pedoman mekanisme pemberian persetujuan substansi rancangan perda kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang

1. - 1 -
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
KABUPATEN/KOTA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam
Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Rinci Tata
Ruang Kabupaten/Kota, mengatur lingkup kewenangan
pemberian persetujuan substansi yang dilimpahkan kepada
Gubernur meliputi pemberian persetujuan substansi dalam
penetapan rancangan Perda tentang rencana detail tata ruang
kabupaten/kota dan Perda tentang rencana tata ruang
strategis kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan
Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang

2. - 2 -
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan

3. - 3 -
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
beserta Rencana Rincinya;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan
Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda tentang
Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
13. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 15);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA
KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail
Tata RuangBagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disebut Raperda Kabupaten/Kota adalah
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail
Tata RuangBagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota di
Jawa Timur.
6. Ruang

4. - 4 -
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya
disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah negara.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang
selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten/kota, yang merupakan penjabarand ari RTRWP
yang berisitujuan, kebijakan, strategi penataan ruang
wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah
kabupaten/kota,rencana pola ruang wilayah
kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis
kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten/kota.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi kabupaten/kota.
11. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan
strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau
yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang
bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan
zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Badan

5. - 5 -
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat BKPRD Provinsi adalah Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Kelompok Kerja PengendalianPemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disebut Pokja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang adalah kelompok kerja pada BKPRD Provinsi yang
memiliki tugas memberi masukan, melakukan fasilitasi,
inventarisasi dan kajian terkait dengan kegiatan
pemanfaatanruang danpengendalianpemanfaatanruang di
Provinsi.
14. Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan
oleh Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan
teknis RaperdaKabupaten/Kota tentang RDTR BWP
Kabupaten/Kotatelah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terkait dan pedoman bidang penataan ruang
yang berlaku.
BAB II
MAKSUD,TUJUAN DANRUANG LINGKUP
Pasal 2
Penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi
Raperda Kabupaten/Kotaini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran secara utuh dan komprehensif mengenai struktur
dan alur kerja proses pemberian persetujuan substansi
Raperda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaannya.
Pasal 3
Penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi
Raperda Kabupaten/Kota bertujuan agar proses pemberian
persetujuan substansi RDTR oleh Gubernur dapat terlaksana
dengan lancar, terencana, dan terpadu serta terwujud
substansi RaperdaKabupaten/Kota yang sesuai dengan kaidah
teknis bidang penataan ruang dan memenuhi kriteria teknis
untuk dibahas dalam proses lebih lanjut.
Pasal 4

6. - 6 -
Pasal 4
Ruang lingkup mekanisme pemberianpersetujuansubstansi
Raperda Kabupaten/Kota, meliputi persyaratan pengajuan
persetujuan substansi, permohonan persetujuan substansi,
pemeriksaan dokumen, evaluasi substansi, dan penerbitan
persetujuan.
BAB III
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan persetujuan Substansi
Pasal 5
Pengajuan permohonan persetujuan substansi Raperda
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah
Kabupaten/Kotamemenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. RTRW Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam bentuk
perda;
b. BWP yang akan disusun RDTR-nya telah ditetapkan dalam
Perda Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota
atau Keputusan Bupati/Walikota bagi RDTR yang belum
masuk dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota;
c. Raperda Kabupaten/Kota telah disampaikan kepada DPRD
Kabupaten/Kota.
Bagian Kedua
Permohonan Persetujuan Substansi
Pasal 6
Bupati/Walikota mengajukan permohonan persetujuan
substansi Raperda Kabupaten/Kota kepada Gubernur
denganmelampirkan dokumen berupa:
a. Surat permohonan persetujuan substansi Raperda
Kabupaten/Kota;
b. Dokumen Raperda Kabupaten/Kota dan lampiran beserta
soft copynya;
c. Dokumen materi teknis RDTR BWPyang meliputi dokumen
rencana, dokumen fakta dan analisa, serta Album Peta
beserta softcopynya, dengan ketentuan:
1. format

