resume

1. Nama : Ady Prabowo
Nim : P2B219026
Tugas Resume Akta Pertanahan
A. Tanah Terlantar
Pegertian Tanah Terlantar Pegertian tanah terlantar dapat dilihat dalam berbagai konsepsi
yakni konsepsi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional.
1. Pegertian Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Adat.
Ditinjau dari sudut pandang hukum adat persoalan tanah terlantar ini dapat
mengandung berbagai makna. Dalam lingkungan suatu hak ulayat, setiap warga
negara persekutuan mempunyai hak yang sama untuk mengerjakan tanah yang ada
di lingkungan masyarakat hukumnya. Tanah yang diserahkan kepadanya adalah
untuk dikerjakan, dan hasil kerjanya ini dipandang sebagai investasi yang menjadikan
adanya hubungan hukum antara seorang penggarap dengan tanah yang digarapnya.
Semakin banyak investasi yang ditananamkannya pada tanah tersebut dalam artian
semakin intensif penggarapan yang ia lakukan, semakin kuat hubungannya dengan
tanah tersebut. Dimana bilamana investasinya menjadi berkurang, karena kurangnya
penggarapan yang ia lakukan maka hubungannya pun menjadi semakin melemah,
sehingga akhirnya hapus sama sekali. Bilamana ia tidak menggarap sama sekali tanah
tersebut, yang sekarang dapat kita sebut dengan tindakan menelantarkan tanah, maka
atas tanahnya pun menjadi hapus. Chalisah Parlindungan, berpendapat bahwa sifat
komunal hak atas tanah dalam hukum adat begitu menonjol, sehingga sudah ada
istilahistilah dari tanah terlantar misalnya di daerah Tapanuli disebut dengan nama
salipi ni tartar di Sulawesi orang menyebutnya dengan nama tanah kebo. Sebenarnya
dalam beberapa daerah di Indonesia istilah tanah terantar tersebut sudah ada, tetapi
tidak secara terinci menyebutnya dan sanksi apa yang diberikan oleh Pengetua Adat
atau tindakan apa yang akan diberikan untuk tanah-tanah terlantar tersebut. Konsep
tanah telantar menurut hukum adat dapat ditemukan dalam pengertian-pengertian
tanah telantar menurut Hukum Adat. Berikut pengertian tanah telantar dalam
beberapa wilayah Hukum Adat di Indonesia:
a. Sulawesi Selatan (Bugis) Dalam masyarakat Bugis, tanah telantar disebut
dengan istilah Tona Kabu, Tona Kallanggelung Amo. Adapun kriteria tanah
yang dikategorikan sebagai tanah tersebut adalah tanah sawah yang ditinggalkan
selama 10 tahun atau lebih. Hal itu dilihat melalui indikasi-indikasi yaitu
pematang-pematangnya tidak kelihatan lagi, dan semua tanda-tandanya sudah
hilang secara keseluruhan.
b. Bengkulu Dalam masyarakat Bengkulu, tanah telantar disebut dengan Tanah
Sakueh Dajurawi. Adapun yang disebut sebagai Tanah Sakueh Dajurawi adalah
tanah ladang yang ditinggalkan sesudah menuai.
c. Jambi Dalam masyarakat Jambi, tanah telantar disebut dengan istilah Balukar
Toewo, yaitu tanah ladang yang ditinggalkan selama 3 tahun atau lebih.

