Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang implikasi etika dari teknologi informasi, termasuk moral, etika, dan hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Dokumen tersebut juga membahas hak-hak masyarakat sehubungan dengan informasi dan pentingnya budaya etika dalam penggunaan teknologi informasi.

1. IMPLIKASI ETIS DARI TEKNOLOGI INFORMASI
Moral, Etika, dan Hukum
a. Moral
Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral
adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita telah diajarkan
mengenai moral sejak kita kecil. Kita dapatkan itu mulai dari orang tua, lingkungan
keluarga, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Seiring
dengan pertumbuhan kita baik secara fisik maupun mental, seiringan dengan
pertambahnya usia, kita belajar mengenai peraturan-peraturan masyarakat untuk kita
ikuti. Aturan perilaku inilah yang akan menjadi moral kita.
Tidak semua masyarakat di dunia ini memiliki moral yang sama, namun pada
prinsipnya ada satu kesamaan yaitu “Melakukan apa yang secara moral benar”
merupakan landasan dasar perilaku sosial masyarakat pada umumnya.
b. Etika
Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa yunani “ethos”,
yang berarti “karakter”. Etika (Ethics) adalah sekumpulan kepercayaan standart atau
teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Setiap
individu bertanggung jawab atas komunitas mereka atas perilaku mereka.
Etika berbeda dengan moral. Etika bisa bervariasi dari komunitas satu dengan
komunitas lainnya. Keberagaman dalam komputer ini terlihat dalam bentuk peranti lunak
bajakan (pirated software) – peranti lunak yang diduplikasi secara illegal dan kemudian
digunakan atau dijual. Apapun alasan untuk pembajakan peranti lunak tidak seharusnya
diterima begitu saja. Pembajakan peranti lunak adalah suatu masalah, karena tidak
terdapat insentif untuk merancang dan mendistribusikan peranti lunak baru kecuali jika
penggunanya menyadari nilai ekonomisnya.
c. Hukum
Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang
berwenang seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Pada awalnya
sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak

2. ada hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat
itu komputer merupakan inovasi baru, dan system hukum membutuhkan waktu untuk
mengejarnya.
Pada tahun 1966, kasus kejahatan komputer pertama menjadi berita ketika seorang
programmer untuk sebuah bank mengubah suatu program komputer sehingga sehingga
program tersebut tidak akan menandai rekeningnya. Ia dapat terus menulis cek meskipun
tidak ada uang di dalam rekeningnya. Tipuan ini bekerja sehingga komputer tersebut
rusak, dan pemrosesan manual mengungkapkan rekening dengan saldo yang sudah
negative dan tidak ditandai tersebut. Programmer tersebut tidak dituntut atas kejahatan
komputer tersebut, karena pada saat itu tidak ada hukum mengenai kejahatan tersebut.
Sebaliknya, ia dituntut atas tuduhan membuat entri palsu dan catatan bank.
Jadi, Moral ialah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika ialah
satu set kepercayaan, standart atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok
dan masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas
berdaulat, seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya.Penggunaan komputer
dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis
informasi dan pemakai dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah
diiterprestasikan karena berbentuk tertulis. Dilain pihak etika moral tidak didefinisikan
secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat.
Etika Etis Penggunaann Teknologi Komputer
James H. Moor mendefinisikan Etika Komputer (computer ethics) sebagai analisis
sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari
kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis.
Dengan demikian, etika komputer terdiri dari 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan
yang paling logis menjadi pilihan untuk menerapkan program etika ini adalah CIO.
Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan
merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan diseluruh
perusahaan secara etis.
Satu hal amatlah penting, CIO tidak menggunakan tanggung jawab manajerial untuk
penggunaan komputer secara etis sendirian. Eksekutif-eksekutif lain juga harus
memberikan kontribusi. Keterlibatan di seluruh perusahaan ini merupakan kebutuhan
absolute dalam era komputasi pengguna akhir masa kini, dimana semua manajer
diseluruh wilayah bertanggung jawab untuk menggunakan komputer diwilayah mereka