7. - 7 -
1. format data dalam membuat peta dasar dan peta
tematik RDTR BWP menggunakan citra satelit resolusi
tinggi atau fotogrametris dengan format data Sistem
Informasi Geografis (SIG) dengan tingkat ketelitian
minimal skala 1:5000 atau data spasial lainnya yang
memiliki ketelitian yang sama dengan peta dasar;
2. pengorganisasian data-data untuk peta rencana detail
tata ruang kabupaten/kota disesuaikan dengan
ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG);
3. cara penyajian peta:
a) Album peta ditampilkan dengan format A1 yang
disesuaikan dengan nomor indeks peta; dan
b) Peta di dalam materi teknis ditampilkan dengan
format minimal A3 yang merupakan perkecilan dari
peta format A1 sesuai album peta.
4. peta rencana pola ruang dan peta rencana jaringan
prasarana harus sesuai dengan materi teknis
RDTRBWP Kabupaten/Kota dan Raperda
Kabupaten/Kota;
5. sistem koordinat peta yang digunakan dalam
penyusunan RDTR BWP Kabupaten/Kota
menggunakan sistem koordinat Universal Transverse
Mercator (UTM) dan datum World Geodetic System
(WGS) 1984;
6. layout/album peta memenuhi kaidah kartografis; dan
7. peta yang disajikan memenuhi ketentuan Sistem
Informasi Geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang.
d. Berita Acara Konsultasi Teknis Perpetaan dengan BIG yang
sudah final;
e. Berita Acara Konsultasi Publik Pembahasan Raperda
Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota;
f. dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
beserta softcopynya;
g. foto copy Surat Penyampaian Raperda Kabupaten/Kota
kepada DPRD Kabupaten/Kota beserta tanda terimanya.
h. tabel pencantuman substansi Raperda Kabupaten/Kota,
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran A; dan
Bagian

8. - 8 -
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Pasal 7
(1) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan
substansisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, telah
diterima, Gubernur menugaskan BKPRD Provinsi untuk
melakukan evaluasi substansi.
(2) Ketua BKPRD, menugaskan Kepala Bappeda Provinsi Jawa
Timur selaku Sekretaris BKPRD Provinsi untukmelakukan
pemeriksaaan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah diterimanya dokumen.
(3) Sekretaris BKPRD Provinsi melakukan pemeriksaan dengan
menggunakan Daftar Simak Kelengkapan Dokumen
Permohonan Persetujuan Substansi Raperda
Kabupaten/Kota, sebagaimana format dalam Lampiran B.
(4) Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a. dalam hal kelengkapandokumen tidak terpenuhi maka
dokumen Raperda Kabupaten/Kota dan dokumen
materi teknis dikembalikan kepada Bupati/Walikota
untuk dipenuhi kelengkapannya.
b. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah dikembalikannya berkas sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Bupati/Walikota harus sudah
memperbaiki dan mengirimkan kembali kepada
Sekretariat BKPRD Provinsi untuk dilakukan
pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan dokumen
dimaksud.
c. Dalam hal kelengkapan dokumen telah terpenuhi,
Sekretariat BKPRD Provinsi mengirimkan dokumen
tersebut kepada Pokja Pengendalian Pemanfaatan
Ruang BKPRD Provinsi untuk dilakukan evaluasi
substansi RDTR BWP dengan melampirkan Daftar
Simak Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan
Substansi Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Bagian

