Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Materi kali ini kita akan membahas proses yang harus ditempuh ataupun dilalui seseorang pemegang HAT apabila mengalami kehilangan sertipikat sehingga memerlukan adanya penggantian.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Materi kali ini membahas terkait Jual Beli Hak Atas Tanah. Syarat Formil dan Syarat Materiil. Mulai Prosedur Persiapan, Pembuatan Akta hingga Pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Letter C adalah bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kantor desa/kelurahan. Letter C digunakan untuk mencatat pajak tanah dan identitas pemilik tanah pada zaman kolonial, dan sampai saat ini masih digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan atau mengganti Letter C dibutuhkan berkas permohonan dan dokumen pendukung seperti KTP, bukti pembayaran pajak, dan surat war
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hak tanggungan atas tanah serta mekanisme dan persyaratan pendaftarannya. Terdapat dua tahapan pemberian hak tanggungan melalui akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya di kantor pertanahan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kasus pemberian hak tanggungan berdasarkan status kepemilikan tanah.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Materi kali ini kita akan membahas proses yang harus ditempuh ataupun dilalui seseorang pemegang HAT apabila mengalami kehilangan sertipikat sehingga memerlukan adanya penggantian.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Materi kali ini membahas terkait Jual Beli Hak Atas Tanah. Syarat Formil dan Syarat Materiil. Mulai Prosedur Persiapan, Pembuatan Akta hingga Pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Letter C adalah bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kantor desa/kelurahan. Letter C digunakan untuk mencatat pajak tanah dan identitas pemilik tanah pada zaman kolonial, dan sampai saat ini masih digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan atau mengganti Letter C dibutuhkan berkas permohonan dan dokumen pendukung seperti KTP, bukti pembayaran pajak, dan surat war
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hak tanggungan atas tanah serta mekanisme dan persyaratan pendaftarannya. Terdapat dua tahapan pemberian hak tanggungan melalui akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya di kantor pertanahan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai kasus pemberian hak tanggungan berdasarkan status kepemilikan tanah.
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak
BPHT adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)AmirulAfiq30
Kaveat Pendaftar dimasukkan untuk melindungi tuntutan kerajaan terhadap pemilik tanah sebelum itu berhubung cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, mahkamah memutuskan bahawa kaveat itu tidak sah dimasukkan kerana pembeli tanah telah membayar harga penuh dan menerima penyerahan dokumen sebelum kaveat itu dimasukkan, oleh itu hak milik tanah sepatutnya dipindahkan kepada p
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Regulasi pertambangan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada masa pra-kemerdekaan berlaku Indische Mijnwet 1899 yang memberikan konsesi pertambangan kepada Belanda, sedangkan pasca-kemerdekaan diterapkan UU 37/1960 dan UU 11/1967 yang memberikan kuasa pertambangan kepada negara dan perusahaan negara/daerah. UU 4/2009 yang berlaku saat ini menyatukan izin usaha pertamb
Ketentuanketentuan pokok pertambangan_(uu_11_thn_11Ilham Mustafa
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini membagi bahan galian menjadi tiga golongan yaitu strategis, vital, dan yang tidak termasuk kedua golongan sebelumnya. Undang-undang ini juga mengatur tentang bentuk perusahaan yang dapat melakukan usaha pertambangan, persyaratan untuk mendapatkan izin pertambangan, dan larangan tertentu dalam melakukan kegiatan
Undang-undang No. 11 Tahun 1967 mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini membagi bahan galian menjadi 3 golongan dan mengatur bentuk organisasi perusahaan pertambangan serta pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam. Undang-undang ini juga mengatur tentang kuasa pertambangan, bentuk usaha pertambangan, dan larangan melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tertentu.
LAND LAW - LPS Lesen Pendudukan SementaraAmirulAfiq30
Dokumen tersebut membahas mengenai lesen pendudukan sementara (LPS) yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk menduduki tanah sementara. LPS memberikan hak penggunaan tanah untuk aktivitas tertentu seperti membina rumah atau bercucuk tanam, namun tidak memberikan hak kepemilikan. Dokumen menjelaskan aspek-aspek LPS seperti syarat, hak dan tanggungjawab pemegang LPS, serta keputusan-keput
El documento presenta diversas imágenes de paisajes y actividades típicas de diferentes provincias de Argentina, incluyendo cultivos de té en Corrientes, el lago Argentino en Santa Cruz, paisajes otoñales en Neuquén, la localidad de Purmamarca en Jujuy, las Cataratas del Iguazú en Misiones, el Glaciar Perito Moreno en Santa Cruz, rebaños de vacas y corderos en varias provincias, y vistas de las ciudades de San Miguel de Tucumán y Ushuaia, esta última considerada
The people of Ireland traditionally eat mostly potatoes, though they also enjoy dishes like Cabbage Pie with Bacon, which is famous for being healthy and tasty, and Skirlie, a salmon steak cooked in oatmeal that is a quick favorite. Another popular dish is Clapshot, the Irish version of mashed potatoes.
Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Undang-undang ini mengatur tentang tugas, pimpinan, susunan, wewenang dan kewajiban Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak
BPHT adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)AmirulAfiq30
Kaveat Pendaftar dimasukkan untuk melindungi tuntutan kerajaan terhadap pemilik tanah sebelum itu berhubung cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, mahkamah memutuskan bahawa kaveat itu tidak sah dimasukkan kerana pembeli tanah telah membayar harga penuh dan menerima penyerahan dokumen sebelum kaveat itu dimasukkan, oleh itu hak milik tanah sepatutnya dipindahkan kepada p
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Regulasi pertambangan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada masa pra-kemerdekaan berlaku Indische Mijnwet 1899 yang memberikan konsesi pertambangan kepada Belanda, sedangkan pasca-kemerdekaan diterapkan UU 37/1960 dan UU 11/1967 yang memberikan kuasa pertambangan kepada negara dan perusahaan negara/daerah. UU 4/2009 yang berlaku saat ini menyatukan izin usaha pertamb
Ketentuanketentuan pokok pertambangan_(uu_11_thn_11Ilham Mustafa
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini membagi bahan galian menjadi tiga golongan yaitu strategis, vital, dan yang tidak termasuk kedua golongan sebelumnya. Undang-undang ini juga mengatur tentang bentuk perusahaan yang dapat melakukan usaha pertambangan, persyaratan untuk mendapatkan izin pertambangan, dan larangan tertentu dalam melakukan kegiatan
Undang-undang No. 11 Tahun 1967 mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini membagi bahan galian menjadi 3 golongan dan mengatur bentuk organisasi perusahaan pertambangan serta pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam. Undang-undang ini juga mengatur tentang kuasa pertambangan, bentuk usaha pertambangan, dan larangan melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tertentu.
LAND LAW - LPS Lesen Pendudukan SementaraAmirulAfiq30
Dokumen tersebut membahas mengenai lesen pendudukan sementara (LPS) yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk menduduki tanah sementara. LPS memberikan hak penggunaan tanah untuk aktivitas tertentu seperti membina rumah atau bercucuk tanam, namun tidak memberikan hak kepemilikan. Dokumen menjelaskan aspek-aspek LPS seperti syarat, hak dan tanggungjawab pemegang LPS, serta keputusan-keput
El documento presenta diversas imágenes de paisajes y actividades típicas de diferentes provincias de Argentina, incluyendo cultivos de té en Corrientes, el lago Argentino en Santa Cruz, paisajes otoñales en Neuquén, la localidad de Purmamarca en Jujuy, las Cataratas del Iguazú en Misiones, el Glaciar Perito Moreno en Santa Cruz, rebaños de vacas y corderos en varias provincias, y vistas de las ciudades de San Miguel de Tucumán y Ushuaia, esta última considerada
The people of Ireland traditionally eat mostly potatoes, though they also enjoy dishes like Cabbage Pie with Bacon, which is famous for being healthy and tasty, and Skirlie, a salmon steak cooked in oatmeal that is a quick favorite. Another popular dish is Clapshot, the Irish version of mashed potatoes.
Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Undang-undang ini mengatur tentang tugas, pimpinan, susunan, wewenang dan kewajiban Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
We are 19-year old students studying landscape design at Technical School. Our school offers excellent opportunities to study our chosen field, including a valuable apprenticeship program where we gain hands-on experience. As part of our apprenticeship, we attend weekly sessions at the local florist where we help with jobs, learn about different plants, and record our experiences in a special notebook.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Este documento presenta un mapa de una villa salvadoreña, identificando varias características y lugares importantes como escuelas, iglesias, parques, calles y servicios. Se mencionan lugares como la Alcaldía Municipal, la Parroquia Nuestra Señora de El Refugio, la Unidad de Salud, la Cancha de Fútbol y la Escuela Local. También incluye breves frases alusivas a la patria y la revolución.