2. d. Sumatera Utara Dalam masyarakat Sumatera Utara, tanah telantar disebut
dengan istilah Soppalan, yaitu tanah bekas yang ditinggalkan dan telah
ditumbuhi alang-alang, tanah bekas ladang yang belum lama ditinggalkan dan
telah menjadi semak, tanah yang sengaja ditelantarkan untuk penggembalaan
ternak masyarakat, dan tanah yang baru sekali dibuka kemudian telantar.
e. Aceh Di Aceh, apabila pada sebidang tanah sama sekali tidak ada aktivitas
pemanfaatan tanah itu selama 3 bulan, maka hak okupasi dan hilang tanah
kembali kepada hak ulayat.
f. Maluku Di Maluku, tanah dinyatakan terlantar apabila dalam jangka waktu 10-
15 tahun tidak dimanfaatkan dan tanah kembali menjadi hak pertuanan (ulayat).
g. Kalimantan Selatan (Banjar) Di Kalimantan Selatan, tanah bekas ladang yang
ditinggalkan 2 musim atau lebih akan kembali menjadi padang atau tanah tanpa
pemilik.
2. Pegertian Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Islam.
Dalam konsepsi hukum Islam pegertian tanah terlantar disebut dengan nama tanah
mawat. Al-Mawat secara etimologi berarti yang mati atau lawan dari hidup. Al-
mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak mempunyai roh atau tanah yang tidak
berpenghuni atau tidak seorang pun memanfaatkannya. Al-Mawat berarti sesuatu
yang tidak mempunyai roh dan tanah tidak ada pemilik atasnya. Pengertian tanah
al-mawat ini sendiri ada banyak banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh ahli-
ahli fiqih Islam. Diantaranya pengertian yang dirumuskan ahli fiqih empat mazhab
seperti dikutip Awang sebagai berikut:
a. Menurut Abu Hanifah, tanah mawat ialah tanah yang berjauhan dari sesuatu
kawasan yang telah diusahakan dan tiada kedapatan air.
b. Menurut Mazhab Maliki, tanah mawat ialah tanah yang bebas daripada
pemilikan tertentu melalui usaha seseorang dan tidak ada tanda-tanda sebagai ia
telah diusahakan.
c. Menurut al-Mawardi dari Mazhab Syafi’i, tanah mawat ialah tanah yang belum
diusahakan.
d. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tanah mawat ialah tanah yang diketahui
tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tandatanda tanah itu telah
diusahakan.
Sedangkan menurut golongan Syiah Imamiyah, tanah mawat ialah tanah yang
diatasnya tidak ada kepentingan apapun dan terbiar, baik disebabkan oleh ketiadaan
air maupun ditenggelami air dan sebagainya.
Penulis Hukum Islam di Indonesia, diantaranya Lubis mengemukakan bahwa
tanah mati ialah tanah yang tidak dimiliki orang dan tidak dikhususkan untuk hak
umum atau hak khusus. Tanah untuk hak umum ialah tanah yang diwakafkan kepada
umum, seperti tanah wakaf untuk orang miskin, atau tanah yang dijadikan jalan raya,
Sedangkan tanah untuk hak khusus misalnya tanah yang diwakafkan untuk
seseorang seperti untuk si Umar.

3. 3. Pegertian Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Nasional. Dalam konsepsi
hukum nasional pengaturan mengenai tanah terlantar dapat ditemukan dalam pasal
27 UUPA, yang berbunyi:
Hak Milik hapus bila:
a. Tanahnya jatuh kepada negara,
1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. Karena diterlatarkan;
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
b. Tanahnya musnah Serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang
dalam pasal 2 PP ini menyatakan bahwa Obyek Penertiban tanah terlantar
meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, ataudasar penguasaan
atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaanya. Yang kemudian menurunkan aturan teknis berupa Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.
B. Tanah Absentee
Istilah tentang tanah absentee tidak akan ditemukan dalam peraturan perundangan,
namun dapat dipahami bahwa tanah absentee adalah pemilikan tanah yang letaknya di luar
daerah tempat tinggal yang empunya (Harsono, 2007: 385). Aturan mengenai
tanah absentee tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU NO.5 Tahun 1960 disebutkan bahwa
: Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada
asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan. Selanjutnya dalam PP No. 41 Tahun 1964 tentang
Perubahan dan Tambahan PP 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian, khususnya Pasal 3a diatur bahwa pemilik tanah pertanian yang
berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak
tanah itu selama dua tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat yang
berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain.
Pada intinya larangan pemilikan tanah ini berlaku jika objek tanahnya adalah tanah
pertanian. Cukup sulit untuk mendapatkan istilah yang definitif menurut peraturan
perundang-undangan tentang apa yang dimaksud dengan tanah pertanian. Dalam Instruksi
bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5
Januari 1961 disebutkan bahwa tanah pertanian adalah sebagai berikut:
“Tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah
tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi
tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah
semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan
perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka
pendapat setempat itulah yang menentukan berapa luas bagian yang dianggap halaman
rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian” (Harsono, 2007: 372)

