Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tujuh prinsip Palang Merah yaitu Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan; (2) Prinsip-prinsip tersebut mendasari visi dan misi Palang Merah dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara netral dan independen; (3) Tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan manusia
Paradigma dan teori kebijakan sosial membahas paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian ilmu pengetahuan dan teori kebijakan sosial yang terdiri dari teori representasional, eksplanatori, dan normatif serta tipologi kebijakan seperti residual, institusional, liberal, dan konservatif.
Dokumen tersebut meringkas sejarah berdirinya Gerakan Bulan Sabit Merah Internasional sejak Pertempuran Solferino pada 1858 yang menginspirasi Henry Dunant untuk mendirikan Komite Internasional untuk Bantuan Korban Perang pada 1863. Gerakan ini kemudian berkembang dengan dibentuknya Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada 1919 serta perhimpunan-perhimpunan nasional di berbagai negara untuk memberikan bantuan kemanusia
Palang Merah Internasional berawal dari pengalaman Henry Dunant menyaksikan korban perang di Perang Solferino yang tidak mendapat pertolongan. Ia mendirikan Komite Palang Merah Internasional untuk memberi pertolongan kepada korban perang secara sukarela. Organisasi ini kini dikenal sebagai Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berdasarkan tujuh prinsip kemanusiaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan advokasi hukum dan keadilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan, serta mempromosikan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pelatihan ini juga membahas prinsip-prinsip das
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tujuh prinsip Palang Merah yaitu Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan; (2) Prinsip-prinsip tersebut mendasari visi dan misi Palang Merah dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara netral dan independen; (3) Tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan manusia
Paradigma dan teori kebijakan sosial membahas paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian ilmu pengetahuan dan teori kebijakan sosial yang terdiri dari teori representasional, eksplanatori, dan normatif serta tipologi kebijakan seperti residual, institusional, liberal, dan konservatif.
Dokumen tersebut meringkas sejarah berdirinya Gerakan Bulan Sabit Merah Internasional sejak Pertempuran Solferino pada 1858 yang menginspirasi Henry Dunant untuk mendirikan Komite Internasional untuk Bantuan Korban Perang pada 1863. Gerakan ini kemudian berkembang dengan dibentuknya Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada 1919 serta perhimpunan-perhimpunan nasional di berbagai negara untuk memberikan bantuan kemanusia
Palang Merah Internasional berawal dari pengalaman Henry Dunant menyaksikan korban perang di Perang Solferino yang tidak mendapat pertolongan. Ia mendirikan Komite Palang Merah Internasional untuk memberi pertolongan kepada korban perang secara sukarela. Organisasi ini kini dikenal sebagai Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berdasarkan tujuh prinsip kemanusiaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan advokasi hukum dan keadilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan, serta mempromosikan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pelatihan ini juga membahas prinsip-prinsip das
Dokumen tersebut membahas tentang gerakan masyarakat madani (civil society) yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Civil society dijelaskan sebagai entitas masyarakat yang mandiri dan berupaya mempengaruhi kebijakan publik serta menjaga hak-hak masyarakat. Nahdlatul Ulama berupaya menggerakkan civil society melalui pemberdayaan masyarakat, konsolidasi organisasi masyarakat, dan advokasi kebijakan yang
2. pendidikan kewarganegaraan dan cita cita menuju masyarakat madaniHaidar Bashofi
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik dengan meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik dan partisipasi politik. Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan mempromosikan hak asasi manusia seperti masyarakat Barat namun dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menanamkan nilai-nilai masyarakat madani melalui s
Pelatihan Agama dan HAM untuk Kalangan Aktivis Muda Muslim
Prinsip-Prinsip HAM
Medan 23-25 April 2014
CHAIDER S. BAMUALIM
Ringkasan dokumen tersebut membahas lima prinsip utama Hak Asasi Manusia, yaitu:
1. Universalitas dan inaleanabilitas (sifat universal dan tak bisa dicabut HAM).
2. Saling ketergantungan, saling kaitan, dan ketakterpisahan antara hak-hak sipil dan politik dengan e
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang keragaman manusia dan kesederajatan.