9. - 9 -
Bagian Keempat
Evaluasi Substansi
Pasal 8
(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan evaluasi
substansi Raperda Kabupaten/Kota, BKPRD Provinsi
membentuk Tim Teknis pada Pokja Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dengan Keputusan Ketua BKPRD.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan subtansi
raperda paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya
Dokumen dan Daftar Simak oleh Pokja Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.
(3) Pemeriksaan kelengkapan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. proses evaluasi kelengkapan substansi dilakukan
berdasarkan Matriks Pedoman Evaluasi Substansi
RaperdaKabupaten/Kota, dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran C;
b. apabila kelengkapan substansi tidak terpenuhi maka
berkas materi teknis Raperda Kabupaten/Kota
dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dipenuhi
kelengkapan substansinya;
c. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah diterimanya pengembalian materi teknis, setelah
kelengkapan substansi dipenuhi, Bupati/Walikota
harus melengkapi substansi dan mengirimkan kembali
kepada Tim Teknis untuk selanjutnya dilakukan
pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan substansi
tersebut; dan
d. apabila kelengkapan substansitelah terpenuhi, Tim
Teknis melakukan proses evaluasi lebih lanjut.
(4) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah
diterimanya substansi raperda yang telah dilengkapi dari
Bupati/Walikota, Tim Teknis menyelenggarakan rapat
untuk mendengar pemaparan substansi raperda dari
Pemerintah Kabupaten/Kota.
(5) Hasil pemaparan substansi raperda sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Hasil
Dan Tindak Lanjut Pemaparan Substansi Raperda
Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Pemerintah
Kabupaten/Kotadan anggota Tim Teknis.
Pasal 9

10. - 10 -
Pasal 9
(1) Dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari kerja setelah
rapat pemaparan substansi raperda, Tim Teknis bersama
perwakilan anggota BKPRD Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan melakukan rapat
koordinasi untuk melakukan evaluasi substansi raperda
dengan pertimbangan, analisis, dan telaah terhadap
substansi raperda apakah telah mengakomodasi RTRWN,
RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, peraturan sektoral, dan
ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait
lainnya.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD
Dalam Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota, yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran D.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
dilampiri Tabel Pencantuman Substansi Raperda
Kabupaten/Kota dan masukan tertulis dari anggota BKPRD
Provinsi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagai dasar penyesuaian dan penyempurnaan substansi
Raperda Kabupaten/Kota.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak Rapat Koordinasi dilaksanakan, Pemerintah
Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan penyesuaian
substansi raperda untuk disampaikan kembali kepada Tim
Teknis dengan dilampiri matriks sanding kesesuaian hasil
perbaikan substansi.
(5) Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian
antara substansi raperda yang telah diperbaiki dan matriks
sanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
Berita Acara Pembahasan serta masukan tertulis dari
anggota BKPRD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
pengembalian dokumen diterima.
(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berupa:
a. apabila

11. - 11 -
a. apabila kesesuaian substansi raperda tidak terpenuhi
maka dokumen dikembalikan kepada Bupati/Walikota
untuk dipenuhi kelengkapan substansinya dan dalam
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus
dikirimkan kembali kepada Tim Teknis untuk
dilakukan pemeriksaan kembali;
b. apabila kesesuaian substansi telah terpenuhi, maka
Tim Teknis mengajukan konsep Keputusan Gubernur
tentang Persetujuan Substansi Perda tentang RDTR
BWP Kabupaten/Kotakepada Biro Hukum (dengan
format Keputusan Gubernur sebagaimana lampiran E),
dilampiri hasil evaluasi substansi raperda dan
kelengkapan dokumennya berupa:
1) dokumen berkas kelengkapan raperda yang telah
disesuaikan dengan hasil evaluasi substansi;
2) Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi
Dalam Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
3) matriks sanding kesesuaian hasil perbaikan
substansi raperda dengan hasil evaluasi substansi;
4) matriks pedoman evaluasi substansi raperda
disertai dengan saran, koreksi, dan perbaikan dari
BKPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf C; dan
5) Kronologis Proses Persetujuan Substansi Raperda,
dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran F.
Bagian Kelima
Penerbitan Persetujuan Substansi
Pasal 10
(1) Dalam hal seluruh tahapan dalam mekanisme proses
evaluasi substansi selesai dan seluruh dokumen sudah
lengkap, Biro Hukum memproses Keputusan Gubernur
tentang Persetujuan Substansi Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan

12. - 12 -
(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan
kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri
dan DPRD Kabupaten/Kota.
BAB IV
PENETAPAN PERDA KABUPATEN/KOTA
TENTANG RDTR BWP KABUPATEN/KOTA
Pasal 11
(1) Dalam hal persetujuan substansi Raperda Kabupaten/Kota
dari Gubernur telah diterima dan telah dilakukan
penyempurnaan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota
menyampaikan surat permohonan pembahasan Raperda
Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara
DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Raperda
Kabupaten/Kota.
(3) Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota
mengajukan Raperda Kabupaten/Kota kepada Gubernur
untuk mendapatkan evaluasi.
(4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh BKPRD Provinsi bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD
Kabupaten/Kota menyempurnakan dokumen Raperda
beserta lampirannya.
(6) Raperda dan Lampiran yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi
Perda tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota.
(7) Perda tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah ditetapkan harus disampaikan kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum.
Pasal 12

13. - 13 -
Pasal 12
(1) Bagan Alir mekanisme pemberian substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum
dalam Lampiran G.
(2) Lampiran A sampai dengan Lampiran G merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN

14. - 14 -
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
SUPRIANTO, S.H.,M.H.
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E.

15. - 1 -
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 MEI 2013
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA
A. TABEL PENCANTUMAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWPKABUPATEN/KOTADALAM
MATERI TEKNIS DAN RANCANGAN PERDA
No. Muatan
Penuangan
Dalam Materi
Teknis
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Keterangan
Menimbang
Mengingat (Dasar Hukum)
Menetapkan
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2 Tujuan Penyusunan laporan RDTR
1.3 Dasar Hukum
1.4 Ruang Lingkup Perencanaan
1.5Sistematika Pembahasan

16. - 2 -
No. Muatan
Penuangan
Dalam Materi
Teknis
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Keterangan
Bab II KETENTUAN UMUM
2.1 Istilah dan Definisi
2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi
2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ
2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan
Zonasi
2.5 Masa Berlaku RDTR
Bab III TUJUAN PENATAAN BWP
3.1 Tinjauan RTRW terhadap wilayah perencanaan
3.2 Profil Wilayah perencanaan
3.3 Isu Strategis (memuat potensi, permasalahan, dan urgensi)
3.4 Tujuan Penataan BWP
3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP
BAB IV RENCANA POLA RUANG
4.1 Konsep Pengembangan BWP (Mengakomodasi Sistem Pusat
Kegiatan)
4.1.1 Skenario Pengembangan
4.1.2 Sistem Pusat Kegiatan
4.1.3 Arahan Pengembangan
4.2 Pembagian Sub BWP, dan Blok (Mendelineasi batas bagian wilayah
perkotaan, Sub BWP, dan Blok)
4.3 Penetapan kode zona dan subzona
4.4 Rencana pola ruang BWP
4.4.1 Rencana Zona Lindung
4.4.1.1 Zona Hutan Lindung

17. - 3 -
No. Muatan
Penuangan
Dalam Materi
Teknis
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Keterangan
4.4.1.2 Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
4.4.1.3 Zona Perlindungan Setempat
4.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau
4.4.1.5 Zona Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4.4.1.6Suaka Alam dan Cagar Budaya
4.4.1.7Zona Rawan Bencana Alam
4.4.2 Rencana Zona Budidaya
4.4.2.1 Zona Perumahan
4.4.2.2 Zona Perdagangan dan Jasa
4.4.2.3 Zona Perkantoran
4.4.2.4 Zona Industri
4.4.2.5 Zona Sarana Pelayanan Umum
4.4.2.6 Zona Peruntukan Lainnya
4.4.2.7 Zona Peruntukan Khusus
4.4.2.8 Zona Peruntukan Campuran
BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA
5.1 Rencana Jaringan Pergerakan
5.1.1 Jaringan transportasi darat
5.1.1.1 Sistem Jaringan Jalan
5.1.1.1.1 jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
5.1.1.1.2jaringan jalan kolektor primer dan kolektor
sekunder;
5.1.1.1.3 jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
5.1.1.1.4 jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan
sekunder;
5.1.1.2 Sistem jaringan pedestrian
5.1.1.3 Sistem Pelayanan Angkutan Umum

18. - 4 -
No. Muatan
Penuangan
Dalam Materi
Teknis
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Keterangan
5.1.1.4 Jaringan Perkeretaapian
5.1.1.5 jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
5.1.2 jaringan Transportasi Laut
5.2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
5.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
5.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
5.6 Rencana Pengembangan Air Limbah
5.7 Rencana PengembanganPrasarana Lainnya
BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA
6.1 Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan
Kriteria Penetapan Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan
6.2 Rencana Penanganan Sub BWP yang diprioritaskan
BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
7.1 Program Perwujudan Tata Ruang
7.1.1 Program perwujudan rencana pola ruang di BWP
A. perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam
A. pemenuhan kebutuhan RTH; dan
B. perwujudan zona budi daya pada BWP
7.1.2 program perwujudan rencana jaringan prasarana
A. Perwujudan sistem jaringan prasarana
i. perwujudan sistem jaringan pergerakan;
ii. perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan;
iii.perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

19. - 5 -
No. Muatan
Penuangan
Dalam Materi
Teknis
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Keterangan
iv. perwujudan sistem jaringan air minum;
v.perwujudan sistem jaringan drainase;
vi. perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau
vii.perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
7.1.3 Program Perwujudan Ketahanan terhadap perubahan iklim (bila
ada)
7.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Lampiran Album Peta RDTR
1. Peta Orientasi
2. Peta Batas Administrasi
3. Peta Guna Lahan
4. Peta Rawan Bencana
5. Peta Sebaran Penduduk
6. Peta Rencana Pola Ruang
7. Peta Rencana Jaringan Sarana Prasarana
8. Peta SUB BWP yang diprioritaskan
BAB VIII PERATURAN ZONASI
8.1 Peraturan Zonasi Zona Lindung
Peraturan Zonasi meliputi :
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- Ketentuan Tata Bangunan
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan Pelaksanaan, meliputi :
- Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang
- Insentif dan Disinsentif

20. - 6 -
No. Muatan
Penuangan
Dalam Materi
Teknis
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Keterangan
- Penggunaan lahan yang tidak sesuai
Materi Opsional, meliputi :
- Ketentuan Tambahan
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan Standar Teknis
- Ketentuan Pengaturan Zonasi
8.2 Peraturan Zonasi Zona Budi Daya
Peraturan Zonasi meliputi :
- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- Ketentuan Tata Bangunan
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan Pelaksanaan, meliputi :
- Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang
- Insentif dan Disinsentif
- Penggunaan lahan yang tidak sesuai
Materi Opsional, meliputi :
- Ketentuan Tambahan
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan Standar Teknis
- Ketentuan Pengaturan Zonasi
II Matriks Ketentuan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX)
III Peta Zonasi

21. - 7 -
B. DAFTAR SIMAK KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
PERSETUJUANSUBSTANSIRANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA
TENTANG RDTR BWP KABUPATEN/KOTA
Telah diterima dari Kabupaten/Kota....................., berupa kelengkapan indikator proses persetujuan
substansi raperda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan
(BWP) ………… berupa:
No. Dokumen
Bentuk
Keterangan
Softcopy Hardcopy
1. Surat Permohonan Persetujuan Substansirancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP
Kabupaten/Kota
2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP
Kabupaten/Kota beserta lampirannya
3. Materi Teknis yang meliputi :
- Dokumen Rencana
- Fakta Analisa
4. Album Peta RDTR dan PZ ukuran A1dengan
skalaminimal 1:5.000 dan mencantumkan sumber peta
5. Peta :
I. Peta Rencana Pola Ruang (SHP)
II. Peta Rencana Jaringan Prasarana (SHP)
III. Peta Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan
IV. Peta Zonasi (SHP)
9. Peta Dasar yang menggunakan peta citra satelit
10. Dokumen KLHS (jika telah diwajibkan)
1
11 Berita Acara Rapat Konsultasi Teknis Perpetaan
dengan BIG
12. Berita Acara Konsultasi Publik Pembahsan rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP
Kabupaten/Kota
13. Foto copy Surat Penyampaian Raperda kepada DPRD
Kabupaten/Kota dan tanda terimanya
14. Tabel Pencantuman Muatan Substansi
2
RDTR dan PZ
dalam Materi Teknis dan rancangan Perda
1
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari RDTR BWP harus dilengkapi sebelum
diterbitkannya Persetujuan Substansi raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota
2
Format tabel pencantuman muatan substansi raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWPKabupaten/Kota
ke dalam Materi Teknis dan raperda terlampir dalam lampiran C
Perwakilan dari
Kabupaten/Kota..........................
....................................................
NIP. ............................................
Mengetahui,
....................................................
NIP. ............................................

22. - 8 -
C. MATRIKS PEDOMAN EVALUASI SUBSTANSIMATRIKS PEDOMAN EVALUASI SUBSTANSI RANCANGAN PERDA
KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWPKABUPATEN/KOTA
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
Menimbang
Mengingat (Dasar Hukum)
Menetapkan
BAB I PENDAHULUAN
1.2Latar Belakang
1.2 Tujuan Penyusunan laporan RDTR
1.3 Dasar Hukum
1.4 Ruang Lingkup Perencanaan
1.6Sistematika Pembahasan
Bab II KETENTUAN UMUM
2.1 Istilah dan Definisi
2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi
2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ
2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah
Perencanaan RDTR dan Peraturan
Zonasi
2.5 Masa Berlaku RDTR

23. - 9 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
Bab III TUJUAN PENATAAN BWP
3.1 Tinjauan RTRW terhadap wilayah
perencanaan
3.2 Profil Wilayah perencanaan
3.3 Isu Strategis (memuat potensi,
permasalahan, dan urgensi)
3.4 Tujuan Penataan BWP
3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP
Bab IV Rencana Pola Ruang
4.1 Konsep Pengembangan BWP
(Mengakomodasi Sistem Pusat
Kegiatan)
4.1.1 Skenario Pengembangan
4.1.2 Sistem Pusat Kegiatan
4.1.3 Arahan Pengembangan
4.2 Pembagian Sub BWP, dan Blok
(Mendelineasi batas bagian wilayah
perkotaan, Sub BWP, dan Blok)
4.3 Penetapan kode zona dan subzona
4.4 Rencana pola ruang BWP
4.4.1 Rencana Zona Lindung
4.4.1.1 Zona Hutan Lindung
4.4.1.2 Zona Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

24. - 10 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
4.4.1.3 Zona Perlindungan Setempat
4.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau
4.4.1.5 Zona Pertanian Lahan
Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4.4.1.6 Suaka Alam dan Cagar
Budaya
4.4.1.7 Zona Rawan Bencana Alam
4.4.2 Rencana Zona Budidaya
4.4.2.1 Zona Perumahan
4.4.2.2 Zona Perdagangan dan
Jasa
4.4.2.3 Zona Perkantoran
4.4.2.4 Zona Industri
4.4.2.5 Zona Sarana Pelayanan
Umum
4.4.2.6 Zona Peruntukan Lainnya
4.4.2.7 Zona Peruntukan Khusus
4.4.2.8 Zona Peruntukan Campuran
BAB V Rencana Jaringan Prasarana
5.1 Rencana Jaringan Pergerakan
5.1.1 Jaringan transportasi darat
5.1.1.1 Sistem Jaringan Jalan
5.1.1.1.1 jaringan jalan arteri
primer dan arteri sekunder;

25. - 11 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
5.1.1.1.2 jaringan jalan kolektor
primer dan kolektor
sekunder;
5.1.1.1.3 jaringan jalan lokal primer
dan lokal sekunder;
5.1.1.1.4 jaringan jalan lingkungan
primer dan lingkungan
sekunder;
5.1.1.2 Sistem jaringan pedestrian
5.1.1.3 Sistem Pelayanan Angkutan
Umum
5.1.1.4 Jaringan Perkeretaapian
5.1.1.5 jaringan Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
5.1.2 jaringan Transportasi Laut
5.2 Rencana Pengembangan Jaringan
Energi/Kelistrikan
5.3 Rencana Pengembangan Jaringan
Telekomunikasi
5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air
Minum
5.5 Rencana Pengembangan Jaringan
Drainase

26. - 12 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
5.6 Rencana Pengembangan Air Limbah
5.7 Rencana Pengembangan Prasarana
Lainnya
BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG
DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
6.1 Penetapan Lokasi Sub BWP yang
Diprioritaskan
Kriteria penetapan lokasi Sub BWP
prioritas
6.2 Rencana Penanganan Sub BWP
Prioritas
BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
7.1 Program Perwujudan Tata Ruang
7.1.1 Program perwujudan rencana pola
ruang di BWP
A. perwujudan zona lindung pada
BWP termasuk didalam
pemenuhan kebutuhan RTH
B. perwujudan zona budi daya
pada BWP
7.1.2 program perwujudan rencana
jaringan prasarana

27. - 13 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
A. Perwujudan sistem jaringan
prasarana
i. perwujudan sistem jaringan
i.pergerakan;
ii. perwujudan sistem jaringan
ii. energi/kelistrikan;
iii.perwujudan sistem jaringan
iii.telekomunikasi;
iv. perwujudan sistem jaringan
iv.air minum;
v.perwujudan sistem jaringan
v.drainase;
vi. perwujudan sistem jaringan
vi.air limbah; dan/atau
vii.perwujudan sistem jaringan
vii.prasarana lainnya.
7.1.3 Program Perwujudan Ketahanan
terhadap perubahan iklim (bila
ada)
7.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas
Lampiran Album Peta RDTR
- Peta Orientasi
- Peta Batas Administrasi
- Peta Guna Lahan

28. - 14 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
- Peta Rawan Bencana
- Peta Sebaran Penduduk
- Peta Rencana Pola Ruang
- Peta Rencana Jaringan prasarana
- Peta Sub BWP yangDiprioritaskan
Penanganannya
BAB VIII Peraturan Zonasi
8.1 Peraturan Zonasi Zona Lindung
Peraturan Zonasi meliputi :
- Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan
Ruang
- Ketentuan Tata Bangunan
- Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal
Ketentuan Pelaksanaan, meliputi :
- Ketentuan Variansi Pemanfaatan
Ruang
- Insentif dan Disinsentif
- Penggunaan lahan yang tidak
sesuaiMateri Opsional, meliputi :
- Ketentuan Tambahan
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan Standar Teknis

29. - 15 -
No.
MUATAN
SUBSTANSI
Penuangan
Dalam
Rancangan
Perda
Penuangan
Dalam Materi
Teknis, Peta,
dan Indikasi
Program
Substansi Verifikasi
Kesesuaian
Terhadap
RTRWN,
RTRWP, dan
RTRW Kab/Kota,
Permen PU
20/2011, dan
peraturan
sektoral
Catatan
Penyempuraan
Tanggapan dari
Kabupaten/Kota
Ada
Tdk
AdaSesuai Kurang
- Ketentuan Pengaturan Zonasi
8.2 Peraturan Zonasi Zona Budi Daya
Peraturan Zonasi meliputi :
- Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan
Ruang
- Ketentuan Tata Bangunan
- Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal
Ketentuan Pelaksanaan, meliputi :
- Ketentuan Variansi Pemanfaatan
Ruang
- Insentif dan Disinsentif
- Penggunaan lahan yang tidak
sesuai
Materi Opsional, meliputi :
- Ketentuan Tambahan
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan Standar Teknis
- Ketentuan Pengaturan Zonasi
II Matriks Ketentuan dan Penggunaan Lahan
(Matriks ITBX)
II Peta Zonasi

30. - 16 -
D. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BKPRD DALAM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KABUPATEN / KOTA
BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA………..
TENTANG RDTR BWP .....
Nomor:
Pada hari ini _____ tanggal ___ bulan ___ tahun ___, kami yang bertanda tangan dibawah ini,
telah mengadakan rapat koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota ____ tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ____ dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda
dimaksud secara subtantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, serta dapat
diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut:
1. _____
2. _____
3. _____; dan
4. catatan penyempurnaan sebagaiman tercantum dalam tabel ____
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya, ___________
Pimpinan Rapat,
Nama :……………….
Jabatan :………………
Catatan:
Ditandatangani oleh :
Perwakilan Tim Teknis Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah, berdasarkan Keputusan Ketua BKPRD Provinsi Jawa Timur Nomor ……….tentang
…………...

31. - 17 -
E. FORMAT KETERANGAN KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI
RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KABUPATEN / KOTA
KETERANGAN
KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBTANSI RANCANGAN PERDA
KAB/KOTA ____ TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN/KOTA___
Sehubungan surat Bupati/Walikota _____________tanggal_____Nomor ________
perihal permohonan persetujuan substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota ______ tentang
Rencana Detail tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota ________, telah dilakukan
proses evaluasi substansi terhadap Rancanangan Perda dimaksud dalam rangka penerbitan
persetujuan subtansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota ____ tentang Rencana Detail Tata Ruang
Bagian Wilayah perkotaan Kabupaten/Kota___.
Adapun kronologis proses evaluasi dalam rangka persetujuan subtansi tersebut sebagai
berikut:
1. Pada tanggal _____
2. Pada tanggal _____
3. ____ dst.
Demikian keterangan ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses penerbitan
persetujuan subtansi.
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya
Provinsi Jawa Timur
.................................
NIP. _________

32. - 18 -
F. DRAFT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SUBSTANSI
GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR ...........................
TENTANG
PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA
KABUPATEN/KOTA …………. TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA………
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi Perda terhadap Rancangan
Perda Kabupaten/Kota ............ tentang Rencana Detail Tata Ruang
Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota…………………,
memerlukan persetujuan substansi dari Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
235/KPTS/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
Persetujuan Substansi Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata
Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Jawa Timur, Gubernur
Jawa Timur berwenang memberikan persetujuan substansi terhadap
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang ……..…..….. ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Peraturan

33. - 19 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
TataCara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana TataRuang
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam
Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 235/KPTS/M/2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi
Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota kepada
Gubernur Jawa Timur;
14. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU :............................;
KEDUA
KEDUA :............................;

34. - 20 -
KETIGA :.............................
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Dr. H. SOEKARWO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sdr. ………… dst

35. - 21 -
G. BAGAN ALIR MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWP
KABUPATEN/KOTA
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KETUA
BKPRD
SEKRETARIAT BKPRD
POKJA PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Penugasan
kepada Kepala
BKPRD
Penugasan
kepada Sekretaris
BKPRD
Pemeriksaan Kelengkapan
Dokumen raperda Kab/
Kota tentang RDTR BWP
Kab/Kota
DOKUMEN
Kelengkapan
Dokumen
Pelengkapan Dokumen
Keperluan Evaluasi
Raperda RDTR BWP Kab/
Kota
Tidak
Evaluasi Muatan
Substansi
Pengajuan Evaluasi Muatan
Substansi
Penandatanganan dan
Penerbitan
Persetujuan Substansi
Raperda RDTR BWP
Kab/Kota
Ya
Penerimaan Persetujuan
Substansi Raperda
RDTR BWP Kab/Kota
Kesesuaian Hasil Evaluasi
dengan Penyesuaian
Muatan Substansi
Penyesuaian Muatan
Substansi RDTR BWP
Kab/Kota
Hasil Evaluasi
Ya
Tidak
Evaluasi Muatan Substansi Teknis
raperda RDTR BWP Kabupaten/
Kota dan BKPRD Provinsi
BIRO HUKUM
Melakukan Pemeriksaan Terakhir
Terhadap Kelengkapan Dokumen,
Pemrosesan Surat Persetujuan
Substansi RDTR kepada Gubernur
TIM TEKNIS
Pemeriksaan
Kelengkapan Substansi
Kelengkapan
Substansi
Pelengkapan Substansi
RDTR
Ya
Menyampaikan Hasil Evaluasi
Substansi Raperda RDTR BWP
Kabupaten/Kota
Tidak
Pemeriksaan Kesesuaian Hasil
Perbaikan dengan Evaluasi
Substansi RDTR BWP Kab/Kota
Pemaparan Substansi raperda
Kab/Kota tentang RDTR BWP
Kab/Kota oleh Kabupaten/Kota
Konsultasi
Teknis Perpetaan
BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO
Melakukan Pemerikssan Terakhir
Terhadap Kelengkapan Dokumen,
Pemrosesan Persetujuan Substansi
RDTR kepada Gubernur