Teks tersebut membahas tentang etika dan dampak sosial dalam pemanfaatan sistem informasi perusahaan. Tiga poin utama yang diangkat adalah pentingnya budaya etika di perusahaan, hak-hak sosial yang berkaitan dengan akses dan penggunaan teknologi informasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap etika dalam teknologi komputer.

1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
ISU SOSIAL DAN ETIKA DALAM SISTEM INFORMASI
Dosen: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM. CMA
Nama Mahasiswa : Yenny Farlina Yoris
NIM : 55516120048
Jurusan: Magister Akuntansi
Maret 2017

2. ABSTRAK
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang sangat pesat beberapa dekade
belakangan ini sangat banyak membantu aktivitas sehari-hari manusia. Manfaat yang
besar ini seperti menjawab semua kebutuhan kita dalam hal keterbatasan waktu, ruang,
tempat bahkan keterbatasan manusia itu sendiri. Salah satu dampak yang besar yang
dirasakan manusia saat ini adalah adanya Sistem Informasi berbasis komputer dan
internet.
Sistem Informasi adalah kumpulan beberapa komponen yang saling bekerja sama dalam
menerima input informasi, kemudian mengolah informasi tersebut dan akhirnya
menghasilkan output informasi yang bermanfaat. Sistem informasi digunakan dalam
berbagai aspek mulai dari pendidikan, perkantoran, perbankan bahkan pedesaan
sekalipun.
Dalam makalah ini penulis bercerita mengenai implementasi sistem infomasi dan
bagaimana hubungannya dengan isu etika, sosial dan politik khususnya pada
perusahaan tempat penulis bekerja dan dampak implementasi sistem informasi dalam
dunia usaha pada umumnya.

3. PEMBAHASAN
I. Perilaku Moral dan Konsep Etika
Kata ethics berakar dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika adalah
satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok
atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab pada masyarakat atas perilaku
mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota, negara, atau profesi. Tidak seperti moral,
etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kita melihat
perbedaan ini dibidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan perangkat lunak
yang digandakan secara ilegal lalu digunakan atau dijual.
Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat,
seperti pemerintah, pada rakyat atau warga negaranya. Meskipun saat ini sudah banyak
peraturan dan perundang udangan yang mengatur mengenai penggunaan teknologi
informasi tetapi penerapannya belum maksimalkan dikarenakan keawaman
pengetahuan masyarakat mengenai peraturan. Hal ini membuka peluang untuk
terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi yang tidak terdeteksi atau didiamkan
karena ketidaktahuan korban terhadap hukum.
Kasus pertama kejahatan komputer terjadi pada tahun 1966, saat programer untuk
suatu bank membuat suatu tambahan di program sehingga program tersebut tidak dapat
menunjukan bahwa pengambilan dari rekeningnya telah melampau saldo. Ia dapat terus
menulis cek walau tidak ada lagi uang di rekeningnya. Penipuan ini terus berlangsung
hingga komputer tersebut rusak, dan pemrosesan secara manual mengungkapkan saldo
yang telah minus. Programer tersebut tidak dituntut melakukan kejahatan komputer,
karena peraturan hukumnya belum ada. Sebaliknya, ia dituntut membuat entry palsu di
catatan bank.
Kita dapat melihat bahwa penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh
nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai, dan juga
hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis.
Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua
anggota masyarakat karena biasanya dilandaskan pada kebiasaan dan kepantasan
semata. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang memperoleh banyak
perhatian.
II. Budaya Etika dalam Sebuah Perusahaan
Hubungan antara pimpinan dengan instansi merupakan hubungan yang di dasari
oleh etika. Meskipun setiap perusahaan memiliki peraturan tertulis yang diterapkan
secara adil terhadap keryawannya, namun ada peraturan “tidak tertulis” yang juga
harus diakui dan dipatuhi oleh semua karyawan maupun pemberi kerja. Disinila etika
menjadi penting. Jika perusahaan pemberi kerja harus berlaku etis, maka para