3. secara etis. Selain manajer, seluruh karyawan pun bertanggung jawab untuk tindakan
mereka yang berkaitan dengan komputer.
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu:
1. Hak atas komputer :
a. Hak atas akses komputer
b. hak atas keahlian komputer
c. hak atas spesialis komputer
d. hak atas pengambilan keputusan komputer
James Moor mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan
etika komputer,yaitu :
1. Kelenturan secara Logis
Moor mengartikan kelenturan secara logis (logical malleability) sebagai kemampuan
untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita
lakukan. Komputer akan dengan tepat melakukan apa yang kita instruksikan, dan hal
ini bisa menjadi pikiran yang menakutkan. Tetapi, jika komputer digunakan untuk
melakukan hal yang tidak etis bahayanya bukan terletak pada komputer tersebut,
melainkan pada orang-orang yang berada di balik komputer tersebutlah yang
bersalah.
2. Faktor Transformasi
Alasan atas etika komputer yang satu ini didasarkan pada fakta bahwa komputer
dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastic. Salah satu contoh
yang baik adalah e-mail. E-mail tidak menggantikan surat biasa atau sambungan
telepon melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru.
Transformasi yang sama juga dilihat dari manajer harus berkumpul secara fisik di
lokasi yang sama, kini dapat mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video.
3. Faktor Ketidakpastian
Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat
memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer
tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidakpastian operasi internal ini
memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai diantaranya :
a. Nilai pemograman yang tidak tampak
Adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang
menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Selama proses penulisan
program, programmer tersebut harus melakukan serangkaian penilaian

4. mengenai bagaimana program tersebut harus mencapai tugasnya. Hal ini bukan
merupakan tindakan jahat yang dilakukan pemogram, tetapi lebih pada
kurangnya pemahaman.
b. Perhitungan rumit yang tidak tampak
Berbentuk progam yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat
memahaminya. Seorang manajer dapat menggunakan program semacam ini
tanpa mengetahui bagaimana komputer melakaukan semua perhitungan
tersebut.
c. Penyalahgunaan yang tidak tampak
Mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batas hukum maupun etis.
Semua tindakan kejahatan komputer berada pada kategori ini, misalnya tindakan
tak etis seperti pelanggaran hak individu akan privasi dan memata-matai orang
lain.
Richard O. Mason juga mempresentasikan empat hak dasar masyarakat sehubungan
dengan informasi yang tergabungn dalam hak sosial komputer yang dikenal dengan akronim
“Hak PAPA” yaitu :
1. Hak Privasi (Privacy)
Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal. Pertama adalah meningkatnya
kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata dan yang kedua
adalah meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Mason, para pembuat keputusan menempatkan nilai yang amat tinggi pada
informasi sehingga mereka seringkali melanggar hak privasi seseorang untuk
mendapatkannya.
2. Hak untuk mendapatkan Keakuratan
Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan system
nonkomputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa
system yang berbasis komputer lebih banyak berisikan kesalahan daripada yang
diberikan system manual.
3. Hak Kepemilikan
Yang dimaksud dengan hak kepemilikan disini adalah hak kepemilikan intelektual,
biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari
pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, atau
persetujuan lisensi.

5. 4. Hak Mendapatkan Akses
Informasi berisikan berita, hasil penelitian ilmiah, statistic pemerintah dan lain-lain.
Untuk dapat mengakses informasi tersebut pada era sekarang seseorang harus
mempunyai peranti keras dan peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar
biaya akses.
Dalam praktiknya biasanya penerapan hak-hak atau etika computer ini mengalami
masalah. Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk
ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk
kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak dengan individu dan kelompok yang
menggunakan atau yang mempengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak
tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Kontrak
tersebutb, menyatakan bahwa :
a) Komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi orang
b) Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan computer
c) Hak milik intelektual akan dilindungi
d) Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari
ketidaktahuan informasi.
Kebutuhan Akan Budaya Etika
Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan
kepribadian dari pemimpinnya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya
merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka
manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan
dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini
disebut dengan budaya etika (ethics culture).
a. Bagaimana Budaya Etika Diterapkan
Tugas dari manajeman tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep
etikanya merasuk ke seluruh organisasi, dan turun ke jajaran bawah sehingga
menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui
tiga tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan
yang telah disesuaikan.
1. Kredo Perusahaan (Corporate credo) adalah pernyataan singkat mengenai
nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk

6. memberitahu individu dan organisasi, baik didalam maupun diluar perusahaan,
akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut.
2. Program Etika (ethics program) adalah upaya yang terdiri atas berbagai
aktivitas yang di desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan
untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah
sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama sesi ini
perhatian cukup besar ditujukan untuk masalah etika.
3. Kode Perusahaan Yang Disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri
kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi
dari kode untuk industry atau profesi tertentu. Di bab yang akan datang akan
dipelajari kode etik untuk profesi system informasi.
b. Meletakkan Kredo, Program, dan Kode pada Tempatnya
Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika
perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang
diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara
satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan.
Audit Informasi
Saat menyusun etika penggunaan computer, satu kelompok dapat memegang
peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan
semua ukuran mengandalkan auditor eksternal (ekternal auditor) dari luar organisasi
untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih
besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal (internal auditor),
yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki
tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa
jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal, namun setelah
peristiwa Enron praktik ini tidak berlanjut. Praktik ini merupakan salah satu kegagalan
Arthur Andersen dengan Enron. Badan Pengawas Pasar Modal (Securities and Echange
Comission) telah menerapkan pembatasan-pembatasan pada jumlah audit internal yang
dapat dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini juga merupakan salah satu kegagalan
Arthur Andersen dengan Emerson.
Gambar dibawah menunjukkan salah satu cara popular yang menempatkan audit
internal di dalam organisasi. Dewan direktur mencakup komite audit (audit committee),

7. yang mendefinisikan tanggung jawab dari departemen audit internal dan menerima
sebagian besar laporan audit. Direktur audit internal (director of internal audit)
mengelola departemen audit internal dan biasanya melapor ke CEO atau direktur
keuangan (chief financial officer-CFO).
Posisi tingkat tinggi audit internal di dalam organisasi menjaga agar posisi ini
dihormati sebagai aktivitas yang penting dan mendapatkan kerja sama dari para manajer
di semua tingkat.
a. Pentingnya Objektivitas
Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka
beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki
hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan
mereka satu-satunya adalah dengan dewan komisaris, CEO, dan CFO.
Agar para Auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan
bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional system yang mereka
bantukembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Mereka
membuat rekomendasi untuk manajemen, dan manajemen memutuskan apakah
mereka akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
b. Jenis Aktivitas Audit
Terdapat empat jenis dasar aktivitas audit internal: financial, operasional,
beriringan, dan desain system pengendalian internal.
 Audit Financial (financial audit) memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan
merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas,
auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor
internal merupakan seluruh pekerjaan audit sendiri.
 Audit operasional (operational audit) tidak dilaksanakan untuk memverifikasi
keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis
ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis system pada tahap
analisis dari masa siklus perancangan system. Sistem yang dipelajari hampir selalu
berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan computer.
Ketika para auditor internal melaksanakan audit opersional, mereka mencari
tiga fitur system dasar:
• Kecukupan pengendalian.

8. • Efisiensi.
• Kepatuhan dengan kebijakan perusahaan.
Ketika para spesialis informasi merancang system, mereka mencari fitur-fitur yang
sama ini.
• Audit berkelanjutan
• Desain system pengendalian internal.
c. Subsistem Audit Internal
Dalam system informasi financial, subsistem audit internal merupakan salah
satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan system
merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan system informasi yang
terkendali dengan baik, dan system tersebut merupakan langkah yang baik untuk
memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan
mengelola operasional bisnis yang beretika.
Menerapkan Etika Dalam Teknologi Informasi
Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat
memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun
kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat
digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut.
a. Kode Etik. Association for Computing Machinery (ACM) yang didirikan pada tahun
1947, adalah sebuah organisasi komputer professional tertua di dunia. ACM telah
menyusun kode etik dan perilaku professional (Code of Ethics and Professional
Practice) yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, Kode Etik dan
Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak (Software Engineering Code of Ethics
and Professional Parctice) dinuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan
untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan
prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak.
b. Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat
ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan “keharusan”, yang merupakan pernyataan
tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi empat bagian. Masing-masing
keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat.
1. Keharusan Moral Umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral
(member kontribusi kepada masyarakat; menghindari bahaya; berlaku jujur, dapat

