Hukum agraria

 Agre berarti tanah atau sebidang tanah
 Agrarius berarti persawahan, perladangan,
pertanian.
 Agraria berarti urusan pertanahan atau tanah
pertanian juga urusan pemilikan tanah
 Agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan
usaha pertanian
HERMAWATI-20150101001-HUKUM AGRARIA-PPKn-VI--UNASMAN

Agraria mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi,
air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Keseluruhan kaidah-
kaidah hukum baik
tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur
mengenai bumi, air dan
dalam batas-batas
tertentu juga ruang
angkasa serta kekayaan
alam yang terkandung
didalamnya.
Merupakan bagian dari
hukum agrarian dalam
arti luas yaitu hukum
tanah atau hukum
tentang tanah yang
mengatur mengenai
permukan atau kulit bumi
saja atau pertanian

Ialah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan
akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas
mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.
Hukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur
bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan
tugas dibidang keagrariaan

“Melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”

Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang merupakan alat untuk
membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan
bagi negara dan rakyat, dalam rangka masyarakat
yang adil dan makmur
Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
seluruhnya

Hukum Pertanian
Hukum Pengairan
Hukum Pertambangan
Hukum Kehutanan
Hukum Perikanan

 Asas nasionalisme
 Asas dikuasai oleh Negara
 Asas hukum adat yang disaneer
 Asas fungsi social
 Asas kebangsaan atau (demokrasi)
 Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan)
 Asas gotong royong
 Asas unifikasi
 Asas pemisahan horizontal (horizontale scheidings
beginsel)

1. Hak Milik,
2. Hak Guna-Usaha,
3. Hak Guna-Bangunan,
4. Hak Pakai,
5. Hak Sewa,
6. Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut-hasil Hutan,
7. Hak-hak Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Hak-hak
Tersebut Diatas Yang Akan Ditetapkan Dengan Undang-
undang Serta Hak-hak Yang Sifatnya Sementara

• Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA
• Mempunyai sifat turun temurun
• Terkuat dan terpenuh
• Mempunyai fungsi social
• Dapat beralih atau dialihkan
• Dibatasi oleh ketentan sharing (batas maksimal) dan dibatasi oleh jumlah
penduduk
• Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama
kepemilikan itu sah berdasar hukum
• Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, badan
hukum tertentu

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun untuk perusahaan, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan
ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang
layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah.
• warga-negara Indonesia;
• badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia,
Hak guna-usaha hapus karena:
1) jangka waktunya berakhir;
2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
3) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
4) dicabut untuk kepentingan umum;
5) diterlantarkan;
6) tanahnya musnah.

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29
UUPA untuk perusahaan pertanian atau peternakan.
• Jangka waktu 25 tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu
yang cukup lama bisa diberikan selama 35 tahun
• Hak yang harus didaftarkan
• Dapat beralih karena pewarisan
• Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4
ayat 2, PP 40/96

Hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dan
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU 'Mi.
Cara memberikan hak pakai
• selama j angka waktu yang tertentu selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan tertentu.
• dengan Cuma2 dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa
apapun.
• pemberian hak pakai tidak boleh dan disertsi syarat2
yang mengandung pemerasan

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah,
apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan
bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai
sewa.

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak yang
berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Hak ini
hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Meskipun bisa memungut hasil hutan secara sah,
bukan berarti pemilik hak membuka tanan dan memungut hasil hutan
memperoleh hak milih atas tanah tersebut.

MASA KOLONIAL
SEBELUM S/D
1870
SESUDAH 1870
SESUDAH 1942
MASA
KEMERDEKAAN S/D
1960
(UUPA)
HUKUM
AGRARIA
ZAMAN VOC
ZAMAN DAENDELS
ZAMAN REFFLES
ZAMAN
CULTURSTELSEL
AGRARISCHE WET 1870
AGRARIA BELSUIT S.
1870-118
 UU No 58 Thn 1954 Ttg
Penyelesaian Soal Pemakaian
Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
Penentuan Perusahaan
Pertanian/Perkebunan Milik
Belanda Yang Dikenakan
Sosialisasi
Peraturan Pemerintah Dan
Tindakan-tindakan Mengenai
Tanah Perkembunan

Sebelum 1870
1. Sejak datang Belanda 1602 semua pedagang dikenakan hak kadastral
untuk hak-hak barat
2. Zaman Raffles mulai dikenakan pajak tanah
3. 1830: Tanam Paksa yaitu tanah rakyat ditanami tanaman ekspor
4. Awal perambahan hutan oleh rakyat karena tanah usaha untuk tanam
paksa

HUKUM AGRARIA KOLONIAL
AW-1870
1. Politik Pertahan Kolonial dituangkan dalam Agrarische Wet 1870 (AW) yang
diundangkan dalam S 1870-55
2. AW pelaksanaannya diatur dengan Agrarische Belsuit (AB) yang
diundangkan dalam S 1870-118- Domein Verklaring
3. Dualisme Hukum Tanah
a. Hukum Tanah Barat b. Hukum Tanah Adat
- Hak Eigendom - HM Adat
- Hak Erfpacht - Hak Ulayat
- Hak Optstal
4. Belum ada pendaftaran tanah yang efektif
- Legal Cadastre - Fiscal Cadastre

HUKUM AGRARIA KOLONIAL
Agrarische Besluit (AB)
AB terdiri dari tiga bab, yaitu ;
1) Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;
2) Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah;
3) Pasal tentang peraturan campuran.
Domein Verklaring (Pernyataan Domein) ,membuat peraturan bahwa yg berhak
memberi tanah pada pihak lain adalah pemerintah. Yang membagi :
1) Vrijlands Domein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya
tidak ada hak penduduk bumi putera.
2) Onvrijlands Domein atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang di
atasnya ada hak penduduk maupun desa.

Sesudah Tahun Pada periode sesudah tahun 1942, terjadi situasi yang cenderung
pada :
a. Periode kacau di bidang pemerintahan mengakibatkan kebijaksanaan
pemanfaatana tanah dan penguasaan tanah tidak tertib;
b. . Tujuan utama, usaha menunjang kepentingan Jepang;
c. Permulaan akupasi liar pada tanah-tanah perkebunan atau penebangan liar;
d. Usaha pengembalian kembali perkebunan milik Belanda;
e. Kerusakan fisik tanah karena politik bumihangus dan penggunaan tanah
melampaui batas kemampuannya.
Sedangakan mengenaihak atas tanah mengenal peristilahan yang lain ;
a. Hak persekutuan atas tanah yaitu hak ulayatl;
b. Hak perorangan atas tanah :
1) Hak milik, hak yayasan;
2) Hak wenang pilih, hak mendahulu;
3) Hak menikmati hasil;
4) Hak pakai;
5) Hak imbal jabatan;
6) Hak wenang beli.

1945
1. Usaha-usaha pembaharuan Hukum Tanah setelah proklamasi dan tindakan-
tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang perlu segera diselesaikan
2. Sejarah Pembentukan UUPA

1.
Hukum
Agraria
Adat
2.
Hukum
Agraria
Barat
3.
Hukum
Agraria
Administ
ratif
4.
Hukum
Agraria
Swapraj
a
5.
Hukum
Agraria
Antar
Golonga
n

Hukum agraria

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Hukum agraria

Similar to Hukum agraria (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Hukum agraria