4. manajemen puncak dan staff nya harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya.
Salah satu tugas manajemen perusahaan adalah memastikan bahwa apapun
konsep etikanya yang dianut menyebar diseluruh organisasi, melalui semua tingkatan
dan menyentuh semua pegawai. Para eksekutif di perusahaan biasanya mencapai
penerapan ini melalui suatu metode tiga lapis, yaitu dalam bentuk pernyataan tekad
(komitmen), program-program etika, dan kode etik khusus pada setiap instansi.
Komitmen adalah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakan oleh pimpinan
instansi. Tujuan komitmen ini adalah menginformasikan orang-orang dan organisasi-
organisasi baik di dalam maupun di luar instansi mengenai nilai-nilai etika yang
diberlakukan.
Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang
dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen.
Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilaksanakan bagi
pegawai baru. Selama pertemuan ini, subyek etika mendapat cukup perhatian.
Contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika, sesorang auditor
internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer selama beberapa jam untuk
mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen.
Dalam hal kode etik khusus instansi, biasanya banyak instansi telah merancang
kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari
organisasi sejenis.
III. Alasan Pentingnya Etika dalam Pemanfaatan Sistem Informasi
James Moor mengidentifikasikan tiga alasan utama dibalik minat masyarakat
yang tinggi akan etika komputer: kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor
ketidaktampakan.
a. Kelenturan secara logis (Logical Malleability)
Moor mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk
memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita
lakukan. Komputer akan melakukan terpat seperti apa yang diinstruksikan oleh
pemogram, dan hal ini bisa menjadi pikiran yang menakutkan. Tetapi, jika
komputer digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak etis bahayanya bukan
terletak pada komputer tersebut, melainkan orang-orang yang berada di balik
komputer tersebutlah yang bersalah.
b. Faktor transformasi.
Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa
komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Kita
dapat melihat transformasi tugas yang sama pada semua jenis organisasi.
Contoh penerapan yang baik pada perusahaan adalah surat electronik (e-mail).
Email tidak hanya memberikan cara bertelepon yang lain, tetapi memberikan

5. cara komunikasi yang sama sekali baru. Contoh real di perusahaan saya yang
dapat saya jelakan adalah mengenai penggunaan teknology e-video conference
dengan menggunakan teknologi aplikasi skype. Dulu para manajer harus
berkumpul secara fisik di satu lokasi, sekarang mereka dapat bertemu dalam
bentuk konferensi video. Hal ini akan sangat meghemat perusahaan dalam hal
waktu, biaya perjalanan seperti tiket, hotel dan sebagainya, dan lain lain. Lead
advisor yang duty based nya ada di Amerika tidak perlu repot dating ke
Indonesia hanya untuk rapat.
c. Faktor tak kasat mata (Invisibility Factors)
Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karena semua
operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal yang
tidak nampak ini membuka peluang pada nilai nilai pemprograman yang tidak
terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan yang tidak
terlihat. Contohnya adalah sebagai berikut:
1. Nilai-nilai pemprograman yang tidak terlihat adalah perintah perintah yang
programer kodekan menjadi program yang mungkin dapat atau tidak
menghasilkan pemrosesan yang diinginkan pemakai. Selama penulisan
program, programer harus membuat serangkaian pertimbangan nilai seperti
bagaimana program mencapai tujuannya. Ini bukan suatu tindakan jahat dari
pihak programer, tetapi lebih merupakan kurangnya pemahaman. Contoh
dampak yang dapat timbul dari nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat
adalah insiden nuklir Three Mile Island. Operator pembangkit listrik tersebut
telah dilatih menangani keadaan gawat dengan menggunakan suatu model
matematika. Model tersebut hanya dirancang untuk mensimulasikan
terjadinya kerusakan
tunggal. Namun yang terjadi adalah kerusakan berganda secara serentak.
Ketidakmampuan komputer memberikan apa yang diinginkan pemakainya
disebabkan oleh faktor tak kasat mata ini.
2. Perhitungan rumit yang tidak terlihat berbentuk program-program yang
demikian rumit sehingga tidak dimengerti oleh pemakai. Manajer
menggunakan tanpa mengetahui sama sekali bagaimana program tersebut
melaksanakan perhitungan. Contohnya di perusahaan saya adalah setiap kali
ada problem berkaitan dengan IT, pihak manager 100% akan memasrahkan
solusinya kepada programmer atau IT Consultant. Mereka tidak tertarik
darimana asal sumber masalah, apalagi mempelajari cara mengatasinya jika
terdapat masalah yang sama dikemudan hari.
IV. Hak Sosial dan Komputer
Masyarakat, dalam hal ini karyawan sebuhan perusahaan memiliki hak-hak
tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Komputer merupakan peralatan yang
begitu penuh daya sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Deborah Johnson,
professor pada Rensselaer Polytechnic Institute, yakin bahwa masyarakat memiliki hak