9. dipercaya, dan adil) dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hokum
(hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan).
2. Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik. Hal ini berkenaan dengan
dimensi-dimensi kinerja professional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam
melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas disini. Isu hokum dan
tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai
computer juga dibahas.
3. Keharusan Kepemimpinan Organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM
memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya
computer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab
sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari
computer, serta melindungi kepentingan para pengguna.
4. Kepatuhan terhadap Kode Etik. Di sini, anggota ACM harus mengindikasi
dukungan untuk kode etik.
c. Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak Kode etik ini
mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada system
informasi dan terdiri atas ekspektasi di delapan hal penting:
1. Masyarakat
2. Kien dan atasan
3. Produk
4. Penilaian
5. Manajemen
6. Profesi
7. Kolega
8. Diri Sendiri
Lima dari hal diatas berkaitan dengan tanggung jawab dimana ahli tersebut
menjadi bagian (Masyarakat, Klien dan Atasan, Manajemen, Profesi dan Kolega).
Dua hal (Produk dan Penilaian) berkaitan dengan kinerja professional, dan satu hal
(Diri sendiri) mengacu pada peningkatan diri sendiri.
Pendidikan Etika Komputer
Program edukasi formal dalam etika computer tersedia dari beragam sumber –
mata kuliah di perguruan tinggi, program professional, dan program edukasi swasta.

10.  Mata Kuliah di Perguruan Tinggi.
Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap
mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industry.
 Program Profesional.
Program professional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap
tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan
perubahan tuntutan sosial.
 Program Edukasi Swasta
Contoh Penerapan Sistem Teknologi Informasi Manajemen
a. Contoh Perbuatan yang Etis Dalam Penerapan Atau Penggunaan Teknologi
Informasi
1. Sistem Informasi Registrasi dan Pembayaran Biaya Kuliah
Sistem ini dibangun untuk melakukan kegiatan pencatatan dan menyajikan informasi
– infomasi yang berkaitan dengan jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester
yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pemilihan matakuliah tentu saja akan terkait
dengan siapa pengajarnya dan beberapakapasitas ruangnya. Sistem ini juga dapat
menghitung berapa banyak mahasiswa yang melakukan registrasi, mencetak daftar
nilai dan presensi, serta memberikan informasi tentang pengajar mana yang di sukai,
konsentrasi apa yang paling diminati. Titik kritis dari sistem ini terletak pada
pemodelan database, dimana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah,
satu matakuliah dapat diambil banyak mahasiswa, satu dosen dapat mengajar
beberapa kelas dan beberapa mata kuliah. Selain itu, faktor yang sangat penting
adalah tentang matakuliah dan nilai prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa
agar dapat mengambil matakuliah yang dipilihnya.
2. Sistem Informasi Supermaket
Sistem ini dibangun untuk meningkatkan kontrol baik terhadap tingkat pembelian,
persediaan barang maupun omset supermarket tersebut. Karena supermarket
mrupakan pasar modern yang harus menyediakan kebutuhan harian, maka dengan
bantuan SI Supermarket ini pihak pengelola dapat mngetahui setiap saat jenis barang
yang harus disorder kembali, direktur atau tidak dipsan lagi karena tidak terjual
dalam jangka waktu yang lama. Titik kritis ini adalah permodelan database untuk
mendetksi dimana satu jenis produk tersedia dalam jumlah yang banyak, atau bauran

11. produk yang sejenis, seperti indomie tersedia seribu kantong, tetapi baurannya ada
indomie goring, sup ayam, kari ayam, rasa sate, rasa soto, sup bakso dll. Disamping
itu permodelan database yang ada juga dihadapkan pada tantangan untuk
pendeteksian tanggal kadaluarsa. Faktor kontrol penting yang lainnya adalah
mengenai barang yang akan yang segera kadaluarsa, jumlah barang yang segera
habis, pembatasan hak akses kasir dalam penentuan harga jual dan pembatalan
transaksi karena konsumen tidak jadi membeli
3.Sistem Informasi Rumah Sakit
Sistem ini sangat konmpleks karena harus dapat melakukan pencatatan transaksi
mulai dari pemeriksaan dokter, laboratorium, pemondokan, apotik, dan poliklinik
untuk obat jalan, srta fasilitas – fasilitas tambahan seperti infus, operasi dll. Lebih
jelasnya sebagai berikut :
1. SIM adalah perangkat prosedur yang terorganisasi apabila dijalankan akan
memberikan umpan balik dan informasi kepada manajemen tentang masukan,
proses, dan keluaran dari suatu siklus manajemen, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.
2. SIM merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang
menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi
pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut
memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer, dan prosedur-prosedur
manual;model-model untuk analisis, perencanaan, pengawasan, dan pengambilan
keputusan; dan suatu “database” (Gordon B.Davis dan Margareth H.Olson).
3. Management Information System is a spesifically designed communication
system in which data are gathered, stored, analyzed, formulated, and reported to
manager (Rakich-Longest-Darr).
Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit adalah sebuah sistem komputerisasi
yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan
kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi
untuk memperoleh informasi secara tepat dan tepat. sistem informasi rumah sakit
umumnya mencakup masalah klinikas (media), pasien dan informasi-informasi
yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit itu sendiri.

12. TUJUAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT ITU SENDIRI :
1. Lebih menigkatkan pelayanan rumah sakit
2. Agar data-data yang ada dalam rumah sakit tersusun rapih.
3. Kemudahan dalam pencarian data obat, pasien dll yang berhubungan dengan rumah
sakit.
4. Meningktakan citra pelayanan rumah sakit.
MEKANISME KONTROL :
Mendukung pengendalian mutu pelayanan medis, penilaian produktivitas, analisis,
pemanfaatam dan perkiraan kebutuhan, perencanaan dan evaluasi program,
menyederhanakan pelayanan, penilaian klinis, sistem ini berguna untuk menunjang proses
fungsi fungsi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan
kesehatan dirumah sakit.
Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan
teknologi informasi yang terintegrasi dan di intergrasikan dengan prosedur manual dan
prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk
mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga dalam tahapannya akan
membuat bebrapa SOP baru guna menungjang kelancaran penerapan Sistem yang tertata
dengan rapih dan baik.
Berdasarkan definisi di atas, maka kita dapat membagi Sistem Informasi Manajemen
menjadi 5 komponen utama guna menunjang terlaksanana penerapan sistem informasi yang
benar dan sesuai kebutuhan:

13. 1. Software (Sistem Informasi Manajeman Rumah Sakit)
2. Hardware (Perangkat Kerasa berupa Komputer, printer dan lainnya)
3. Networking (Jaringan LAN, Wireless dan lainnya)
4. SOP (Standar Operasional Prosedur)
5. Komitment (Komitmen semua unit/instalasi yang terkait untuk sama-sama
mejalankan sistem karena sistem tidak akan berjalan tanpa di Input)
6. SDM (sumberdaya manusia adalah factor utama suksesnya sebuah sistem dimana data
diinput dan di proses melalui tenaga-tenaga SMD tersebut)
Sistem Informasi Manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai
nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta
kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini.
Di bidang kesehatan terutama Rumah Sakit sangat membutuhan Sistem Informasi
Manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat untuk menyongsong
Indonesia Sehat.
b. Contoh Perbuatan Yang Tidak Etis Dalam Penerapan Atau Penggunaan Teknologi Informasi
1. Menggunakan perangkat komputer untuk membahayakan orang lain.
2. Mencampuri pekerjaan komputer orang lain.
3. Mengintip file orang lain.
4. Menggunakan perangkat komputer untuk pekerjaan ilegal.
5. Menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu.
6. Menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar.
7. Menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorasi
8. Mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau orang lain
9. Tidak memikirkan akibat sosial dari program yang kita tulis.
10. Tidak menggunakan komputer dengan cara yang menunjukan tenggang rasa.
Undang-undang Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Terdapat dua jenis peraturan, yaitu peraturan tidak tertulis berupa norma yang berlaku, dan
peraturan tertulis berupa perundang-undangan yang secara resmi disahkan oleh suatu
lembaga yang berwenang. Norma yang berlaku sebenarnya tidak ada kepastian secara
hukum, namun masyarakatlah yang dapat menilai apakah prilaku seseorang sesuai dengan