2. Keragaman di Indonesia terlihat dari suku bangsa, agama, ideologi, dan status ekonomi.
3. Diskriminasi merupakan masalah yang dapat memengaruhi kerukunan jika tidak dikelola dengan baik.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negaraYosaVitaloka
Pancasila telah menjadi dasar ideologi dan dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila diangkat menjadi dasar negara melalui perumusan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Pancasila dipandang cocok sebagai ideologi Indonesia karena mengakomodasi keragaman agama dan budaya di Indonesia serta menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Dokumen tersebut meringkas sejarah berdirinya Gerakan Palang Merah Internasional yang didirikan setelah Pertempuran Solferino pada tahun 1859 untuk memberikan pertolongan kepada korban perang. Jean Henry Dunant mendirikan Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863 bersama warga Jenewa lainnya yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi Palang Merah Internasional saat ini.
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi tersebut."
Dokumen tersebut membahas latar belakang sejarah dan konsep pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dimulai pada tahun 1925 ketika Inggris mengadakan konferensi mengenai administrasi jajahan di Afrika. Pada 1947, istilah "Pendidikan Massa" diganti menjadi "Pengembangan Masyarakat" yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi aktif. Dokumen ini juga membahas pendekatan
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Masyarakat Madani didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai sistem sosial berdasarkan moral, pembentukan peradaban bersama, dan masyarakat berkualitas. Sejarahnya dimulai dari Aristoteles hingga para pemikir modern seperti Gramsci dan Tocqueville. Karakteristiknya meliputi wilayah publik bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Di
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanRandy Wrihatnolo
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas empat paradigma pembangunan yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, ekonomi-politik, dan pembangunan manusia. Paradigma-paradigma tersebut bergeser dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pergeseran paradigma tersebut mempengaruhi kebijakan makro untuk mencapai tujuan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang gerakan masyarakat madani (civil society) yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Civil society dijelaskan sebagai entitas masyarakat yang mandiri dan berupaya mempengaruhi kebijakan publik serta menjaga hak-hak masyarakat. Nahdlatul Ulama berupaya menggerakkan civil society melalui pemberdayaan masyarakat, konsolidasi organisasi masyarakat, dan advokasi kebijakan yang
2. pendidikan kewarganegaraan dan cita cita menuju masyarakat madaniHaidar Bashofi
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik dengan meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik dan partisipasi politik. Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan mempromosikan hak asasi manusia seperti masyarakat Barat namun dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menanamkan nilai-nilai masyarakat madani melalui s
Pelatihan Agama dan HAM untuk Kalangan Aktivis Muda Muslim
Prinsip-Prinsip HAM
Medan 23-25 April 2014
CHAIDER S. BAMUALIM
Ringkasan dokumen tersebut membahas lima prinsip utama Hak Asasi Manusia, yaitu:
1. Universalitas dan inaleanabilitas (sifat universal dan tak bisa dicabut HAM).
2. Saling ketergantungan, saling kaitan, dan ketakterpisahan antara hak-hak sipil dan politik dengan e
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang keragaman manusia dan kesederajatan.
2. Keragaman di Indonesia terlihat dari suku bangsa, agama, ideologi, dan status ekonomi.
3. Diskriminasi merupakan masalah yang dapat memengaruhi kerukunan jika tidak dikelola dengan baik.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negaraYosaVitaloka
Pancasila telah menjadi dasar ideologi dan dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila diangkat menjadi dasar negara melalui perumusan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Pancasila dipandang cocok sebagai ideologi Indonesia karena mengakomodasi keragaman agama dan budaya di Indonesia serta menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Dokumen tersebut meringkas sejarah berdirinya Gerakan Palang Merah Internasional yang didirikan setelah Pertempuran Solferino pada tahun 1859 untuk memberikan pertolongan kepada korban perang. Jean Henry Dunant mendirikan Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863 bersama warga Jenewa lainnya yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi Palang Merah Internasional saat ini.
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi tersebut."