4. Pelarangan pemilikan tanah absentee ini biasanya disebabkan tanah-tanah pertanian ini
berada di desa-desa, sedangkan pemiliknya berada di luar desa. Dengan keadaan demikian
maka sangat besar kemungkinan tanah tersebut tidak akan diusahakan atau dimanfaatkan
untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan, sehingga akhirnya tujuan pembangunan
masyarakat melalui reformasi di bidang pertanahan tidak tercapai.
C. Sikap Pemerintah Terhadap Tanah Telantar
Tanah terlantar merupakan kondisi tanah yang tidak diberdayakan oleh pemiliknya.
Kondisi tanah seperti ini banyak terdapat wilayah Indonesia. “Tanah terlantar akan
ditertibkan,” demikian ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil usai menyerahkan sertipikat kepada
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Direktur Utama PT Garam, Perwakilan
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Perwakilan Kepolisian RI,
serta Bupati Kabupaten Nagakeo di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Selasa (14/11).
“Tanah terlantar sangat banyak dinegeri ini dan untuk menatanya perlu waktu. Banyak
masalah hukum mengenai tanah terlantar karena begitu dibawa ke Pengadilan, kita kalah
tapi kita akan terus memperjuangakan supaya tanah di Indonesia memberikan manfaat bagi
masyarakat,” ujar Sofyan.
Sofyan mengatakan lebih lanjut bahwa tanah terlantar akan lebih bermanfaat untuk
membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. “Tanah terlantar tersebut bisa
dibuat untuk fasilitas olahraga seperti lapangan sepakbola tapi bisa juga digunakan untuk
fasilitas militer,” kata Sofyan.
Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan untuk mengelola aset-aset milik
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun TNI telah menandatangani Memorandum
of Understanding pada tanggal 3 November 2017. “Kementerian ATR/BPN telah
bekerjasama untuk pensertipikatan aset-aset TNI. Karena berdasarkan laporan Kemenhan,
luas tanah yang dimiliki oleh Kemenhan serta TNI sebanyak 330.000 hektar dan yang
bersertipikat baru ¼ nya saja. Mudah-mudahan kami bisa membantu dalam
mensertipikatkan aset-aset tersebut,” ungkap Sofyan.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan sertipikat
waduk, situ, danau kepada Kementerian PUPR. Sofyan mengatakan bahwa saat ini banyak
situ yang hilang karena sudah banyak jadi pemukiman penduduk. “Tujuan dari
diberikannya sertipikat adalah agar kita terus melestarikan keberadaan situ karena berguna
untuk menampung air dan dapat mengurangi banjir,” kata Sofyan.
Selain menyerahkan sertipikat tanah kepada Kementerian/Lembaga Negara serta
Kepala Daerah, Menteri ATR/BPN juga menandatangani Kesepakatan Bersama dengan
Universitas Diponegoro. “Kementerian ATR/BPN juga berwenang mengatur mengenai
penataan ruang namun tidak memiliki instrumen di daerah karena tata ruang merupakan
wewenang pemerintah daerah. Untuk itu, Dirjen Tata Ruang harus bekerjasama dengan

5. banyak civitas agar setiap jajaran Kementerian ATR/BPN dapat lebih mengerti mengenai
penataan ruang,” pungkasnya.
Kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama
dengan Universitas Diponegoro merupakan rangkaian Acara Seminar Nasional dengan
Tema “Memasuki Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah” yang
diselenggarakan dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2017.