14. norma atau tidak. Sedangkan undang-undang jelas mengatur apa saja yang harus dan tidak
boleh dilakukan. Begitu pula dalam teknologi informasi, terdapat norma yang membatasi
seseorang dalam menghadapi teknologi ini berupa etika dan moral, dan terdapat pula hukum
dan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan.
Di awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri telah disahkan dua buah undang-
undang, yaitu tentang Paten dan Merek pada tahun 2001 yang telah disahkan pada tanggal 1
Agustus 2001. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2002 kembali disahkan Undang-undang
mengenai Hak Cipta. Dengan demikian, Undang-undang Perlindungan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) meliputi UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU RI No. 15 Tahun
2001 tentang Merek, dan UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semua perundang-
undangan tersebut ditujukan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual. Pada materi
kali ini akan dikhususkan pada pembahasan mengenai Undang-undang Hak Cipta dalam
menghadapi teknologi informasi.
Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus
memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang
lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat,
dibaca, dan didengar.
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 bab, 78 pasal. Adapun
inti dari tiap bab, antara lain:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Lingkup Hak Cipta
Bab III : Masa Berlaku Hak Cipta
Bab IV : Pendaftaran Ciptaan
Bab V : Lisensi
Bab VI : Dewan Hak Cipta
Bab VII : Hak Terkait

15. Bab VIII : Pengelolaan Hak Cipta
Bab IX : Biaya
Bab X : Penyelesaian Sengketa
Bab XI : Penetapan Sementara Pengadilan
Bab XII : Penyidikan
Bab XIII : Ketentuan Pidana
Bab XIV : Ketentuan Peralihan
Bab XV : Ketentuan Penutup
Untuk lebih jelas lagi sebaiknya langsung bereferensi pada buku Undang-undang
Perlindungan HaKI yang memuat juga penjelasannya. Buku undang-undang tersebut yang
sudah tersebar di mana-mana.
Etika dalam Teknologi Informasi dan Menghargai Karya Orang Lain
Teknologi informasi (IT), erat kaitannya dengan teknologi komputer (sebagai perangkat
keras/hardware), dan program aplikasi (sebagai perangkat lunak/software). Keduanya
berkembang begitu pesat akhir-akhir ini. Barang siapa menguasai teknologi informasi, maka
dia tidak akan ketinggalan. Permasalahan yang ada, di satu sisi kebutuhan akan sistem
komputer terus bertambah, di sisi lain daya beli terhadap perangkat baru semakin menurun,
terutama dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot. Sebagian software baru cenderung
membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kondisi demikian
memancing masyarakat yang gemar ngutak-atik teknologi informasi untuk melakukan hal-hal
yang bertentangan dengan norma dan hukum untuk mendapatkan keuntungan dari
tindakannya tersebut.
Tindakan penggunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan moral dan undang-
undang yang berlaku dan banyak dibicarakan saat ini, antara lain:
1. a. Hacking/cracking

16. Tindakan pembobolan data rahasia suatu institusi, membeli barang lewat internet dengan
menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin (carding) merupakan contoh-contoh
dari tindakan hacking. Orang yang melakukan hacking disebut hacker. Begitu pula dengan
membuka kode program tertentu atau membuat suatu proses agar beberapa tahap yang harus
dilakukan menjadi terlewatkan (contoh: cracking serial number) apabila dilakukan tanpa izin
juga merupakan tindakan yang menyalahi hukum.
1. b. Pembajakan
Mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian
menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan
pembajakan, dan masuk kategori kriminal. Contohnya, ketika seseorang menduplikasi
program Microsoft Office, kemudian diinstalasi tanpa membeli lisensi yang sah. Walaupun
memang harga lisensi program tersebut relatif mahal untuk ukuran rata-rata pendapatan per
kapita di Indonesia, namun apabila tindakan tersebut dituntut oleh pemegang hak cipta, maka
pelaku pembajakan yang dalam posisi lemah akan dikenai sanksi dan konsekuensi sesuai
hukum yang berlaku.
1. c. Browsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral dan etika kita
Membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai
dengan norma dan etika. Teknologi internet yang dapat memberikan informasi tanpa batas
akan mengakibatkan tindakan yang beragam, mulai dari tindakan-tindakan positif sampai
negatif. Orang yang tahu akan manfaat internet dan memanfaatkan secara positif akan
mendapatkan hasil yang positif pula, dan begitu juga sebaliknya.
Untuk menanggulangi perilaku di atas, maka dikeluarkanlah undang-undang. Bagi yang
melanggar akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. dan
tidak kalah pentingnya dukungan segenap masyarakat baik itu keluarga, teman, serta
lingkungan masyarakat lainnya untuk mendukung dan menyadari akan pentingnya
pemanfaatan teknologi informasi dengan benar.
Pembajakan software yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia ini harus mulai
disapu bersih karena akan menyebabkan hasil karya produk Teknologi Informasi Indonesia
tidak diakui dunia internasional. Demikian salah satu kesimpulan National Open Source
Workshop and Conference (Noswoc) di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 25-26
September 2000 (www.detik.com, Kamis (28/9/2000).