Dokumen tersebut membahas latar belakang sejarah dan konsep pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dimulai pada tahun 1925 ketika Inggris mengadakan konferensi mengenai administrasi jajahan di Afrika. Pada 1947, istilah "Pendidikan Massa" diganti menjadi "Pengembangan Masyarakat" yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi aktif. Dokumen ini juga membahas pendekatan
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Masyarakat Madani didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai sistem sosial berdasarkan moral, pembentukan peradaban bersama, dan masyarakat berkualitas. Sejarahnya dimulai dari Aristoteles hingga para pemikir modern seperti Gramsci dan Tocqueville. Karakteristiknya meliputi wilayah publik bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Di
Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan KebijakanRandy Wrihatnolo
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas empat paradigma pembangunan yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, ekonomi-politik, dan pembangunan manusia. Paradigma-paradigma tersebut bergeser dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pergeseran paradigma tersebut mempengaruhi kebijakan makro untuk mencapai tujuan pembangunan.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. “Principium” - Latin: penyebab utama, asal,
dasar
Secara umum: aturan-aturan dasar yang
mengekspresikan nilai-nilai dasar suatu
kelompok, komunitas dan yang pengartiannya
tidak berubah-ubah
Konteks Gerakan: aturan-aturan tindakan yang
wajib, berdasarkan pertimbangan dan
pengalaman yang mengatur setiap kegiatan
Gerakan. (Jean Pictet)
3. • (1862) Konsep prinsip ada dalam ide Hendry Dunant:
Kenangan dari Solferino
• (1863-1965) Hampir satu abad belum memiliki formula
tertulis yang resmi
• (1875) Gustave Moynier memformulasi 4 prinsip:
pemusatan (centralization), untuk masa depan (foresight),
saling membantu (mutuality) dan solidaritas (solidarity)
• (1920) Edmond Boisseier juga mencoba formulasi prinsip
dasar
• (1921) ICRC mengumumkan prinsip-prinsip: Kesamaan
(impartial), kemandirian dari politik, agama dan ekonomi
(independence), Kesemestaan (universality) dan kesetaraan
(equality). ICRC berperan sebagai pelindung dan
penyebarluas.
SEJARAH PERKEMBANGAN
4. • (1946) deklarasi Oxford; teks masih kasar dan lepas-lepas
• (1949) disebutkan dalam konvensi I (pasal 44) dan
konvensi IV (pasal 63)
• (1955) Jean Pictet menulis penelitiannya secara sistematik
dan membagi Prinsip menjadi 2 kategori yaitu Prinsip
Dasar (fumandental) dan Prinsip Organis (Organic)
• (1965) Buku Pictet menjadi dasar pertimbangan tertulis
• (1965) Resmi diumumkan di Viena, konverensi
Internasional PM & BSM ke-20
• (1979) Pictet menulis uraian tentang prinsip yang diadopsi
tahun 1965
• (1986) Konverensi Internasional PM & BSM ke-25, revisi
statuta, mengadopsi Tujuh Prinsip Dasar dan dimasukkan
dalam pembukaan statuta baru
6. KEMANUSIAAN
Mencegah dan meringankan
penderitaan manusia
Melindungi kehidupan dan
kesehatan manusia
Memastikan penghormatan
terhadap individu
Mempromosikan
perdamaian abadi
7. KESAMAAN
Bantuan didahulukan
kepada mereka yang
paling membutuhkan
Ditujukan kepada korban,
orang per orang
Tidak melakukan diskriminasi
atas kebangsaan, ras,
kepercayaan/agama, golongan,
atau pandangan politik
Tindakan harus realistik,
cocok-tepat-pantas dan
proporsional sesuai kebutuhan
Prioritas bantuan kepada
kasus-kasus yang paling
mendesak
8. KENETRALAN
Menjaga dan mempertahankan
kepercayaan
Sikap tidak berpihak,
menahan diri terhadap
kontraversi-kontraversi yang
tidak termasuk dalam lingkup
kerja Gerakan
Tidak melibatkan diri
dalam permusuhan dan
pertentangan politik,
ras, agama atau
masalah-masalah
ideologis lainnya
9. KEMANDIRIAN
Sekalipun merupakan bagian
dari pelayanan kemanusiaan
dari pemerintah dan tunduk
pada undang-undang
(mendukung otoritas publik)
namun tetap harus
mempertahankan otonominya
sehingga dalam keadaan
apapun dapat bertindak sesuai
dengan prinsip-prinsip Gerakan
Menolak segala bentuk campur
tangan politik, ideologi,
ekonomi dan dalam bentuk apa
pun tidak mempengaruhi
seperti masalah keuangan,
pemilihan program atau
rekruitmen sukarelawan)
10. KESUKARELAAN
Memberikan bantuan
tidak didorong oleh
keinginan untuk
memperoleh
keuntungan tertentu
dengan cara apapun
Intinya adalah spontanitas dan
tidak memikirkan diri sendiri.
11. KESATUAN
Hanya boleh ada satu
perhimpunan nasional
Tidak ada diskriminasi
dalam perekruitan
anggota
Aktif melaksanakan
tugas kemanusiaan
di seluruh
wilayahnya
12. KESEMESTAAN
Semua perhimpunan
nasional mempunyai
status yang setara
Semua perhimpunan
nasional mempunyai
tanggung -jawab dan
kewajiban yang
sama dalam
membantu satu sama
lain, meliputi
seluruh dunia