Undang-undang ini menetapkan berlakunya Undang-Undang Kecelakaan 1947 No. 33 untuk seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pemberian ganti rugi bagi korban kecelakaan kerja, meliputi biaya pengobatan, tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacat permanen, dan tunjangan bagi yang tidak mampu bekerja sama sekali. Besaran ganti rugi disesuaikan dengan upah harian k
El documento describe diferentes paisajes modelados por agentes naturales como el agua, el viento y el hielo. Incluye descripciones de una playa, unas albuferas, un acantilado, unas dunas y un glaciar, identificando en cada caso el nombre, agente modelador y proceso de formación.
Este documento presenta conceptos básicos de estadística para las ciencias del comportamiento. Explica términos como población, muestra, parámetro, estadístico y tipos de variables. Describe el proceso de medición en psicología y diferentes tipos de escalas. También introduce conceptos como muestreo aleatorio, análisis descriptivo e inferencial, y análisis univariante y multivariante. El objetivo es caracterizar y analizar datos muestrales para hacer inferencias sobre las poblaciones de origen.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), mulai dari dasar hukum, sejarah perkembangan bentuk akta PPAT, tahapan pembuatan akta PPAT, dan kewajiban PPAT sebelum membuat akta.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 15 tahun 1951 tentang penilaian pendapatan dan kekayaan untuk pemungutan pajak sebagai undang-undang, serta mengubah beberapa pasal dalam Ordonansi Pajak Peralihan 1944.
Undang-undang ini mengatur tentang perizinan pengumpulan uang atau barang untuk kegiatan sosial. Izin diperlukan untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, kecuali untuk kegiatan yang diwajibkan oleh hukum agama, adat, atau lingkup terbatas. Pejabat pemerintah berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang setelah mendengar pertimbangan panitia. Pelanggaran atas
Peraturan Pemerintah ini mengubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menambahkan ketentuan tentang penundaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana alam atau kerusuhan serta memberikan batasan jumlah pemilih per TPS.
Peraturan Pemerintah ini mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan mencakup penambahan larangan bagi ormas, sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, dan pengaturan pidana bagi anggota ormas yang melanggar ketentuan tertentu seperti melakukan kegiatan separatis.
Peraturan Pemerintah ini mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan mencakup penambahan larangan bagi ormas, sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, dan pengaturan pidana bagi anggota ormas yang melanggar ketentuan tertentu.
Peraturan Pemerintah ini mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan mencakup penambahan larangan bagi ormas, sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, dan pengaturan pidana bagi anggota ormas yang melanggar ketentuan tertentu seperti melakukan kegiatan separatis.
Undang-undang ini mengubah dan menambah ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang hak suara pemegang saham perseroan terbatas. Perubahan ini memberikan pilihan sistem hak suara yang terbatas atau tidak terbatas, dimana pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimiliki jika memilih sistem tidak terbatas. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperlancar pengerahan dana masyarak
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
1. UNDANG-UNDANG (UU)
Nomor: 11 TAHUN 1958 (11/1958)
Tanggal: 6 MARET 1958 (JAKARTA)
Sumber: LN 1958/25; TLN NO. 1554
Tentang: KENAIKAN TARIP UANG RAMBU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan tarip rambu;
Mengingat :
a. quot;Bakengeldordonnantie 1935quot; (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan
Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No.
74;
b. quot;Bakengeldverordening 1935quot; (Staatsblad 1935 No. 469) seperti diubah dengan
Verordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad
1947 No. 74;
c. Pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN,
Menetapkan,
UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU.
Pasal 1.
(1) Uang rambu yang disebut dalam quot;Bakengeldordonnantie 1935quot; (Staatsblad 1935
No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936
No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74 beserta pembayaran yang setinggi-tingginya
dari uang rambu yang disebut di dalamnya, kecuali jumlah Pembayaran yang
setinggi-tingginya yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, dinaikkan dengan 100%.
(2) Jumlah pembayaran yang setinggi-tingginya secara berlangganan, seperti yang
disebut dalam pasal 2 ayat 3 dari quot;Bakengeldordonnantie 1935quot; (Staatsblad 1935
No. 468) yang diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936
No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74, ditetapkan Rp. 27.000,-(duapuluh tujuh ribu
rupiah).
(3) Tarip uang rambu setinggi-tingginya yang disebut dalam
quot;Bakengeldverordening 1935 (Staatsblad 1935 No. 469) yang diubah dengan
Regeringsverordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam
Staatsblad 1947 No. 74 dinaikkan dengan 100%.
Pasal 2.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
2. Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.
MENTERI PELAYARAN,
ttd.
NAZIR.
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SUTIKNO SLAMET.
Diundangkan
pada tanggal 18 Maret 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
G.A. MAENGKOM.