6. atas akses komputer, keahlian komputer, spesialis komputer dan pengambilan
keputusan komputer.
1. Hak atas akses komputer.
Setiap orang tidak perlu memiliki sebuah komputer, seperti juga tidak setiap
orang memiliki mobil. Namun, pemilikan atas akses computer merupakan kunci
mencapai hak-hak tertentu lain. Misalnya akses ke komputer berarti kunci mendapatkan
pendidikan yang baik.
2. Hak atas keahlian komputer.
Saat komputer mula-mula muncul, ada ketakutan yang luas dari para pekerja
bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja masal. Hal itu tidak
terjadi. Kenyataannya, komputer telah menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada
yang dihilangkannya.
Tidak semua pekerja menggunakan komputer atau memerlukan pengetahuan
komputer, tetapi banyak yang demikian. Dalam mempersiapkan pelajar untuk bekerja di
masyarakat modern, pendidik sering menganggap pengetahuan tentang komputer
sebagai suatu kebutuhan.
3. Hak atas spesialis komputer.
Adalah mustahil seseorang memperoleh semua pengetahuan dan keahlian
komputer yang diperlukan. Karena itu kita harus memiliki akses ke para spesialis
tersebut, seperti kita memiliki akses ke dokter, pengacara, dan tukang ledeng.
4. Hak atas pengembalian keputusan komputer.
Walau masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
mengenai bagaimana komputer diterapkan, masyarakat memiliki hak tersebut. Hal ini
layak jika komputer dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Hak-hak ini dicerminkan
dalam UU computer yang telah mengatur penggunaan komputer. Hak atas Informasi.
Klasifikasi hak asasi manusia dalam era komputer yang paling luas dipublikasikan
adalah PAPA yang dibuat Richard O. Mason, seorang professor di Southern Methodist
University, menciptakan akronim PAPA untuk menggambarkan empat hak asasi
masyarakat dalam hal informasi. PAPA merupakan singkatan dari Privacy (privasi),
accuracy (akurasi), property (kepemilikan), dan accessibility (aksesbilitas).
(http://abdee-joy.blogspot.co.id/2010/12/dampak-etika-dan-sosial-pemanfaatan.html)
1. Hak atas privasi.
Hakim Pengadilan Tinggi Louis Branders dikenal karena mengakui “hak untuk
dibiarkan menyendiri.” Mason menganggap hak ini sedang terancam karena dua
kekuatan. Yang satu adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan bagi
pengintaian, dan yang lain adalah meningkatnya nilai informasi dalam pengambilan
Keputusan Contoh-contoh diatas adalah contoh-contoh pengintaian yang tidak
menggunakan komputer. Masyarakat umum sadar bahwa computer dapat digunakan
untuk tujuan ini, namun barangkali tidak sadar akan data pribadi mana yang dengan
mudah dapat diakses. Jika Anda tahu cara mencarinya, Anda dapat memperoleh
informasi data pribadi dan informasi keuangan apapun yang dimiliki oleh warga negara

