foto sebagai foto yang dipublikasikan
pada aplikasi Verval Yayasan.
4. Foto yang diunggah dan sudah disetujui akan dipublikasikan pada Profil Yayasan.
1
2
3
4
 Upload Foto Yayasan digunakan untuk mengunggah foto yayasan
(foto gedung yayasan atau foto papan nama yayasan) sehingga dapat
dipublikasikan pada profil yayasan bersangkutan.
2
3

33. HAPUS FOTO YAYASAN PENDIDIKAN
1. Pilih menu Hapus Foto.
2. Pilih tanda silang berwarna merah untuk menghapus foto yang sudah tersimpan dan
dipublikasikan pada profil yayasan.
3. Foto yayasan pada profil yayasan akan dihapus.
1
2
3
 Hapus Foto Yayasan digunakan untuk menghapus
foto yayasan (foto gedung yayasan atau foto papan
nama yayasan) yang sudah tidak sesuai.

34. PERUBAHAN LOKASI YAYASAN
1
2
4
v
5
3
1. Pilih menu Perubahan Lokasi Yayasan.
2. Isikan alamat yayasan, meliputi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, alamat
yayasan, RT, RW, dan kode pos dimana yayasan berada.
3. Isikan nomor telepon, nomor faximile, nomor surat dan tanggal surat keterangan
pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
5. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan format pdf ukuan maksimal 1 Mb.
6. Pilih tombol Ajukan Perubahan Lokasi untuk mengajukan perubahan lokasi yayasan.
 Perubahan lokasi yayasan dilakukan untuk mengajukan perbaikan lokasi
yayasan sesuai dengan lokasi yang tertulis pada surat keterangan
pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6

35. TERIMA KASIH

36. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada
saat mengajukan NPYP harus sesuai
dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian
Badan Hukum yang diterbitkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

37. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Isikan dengan Nomor Pengesahan
Badan Hukum yang diterbitkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
 Bukan diisi dengan Nomor
Pengesahan Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 Saat ini Pengesahan Pengadilan
Negeri sudah tidak ada.
 Nomor Pengesahan Pengadilan
Negeri dapat tidak diisi jika tidak
memiliki.
Isikan dengan tanggal Pengesahan
Badan Hukum yang diterbitkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (ada dibagian bawah).

38. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan
NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

39. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan
NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

40. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan
NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Tidak melampiran SK Pengesahan Pendirian Badan
Hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

41. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP
Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan
NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis
pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

42. CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

43. CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

44. CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

45. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

46. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

47. CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

48. CONTOH SALAH PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN

49. CONTOH SALAH PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN