Upaya Pemprov DKI Melawan Corona

1. 53
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
DKI JAKARTA
PENYELAMATAN JIWA ADALAH
YANG UTAMA - UPAYA PEMPROV
DKI JAKARTA MELAWAN COVID-19
Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc.
Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D.
Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes.
Dr. Ede Surya Darmawan, S.KM., M.D.M.
UNIVERSITAS
INDONESIA

2. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
54
Penulis:
Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes.,
M.Sc.
Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D.
Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes.
Dr. Ede Surya Darmawan, S.KM., M.D.M.
Kontributor:
Drs. Adonis Muzani, M.E.M.
Aryo Wibowo, S.T., M.T.
Fira Azzahra
Narasumber:
dr. Widyastuti, M.K.M.
(Kadinkes DKI Jakarta)
Sabdo Kurnianto
(Kalak BPBD DKI Jakarta)
Tanggal Wawancara:
26 Juni 2020
DKI
JAKARTA
https://corona.jakarta.go.id/id

3. 55
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
D
ua kasus positif pertama COV-
ID-19 di Indonesia diumumkan
oleh Presiden Republik Indone-
sia pada 2 Maret 2020, ibu dan anak
pelatih tari warga Depok, yang dipas-
tikan tertulari oleh seorang peserta
acara tari warga negara Jepang yang
berdomisili di Malaysia, yang kemudian
menjadi awal perjuangan DKI Jakarta
“perang” melawan COVID-19.
Provinsi DKI Jakarta dengan um-
lah penduduk DKI Jakarta 11.058.944
jiwa (Juli 2020), terdiri atas lima wilayah
kota administrasi dan satu kabupaten
administrasi, yakni Kota Administrasi
Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2
,
Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2
,
Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2
,
Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2
,
dan Jakarta Timur dengan luas 187,73
km2
, serta Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu dengan luas 11,81
km2
. Memiliki 44 kecamatan, 267
kelurahan dan 2.741 rukun warga
Fokus kita adalah manusianya, jika kita selamatkan manusia, suatu
saat nanti ekonomi bisa kita perbaiki, tapi kalau manusianya tidak
selamat, bagaimana mau memperbaiki ekonomi? –Anies Baswedan.
PENYELAMATAN JIWA ADALAH YANG
UTAMA - UPAYA PEMPROV DKI JAKARTA
MELAWAN COVID-19
(RW). Di sebelah utara membentang
pantai sepanjang 35 km, berbatasan
dengan Laut Jawa yang menjadi tempat
bermuara 13 sungai dan 2 kanal. Di
sebelah selatan dan timur berbatasan
dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor,
Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, di
sebelah barat dengan Kota Tangerang
dan Kabupaten Tangerang.
Hingga tanggal 31 Juli 2020
terlaporkan 21.201 pasien COVID-19
di DKI Jakarta, sejumlah 13.208 (62,3%)
diantaranya telah dinyatakan sembuh
dan 836 (3,9%) pasien COVID-19 lainnya
dinyatakan meninggal dunia. Penyebar-
an COVID-19 hingga periode ini telah
ditemukan diseluruh Kecamatan di DKI
Jakarta, tercatat pada periode 16-30 Juli
2020, kecepatan IR tertinggi terdapat
di kecamatan Johar Baru, Kepulauan
Seribu Selatan dan Kemayoran dengan
laju IR per 100.000 penduduk berturut-
turut 118,71; 86,76; dan 66,27.

4. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
56
Gambar 1. Kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta hingga 31 Juli 20203
Kurva epidemiologi kasus
terkonfirmasi COVID-19 harian di
DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan
dari gambaran nasional. Kenaikan
angka kumulatif kasus terkonfirmasi
COVID-19 nasional diikuti pula oleh
kenaikan angka kumulatif COVID-19
DKI Jakarta (Gambar 2).
Gambar 2. Kurva epidemiologi kasus terkonfirmasi COVID-19 Nasional dan DKI
Jakarta per 31 Juli 20204
Dalam rangka mencegah dan
mengendalikan penyebaran COVID-19,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengimplementasikan strategi “end to
end process” terintegrasi yang meliputi
proses Planning, Testing, Tracing &
Tracking, Treating dan Monitoring &
Evaluation. Kegiatan ini dilakukan dalam
bentuk kolaborasi dengan berbagai
pihak baik Pemerintah Pusat, lintas
sektor/OPD di Provinsi DKI Jakarta,
Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan/
Akademisi, Tokoh Masyarakat/Agama
dan pihak swasta.

5. 57
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Planning
P
rovinsi DKI Jakarta termasuk
Provinsi yang paling siap dalam
menghadapi situasi wabah/pan-
demi penyakit di Indonesia. Jakarta
sebagai ibukota negara adalah repre-
sentasi Indonesia pada dunia dalam
penanganan COVID-19. Sebelum COV-
ID-19 masuk ke Indonesia, DKI Jakarta
telah berpengalaman dalam mencegah
dan mengendalikan Flu Burung pada ta-
hun 2004 dan MERS-CoV di tahun 2016.
Pengalaman inilah yang terus dikem-
bangkan dalam menyiapkan rencana
kotingensi terhadap penyakit-penyak-
it berpotensi wabah. DKI Jakarta juga
telah memiliki Sistem Kewaspadaan
Dini terhadap penyakit-penyakit berpo-
tensi wabah baik secara konvensional
maupun berbasis teknologi informasi.
Langkah-langkah strategis yang
dilakukan sejak awal adalah melakukan
konsolidasi internal Pemprov DKI
Jakarta yang diawali dengan rapat
pimpinan Gubernur terkait Mitigasi
novel coronavirus dan ditandai dengan
pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 pada tanggal 16
Maret 2020.
Langkah-langkah strategis lainnya
diawal persiapan menghadapi
COVID-19 adalah melakukan identifikasi
masalah untuk mendapatkan gambar-
an umum dan pengumpulan data
dan informasi terkait wabah yang
timbul. Pengumpulan data penyakit
potensial KLB di Jakarta melalui
sistem Surveilans berbasis web (www.
surveilans-dinkesdki.net) yang telah
dibangun oleh Dinas Kesehatan sejak
tahun 2004, dimana sistem ini telah
terhubung dengan seluruh Puskesmas
dan RS di DKI Jakarta baik milik
Pemerintah maupun Swasta. Setiap
harinya Puskesmas dan Rumah Sakit
melaporkan kasus-kasus potensial KLB
kepada Dinas Kesehatan. Pada akhir
Januari 2020 Dinas Kesehatan juga telah
mengeluarkan Surat Edaran Kepala
Dinas Kesehatan terkait Pneumonia
Wuhan untuk meningkatkan ke-
waspadaan Fasilitas Kesehatan dan
gencar mensosialisasikan kewaspada-
an terhadap Pneumonia Wuhan di
ratusan lokasi dan ribuan masyarakat
DKI Jakarta, baik di pemukiman,
perkantoran, fasilitas umum, fasilitas
kesehatan dan lain-lain, jauh sebelum
kasus COVID-19 pertama di Indonesia
By failing to prepare, you are preparing to fail.

6. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
58
ditemukan. Pemprov DKI Jakarta juga
mempersiapkan rencana mitigasi
dan melakukan pemantauan potensi
dampak yang mungkin muncul akibat
wabah pada kelompok rentan terutama
ibu hamil dan balita.
Dalam rangka pengumpulan
data COVID-19 baik bersumber dari
fasilitas kesehatan dan laporan
masyarakat, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta langsung menyediakan
Posko KLB COVID-19 yang terintegrasi
dengan Command Center COVID-19.
Animo masyarakat yang tinggi dalam
mengakses Posko KLB diiringi dengan
pemanfaatan teknologi informasi
terkini. Selain menyediakan layanan
telepon hunting di nomor 112 dan
081112112112 dengan petugas
siaga 24 jam, DKI Jakarta juga telah
memanfaatkan layanan chatbot
berbasis artificial intelligence (AI) untuk
menjawab pertanyaan masyarakat
melalui kanal pesan WhatsApp.
Pusat Komando (Command Center)
Dinas Kesehatan DKI Jakarta diperkuat
oleh petugas Case Manager yang
berkompeten dalam memberikan in-
formasi COVID-19 termasuk meng-
koordinasi rujukan pasien ke RS rujukan
COVID-19. Case Manager adalah para
Dokter umum yang telah mendapatkan
pembekalan COVID-19 sebelumnya,
dalam melaksanakan tugasnya. Case
Manager dapat memanfaatkan sistem
“Dashboard dkitanggapcovid” yang dapat
menampilkan ketersediaan sarana
prasarana Rumah Sakit, SDM Tenaga
Kesehatan, termasuk ketersediaan
obat dan alat-alat kesehatan.
Dalam mempersiapkan ketersedia-
an tempat tidur bagi pasien COVID-19,
Pemprov DKI Jakarta secara bertahap
terus mengembangkan kapasitas layan-
an COVID-19 dengan membangun
jejaring Rumah Sakit Pemerintah
dan Swasta, sehingga pada awal
penanganan COVID-19 tersedia 8 RS
rujukan dengan kapasitas 904 tempat
tidur, menjadi 67 RS dengan kapasitas
4.556 tempat tidur2
.
PenambahankapasitasRStentusaja
harus diimbangi dengan penambahan
tenaga kesehatannya. Untuk itu,
Gambar 3. Posko rujukan khusus COVID-19 (Case Manager)

7. 59
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Pemprov DKI Jakarta merekrut tenaga
kesehatan untuk memperkuat layanan
kesehatan yang telah ada. Sebanyak
306 tenaga kesehatan berhasil direkrut
untuk kemudian ditempatkan di RSUD,
puskesmas, Suku Dinas Kesehatan,
Dinas Kesehatan dan Laboratorium
Kesehatan Daerah.
Pemprov DKI Jakarta tidak lantas
berpuas diri namun terus melakukan
inovasi pelayanan kesehatan, salah
Gambar 4. Situs web dkitanggapcovid.id1
satunya dengan menyediakan tempat
tinggal bagi para tenaga kesehatan dan
relawan yang menangani COVID-19
di beberapa hotel milik BUMD dan
BUMN di Jakarta, tujuannya selain
untuk memberi kemudahan bagi
tenaga kesehatan dalam bertugas, juga
untuk menurunkan risiko penularan
dari tenaga kesehatan sepulangnya
bertugas ke tempat tinggalnya masing-
masing.
Gambar 5. Kapasitas tempat tidur di rumah sakit di DKI Jakarta2

8. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
60
Selain akomodasi tempat tinggal,
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama
dengan sektor transportasi, yaitu PT.
Trans Jakarta, UP Angkutan Sekolah
dan DAMRI untuk penyediaan layanan
transportasi bagi tenaga kesehatan
yang menangani COVID-19.
Pelayanan kesehatan yang baik
adalah pelayanan yang memenuhi
standar dan regulasi yang berlaku.
Sebagai organisasi yang tersertifikasi
ISO 9001:2015, Dinas Kesehatan sadar
betul harus tersedia pedoman dan
prosedur operasional baku (POB)
agar layanan kesehatan terukur dan
dapat dipertanggungjawabkan. Selain
menggunakan Pedoman Penanganan
COVID-19 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan, Dinas
Kesehatan juga menyiapkan berbagai
prosedur operasional baku (POB)
yang mengatur hal-hal teknis layanan
kesehatan khusus terkait COVID-19.
Latar belakang disusunnya SOP
ini dikarenakan tidak tersedianya
petunjuk teknis pelayanan spesifik
Gambar 6. Kunjungan Gubernur DKI Jakarta ke Hotel Program Akomodasi Tenaga
Kesehatan1
Gambar 7. Transportasi bagi tenaga
kesehatan yang menangani COVID-191
untuk COVID-19 di Indonesia. POB
yang disusun diantaranya terkait
pemulasaran jenazah, pelaksanaan
rujukan, pemantauan pasien, dan lain-
lain.
Berbagai pelatihan terkait pe-
nanganan COVID-19 juga dilaksanakan
sejakawalpenyebaranCOVID-19hingga
sekarang. Pelatihan teknis seperti
teknik pengambilan swab, penggunaan
APD (Alat Pelindung Diri), termasuk
pelatihan pemulasaran jenazah yang
melibatkan petugas polisi, petugas
pemakaman dan tenaga kesehatan.

9. 61
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Testing
Jika gagal dalam perencanaan,
sesungguhnyakitasedangmempersiap-
kan sebuah kegagalan. Pemprov DKI
Jakarta sadar betul akan hal ini. Oleh
karenanya dengan menggabungkan
pengalaman sebelumnya dalam
menangani penyakit wabah dan
dukungan sumber daya yang tersedia,
Pemprov DKI Jakarta siap “perang”
mengendalikan COVID-19.
K
apasitas tes virus corona di Indo-
nesia terus menjadi sorotan or-
ganisasi kesehatan dunia (WHO).
Badan kesehatan dunia itu menerap-
kan standar jumlah tes PCR 1 orang per
seribu penduduk per minggu. Artinya
Jakarta harus melakukan pemeriksaan
PCR pada 10.645 orang (bukan spesim-
en) setiap minggunya atau 1.521 orang
per hari. Saat ini, menurut WHO han-
ya Provinsi DKI Jakarta yang telah me-
menuhi standar yang ditetapkan oleh
WHO, bahkan setiap pekannya jumlah
pemeriksaan PCR yang dilakukan oleh
Gambar 8. Kunjungan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ke Laboratorium
Kesehatan Daerah1

10. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
62
Jakarta telah mencapai lebih kurang
empat kali lipat standar WHO.
Selain itu WHO juga menetapkan
standar persentase kasus positif tidak
lebih dari lima persen. Persentase
kasus positif adalah jumlah orang
yang ditemukan positif dibanding
jumlah orang yang dites PCR. Namun,
persentase kasus positif ini hanya
dianggap valid bila standar jumlah
minimum tes yang dilakukan telah
terpenuhi. Tercatat positivity rate
Jakarta sebesar 4,9% (per tanggal 3
Agustus 2020), masih dibawah standar
yang ditetapkan WHO.
Kemampuan dan keberhasilan
DKI Jakarta dalam memenuhi standar
yang ditetapkan WHO tidak terlepas
dari strategi dan persiapan yang
telah dilakukan oleh Pemprov DKI
Jakarta. Sejak awal persiapan pe-
nangangan COVID-19, Pemprov DKI
Jakarta telah menaruh perhatian
khusus terhadap kapasitas testing di
Jakarta. Permasalahan ini diselesaikan
dengan cara jitu oleh Pemprov DKI
Jakarta dengan membangun jejaring
laboratorium rujukan COVID-19, pe-
nguatan Laboratorium Kesehatan
Daerah dan inovasi Pemprov DKI
Jakarta,yaitumembangunlaboratorium
satelit COVID-19 di beberapa area
RSUD di Jakarta. Strategi ini terbukti
efektif karena mampu meningkatkan
Gambar 9. Jejaring laboratorium dan kapasitas testing COVID-19 di DKI Jakarta1

11. 63
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
kapasitas testing secara bermakna.
Saat ini DKI Jakarta memiliki 54 jejaring
laboratorium COVID-19 dengan ka-
pasitas pemeriksaan mencapai 11.267
sampel per hari.
Kemampuan pemeriksaan DKI
Jakarta dapat dilihat pada laporan per
tanggal 31 Juli 2020, yaitu sebanyak
5.344 orang dites PCR atau 51% dari
proporsi orang yang diperiksa PCR se-
Indonesia. Namun tingginya jumlah
pemeriksaan COVID-19 berdampak
pada meningkatnya jumlah kasus
COVID-19 yang ditemukan dan hal
ini sering kali disalahartikan sehngga
seolah-olah Pemprov DKI Jakarta
gagal mengendalikan penyebaran
COVID-19. Padahal, peningkatan
kasus ini disebabkan karena masifnya
pemeriksaan PCR dari hasil kegiatan
Active Case Finding (ACF) dan tracing
kontak erat yang dilakukan oleh
Puskesmas. Tujuannya adalah sesegera
mungkin dapat menemukan kasus
positif agar dapat segera diobati dan
memutus rantai penularan; sebuah
konsep yang sangat baik dan efektif
namun secara politis tidak populer
sehingga tidak banyak provinsi lain yang
berani mengikuti langkah Pemprov DKI
Jakarta.

12. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
64
Gambar 10. Grafik progres jumlah laboratorium dan kapasitas sampel1
Tracing & Tracking
Faktanya pandemi masih ada. Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan.
Pertama, pasif menunggu orang datang ke Fasilitas kesehatan dengan
keluhan COVID-19. Kedua, secara aktif mencari orang yang terpapar.
Jakarta memilih pilihan kedua, aktif mencari orang terpapar untuk
menyelamatkan banyak nyawa.
P
aham akan banyaknya masyar-
akat berisiko tinggi dan rentan
terhadap COVID-19, Pemprov DKI
Jakarta memberi perhatian khusus ter-
hadap kelompok masyarakat berisiko
tinggi dengan meningkatkan perlindun-
gan dan pencegahan penularan pada
masyarakat. Upaya-upaya yang dilaku-
kan dimulai dengan pendataan war-
ga dengan profil risiko tinggi terpapar
COVID-19, monitoring Orang Tanpa Ge-
jala (OTG), Orang dalam pemantauan
(ODP) terutama ODP yang berisiko
tinggi seperti balita dan lansia (warga
diatas 60 tahun) serta Pasien dalam
Pengawasan (PDP) dengan gejala rin-
gan yang melakukan isolasi mandiri di
rumah. Berdasarkan pendataan terse-

13. 65
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Gambar 11. Pemetaan kasus COVID-19 positif di Provinsi DKI Jakarta1
but lalu dibuat peta sebaran pasien
ODP, PDP dan kasus positif (Gambar
11).
Kegiatan tracing dan tracking
pasien COVID-19 dilaksanakan tidak
hanya berdasarkan laporan pasien
COVID-19 dan masyarakat melalui
berbagai kanal aduan milik Pemprov
DKI Jakarta, diantaranya Aplikasi JAKI
(Jakarta Kini), 14 kanal aduan CRM,
atau Posko Tanggap COVID-19, namun
juga secara aktif dilaksanakan melalui
tracing kontak erat dan Active Case
Finding. Kebijakan ini tertuang dalam
Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan
tentang Active Case Finding.
Setelah petugas Puskesmas
menemukan kasus COVID-19 di
wilayahnya, maka langkah selanjutnya
pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit
atau Wisma Atlet untuk mendapatkan
penanganan yang dibutuhkan atau da-
pat juga disarankan untuk melaksana-
kan isolasi mandiri di tempat tinggalnya
bila memungkinkan.

14. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
66
Gambar 12. Aplikasi Monitoring Pasien Isolasi Mandiri1
Untuk memfasilitas proses
monitoring pasien isolasi mandiri,
Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan
swasta mengembangkan aplikasi
pemantauan isolasi mandiri. Dimana
aplikasi ini memiliki banyak fitur
diantaranya fitur melaporkan kondisi
umum harian pasien, chatting dengan
petugas kesehatan, dan juga menu
fencing, yang memungkinkan pasien
dan petugas puskesmas mengetahui
posisi pasien bila keluar dari zona
isolasi mandiri.
Bila pasien telah menyelesaikan
kegiatan isolasi mandiri, puskesmas
akan menerbitkan Surat Selesai Masa
Pemantauan untuk ODP, OTG, PDP
dengangejalaringan.Halinidirasaperlu
dilakukan, mengingat masih adanya
stigma negatif terhadap orang-orang
yang masuk klasifikasi kasus COVID-19,
sehingga perlu untuk mengeluarkan
surat keterangan sebagai tanda bahwa
yang bersangkutan telah melaksanakan
kewajibannya sesuai protokol ke-
sehatan yang telah ditetapkan.
Pemprov DKI Jakarta tidak ragu-
ragu dalam menjalankan kebijakan ini
walau berimplikasi dengan tingginya
jumlah kasus positif yang dilaporkan.
Tujuan pelaksanaannya jelas: demi
memutus rantai penyebaran penyakit
dan menyelamatkan banyak nyawa.

15. 67
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Treating
Health care is vital to all of us some of the time, but public health is
vital to all of us all of the time
- C. Everett Koop.
S
ejakawalkasusCOVID-19pertama
muncul di Indonesia dan mulai
masuk ke Jakarta, pendekatan
yang dilakukan oleh Pemprov DKI
Jakarta dalam pengobatan pasien
COVID-19 mengedepankan pendekatan
kesehatan komunitas berbasis data
(evidence based) dengan mendorong
upaya preventif dan promotif dan
tetap memfasilitasi tersedianya
layanan kuratif dan rehabilitatif yang
berkualitas.
Penanganan COVID-19 tidak ter-
batas hanya dalam ruang lingkup aspek
kesehatan namun berbagai aspek lain-
nya yang secara langsung atau tidak
langsung dapat berdampak pada
kesehatan dan penyebaran COVID-19.
Secara umum tata laksana pasien
COVID-19 di DKI Jakarta mengacu
pada pedoman yang dikeluarkan
oleh organisasi profesi dan kolegium
terkait. Sementara penangangan ter-
kait kesehatan komunitas mengacu
pada pedoman penanganan COVID-19
yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan dan Prosedur Operasional
Baku (POB) yang disusun oleh Dinas
Kesehatan.
Dinas Kesehatan juga memfasilitasi
layanan kesehatan Psikososial bagi
pasien COVID-19, keluarganya dan
juga pasien yang menjalani isolasi
mandiri. Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) secara tidak langsung
memberikan dampak bagi kesehatan
mental seseorang karena terjadinya
perubahan pola hidup dan kejenuhan
akibat pembatasan aktivitas sehingga
pada akhirnya dapat memicu terjadinya
stres. Selain membuka layanan
kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan,
Dinas Kesehatan juga menyediakan
layanan kesehatan jiwa dalam bentuk
aplikasi berbasis web melalui layanan
“Sahabat Jiwa” di sahabatjiwa-dinkes.
jakarta.go.id, yang memungkinkan se-
tiap individu dapat bercerita, “curhat”,
menyampaikan keluhannya pada
tenaga psikolog klinis secara gratis.
Dinas Kesehatan juga memberikan
pelatihan kesehatan jiwa bagi para
petugas operator 112, yang terbukti
dapat menurunkan tingkat stres para
petugas yang selalu siap siaga 24 jam

16. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
68
dalam menjawab aduan masyarakat
DKI Jakarta, termasuk aduan terkait
COVID-19.
Penanganan dengan prosedur tetap
(protap)COVID-19tidakhanyadiberikan
kepada pasien COVID-19, namun juga
kepada jenazah pasien COVID-19.
Penanganan jenazah COVID-19 sudah
sangat terintegrasi dengan baik karena
Pemprov DKI Jakarta telah memiliki POB
yang jelas dalam penanganan jenazah
COVID-19. Pemprov DKI Jakarta juga
telah menunjuk Tempat Pemakaman
Umum (TPU) yang diperuntukkan untuk
jenazah COVID-19 sebuah kebijakan
yang terbukti efektif menghindari ke-
mungkinan penolakan warga sekitar
terhadap jenazah COVID-19 seperti
yang terjadi di provinsi lain.
Pelaksanaan penanganan pe-
mulasaran jenazah dilakukan untuk
penanganan jenazah PDP yang
meninggal namun belum ada hasil
pemeriksaan COVID-19. Pemulasaran
jenazah diperlakukan sebagai ter-
konfirmasi COVID-19 baik yang
meninggal di fasilitas pelayanan
kesehatan maupun yang meninggal
di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
Layanan pemulasaran jenazah ini
diawali dengan rangkain kegiatan:
1. pelatihan bagi petugas kamar
jenazah di Puskesmas dan seluruh
Rumah Sakit di DKI Jakarta yang
dilaksanakan pada tanggal 17
Maret 2020;
2. advokasi dan koordinasi dengan
lintas sektor antara lain BPPD,
Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol
PP, POLDA Metro Jaya, Dewan
Masjid Indonesia Provinsi DKI
Jakarta terkait pembentukan tim
pemulasaran jenazah COVID-19
atau mengarah ke COVID-19 yang
meninggal diluar fasilitas pelayanan
kesehatan;
3. pelatihan pemulasaran jenazah
COVID-19 di luar fasilitas kesehatan
untuk petugas dari tim Satpol PP,
Damkar, DMI dan petugas pe-
mulasar dari Tim Polda Metro Jaya;
dan
4. pemeriksaan rapid test COVID-19
bagi petugas pemulasaran jenazah
sebanyak 110 orang.
Penatalaksanaan Pengelolaan
Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Milik Pemerintah Daerah DKI
Jakarta juga mendapatkan perhatian
yang besar dari Pemprov DKI Jakarta
dalam rangaka Pencegahan serta
Pengendalian COVID-19 yang dilakukan
secara berkala.
Langkah-langkah strategis lain juga
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di
luar aspek kesehatan baik ditujukan
untuk pihak eksternal maupun internal
Pemprov, di antaranya ditetapkannya
pembatasan-pembatasan aktivitas dan
penutupan fasilitas-fasilitas yang dapat
mengundang kerumunan orang sejak
5 Maret 2020, pembatasan pelayanan

17. 69
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
di bidang perizinan yang melibatkan
tatap muka, serta pembentukan
tim review perizinan dan kegiatan
publik yang akan dilakukan di Ibu
Kota. Dari bidang kerja sama luar
negeri, dilakukan penundaan kegiatan
kunjungan kerja dan perjalanan dinas
ke luar negeri dalam rangka antisipasi
risiko penularan infeksi virus Corona
(COVID-19). Hal yang sama juga ter-
lihat di bidang pendidikan dengan
pengalihan aktivitas belajar mengajar
ke belajar daring di rumah dan
penutupan sementara tempat umum
seperti Gedung Perpustakaan Umum,
pasar, tempat peribadatan, taman
kota, hingga tempat wisata. Kampanye
Belajar, Bekerja, dan Beribadah di
Rumah terus disosialisasikan
Modifikasi di bidang transportasi
juga dilakukan dengan mencabut
kebijakan ganjil genap serta pembatas-
an waktu dan jumlah penumpang
dalam moda transportasi.
Pemprov DKI juga turut
memperhatikan warga DKI yang
terkena dampak pandemi COVID-19
melalui pemberian kebutuhan dasar
berupa sembako, penyediaan tempat
isolasi mandiri, pemberian masker
gratis serta penyediaan masker dengan
harga terjangkau di Pasar Jaya.
Semua aspek baik kesehatan dan
non-kesehatan mendapat perhatian
yang sama dari Pemprov DKI Jakarta
guna menjamin kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Reporting
The goal is to turn data into information and information into insight
– Carly Fiorina.
K
ata “data” berasal dari bahasa
Yunani “datum” yang berarti
fakta. Data menggambarkan
representasi fakta yang tersusun secara
terstruktur. Informasi merupakan
suatu hasil dari pemrosesan data
menjadi sesuatu yang bermakna
bagi yang menerimanya. Data dan
informasi beguna dalam mengambil
sebuah kebijkan. Oleh karenanya data
haruslah valid, akurat, reliable, up to
date dan dapat dijaga kerahasiaannya.
Agar informasi dapat dilakukan
secara cepat dan akurat data yang
dikumpulkan harus berkualitas dan
memanfaatkan teknologi informasi

18. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
70
Gambar 13. Sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19 DKI Jakarta1
dalam pengumpulan, pengolahan,
analisis dan diseminasinya.
Dalam penanganan COVID-19,
pengumpulan data pasien menjadi
sangat penting karena sangat
mempengaruhi arah kebijakan.
Pemprov DKI Jakarta selalu memutus-
kan kebijakan berbasis data dan
keilmuan (evidence based). Setiap
kebijakan dikomunikasikan dan di-
koordinasikan dengan lintas sektor
terkait, para ahli, akademisi, klinisi, dan
lain-lain agar setiap kebijakan yang
diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung proses pencatat-
an dan pelaporan data COVID-19,
Pemprov DKI Jakarta adalah provinsi
yang pertama kali membangun Sistem
Pencatatan dan Pelaporan COVID-19
di Indonesia. Sistem ini memfasilitasi
semua fasilitas kesehatan di DKI
Jakarta untuk melaporkan kasus
COVID-19 secara cepat dan akurat.
Sistem pencatatan dan pelaporan yang
dikembangkan oleh Dinas Kesehatan
berbasis pelaporan Penyelidikan
Epidemiologi (PE) agar dapat memberi-
kan informasi penting baik dari aspek
klinis maupun public health. Sistem
pencatatan ini dapat diakses di https://
pelaporan-covid19.jakarta.go.id/.
Sistem pencatatan dan pelaporan
ini terintegrasi dengan aplikasi
Monitoring Isolasi Mandiri dan dalam
proses integrasi dengan sistem New All
Record milik Kementerian Kesehatan.
Harapannya dengan adanya sistem ini
dapat mengurangi jumlah pelaporan
yang harus dilaporkan oleh fasilitas
kesehatan, dan menurunkan potensi
kesalahan input dan/atau perbedaan
data antar laporan.

19. 71
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Data yang dihimpun melalui sistem
ini kemudian diolah dan dianalisa oleh
Tim Epidemiologi Dinas Kesehatan
untuk menjadi informasi yang dibutuh-
kan. Informasi yang dihasilkan disesuai-
kan dengan kebutuhan dan sasaran
informasi.
Untuk masyarakat yang
membutuhkan informasi perkembang-
an situasi COVID-19 di DKI Jakarta,
Dinas Kesehatan didukung oleh Dinas
Komunikasi Informasi dan Statistik
dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
membangun laman (website) resmi
informasi COVID-19 di DKI Jakarta, yang
dapat diakses di corona.jakarta.go.id.
Tersedia banyak sekali informasi disini,
mulai dari informasi tentang penyakit
hingga data perkembangan kasus, tren
penyakit, penyebaran kasus, dan lain-
lain.
Laman resmi tersebut sangat
bermanfaat dalam menyebarkan
informasi tidak hanya kepada masya-
rakat DKI Jakarta, tetapi juga kepada
masyarakat luar Jakarta, termasuk
masyarakat dunia, karena terbukti
laman itu diakses oleh banyak
masyarakat umum, kantor berita,
akademisi, dan lain-lain di luar negeri.
Selain informasi perkembangan
COVID-19, hasil analisis data juga
digunakan dalam mengambil kebijakan
lain, misalnya penetapan PSBB, strategi
penanganan COVID-19 di wilayah,
perencanaan kebutuhan sarana
prasarana di fasilitas kesehatan, pe-
rencanaan anggaran, dan lain-lain.
Pemanfaatan lainnya adalah terkait
komunikasi pada masyarakat, baik
dalam bentuk infografis, laporan daily
brief, siaran pers, dan penyampaian
informasi pada awak media.

20. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
72
Gambar 14. Informasi pada laman situs corona.jakarta.go.id1
Promosi Kesehatan dan Komunikasi Risiko
S
alah satu bentuk penanganan
COVID-19 yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Ja-
karta adalah upaya promotif dengan
membuat berbagai media promosi kes-
ehatan terkait COVID-19. Upaya itu ber-
tujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan bahaya COVID-19
serta memberi informasi yang tepat
mengenai tindakan preventif yang dap-
at dilakukan masyarakat agar terhindar
dari COVID-19. Produk-produk yang di-
hasilkan oleh Dinas Kesehatan melalui
Seksi Promosi Kesehatan, PPSM dan
Gizi, serta Seksi Data Informasi dan
Hubungan Masyarakat di antaranya
adalah poster, banner, infografis, dan
video.
Secara rutin Pemprov DKI Jakarta
juga memberikan laporan harian
perkembangan COVID-19 dalam daily
brief sebagai bagian dari Komunikasi
Risiko. Selain menyampaikan informasi,

21. 73
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Gambar 15. Media promosi kesehatan1
dalam kegiatan ini juga dibuka kesempatan tanya jawab untuk mengonfirmasi
dan mengklarfikasi akan sebuah berita. Secara tertulis Dinas Kesehatan juga
menerbitkan Siaran Pers yang biasanya untuk menjawab hal-hal yang sedang ramai
didiskusikan publik.

22. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
74
Gambar 16. Siaran pers1

23. 75
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Monitoring
Gambar 17. Monitoring fasilitas persalinan
(delivery chamber)
di masa pandemi COVID-191
Gambar 18. Pembinaan rumah isolasi
COVID-191
S
etiap kegiatan yang dilakukan
dan setiap kebijakan yang dikel-
uarkan selalu diawasi dan dieval-
uasi. Dinas Kesehatan secara berkala
melakukan pengkajian akan situasi ter-
kini untuk dapat menghasilkan sebuah
rekomendasi berbasis data dalam
mengambil kebijakan. Semua kegiatan
yang telah direncanakan akan dikaji
kembali apakah sudah berjalan efek-
tif, efisien, dan memiliki dampak positif
bagi masyarakat.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta melakukan monitoring daerah
binaan di setiap wilayah sampai ke
tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan
RT. Di antaranya adalah monitoring
ibu hamil, balita, dan anak yang positif
COVID-19 di Jakarta, monitoring fasilitas
kesehatan, pembinaan rumah isolasi,
audit kesiapan fasilitas kesehatan, dan
monitoring ketersediaan APD.

24. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
76
Kolaborasi Lintas Sektor
D
alam rangka meningkatkan
kewaspadaan terhadap risiko
penularan infeksi COVID-19 di
wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov
DKI melibatkan peran seluruh sektor di
lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam
penanganan COVID-19 sebagai kolabo-
rator untuk mendukung dan melaksan-
akan kegiatan sosialisasi dan pengen-
dalian risiko sesuai dengan Instruksi
Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 ten-
tang Peningkatan Kewaspadaan terh-
adap Risiko Penularan Infeksi COVID-19
dengan masing-masing tugas dan sasa-
ran sebagai berikut:
1. Para Asisten Sekretariat Daerah
mengawasi dan mengevaluasi
kegiatan sosialisasi risiko penularan
infeksi COVID-19 beserta pen-
cegahan dan pengendaliannya ke
jajaran masing-masing.
2. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah
mengoordinir dan memonitor ke-
giatan sosialisasi risiko penularan
infeksi COVID-19 pencegahan
dan pengendaliannya ke masing-
masing jajaran.
3. Para Camat dan Lurah:
a. melakukan sosialisasi risiko
penularan infeksi COVID-19
beserta pencegahan dan pe-
ngendaliannya kepada se-
luruh pegawai di lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan;
b. melakukan sosialisasi risiko
penularan infeksi COVID-19
beserta pencegahan dan
pengendaliannya kepada
seluruh pegawai di lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan;
Gambar 19. Supervisi kesiapsiagaan Puskesmas Kalideres memberikan pelayanan
kesehatan selama pandemi COVID-191

25. 77
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
c. memastikan penyebarluasan
informasi mengenai risiko
penularan infeksi COVID-19
serta pencegahan dan pe-
ngendaliannya sampai pada
tingkat RT/RW; dan
d. memastikan terciptanya ke-
percayaan di masyarakat dan
mendorong masyarakat untuk
melaporkan kepada fasilitas
kesehatan terdekat jika ada
warga yang sakit dan faktor
risiko.
4. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah:
a. membantu penyebarluasan in-
formasi risiko penularan infeksi
COVID-19 serta pencegahan
dan pengendaliannya kepada
seluruh jajaran;
a. menyusun rencana kontijensi
bersama dengan Dinas
Kesehatan, TNI/ POLRI, rumah
sakit dan seluruh perangkat
daerah terkait; dan
a. memperkuat jejaring komu-
nikasi 24 jam melalui hotline 112
Jakarta Siaga.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melakukan sosialisasi dengan
sasaran seluruh jajaran dan
memfasilitasi kanal informasi untuk
Warga Negara Asing yang berada di
wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik:
a. membantu menyebarluaskan
informasi mengenai risiko
penularan COVID-19
beserta pencegahan dan
pengendaliannya kepada
seluruh jajaran;
b. memublikasikan risiko pe-
nularan infeksi COVID-19
serta pencegahan dan pe-
ngendaliannya melalui media
internal dan videotron yang
dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta; dan
c. menjalin hubungan kerja
sama dengan lintas sektor
dan media massa untuk
mendukung pelaksanaan pe-
ningkatan kewaspadaan risiko
penularan infeksi COVID-19
beserta pencegahan dan pe-
ngendaliannya.
7. Dinas Kesehatan:
a. melaksanakan kebijakan teknis
peningkatan kewaspadaan
risiko penularan infeksi
COVID-19 beserta pencegahan
dan pe-ngendaliannya;
b. melaksanakan koordinasi
dan sosialisasi risiko pe-
nularan infeksi COVID-19
beserta pencegahan dan
pengendaliannya di tingkat
Provinsi;
c. menyusun rencana kontijensi
di bawah koordinasi Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah dengan melibatkan
unsur TNI/ POLRI, rumah sakit,
dan seluruh perangkat daerah
terkait;

26. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
78
d. melaksanakan pemantauan
dan evaluasi kesiapan sektor
kesehatan dalam menghadapi
risiko penularan infeksi
COVID-19;
e. bersamapuskesmasmelibatkan
peran serta masyarakat untuk
melakukan sosialisasi dan ke-
waspadaan risiko penularan
infeksi COVID-19 di masyarakat;
f. melakukan evaluasi hasil pe-
nyelidikan epidemiologi jika
terjadi kasus.
8. Seluruh SKPD/ UKPD di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta untuk me-
lakukan sosialisasi dengan sasaran
seluruh jajaran dan instansi ter-
kait sesuai dengan tugas dan
wewenangnya.
Pembelajaran
J
ika melihat gugus tugas nasional,
data terkecil adalah di tingkat kota,
yang berbeda dengan DKI Jakarta,
yang punya data sampai level kelura-
han yang bisa cepat diakses. Maka,
Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan in-
cidence rate (IR) tingkat kota, kecamatan,
dan kelurahan menjadi bagian yang ha-
rus dievaluasi, termasuk kecepatan laju
IR-nya. Hal ini penting dilakukan karena
PSBB total tidak bisa diberlakukan ter-
us, sehingga Pemprov DKI Jakarta har-
us punya semacam emergency drill yang
lebih kecil sifatnya, agar dapat dilaku-
kan semacam lockdown, atau pengen-
dalian ketat di suatu wilayah.
Kini, Pemprov DKI Jakarta dapat
melakukan pelaporan laju IR seminggu
sekali dan dua minggu sekali. Dasar
laju IR tersebut dikeluarkan sampai
level kelurahan, kemudian tim gugus
tugas tingkat kota bersama puskesmas
kecamatan dan tim gugus tugas tingkat
kelurahan dan RW memilih RW yang
paling berisiko tinggi, yang ditetapkan
dalam keputusan rapat di tingkat level
mereka. Kemudian, muncullah RW
yang harus diawasi dengan ketat untuk
menghindari terjadinya kelengahan.
Pemprov DKI kini terus menyuarakan
bahwa PSBB yang diterapkan belum
selesai, tetapi ada beberapa masa
transisi yang perlu lebih diperhatikan
dibanding yang lain. Di sisi lain,
Pemprov DKI Jakarta juga melakukan
perencanaan dengan modelling atau
perkiraan kasus, yang tidak dilakukan
oleh provinsi lain.
Di sini, pengawasan ketat tetap
dilakukan. Tentu tak berarti dilakukan
total lockdown atau karantina total di
RW. Kini, setiap Senin Dinkes bersama

27. 79
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Gambar 20. Indikator pelonggaran pembatasan sosial3
tim gugus tugas tingkat provinsi
melakukan rapat evaluasi, dengan
setiap tatanan mempresentasikan
progres kebijakan yang dibuat untuk
dilakukan intervensi yang lain sesuai
dengan kondisi yang ada di lapangan.
Itulah beberapa strategi yang dilakukan
oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai
pembelajaran penanganan COVID-19
secara terpadu. Dengan penanganan
COVID-19 secara terpadu, di antaranya
planning, testing, tracing, treating,
reporting, monitoring, dan evaluating,
DKI Jakarta terus melakukan beragam
kegiatan dalam upaya menekan
penyebaran COVID-19, dengan harapan
bisa menjaga keselamatan warga2,3
.
Gambar 24 menunjukkan per-
bandingan kurva epidemiologi kasus
terkonfirmasi COVID-19 di 5 provinsi:
DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa
Timur, dan Sulawesi Selatan, pada
saat diberlakukan PSBB, perpanjangan
PSBB, serta PSBB transisi. Kurva
epidemiologi tersebut dimulai pada
(hari ke-0), pada saat setiap provinsi
melaporkan kasus positif COVID-19
yang ke-100. PSBB mulai diberlakukan
di DKI Jakarta pada hari ke-28 (sejak
ditemukan kasus COVID-19 ke-100),
pada saat angka kumulatif kasus positif
1.299 (kasus harian 148), sedangkan
Jawa Timur pada hari ke-20, pada saat
angka kumulatif kasus positif 602 (kasus
harian 15), Jawa Barat pada hari ke-20,
pada saat angka kumulatif kasus positif
668 (kasus harian 22), Sulawesi Selatan
pada hari ke-18, pada saat angka kumu-
latif kasus positif 419 (kasus harian 22),
dan Banten pada hari ke-20, pada saat
angka kumulatif kasus positif 303 (kasus
harian 14). DKI Jakarta memutuskan
memperpanjang masa berlaku PSBB
setiap dua minggu, yang dilanjutkan
dengan PSBB transisi setiap dua

28. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
80
Gambar 21. Modelling Kasus per hari Provinsi DKI Jakarta2
Gambar 22. Kronologi PSBB3
Gambar 23. Jadwal pembukaan dan evaluasi transisi fase I3

29. 81
P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
Gambar 24. Perbandingan kumulatif kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di 5 provinsi5
minggu, dengan mempertimbangkan
masih tingginya angka positive rate (di
atas 5 persen) dan angka reproduction
rate yang masih di atas 1. Hal ini juga
diikuti oleh provinsi lain. Walaupun
begitu, kurva epidemiologi DKI Jakarta,
yang terlihat mulai melandai pada hari
ke-60 hingga hari ke-90 (sejak adanya
kasus positif ke-100), ternyata cende-
rung naik tajam mulai pertengahan Juli
hingga awal Agustus3
.
Berbagai upaya mewaspadai,
revitalisasi, dan inovasi dilakukan oleh
Pemprov DKI Jakarta sejak Januari 2020
melalui sedikitnya 40 surat edaran
kepala dinas, instruksi gubernur, dan
peraturan gubernur, tetapi hingga
saat ini jumlah kasus harian masih
tinggi (berkisar 200 hingga 400) dan
tentunya angka kumulatif kasus positif
meningkat dengan tajam. Di sisi lain,
pelonggaran kegiatan ekonomi, yang
menggulirkan dinamika aktivitas ma-
syarakat, meskipun dengan imbau-
an agar lebih mematuhi protokol ke-
sehatan, berkonsekuensi terhadap
besarnya potensi terjadinya risiko pe-
nularan dan penyebaran COVID-19.
Banyaknya kendala dan tantangan
yang datang silih berganti dan terjadi
setiap hari tersebut membuat pandemi
COVID-19 terlihat masih sulit diprediksi
kapan akan berakhir. DKI Jakarta tidak
punya pilihan, selain tetap berusaha
mencegah penyebaran COVID-19 ini.

30. P E N G A L A M A N I N D O N E S I A D A L A M
M E N A N G A N I W A B A H C O V I D - 1 9
82
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Wawancara Bersama Narasumber pada tanggal 26 Juni 2020
dan Data Sekunder Narasumber.
3. Website resmi COVID-19 DKI Jakarta (https://corona.jakarta.
go.id) (31 Juli 2020).
4. Kurva Epidemiologi Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Nasional dan
DKI Jakarta per 31 Juli 2020 (https://corona.jakarta.go.id)
REFERENSI