7. AS.
2. Hak atas akurasi.
Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidak dapat dicapai
oleh sistem nonkomputer. Potensi ini selalu ada, tetapi tidak selalu tercapai. Sebagian
sistem berbasis komputer mengandung kesalahan lebih banyak daripada yang dapat
ditolerir sistem manual. Dalam banyak kasus, kerusakan terbatas pada gangguan
sementara, seperti saat harus memproses penagihan yang telah Anda bayar. Dalam
kasus lain, biayanya mungkin lebih besar.
3. Hak atas kepemilikan.
Di sini kita berbicara mengenai hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk
program-program komputer. Kita sering melihat para pemakai yang telah membeli hak
untuk menggunakan perangkat lunak jadi menggandakannya secara illegal, kadang-
kadang untuk dijual kembali. Dalam kasus lain, suatu penjual perangkat lunak mungkin
meniru produk popular dari penjual lain.
Para penjual perangkat lunak dapat menjaga hak milik intelektual mereka dari
pencurian melalui hak cipta, paten, dan perjanjian lisensi. Hingga tahun 1980-an,
perangkat lunak tidak dilindungi oleh UU hak cipta atau paten. Namun, sekarang
keduannya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Paten memberikan
perlindungan yang sangat kuat di negara-negara yang menegakkannya, karena
perlindungan hak cipta menetapkan bahwa suatu tiruan (clone) tidak harus persis
serupa dengan versi orisinalnya.
Para penjual perangkat lunak mencoba menambal lubang-lubang dalam hukum melalui
perjanjian lisensi yang diterima para pelanggan saat mereka menggunakan perangkat
lunak tersebut. Pelanggaran perjanjian membuat pelanggan dapat dituntut di
pengadilan.
4. Hak atas akses.
Sebelum adanya database komputer, banyak informasi yang tersedia bagi
masyarakat umum dalam bentuk dokumen tercetak atau mikrofilm diperpustakaan.
Informasi tersebut terdiri dari berita berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah,
dan lain-lain. Sekarang, banyak dari informasi tersebut yang telah diubah menjadi
database komersial yang menjadikannya kurang dapat diakses masyarakat. Untuk
memiliki akses ke informasi tersebut, seseorang harus memiliki perangkat lunak dan
perangkat keras komputer yang diperlukan, dan membayar biaya akses. Dengan
melihat fakta bahwa komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat
dan lebih mudah dari teknologi lain, maka menjadi ironis bahwa hak untuk akses
merupakan masalah etis jaman modern ini.
Kontrak Sosial Jasa Informasi
Mason yakin bahwa untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa
informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa
komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak
tersebut dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang dipengaruhi oleh

8. output informasinya. Kontrak ini tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang
dilakukan jasa informasi.
Kontrak tersebut menyatakan bahwa:
• komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi seseorang
• setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemprosesan komputer
• hak milik intelektual akan dilindungi
• komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari
ketidaktahuan informasi.
Singkatnya, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab atas kontrak sosial
yang timbul dari sistem yang dirancang dan diterapkannya.
V. Sistem Informasi dan keterkaitannya dengan Isu Etika, Politik dan Sosial di
Perusahaan tempat saya bekerja.
Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya sistem informasi
mencakup dimensi moral berikut :
1. Hak dan Kewajiban informasi .
Hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi? Apa yang dapat
dilindungi hak tersebut? Apakah kewajiban individu dan organisasi yang
berkaitan dengan informasi ini?
2. Kepemilikan hak dan kewajiban.
Bagaimana hak kekayaan intelektual pribadi tradisional dilindungi dalam sebuah
masyarakat digital dimana melacak dan menghitung hak kepemilikan sulit
dilakukan dan mengabaikan hak-hak pribadi menjadi sangat mudah?
3. Akuntabilitas dan pengandalian.
Siapa yang dapat dan akan dituntut akuntabilitas dan tanggung jawabnya atas
bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu dan kolektif serta hak-hak
pribadi?
4. Kualitas sistem.
Standar kualitas sistem dan data apakah yang harus dipenuhi untuk melindungi
hak pribadi dan keamanan masyarakat?
5. Kualitas hidup.
Nilai apa yang harus dilindungi dalam sebuh masyarakat yang didasarkan
pengetahuan dan teknologi? Institusi mana yang harus dilindungi dari kejahatan?
Nilai dan praktik budaya mana yang harus didukung oleh teknologi informasi
yang baru?
Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika,bagaimana
sehatusnya anda menganalisis masalah ini? Proses lima langkah berikut dapat
membantu.
1. Identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas.