17. Untuk menghadapi masalah seperti ini, tergantung kita sebagai pengguna yang harus pintar-
pintar mengatur pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada salahnya
membeli software yang membutuhkan biaya lisensi tinggi apabila diperlukan. Namun dengan
adanya kemajuan teknologi software yang tidak terbatas di seluruh penjuru dunia memicu
kita untuk mencari dan terus mencari software dengan biaya murah tapi performance/kinerja
yang tidak kalah dengan software mahal. Bahkan sekarang ini banyak software yang free atau
bebas digunakan tanpa diharuskan membeli lisensi yang cukup mahal, mengingat keadaan
perekonomian kita yang belum begitu membaik.
Oleh karena itu, jalan keluarnya jika merasa berat untuk membeli lisensi program yang
komersil, gunakanlah program yang open source atau free yang memiliki lisensi murah atau
bahkan gratis. Banyak produsen atau komunitas pengembang software yang mengedarkan
produknya secara gratis/free, tergantung kejelian kita dalam memilih barang. Misalnya,
program yang setara dengan Microsoft Office yaitu Open Office.org.
Open Office.orgmerupakan program yang dijalankan pada platform Linux, dan Linux pun
merupakan Operating System yang open source juga.
10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu:
(1) Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus-terang, tidak
curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, tidak berbohong.
(2) Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani
dan penuh pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya.
(3) Memeliharan janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh,
tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalitas dengan dalih
ketidakrelaan.
(4) Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, tidak
menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia, begitu juga dalam suatu konteks
profesional, menjaga/melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang
bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan.
(5) Kewajaran/keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan,
memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap
perbedaa, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak
pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
(6) Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong
menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.

18. (7) Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak
menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, tidak merendahkan dan
mempermalukan martabat orang lain.
(8) Warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu mentaati hukum/aturan, penuh
kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.
(9) Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam
pertemuan pesonal maupun pertanggungjawaban profesional, tekun, dapat
dipercaya/diandalkan, rajin penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan kemampuan
terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi.
(10) Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas
keputusan dan konsekuensinya serta selalu memberi contoh
Selain etika, yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Eika
sangat berpengaruh terhadap tingkah laku individual. Tanggung jawab sosial mencoba
menjembatani komitmen individu dan kelompok dalam suatu lingkungan sosial, seperti
pelanggan, perusahaan lain, karyawan, dan investor. Tanggung jawab sosial
menyeimbangkan komitmen-komitmen yang berbeda. Menurut Zimmerer, ada beberapa
macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu:
(1) Tanggung jawab terhadap lingkungan.
Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memerhatikan, melestarikan,
dan menjaga lingkungan, misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan,
berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan
kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.
(2) Tanggung jawab terhadap karyawan.
Semua aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti peneriman karyawan baru,
pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawaab perusahaan
terhadap karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan
cara:
(a) Mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan.
(b) Meminta input kepada karyawan.
(c) Memberikan umpan balik positif maupun negatif.
(d) Selalu menekankan tentang kepercayaan kepada karyawan.
(e) Membiarkan karyawan mengetahui apa yang sebenarnya mereka harapkan.
(f) Memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik.
(g) Memberi kepercayaan kepada karyawan.

19. DAFTAR PUSTAKA
Putra, Yananto Mihadi. (2018). Modul Kuliah Sistem Informasi Manajemen: IMPLIKASI ETIS DARI
TEKNOLOGI INFORMASI. FEB - Universitas Mercu Buana: Jakarta.
https://mharynthaimannova.files.wordpress.com/2015/03/implikasi-etis-penggunaan-teknologi-
informasi.doc
https://jurnaltik.wordpress.com/tik-kelas-x/etika-dan-moral-dalam-menggunakan-teknologi-
informasi-dan-komunikasi/
https://aldiirwinsyah.wordpress.com/2013/01/21/etika-bisnis-yang-harus-dimiliki-perusahaan/