9. 2. Didefinisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat.
3. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya.
4. Identifikasi pilihan yang dapat anda ambil denagn beralasan.
5. Identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan anda.
Di bawah ini penulis mencoba menguraikan hubungan antara implementasi Sistem
Informasi dan hubungannya dengan isu isu etika, sosial dan politis.
V.1. Keterkaitan dengan Isu Isu Politis (Demokratisasi)
Salah satu dampak penerapan teknologi informasi dalam hal politik adalah
meningkatnya peransan masyarakat dalam memonitor kinerja pemerintah. Dengan e-
government maka hal ini bisa tercapai. Saat ini masyarakat bisa berinteraksi langsung
dengan para pejabat melalui akun twitter, facebook ataupun melalui blog khusus yang
di sedikan oleh pemangku jabatan masing masing. Presiden saat ini dapat berinteraksi
dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran
dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Ini membuat
masyarakat lebih tanggap dan mendapatkan kemungkinan suaranya didengar secara
mudah. Masyarakat yang dapat bercakap-cakap langsung dengan anggota DPR itu
juga dapat melakukan review kenapa mereka memilih perwakilan mereka tersebut dan
dapat menentukan pilihan untuk wakil mereka di masa depan.
Hubungan penerapan Sistem Informasi dalam isu politik di perusahaan saya:
Sistem informasi yang ada saat ini memudahkan kami dalam hal pembuatan
keputusan secara cepat. Misalnya untuk pembuatan pembuatan peraturan perusahaan
terbaru, kami tidak perlu lagi menunggu sampai adanya rapat tahunan di akhir tahun,
untuk mengajukan usulan usulan regulasi berkaitan dengan kepegawaian dan kondisi
politik perusahaan. Kami hanya tinggal membuat proposal dan mengirimkan ke dewan
direksi untuk dimintai pertimbangan. Bilamana ada pertanyaan kami parbisa
mengadakan video call untuk membahas lebih detail dan kemudian tinggal menunggu
jawaban dalam waktu relative singkat sampai dengan kami mendapat persetuan. Hal ini
tidak hanya menghemat biaya tetapi juga meningkatkan tingkat transparansi atas
sebuah pengambilan keputusan.
V.2. Keterkaitan dengan Isu Isu Sosial
Dengan menggunakan teknologi informasi berarti informasi yang disampaikan
kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang mungkin pada awalnya
dapat bertumpuk-tumpuk kini cukup dengan menggunakan e-mail sudah dapat
dilaksanakan. Dengan demikian penggunaan kertas dapat dikurangi yang berarti
penebangan pohon dapat berkurang.
Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang
berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video
streaming dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Namun tidak bisa menampik
juga bahwa adanya teknologi informasi dalam hal ini penggunaan internet akan
membuat masyarakan di pedalaman “melek” informasi dan terpacu untuk mempelajari

10. bidang teknologi informasi. Peluang peluang baik bisnis maupun pekerjaan yang ada
akan semakin cepat di tangkap oleh masyarakat yang jauh dari kota.
Hubungan penerapan Sistem Informasi dalam isu sosial di perusahaan saya
Perusahaan saya saat ini sedang menggalakkan pelatihan tenaga tenaga ahli
untuk bidang energi terbarukan. Pelatihan ini dibuka gratis untuk para guru guru SMK
yang berminat dengan harapan para guru akan mengimplementasi apa yang di pelajari
kepada murid muridnya. Saat ini target pelatihan adalah guru guru di daerah Nusa
Tenggara Barat dan sekitarnya. Sistem informasi memungkinan pelatihan ini bisa
dilakukan secara on line dan off line, Hanya bermodalkan seperangkat komputer,
aplikasi dan jaringan internet, guru guru bahkan di pedalakan NTB bisa mengikuti
pelatihan ini. Artinya dengan adanya sistem informasi terbuka kesempatan yang lebih
merata bagi masyarakat di mana pun berada untuk mengembangkan ilmu dan pada
akhirnya meningkatkan kualitas dalam menghadapi persaingan dunia kerja saat ini.
Jika kita berbicara mengenai pemanfaatan sistem informasi, hal hal yang di
sebut di atas adalah contoh contoh dampak baik atas penerapan sistem informasi
berbasi teknologi informasi. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga
dampak negative dari penerapan sistem informasi. Diantaranya adalah seperti di bawah
ini:
V.3 Dampak Negatif Sistem Informasi dan Solusi
Walaupun penggunaan teknologi informasi dalam politik memberikan benefit yang
sangat banyak, namun tetap ada dampak negatifnya, dalam segi:
1. Biaya
Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan
pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk
membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal.
Contohnya di perusahaan saya hanya untuk membeli sebuah license software harus
mengeluarkan uang jutaan rupiah per unit computer. Bayangkan jika perusahaan
memiliki ratusan computer pasti akan memakan biaya besar. Terkadang hal ini beujung
pada jalan pintas perusahaan membeli software bajakan atau palsu demi penghematan
biaya.
2. Jangkauan akses
Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang
berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video
streaming tentang politik di Indonesia. Demikian juga dengan sistem pelatihan yang
diterapkan oleh perusahaan kami, tidak bisa di akses untuk orang orang yang tidak
memiliki akses internet. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk kami sebagai

11. perusahaan untuk membuat inovasi inovasi baru yang lebih akomodatif untuk
masyarakan pedalaman.
3. Privasi
Privasi sangat identik dengan etika. Etika dimana setiap individu memerlukan
ruangan untuk informasi dan kebutuhan yang tidak terkait dengan orang lain. Sebuah
badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus
meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya
menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk
mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus
menjunjung tinggi hak privasi warganya.
Hal yang sama juga terjadi di perusahaan kami, di mana akibat kemudahan
akses informasi dan komunikasi seringkali atasan atau rekan kerja menghubungi kami
para karyawan pada jam jam diluar kantor dan di luar hari kerja untuk mengatasi
permasalahan kantor. Sehinggal privasi sebagai pribadi menjadi berkurang maknanya
Contoh lain adalah pemasangan CCTV di area kerja, membuat karyawan seolah
olah terus di awasi oleh atasan, sehingga akhirnya suasana kerja menjadi tidak natural
atau ada kekhawatiran.
Dalam membuat kegiatan politik menggunakan teknologi informasi menjadi nyaman
maka dampak negatif yang ada harus sebisa mungkin diminimalisir. Adapun solusi
yang dapat dirujuk dan dikembangkan adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat pada umumnya dan karyawan perusahaan pada khusunya diajarkan
fungsi dan manfaat teknologi informasi. Perkembangannya yang semakin pesat akan
harus selalu dikejar masyarakat agar dalam kegiatan politik dan teknologi informasi
masyarakat dapat mengikuti. Contohnya, tanpa adanya pemahaman akan teknologi
informasi maka kegiatan e-government sendiri tidak akan berjalan.
2. Perusahaan sedini mungkin menunjukkan transparansi kepada karyawannya.
Karyawan yang dapat melihat kegiatan perusahaan maka dapat menjadi semakin kritis
dan memberikan solusi tepat guna. Kegiatan yang ditutup-tutupi oleh perusahaan
hanya akan memberikan rasa tidak percaya dari karyawan.
3. Karyawan diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi
informasi agar dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi, baik itu dari
orang lain maupun perusahaan. Dengan demikian data-data yang tersalurkan adalah
data yang memang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan dan bukan data
pribadi yang tidak berhak untuk disebarkan.

12. KESIMPULAN
Manajer sebagai pengelola peusahaan merupakan regulator bagi perusahaan
yang di jalankannya. Manager harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam hal
etika, termasuk penggunaan sistem informasi secara etis. Pimpinan Perusahaan juga
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilemma-
dilema etika sewaktu mereka berusaha menyeimbangkan kebutuhan dan minat.
Perkembangan pesat teknologi informasi menciptakan situasi-situasi baru
dimana gaya bekerja dan kebisaan karyawan berubah ke arah modern yang
memerlukan aturan-aturan baru dalam menyikapi dampak negatifnya.Teknologi
informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru
bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya Hal ini dimaklumi karena
hukum yang ada mungkin sudah tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam “gray area”
dimana standar etika belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan solusi yang
baru untuk era informasi sebagai penuntun individu dan organisasi dalam mengambil
tindakan.
---- Terima Kasih ------