Dokumen ini membahas akuntansi perbankan syariah, mencakup sejarah, praktik, dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan akuntansi syariah. Ditekankan pentingnya pencatatan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional yang tidak menggunakan bunga. Selain itu, dokumen ini juga membahas implikasi zakat dalam akuntansi syariah serta akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam pelaporannya.

1. PERBANKAN SYARIAH
KUMPULAN SOAL & PEMBAHASAN BAB 1 – BAB 7
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (RIZAL YAYA) SALEMBA EMPAT
DOSEN PENGAMPU : SHINTA MELZATIA, SE. M.AK
DISUSUN OLEH :
LUTHFI AULIA SAFARI (43214120072)
AGUNG PRASETYO (43214120210)
UNTUK MEMENUHI TUGAS PRA UTS MATA KULIAH PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
TAHUN AJARAN 2017/2018

2. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 2
LATIHAN SOAL BAB 1
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang ilmu akuntansi
Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis
utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional
ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis
hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa
lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat
dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak orang yang
memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan
tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai
akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini
untuk traksaksi adalah sebagai berikut :
a) Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah tertulis dan
berdokumen.
b) Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan
orang berutang.
c) Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak
meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran.
d) Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang menyaksikan proses
transaksi.
e) Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi.
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik akuntansi di masa Rasulullah
SAW
Dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,
baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr
(pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang
diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk
kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan
Ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Hingga
masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara
seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa
kekhalifahan Umar bin Khattab r.a. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan
(dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul
maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin
Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut
menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.

3. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 3
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana
pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak
hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan
secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan
pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et
Proportionalita dengan peradaban Muslim
Melalui bukunya Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan
(double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan
sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double)
yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang
ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam
buku Summa de Arithmetica yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah :
a) Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana ditulis oleh
Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang
akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah
bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan
perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat terhadap apa yang
beredar saat itu.
b) Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15, Eropa sedang terhenti
perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c) Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali
oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir.
d) Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza,
orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan
dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang
akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah
Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan
praktik double entry adalah sebagai berikut :
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan
tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran
tersebut.
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh Luca Pacioli dalam
bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan
fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang
sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka
nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika
yang dikenal dengan bidang aljabar.

4. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 4
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukan bahwa akuntansi modern
telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat.
a) Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah
pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh
para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan
(syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran
Negara.
b) Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk
menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan).
c) Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius
dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi
pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-
dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus
dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah
a) Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh AAOIFI (Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah.
b) Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono,
Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi
syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan
berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c) Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan
masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh
pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan di
lingkungan beberapa perusahaan konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada dalam
mengembangkan akuntansi syariah adalah
a) Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya. Selain itu,
pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait
dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya.
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu dan
dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b) Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang
dikembangkan.

5. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 5
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c) Kelebihan Pendekatan Hibrid
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan
menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple bottom line menjadi
fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang
Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi
keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan
dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat
ini.
9. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang
Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi
keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan
dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat
ini.
10. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada akuntansi konvensional
sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif
Kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan
Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi
konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih
menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk
dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI)
pada tahun 1990. Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting
and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang
diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah
karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa
tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda
dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai
keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk pada Statement of
Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi
Syari’ah adalah karena :
a) Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and other dealings
b) The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who have
adopted the Western model of banking
c) The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the relatioship of
those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in
their investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the
basis of interest.

6. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 6
Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang berkembang saat ini
selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi
Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi.
Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai
dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk
menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan
kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur
institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan
memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi
yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi
akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal :
a) Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b) Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya terhadap akuntansi
syariah
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah),
sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah
compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan maupun
disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial
dan lingkungan dan juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga
dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam pengembangan akuntansi
syariah
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama, dan
dengan kondisi tersebut berimplikasi kepada upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber
daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi
tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan
didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang
selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya
sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun
dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi
ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. Jelaskan permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional sebagai dasar
pengembangan akuntansi syariah.
Kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan pada
masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama;
penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal
pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan
akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai
dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya. Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada
aspek nilai hukum dan etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai

7. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 7
dalam mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa
penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat
berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn
demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam
kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua
golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry accounting telah diterapkan
oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan. Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan
tersebut dan berikan penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Qur’an
untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah
Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen
ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk
mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset
merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan akuntansi dalam kehidupan manusia.
Berikan argumentasi anda guna mendukung pendapat tersebut.
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku
transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau
accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus
berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi
itu berjalan dalam masyarakat Islam.

8. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 8
LATIHAN SOAL BAB 2
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang
membahas tentang riba :
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang
yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (Q.S. Al-Baqarah: 276)
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut),
jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu
tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba, oleh sebab adanya lembaga
keuangan syariah sangat membantu dalam era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an
juga telah di jabarkan tentang akuntansi syariah.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

9. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 9
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung.
Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa
dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa. Di masa jahiliyah
tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari
keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka,
ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi (maysir), tidak jelas
(gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang
rahmatan lil 'alamin, adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah
mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan
dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal
jujur (al-amin), barang dagangannya laku terjual. Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada
umur 25 tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan
berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga
dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan
Islam yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni
Al-Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang
lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara,
setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini
masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku,
salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di
madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah
yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu,
tidak ada hukum dan aturan, maka system pajak dan fiscal tidak berlaku.

10. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 10
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat mengalami kemajuan yang pesat.
Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam
pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing
para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Pada masa
Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat.
Mengenai keuangan public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala
Negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala
Negara sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi terbilang masih sangat sederhana,
pemasukan-pemasukan negara baik dari ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh
Nabi sendiri. Pada masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja
nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan
Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan
beralih pada Umar pendapatan negara semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat
lembaga keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara. Peranan
ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana pada khalifah sesudah
Umar dapat dikatakan pasang surut perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda
pada masa Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada
inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di kerjakan oleh berbagai negara-
negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan
yang ada tahap ini bisa dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya.
Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan syariah dan
dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga
keuangan syariah di Indonesia semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala
kecil jika dilihat tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima
simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian
umatmIslam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi
dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw.
Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima
simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi
Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang
dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan
harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan
implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak
untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya
secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah
dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal
di Irak.

11. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 11
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya
perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar
bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan
menggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian
modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara
kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu
yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi
menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang
melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum
muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal
ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri.
Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut :
 BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan
revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa
di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan
oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan untuk
kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare oriented, karena seluruh
penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara
transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa
fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih
sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul
mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan pada pengaturan
suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan sebagai institusi
penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal
semakin mapan bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya
kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya
sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa kekhalifahan
Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin
banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin
menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan.
Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas umum, dan
keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber
dana baitul mal adalah sebagai berikut :
a. Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
b. Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.
c. Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.

12. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 12
d. Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak
ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah
mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada
memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan
ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan
lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan
ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya.
 Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap sebagai konsep yang
sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah
tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya,
dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara
barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak
permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-
harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya
dengan harga yang berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian
beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar).
Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol
pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa
pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai
pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah.
Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai
principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan
Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di
Madinah.
 Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan tetapi membangun
sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu
sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam
hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk membangun
sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang
dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan
mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk
meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan
kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya
merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh berkembang menghidupi
daerah-daerah sekitarnya.

13. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 13
b) Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan, keadilan yang
berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti
bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme
pasar secara alami.
c) Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang sudah
disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji,
seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Siddiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini
terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani
maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar
Siddiq selau memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di distribusikan
setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan
negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan negara pada masa khalifah
umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya hanyalah pemegang
kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang
berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin,
membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan
untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama
yang disebut Al-diwan sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi
pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya
dalam basis regular dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui perjanjian damai disinilah
mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar
kekayaan tersebut di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena
itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir.
Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay,
dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar ushr,
tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa
mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan
mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari

14. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 14
daerah pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh
untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua. Sebelum Islam, setiap suku
atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan
(maqs). Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha
perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan
dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk
kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian
kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taghlib
yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar
kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar
menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah
dan malah membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana
memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara.
Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat
mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau melaksanakannya untuk menerima
kepercayaan mereka.mereka dan menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda.
3) Masa Usman bin Affan
Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau meingankan beban pemerintah
dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah
pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka,
yang berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran
pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru,
kholifah membuat beberapa perubahan administerasi.
4) Khalifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan.
berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi
yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama
sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah
jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai
peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan
yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam
bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa
sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat,
pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa kepemimpinan khalifah ke delapan Bani
Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk

15. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 15
membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada
yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar
sebagai raja, mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat
perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara.
Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut dimasukkan
sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi
Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga
dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan
prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku
kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Keberhasilan dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak
hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan,
mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan
tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat
masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia
Internasional
Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk muslim yang
mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga
keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek
kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini
tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha
modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih
l940-an, akaritetapi usaha ini gagal. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di
mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang disebut Studi
tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic
Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli dari
delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus
diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu
diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan
isi proposal itu antara lain mengusulkan :
 Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam.
 Mengatur institusi pembangunan dan investasi.
 Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam sebagai
langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
 Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.

16. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 16
 Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang
sejalan dengan kerangka kerja Islam.
 Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
 Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
 Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam,
yang berfungsi sebagai berikut :
a) Mengatur investasi modal Islam.
b) Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
c) Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
d) Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di
negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan perwakilan-
perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk
masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan
teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya
pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara
Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu
mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan
kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya
mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam
mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian
mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan
Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar ke banyak
negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam
pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara
Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam
(Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat
Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas keuntungan
semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik
dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor:
pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan
cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979
(dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara,
termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk
“memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam.
Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak mengelola zakat
terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut juga

17. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 17
Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat
(BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat
dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang
diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus didoraong
supaya membentuk lembaga amil sebanyak-banyaknya. Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS,
Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah
kita. Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini
membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya
untuk menerima zakat tersebut.
2) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak
dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana
komersial. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak
ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam
membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan
pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola
syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi
agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. Lembaga Zakat, Infak,
Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam,
karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini
hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut
syariah Islam.
5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan
International Islamic Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia
secara umum dan di Indonesia secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB), Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas
IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan
sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota
baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika
yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan. Sementara
dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam permodalan IDB (ordinary capital resources),
juga ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic
Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan
terhadap penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau
executing agent IDB di Indonesia. Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar
operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi,
pencairan dana dan pembayaran kembali.

18. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 18
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh manfaat yang cukup besar
dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari), total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai
US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian,
pendidikan, keuangan dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil.
Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%), pendidikan
(22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%). Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan
pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan
infrastruktur nasional Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai
bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik
hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015.
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga-
lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London,
Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark
akuntansi dan audit keuangan syariah. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain
Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan,
berkesinambungan, dan bersih. Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar
bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang baru-baru
ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar
AAOIFI.
Faktor – faktor yang mempengaruhi lembaga dunia yang terkait dalam keuangan perbankan islam :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya Negara baik muslim maupun
non-muslim yang mengembangkan industri keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut
menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama
industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis
keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005)
tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong
banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system keuangan
tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
Perkembangan Ilmu Ekonomi-Keuangan Islam Di Dunia
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri muslim dari
kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut
perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu
ekonomi Islam modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas
Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek
Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu
Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam
masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil mulai mengekstrak
prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi
dasar dari ekonomi-keuangan Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang

19. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 19
operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh
organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan
ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam
bukan hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin dalam
diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru ekonom muslim yang mencoba
melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik secara individual
maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara
muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic
Development Bank yang bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim
anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas
dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga
perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga
keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf.
Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi oleh praktek perbankan
dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk
semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat
ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah
perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari
penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok
retail, high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan
lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya industri keuangan
syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan
pembangunan sistem pendidikan yang mampu menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti
itu, tentu muncul masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem
pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua aspek transaksi
keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan
pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori
oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai berikut :
a) Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
b) Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
c) Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
d) Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada praktek-praktek non-bank
seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya.
Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama
di Bandung yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992
(berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil).
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air menunjukkan pertumbuhan
yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010 pertumbuhan keuangan syariah nasional secara

20. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 20
umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011
mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers
November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari
peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat,
dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun
perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan
karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil),
diyakini bahwa praktek keuangan syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena itu,
diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah termasuk
perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB), Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat,
21 April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak
lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari delapan
negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services
Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang
berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu, didirikan oleh Bank
Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan,
dan Islamic Development Bank (IDB). Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam
sidang tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh
padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23 September 2000. Dari situlah
komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan
lembaga tersebut. Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini memiliki arti sangat penting.
Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk
Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan
menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga
keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama
dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan
dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan Basel Accord II.
Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006,
yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya,
fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga
keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain
itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia.
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit, lembaga pendidikan dan
budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika
Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di
Herndon, Virginia. Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan

21. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 21
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan mengembangkan konsep,
mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi
syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian
keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama
dengan Karim Business Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan jelaskan karakteristiknya
masing – masing
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1) Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah;
2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted,
yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4) Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual
beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi
sosial;
5) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan
kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
 Berdasarkan prinsip syariah.
 Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada operasional lembaga
keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus
terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba
atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
 Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah Islam, maka sebagai
solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.
 Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri khas dari praktek ekonomi
syariah.
 Instrumen zakat, Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam. Secara syar’i, zakat
merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.
Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
a. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan
tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai
dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk UnitLink
(gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada Asuransi Syariah Takaful pada setiap

22. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 22
perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan permintaan nasabah. Di dalam
pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.
a) Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti
perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa
tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai
Muamalah Syariah Islam.
b) Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan
harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang
sesuai Muamalah Syariah Islam.
c) Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan) adalah program asuransi perorangan yang bermaksud
menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya
sampai sarjana.
 Dana Tunai Harian, Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah
sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
 Santunan Kematian, Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan.
 Santunan Cacat Tetap Total, Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total
karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan
atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah, Tujuannya ialah sebagai berikut:
a) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
b) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
c) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan
tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak
pasti.
d) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan
atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
e) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam
jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
f) Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha pada saat
ia tidak dapat berfungsi (bekerja).
Karakteristik Asuransi Syariah :
 Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan saling
menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
 Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’
digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas
asuransi syariah.
 Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.

23. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 23
 Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’ yang merupakan milik
peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah.
 Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dimana risiko
ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
No. Materi
Pembeda
Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik peserta,
perusahaan hanya
sebagai pemegang
amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana
berdasarkan bunga (riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara
perusahaan dengan
peserta, sesuai prinsip
bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan
pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
b. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak
yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak
yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada
pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang
berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman. Mekanisme
Operasional Pegadaian Syariah Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan :
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya

24. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 24
 Kendaraan
Biaya-biaya :
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus
ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu mensyaratkan pemberian
pinjaman dengan penyerahan benda (benda bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta benda oleh pegadaian
syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah
adalah ongkos penaksiran barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai syariah memperoleh
penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.
 Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan
aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1) Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada golongan barang.
2) 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari.
3) Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman.
4) Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan lelang.
5) Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk golongan BCD
88 – 86%.
6) Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7) Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase dikali uang
pinjaman.
8) Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan.
9) Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan menjadi milki
pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
c. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau
Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan
kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha
– usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan
usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan
menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh
dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan
amanahnya. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk
anggota dan lingkungannya.

25. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 25
2) Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial,
zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
4) Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan miliki orang lain
dari luar masyarakat itu.
5) LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan
tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid,
dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan
mental spiritualnya terutama motive berusaha.
Peran BMT di masyarakat :
1) Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak.
2) Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah.
3) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin).
4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat :
1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam,
dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi
tantangan global.
2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat
termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3) Mengembangkan kesempatan kerja.
4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.
d. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’
(Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna
dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama,
kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. Fungsi
dan Peran Koperasi Syariah :
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan
masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional
(fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi
islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi
pemanfaatan harta;
5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol
terhadap koperasi secara efektif;
6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

26. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 26
Landasan Koperasi Syariah
1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong
menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1) Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2) Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3) Berfungsinya institusi zakat
4) Mengakui mekanisme pasar
5) Mengakui motif mencari keuntungan
6) Mengakui kebebasan berusaha
7) Mengakui adanya hak bersama.
e. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan
konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa dana berarti kumpulan
uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun
dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer
investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau
kombinasi dari beberapa di antaranya. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang
menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.
Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara
dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam
saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada permintaan pasar
(masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal dalam Lembaga keuangan non
Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan,
serta untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup :
1) Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan
pedoman Syariah Islam misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan
syubhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2) Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan yang bergerak dalam
bisnis yang halal.
3) Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip wakalah (akad penyerahan
kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah

27. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 27
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah dalam
kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan
lain sebagainya. Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :
1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian
dari keuntungan dan risikonya.
2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan
mengembangkan lini produksinya.
4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang
merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana
tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995,
178-179) adalah sebagai berikut :
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui
pialang.
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta
menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca
keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan
interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST.
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST.
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek
itu mengikuti standar akuntansi syariah.
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan
setelah menentukan HST.
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan
harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga
jangka pendek. Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang
pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut :
Pertama : Ketentuan Umum
1) Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang
berdasarkan bunga.
2) Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3) Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka
pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:

28. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 28
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1) Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah:
mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1)
menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan
dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah sebagai
berikut :
1) Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversitifikasi
investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko.
2) Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan
saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan
pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3) Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola
oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya
hal tesebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1) Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2) Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3) Beresiko
4) Lebih transparan
5) Pembukuan ditutup setiap hari
6) Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7) Return > tingkat bunga deposito
8) Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9) Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10) Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah.
Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini.
 Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga
badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang
secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi
dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan
beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan
Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan

29. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 29
terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip
investasinya.
 Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah.
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut
bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau
kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam
hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan.
Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk
diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi
saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and
demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih
dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
 Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja
sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh
dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan
minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh
Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan
dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa
yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index
(JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh
Dewan Syariah. Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran
palsu dan tindakan spekulasi lainnya.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga – lembaga
keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau program linkage dengan
lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah bersifat
mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan koperasi syariah,
mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga
keuangan mikro syariah. Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang
belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro termasuk yang
berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima
Republika, Senin (17/6). Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-
kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan mikro yang telah dan

30. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 30
terus dilakukan. Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan UU No
17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. "Dua UU
ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk
lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan memudahkan lembaga
dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah. Halim
mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas dan stakeholders perkoperasian dan
keuangan mikro untuk dilaksanakan. Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan
tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga
keuangan mikro. Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu penting
mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga
keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU LKM. Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi
dengan badan hukum koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan
lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kemitraan dan aliansi
strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk bank syariah sehingga mampu melayani
sektor usaha mikro-kecil secara maksimal. Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin
erat di Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan lembaga
keuangan syariah sendiri. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan
untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga keuangan
syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya.
''Lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting
dari ekonomi syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,'' ujarnya di
Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga zakat dapat
mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga zakat pun terdorong memberi
pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi
suatu kekuatan luar biasa,'' tegas Didin. Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI
Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap
tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat yang
terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah
zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun.
Hingga semester I 2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
8. Jelaskan peran institusi seperti BI, Departemen Keuangan, MUI, dan IAI terhadap pengembangan industri
perbankan syariah
Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya menciptakan sistem perbankan
yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat itu, karena dunia perbankan
adalahsalah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank
sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh
bank itu sendiri, masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.
Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang besar. Bank Indonesia

31. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 31
menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatanusahatertentu dari
bank, melaksanakanpengawasan bank dan mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan
perundang-undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur dalamUndang-
UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, namun jugadiatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan
oleh Bank Indonesia, juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (untuk
selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan dan
pengawasan Bank Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai pengawas dan pembina bank,
Bank Indonesia bertindak sebagaiseorang bapak kepada anaknya. Bila seorang anak keliru dalam melakukan
suatu tindakan maka seorang bapak yang baik akan berusaha memberitahukan kepadaanaknya perihal
kekeliruannya itu bahkan lebih dari itu bapak tersebut akanmengusahakan supaya anaknya tidak keliru dalam
mengambil suatu tindakan.Demikian juga halnya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas
pengawasanperbankan syariah di Indonesia.Bank Indonesia yang memegang otoritas pembinaan dan
pengawasan bank dibekali dengankewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkanketentuan-
ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank sertamengawasi dan memberikan pembinaan
kepada bank dalam menjalankan segalausaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem
perbankanyang sehat.Pada pokoknya,Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tigabidang tugas,
yaitu :
1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
3) mengatur danmengawasibank.Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi
bank,menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izinatas kelembagaan dan kegiatan
usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan
Pembinaan dan pengawasanbank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud
denganpembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkanperaturan yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang
berhubungan dengan kegiatanoperasional bank. Disamping itu, bank Indonesia berwenang
menetapkanketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian (Pasal 25), dimana prinsip
kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambubagi penyelenggaraan kegiatan usaha
perbankan, guan mewujudkan system perbankan yang sehat. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang
perbankan yang ditetapkanoleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang
adil.Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26Undang-Undang No.
23 Tahun 1999 tentang Perbankan.Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank
Indonesiamencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut :
1) Power to Licence;
2) Power to Regulate;
3) Power to Control;
4) Power to Impose Sunction.
Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlakubagi semua jenis bank sesuai
Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnyabank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan

32. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 32
dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dantanggung
jawab.Dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat aspek pengawasanBank Indonesia tersebut, masih
diperluas lagi dengan adanya elemen-elemen yangterdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan
dalam perbankankonvensional, yakni posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung jawab DewanPengawas
Syariah (DPS), serta hubungannya dengan Majlis Ulama Indonesia(MUI). DSN-MUI merupakan salah satu
lembaga yang diakui oleh pemerintahuntuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk
syariah dilembaga keuangan syariah.Ketika bank syariah ingin meluncurkan suatu produk layanan
jasakeuangan, maka selama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan shariah compliance Dari
DPS.
Jika produk yang akan diluncurkan oleh suatu bank syariah belum mendapat persetujuan kesesuai dengan
prinsip syariah dariDPS maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin produk layanan jasa
keuangantersebutDalammenjalankan tugas otoritas tunggal pengawasan jasa keuanganperbankan, Bank
Indonesia memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan ataspelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi
dengan bank syariah, khususnyadalam hal ini adalah tugas dalam menjalankan prinsip syariah. Yang
termasuk pihak terafiliasi dengan bank syariah, salah satunya adalah DPS.Hal di atas dapat dipahami, bahwa
prinsip-prinsip syariah (shariahompliance) setelah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI,
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Artinya, pelanggaranterhadap prinsip syariah,
secara langsung adalah pelanggaranterhadap PeraturanBank Indonesia, sehinggasebagai otoritas jasa
keuangan perbankan sebelum OJK,Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam menjatuhkan
sanksi padasektor perbankan, termasuk mencabut izin usaha dan izin orang perorangan.
9. Dengan melihat data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI, simpulkanlah perkembangan bank syariah
di Indonesia dan prospeknya dalam sepuluh tahun ke depan.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri
perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan alternatif praktik perbankan
syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam peraturan
ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi
nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal ini ditunjukan denagn akselerasi pertumbuhan dan
perkembangan bank syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah 2010 mengalami pertumbuhan yang
lebih baik dibanding 2009. hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap kondisi fundamental makro ekonomi
dalam situasi perekonomian dunia yang cenderung pulih, serta dinamik internal industri perbankan syariah.
Faktor-faktor pendukung industri perbankan syariah mencakup pertumbuhan secara un-organic akibat
penambahan pemain baru dalam industri, baik bank umum, unit usaha syariah (UUS) maupun BPRS. Pada
tahun 2009, jumlah bank umum syariah yang beroperasi bertambah dengan adanya konversi usaha 3 bank,
yaitu Bank jasa Artha, Bank Persyarikatan dan Bank Hasfa yang masing-masing diakusisi oleh BRI, Bukopin
dan Panin menjadi Bank Umum Syariah. Pertumbuhan secara un-organic tersebut juga didukng dengan
pertumbuhan organic melalui pertumbuhan volume usaha yang di dukung oleh peningkatan jumlah jaringan
kantor bank syariah. Per awal November 2009 silam, masyarakat dapat menikmati layanan jasa perbankan
melalui 1.101 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 6 Bank Umum Syariah dan 25 UUS dan 138 BPR
Syariah.
Tahun 2010 membuka peluang besar lagi bagi peningkatan volume usaha dan kenerja perbankan syariah.
Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun kedepan masih relatif tinggi, seiring dengan credit
rating yang mengalami peningkatan. Gencarannya progam edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh

33. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 33
Bank Indonesia, perbankan syariah maupun pihak-pihak terkait lainnya makin menciptakan situasi yang
kondusif bagi industri pasar modal ini. Berdasarkan suatu penelitian pada sebuah bank syariah terhadap
sekitar 3.200 nasabah di seluruh Indonesia, diketahui bahwa lebih dari 70 % nasabah memilih bank syariah
dalam melakukan transaksi perbankan dengan alasan utama sesuai keyakinan agama. Hal ini menunjukan
bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan dalam melakukan transasksi keuangan tidak
bertentangan dengan keyakinan agama. Alasan utama lainnya yang menyebabkan nasabah memilih bank
syariah adalah karena pelayanan bank syariah yang cepat dan memuaskan sebesar 38% serta karena lokasi
kantor bank strategis sebesar 30%, di samping alasan-alasan rasional lainnya.
Memperhatikan hal di atas, sebenarnya prospek ekonomi syariah cukup menjanjikan dimasa depan. Hal ini,
disebabkan adanya kesadaran sebagian masyarakat, terutama yang berpendidikan tinggi untuk menjalankan
kehidupan sosial ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan
kesiapan sarana dan prasarana guna mendukung berkembangnya perekonomian secara optimal di masa
depan. Sarana dan prasarana tersebut, tidak hanya bersifat material, tetapi juga non material, serta sistem
pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan tersebut, sehingga tercipta sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah di masa depan.
Secara spesifik kinerja perbankan syariah nasional pada aspek pendanaan (dana pihak ketiga) menunjukan
pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Industri perbankan syariah masih mampu menjaga
pertumbuhan tinggi dari DPK perbankan syariah, dimana angka pertumbuhan year on year hingga bulan
Oktober 43 %. Diperkirakan pada tahun 2011 DPK perbankan syariah masih akan tumbuh dengan pesat
mengingat jaringan kantor perbankan syariah akan signifikan meningkat sebagai implikasi dari munculnya
bank syariah baru pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, sisi pembiayaan perbankan syariah, diperkirakan akan pula mengalami peningkatan
pertumbuhan yang tinggi. Hingga Oktober tahun 2010 secara YoY pertumbuhan pembiayaan perbankan
syariah nasional mencapai 39 %, jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan nasional. Angka ini tentu sedikit
banyak mempresentasikan kontribusi perbankan syariah terhadap dunia usaha nasional, khususnya dunia
usaha mikro.
Meskipun perbankan syariah mengalami high growth, namun industri perbankan syariah masih harus
mengatasi beberapa tantangan, agar dapat mempertahankan pertmbuhan yang tinggi tersebut secara lebih
berkesinambungan. Setidaknya ada 5 tantangan utama perbankan syariah selain tantangan-tantangan lainya
yang juga perlu dihadapi.
1. Pertama, sumber daya manusia.
2. Kedua, Dengan semakin meningkatnya kapasitas ekspensi BUS dan UUS di masa depan, maka semakin
menuntut penambahan SDM berkualitas dalam jumlah memadai.
3. Ketiga, aspek regulasi. Pengembangan perbankan syariah tidak terlepas dari aspek regulasi. Jika
ketentuan perundang-undangan tidak kondusif bisa menghambat pertumbuhan perbankan syariah,
karena itu dukungan dari aspek hukum saat ini sangat mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu masyarakat
ekonomi syariah dan ikatan ekonomi Islam Indonesia serta MUI harus mengawal dan mendesak terus
janji pemerintah untuk segera mengeluarkan beberapa UU yang terkait.
4. Keempat, optimalisasi jaringan pelayanan. Kebijakan pembukaan office chaneling bank syariah yang
dimulai bulan Maret 2006, sepanjang tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Kebijakan office chanelling pada dasarnya terfokus untuk menjawab masalah cakupan pelayanan

34. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 34
perbankan yang terbatas. Namun, sangat disayangkan pembukaan office chanelling tersebut tidak
diimbangi dengan progam edukasi dan sosialisasi.
5. Kelima, inovasi produk. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan tergantung kepada
kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai kebutuhan
masyarakat, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif
dan inovatif dalam mendesign pro duk-produknya.
Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada seminar Akhir Tahun perbankan syariah 2005,
kendala-kendala perkembangan bank syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi
oleh hal-hal sebagai berikut :
1) Jaringan kantor pelayanan dan keaungan syariah masih relatif terbatas.
2) SDM yang kompeten dan profesional masih belum optimal.
3) Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk
menggunakannya masih kurang.
4) Sinkronisasi kebijakan dengan intitusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti
kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal.
5) Rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005.
Bank Indonesia dan para stakeholder yang terlibat lainnya yakin bahwa pengembangan bank syariah
dianggap masih mempunyai prospek yang tinggi, jika kendala jaringan dapat diatasi. Hal tersebut diyakini
karena peluang yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :
1) Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-
prinsip syariah.
2) Pengembangan instrumen keuangan syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/ pelaku
bisnis masuk dan membesarkan industri perbankan syariah nasional.
3) Potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri perbankan syariah nasional.
Tantangan yang sangat jelas terlihat pada masa yang akan datang dari perbankan syariah nasional adalah
bagaimana menjaga laju pertumbuhan pembiayaan ini dengan kinerja yang juga baik dalam menekan tingkat
pembiayaan bermasalahnya. Di samping itu, tantangan yang lain juga harus diperhatikan adalah pembiayaan
perbankan syariah masih terkonsentrasi menggunakan akad beresiko kecil yaitu produk-produk
menggunakan akad berbasis jual beli serta masih berada pada sektor-sektor ekonomi yang belum variatif,
yaitu masih dominan berada pada sektor jasa dan perdagangan.
Di luar perkembangan fisik yang terlihat ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang perkembangan
industri perbankan syariah nasional juga semakin memperlihatkan keberkahannya berupa kemanfaatan bagi
masyarakat dhuafa. Oleh karena itu, mungkin sebaiknya diperkenalkan pula variabel/ angka perkembangan
berupa derajat kemanfaatan ini sebagai parameter kemanfaatan perbankan syariah nasional bagi
masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh industri perbankan yang terbilang mapan. Semoga usaha-
usaha pengembangan industri ini oleh pihak-pihak terkait, semakin dimudahkan oleh Allah swt. Sehingga
perbankan syariah nasional mampu berperan signifikan dalam perkembangan nasional dan lebih luas lagi
dalam mendukung perekonomian nasional.

35. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 35
10. Identifikasilah permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah Indonesia pada saat ini.
Beberapa masalah dan problematika yang dihadapi oleh industri perbankan syariah, hampir sama dengan
masalah yang dihadapi oleh beberapa bank umum atau konvesional. Bedanya adalah dari penerapan aturan
yang ada pada bank itu sendiri, bank syariah memakai aturan kesyariahan yang bersumber pada hukum-
hukum islam, sedangkan bank umum atau konvesional menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh bank sentral. Adapun beberapa problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri
perbankan syariah dapat kita kategorikan pada beberapa masalah yang diantaranya adalah :
Pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima
simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena
sesuai syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko. Jenis deposan seperti ini pada
umumnya lebih cenderung untuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan system
bunga / riba atau pada pasar modal (stock market).
Kedua, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity).
Tentu saja bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan
simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi
penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Kemudian tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan
prinsip musyarakah atau kemitraan. Pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar
mudarabah, atau bahkan meminjam dari bank konvensional dengan system bunga. Sebaliknya bank Islam
akan lebih senang –dengan alasan resiko– berinvestasi atas dasar musyarakah ketimbang mudarabah,
karena dalam mudarabah, jika suatu usaha mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban
kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya. Sikap konservatif investor dan bank tersebut akan
menimbulkan likuiditas berlebihan. Bank Islam pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya (baik
pada kasnya sendiri maupun bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para
nasabah potensialnya.
Ketiga, adalah problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat
dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan
supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan
untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak
pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berasas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir
potensi kerugian dari investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek
yang segera memberikan keuntungan. Long gestation project (proyek dengan masa menunggu yang lama)
dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank
Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan.
Keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Bank Islam
terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang bertujuan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih
terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian bank-bank Islam yang
ada saat ini masih kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang
besar, padahal dana zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa dijadikan sebagai salah
satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif.

36. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 36
Kelima adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang
berkaitan dengan industri perbankan syariah. Dalam kasus ini industri perbankan syariah pun juga banyak
mengalami masalah dalam sistemnya, karena selama ini hanya bank umum atau konvesional saja yang
mendapatan sorotan lebih dari para pakar ekonomi tentang masalah dan problematika yang sedang dihadapi.
11. Jelaskan peran Indonesia dalam pengembangan bank syariah di tingkat internasional.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam perbankan syariah sudah semakin
nampak. Hal ini terbukti adanya UU No.7 Tahun 1992 dan perubahannya UU perbankan No. 10 Tahun 1998
yang mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan
diimplementasikan oleh bank syariah. Tidak hanya sebatas itu peran pemerintah juga memberikan kontribusi
dana untuk dikelola oleh bank syariah yaitu tentang dana haji yang sebelumnya dikelola oleh bank-bank
nasional. Disamping itu pemerintah telah memberikan izin kepada bank-bank syariah dan konvensional untuk
membuka cabang atau unit yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan bank syariah mampu tumbuh dan
berkembang dengan pesat dan memberikan perubahan kepada perekonomian nasional sehingga Indonesia
menjadi Negara yang lebih maju.
Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah harus proaktif mengundang investor mancanegara (terutama dari
Timur Tengah) untuk berinvestasi di industri perbankan syariah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat
mencontoh pemerintah Singapura yang rajin melakukan pendekatan personal kepada para investor Timur
Tengah. Terkait dengan hal ini, Pemerintah terlebih dulu harus merevisi Undang-undang tentang Pajak
Pertambahan Nilai agar transaksi murabahah di bank syariah tidak dikenakan pajak ganda. Karena untuk
menjaring investor asing, Indonesia perlu membuat regulasi yang mengakomodasi pertumbuhan perbankan
syariah. Selain itu, agar peran Pemerintah bisa optimal maka diperlukan juga sinergi antar instansi
Pemerintah dan stakeholder perbankan syariah (seperti Bank Indonesia) untuk bergotong royong
mengembangkan industri perbankan syariah Indonesia.
12. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat Muslim hanyalah Baitul
Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para khalifah pemerintahan Islam, adapun bank syariah
dan lembaga keuangan syariah lain tidak memiliki dasar syariah yang kuat untuk dikembangkan. Setujukah
anda dengan pendapat tersebut dan berikan argument guna menerima atau menolak pandangan tersebut.
Tidak setuju, karena selain baitul maal lembaga keuangan yang lain juga sudah sesuai syariat islam. Dan
apabila di katakan bid’ah termasuk ke dalam bid’ah yang hasanah.
13. Identifikasilah kelemahan yang terdapat pada bank konvensional.
Kelemahan yang terdapat pada bank konvensional.
 Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang
berlebihan dan manager yang tidak professional.
 Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan penampakan pemberian kredit
pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
 Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
 Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.
SISTEM BUNGA
Perbedaan utama yang paling mencolok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni pembagian
keuntungan. Bank konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini karena kontrak
yang dilakukan bank sebagai mediator pemilik dana dengan peminjam dilakukan dengan penetapan bunga.
Ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank yaitu bunga simpanan yang diberikan oleh bank sebagai

37. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 37
balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan bunga pinjaman yang diberikan oleh bank
kepada para peminjam. Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin
pengembalian pokok beserta bunganya. Selanjutnya keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga
simpanan dengan bunga pinjaman. Jadi para pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa
keterlibatan langsung dalam usaha. Demikian juga pihak bank tidak ikut merasakan untung rugi usaha
tersebut.
Hal yang sama tak berlaku di bank syariah. Dana masyarakat yang disimpan di bank disalurkan kepada para
peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi antara pihak pemilik dana dan
pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Dari perbandingan itu terlihat bahwa dengan sistem riba pada
bank konvensional pemilik dana akan menerima bunga sebesar ketentuan bank. Namun pembagian bunga
tak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri. Sehingga berapapun pendapatan bank, nasabah hanya
mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang dijanjikan saja. Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian,
maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam (debitur) saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap
seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung
bersama oleh pemilik modal dan peminjam. Pihak perbankan syariah menaggung kerugian materi,
sedangkan si peminjam menanggung kerugian tenaga, waktu dan pikiran.
Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan
yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal
antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana adalah
memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak
tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai
lembaga perantara saja. Sedangkan pada Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan
pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik
nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah
sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.
14. Identifikasilah 3 kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi kelemahan
bank konvensional.
 Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal karena tidak diharuskan
membayar biaya secara tetap.
 Adanya sistem bagi hasil yang membuat bank syariah menjadi lebih mandiri.
 Keuntungan yang didapat nasabah bisa meningkat apabila pendapatan yang diperoleh bank tersebut
juga meningkat
15. Jelaskan dan evaluasilah tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan oleh BI dalam cetak biru
pengembangan bank syariah. Berikan saran anda dalam upaya pengembangan bank syariah.
BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini
dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran
pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun
2011 yang ingin digariskan dalam cetak biri tersebut :
a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
c. Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien
d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

38. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 38
Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru pengembangan perbankan syariah di
Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis
pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar
sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional pebankan syariah yang sehat. Adapun
tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda realisasi kegiatan yang telah
direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011)
merupakan finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah.
Kebijakan pengembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada starategi pengembangan
jangka panjang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan Perbankan
Syariah yang dimulai sejak tahun 2005. Kebijakan yang ditempuh dalam berapa tahap tersebut difokuskan
pada upaya memperkuat struktur industri perbankan syariah. Disamping itu, kebijakan yang ditempuh
diarahkan untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun
internasional guna menjaga momentum pertumbuhan syariah. Kebijakan terkini yang dilakukan oleh Bank
Indonesia adalah Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 yang merupakan
langkah ketujuh dari delapan langkah yang tercantum dalam Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2007. Adapun
tujuan dari program Akselerasi Pengembangan perbankan Syariah (PAPBS) adalah tercapainya share
perbankan syariah sebesar 5% dari total asset seluruh perbankan di Indonesia pada akhir tahun 2008 dengan
tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebijakan dimaksud
lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif
yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset bank secara signifikan dalam jangka pendek.
Sehubungan dengan itu, maka sasaran kebijakan dan program akselerasi 2007-2008 tersebut adalah
mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand, memperkuat permodalan, manajemen dan SDI bank
syariah, mengoptimalkan peranan pemerintah serta melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah untuk
bepartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya,
upaya konkrit tersebut tercakup dalam 6 (enam) pilar program akselerasi pengembangan perbankan syariah
sebagai berikut :
a. Penguatan Kelembagaan Bank Syariah
b. Pengembangan Produk Bank Syariah
c. Intensifikasi edukasi publik & aliansi mitra strategis
d. Peningkatan peranan pemerintah & penguatan kerangka hukum Bank Syariah
e. Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah
f. Penguatan Pengawasan Bank Syariah
Dalam mengimplementasikan program-program akselerasi di atas, maka telah dibentuk Working Group yang
beranggotakan Bank Indonesia dan Bank-bank Syariah. Secara berkala Working Group tersebut mengadakan
pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target yang
telah ditentukan tersebut.
Hasil Kerja Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Perbankan Syariah Nasional
Perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki tahun ke 14 sejak diberlakukannya UU No.7
tahun 1992. Dalam kurun waktu tersebut perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa Bank Indonesia dari waktu ke waktu senantiasa berupaya mencari
terobosan untuk menjaga kinerja industri perbankan syariah tetap baik. Berbagai langkah kebijakan telah
ditempuh oleh Bank Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran bank syariah dalam perekonomian

39. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 39
nasional. Guna memelihara momentum pertumbuhan yang pesat dari lembaga perbankan syariah dan untuk
menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia
telah menyusun ”Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, dengan kerangka waktu
perencanaan 10 tahun kedepan. Cetak Biru tersebut meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia
dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Selanjutnya seperti telah diuraikan
terdahulu, Bank Indonesia juga telah membuat kebijakan akselerasi pengembangan perbankan syariah
tahun 2007-2008.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2002-2006) perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di
Indonesia meningkat cukup pesat, dari 101 jaringan menjadi 531 jaringan kantor. Hal tersebut ditunjang
dengan bertambahnya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu dari 3 UUS menjadi 20 UUS, dan BPRS juga
tumbuh dari 81 menjadi 105 BPRS. Saat ini, juga terdapat cukup banyak permohonan pembukaan kantor
bank Syariah yang sedang diproses oleh Bank Indonesia. Total asset Bank Syariah secara nasional akhir
Desember 2006 mencapai Rp 26,7 Triliun (1,58% dari total asset seluruh perbankan)
Potensi pengembangan lembaga perbankan syariah yang cukup besar antara lain adalah di Jawa Barat.
Sesuai dengan hasil penelitian ”Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah”,
menyebutkan bahwa sebanyak 45 persen dari responden di Pulau Jawa mengatakan bahwa sistem bunga
tidak sejalan dengan agama, sementara itu 94 persen dari responden di Jawa Barat menilai bahwa sistem
bagi hasil adalah sistem universal dan dapat diterima karena menguntungkan bank maupun nasabah.
Kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan faktor dominan yang
mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah di Jawa Barat.
Di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit
Usaha Syariah (UUS) dengan 30 buah kantor cabang. Disamping itu terdapat 12 BPR Syariah (BPRS) dengan
18 buah jaringan kantor. Total asset perbankan syariah di Jawa Barat tiga tahun terakhir meningkat dari Rp
1,98 Triliun menjadi Rp 3,39 Triliun atau tumbuh 71,21%.
Proyeksi & Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Nasional
Market share perbankan syariah masih dapat lebih ditingkatkan yaitu apabila sudah terdapat kelengkapan
infrastruktur legal (UU BS, UU Pajak, UU Sukuk, Lembaga hukum dan arbitrase). Selanjutnya, diperlukan
juga dukungan penuh dari pemerintah dalam pembenahan sektor riil dan iklim investasi serta pengembangan
Bank Syariah melalui bank-bank pemerintah. Selain itu, diperlukan pula dukungan dari stakeholder lainnya
dengan menjadikan Bank Syariah sebagai aset bangsa serta peningkatan kualitas sistem pengawasan Bank
Syariah yang menjamin Bank Syariah tumbuh secara sehat, hati-hati dan patuh terhadap prinsip syariah.
Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
BPRS sebagai bagian dari sistem perbankan syariah nasional telah memiliki positioning tersendiri yaitu
melayani usaha mikro dan kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah (dhuafa). Untuk dapat melayani
segmen tersebut, beberapa persyaratan mendasar perlu dipenuhi, yaitu pertama, keberadaan BPRS harus
mendekati dengan lokasi nasabah. Kedua, local content sangat penting. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila
BPRS fokus melayani regional tertentu, sehingga terjadi proses saling memahami antara BPRS dengan
nasabah. Oleh karena itu konsep pengembangan BPRS adalah Community bank yaitu bank yang dimiliki
masyarakat lokal dan melayani kebutuhan masyarakat lokal. BPRS sebagai sebuah community bank, antara
lain harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 Peranan local community sebagai shareholder
 Peranan local shareholder sebagai sumber utama Sumber Daya Insani (SDI) BPRS

40. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 40
 Memprioritaskan melayani kebutuhan akan jasa perbankan syariah dan masyarakat setempat.
 Pengembangan jaringan kantor BPRS
 Menempatkan local community sebagai stakeholder utama BPRS.
Adapun program pengembangan external dan internal BPRS antara lain adalah sebagai berikut :
 External :
1. Menyusun dan menyempurnakan aturan yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan
kepada prinsip syariah dengan memperhatikan karakteristik operasional BPRS.
 Exit policy, selesai 2007
 Tingkat Kesehatan (TKS), selesai 2007
 Good Corporate Governance (GCG), selesai 2007
 Kelembagaan, selesai 2007
2. Memperkuat daya saing BPRS melalui pemberian bantuan teknis untuk pengembangan SDM dan
BPRS Net.
 Program sertifikasi, paling lambat tahun 2009
 Pengembangan Islamic Micro Banking School, berdiri paling lambat 2009
 Program Penguatan Infrastruktur TI BPRS, telah terintegrasi paling lambat 2009
 Penguatan struktur permodalan BPRS dengan melibatkan Pemda dan masyarakat setempat,
target s/d tahun 2010
 Pengembangan BPRS Net, diharapkan akan berfungsi efektif 2008
3. Mendorong pendirian BPRS sehingga dapat tersebar secara merata ke seluruh kabupaten di
Indonesia dengan konsep community banking. Target satu kabupaten, minimal terdapat 1 BPRS
tercapai tahun 2015.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya infrastruktur industri BPRS, yang meliputi, program
pemberdayaan asosiasi bank syariah, perluasan jaringan Basyarnas, peningkatan kerjasama dengan
lembaga certif, pemerintah dan peningkatan peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ).
 Internal :
1. Menjalankan fungsi pengawasan BPRS dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan karakteristik
operasional BPRS.
2. Mengembangkan produk dan layanan BPRS yang sesuai dengan kebutuhan nasabah UMK.
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan (outreach) BPRS dengan melakukan linkage dengan Bank
Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta bekerjasama dengan lembaga terkait yang
dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan termasuk dalam memberikan jasa asistensi di
bidang spiritual, manajemen dan teknologi.

41. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 41
LATIHAN SOAL BAB 3
Prinsip Dasar Bank Syariah
1. Jelaskan definisi lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang
mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan
syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur
kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.
2. Jelaskan 4 prinsip hukum Muamalat
 Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain
oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul.
 Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan.
 Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat –> Muamalah dilakukan atas dasar
pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
 Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur
penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
3. Berilah 3 contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan di bank konvensional
a) Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
b) Transaksi yang tidak sah akadnya.
c) Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan, seperti:
 Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
 Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
 Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
 Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)
 Maysir (judi)
 Riba (tambahan yang disayaratkan)
4. Jelaskan perbedaan antara tadlis dan gharar
Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam hal jual beli, yaitu kuantitas,
kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Perbedaannya adalah:
 Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu
pihak (unknown to one party).
 Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh kedua belah
pihak yang bertransaksi jual beli.
5. Berilah contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori tadlis
dalam kategori harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan
 Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras sudah turun,
disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras sebesar harga beras aslinya
/ pada saat sebelum turun.
 Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut memiliki cacat yang
diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli. Dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli
bahwasannya ada cacat di handphoe tersebut. Disini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli

42. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 42
mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak
dikurangi dengan nilai cacat handphone).
 Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual
dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh penjual.
 Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan pembangunan rumah dinas
dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih
dari 5 bulan.
6. Berilah contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori
gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan
 Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut dilunasi dalam jangka waktu
yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam jangka
waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak
mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi.
 Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Dalam hal ini, kedua belah pihak
baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah
pembeli akan diuntungkan atau dirugikan.
 Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum
menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui
berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa
lebih rendah dari nilai yang diserahterimakan.
 Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli
membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini,
kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan diserahterimakan.
7. Jelaskan yang dimaksud dengan riba dan berilah 3 contoh bisnis yang ada di masyarakat yang beroperasi
dengan konsep riba
Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Menurut Imam Sarakhsi dalam Mabsut
juz XII, hlm. 109, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan
(iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang
dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Tiga contoh bisnis yang
ada di masyarakat yang beroperasi dengan konsep riba, yaitu:
 Bank Konvensional
 Praktek lintah darat (rentenir)
 Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah.
8. Jelaskan perbedaan antarai bai’ najasy dengan bai’ ikhtikar dan berilah masing-masing 2 contoh yang
mungkin masih ada di masyarakat
 Ba’i najasy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap
suatu produk, sehingga harga jual produk naik.
Contoh:
Perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi barang-barang yang banyak dimintai
masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut.
 Ba’i ikhtikar adalah tindakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
Contoh:

43. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 43
Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat
menaikkan harganya.
9. Jelaskan yang dimaksud dengan maysir dan berilah 3 contoh praktik maysir yang mungkin masih ada di
masyarakat
Sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan
menderita kerugian (Ibnu Qudama:Al Mughni, 13/408). Tiga contoh praktik maysir yang mungkin masih ada
di masyarakat, diantaranya:
 Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang dirugikan.
 Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian.
 Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk dapat memperoleh
hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.
10. Jelaskan rukun sah nya akad
a) Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan
memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, jika tidak, akad dianggap tidak sah.
b) Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab kabul). Ijab adalah ungkapan penyerahan
kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh
pemilik barang berikutnya. Ijab kabul tidak harus dilakukan secara lisan.
c) Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu
yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah apabila:
 Barang tersebut suci atau bisa disucikan
 Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan
 Komoditas harus bisa diserahterimakan
 Barang yang dijual harus milik penjual
 Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berlokasi, harus diketahui
ukuran, jenis dan kriterianya.
11. Jelaskan perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah
 Riba fadhl adalah riba yang timbul karena pertukaran antarbarang ribawi yang sejenis dengan kadar
atau takaran yang berbeda.
 Riba nasi’ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang
dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.
Jadi, letak perbedaannya adalah pada jenis barang yang dipertukarkan, apakah sama atau tidak.
12. Berikan contoh praktik riba qardh dan riba jahiliyah
 Riba qardh –> Praktik perbankan konvensional yang mengharuskan pengembalian dana yang dipinjam
beserta dengan kelebihannya atau disebut dengan bunga.
 Riba Jahiliyah –> Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang dibebankan akan semakin tinggi ketika
peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
13. Jelaskan yang dimaksud dengan ta’alluq dan beri contoh
Ta’alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, dimana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2.
Contohnya ta’alluq:
Penjualan dengan cara ‘inah, yaitu seseorang menjual barang seharga tertentu secara cicilan kepada seorang
lain dengan syarat. Orang lain tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai.

44. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 44
14. Transaksi short selling telah dinyatakan terlarang oleh Bapepam. Transaksi ini pada dasarnya juga dilarang
oleh syariat Islam. Masuk kategori apakah pelanggaran atas transaksi short selling
Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short selling merupakan
praktek perjanjian penyerahan syarat berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat
diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah sebelum tanggal penyerahan.
15. Jelaskan hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis dengan berbagai
transaksi yang dilarang syariah, tetapi dibolehkan kapitalis
Ekonomi gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah dengan nilai
fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah
karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh
salah satu pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi gelembung
mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai instrinsiknya.

45. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 45
LATIHAN SOAL BAB 4
SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
1. Jelaskan landasan hukum pendirian bank syariah di Indonesia ?
Saat ini, titik kulminasi landasan hukum perbankan syariah telah tercapai dengan disahkannya Undang-
Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang
akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem
syariah.
a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Demikian secara ringkas lahirnya landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Penjelasan lengkap dapat
dibaca pula di Perkembangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.
2. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan BPRS ?
PERBEDAAN BUS, DAN BPRS MENURUT UU PBI
UU PBI PERIZINAN
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Memperoleh izin dari Bank Indonesia
2) Modal utama minimal 1 triliun
3) Milik WNI/Badan hukum Indonesia
4) WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5) Pemerintah daerah
11/23/PBI/2009 BPRS
1) Milik WNI 100% saham milik WNI
2) Milik WNI dan pemerintah daerah
3) Pemerintah daerah
4) Modal minimal
 2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi
 1 milyar diluar kota provinsi yang dicantumkan diatas
 500 juta di wilayah diluar yang disebutkan diatas.
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan.
2) Uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
anggota Direksi.
4) Satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia.
5) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
6) Anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25%.

46. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 46
7) Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/23/PBI/2009 BPRS
1) Wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas, dan reputasi keuangan.
2) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip
Syariah.
3) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
4) Satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di dekat kantor BPRS.
5) Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah.
6) 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari pimpinan BI.
2) Pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank.
3) Pelaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah penerbitan perizinan.
11/23/PBI/2009 BPRS
1) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
2) Berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
3) Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS.
4) Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai.
5) Menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tuju puluh lima persen) dari ketentuan modal
minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari BI.
2) Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung.
11/23/PBI/2009 BPRS
1) Diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama mendapat
persetujuan dari instansi berwenang.
2) Sesuai uu yang berlaku dan melakukan permohonan perubahan nama ke Bank Indonesia
3) Diumumkan maksimal 10 hari setelah diizinkan oleh BI.
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Harus berdasarkan rapat pemegang saham
2) Harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala urusan seperti nasabah
3) Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan
permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
11/23/PBI/2009 BPRS
1) Sama seperti BPR di BPRS juga terdapat hal yang sama mengenai pencabutan izin.

47. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 47
3. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan UUS ?
UU PBI PERIZINAN
11/1/PBI/2009 BANK UMUM
1) Memperoleh izin dari Bank Indonesia
2) Modal utama 3 triliun
3) Milik WNI/Badan hukum Indonesia
4) WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal
99% dan minimal 30 milyar untuk WNI
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Memperoleh izin dari Bank Indonesia
2) Modal utama minimal 1 triliun
3) Milik WNI/Badan hukum Indonesia
4) WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan maksimal saham 99%.
5) Pemerintah daerah
11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH
1) Memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha
2) Rencana pembukaan UUS harus dimasukan ke dalam rencana bisnis BUK
3) Modal kerja UUS minimal 100 milyar
4) odal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai
5) BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah”
setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan
UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan.
2) uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
anggota Direksi.
4) Satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia.
5) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
6) anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25%.
7) Penambahan Dewan Pengawas Syariah.
11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH
1) Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur
UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau
penggantian efektif
2) Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak ada benturan
3) Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara
4) Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang paling banyak 3 orang
UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH

48. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 48
1) pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari pimpinan BI
2) pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank
3) Pelaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah penerbitan perizinan.
11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH
1) Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK,
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu
2) UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal izin diberikan.
3) Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pembukaan.
4) Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
5) Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan mendapat persetujuan dari BI
2) Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung
11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH
1) UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.
2) UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan
Kas Syariah
3) meminta izin ke Bank Indonesia
UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN PEMEGANG SAHAM
11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH
1) harus berdasarkan rapat pemegang saham
2) harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala urusan seperti nasabah
3) Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan
permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH
1) mendapatkan izin dari Bank konvensional yang menaungi UUS
2) sudah memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan aktor di dalam UUS
4. Jelaskan Perbedaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional
Ada beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang perlu Anda ketahui, berdasarkan
beberapa poin berikut ini :
1) Akad
Berdasarkan akad sendiri, bank syariah dan bank konvensional memiliki perjanjian atau akad yang
berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian yang
berpatokan terhadap hukum positif, sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat sesuai dengan
hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam ketentuan, seperti adanya rukun dan
adanya syarat. Rukun yang dimaksudkan di sini berupa penjual, pembeli, ijab qobul, harga dan barang.

49. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 49
Sementara untuk syarat sendiri terdiri dari sifat barang maupun jasa yang harus halal, dan juga harga
barang maupun jasa yang juga harus jelas.
2) Bunga dan Bagi Hasil
Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem pada
pendapatan usahanya. Bank syariah sendiri menerapkan sistem pendapatan usaha dengan sistem bagi
hasil. Syariah sendiri mengharamkan riba dan lebih mendorong sistem bagi hasil. Meskipun keduanya
bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari pemilik dana, akan tetapi caranya berbeda. Adapun
perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil adalah sebagai berikut :
 Bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian berdasarkan pedoman yang
berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi hasil ini disesuaikan berdasarkan besarnya keuntungan
yang didapatkan. Sistem bagi hasil ini tergantung dari keuntungan proyek, sehingga apabila merugi
maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa
meningkatkan pembagian laba berdasarkan peningkatan pendapatan.
 Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk selalu untung.
Besarnya persentase bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari modal yang di kreditkan.
Pembayaran bunga biasanya tetap tidak melihat untuk maupun rugi. Pembayaran bunga tak akan
meningkat walaupun keuntungan semakin meningkat.
3) Dewan Pengawas
Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak pada dewan pengawas. Dimana,
bank syariah sendiri mewajibkan untuk menetapkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan
bank konvensional tidak menetapkan adanya dewan pengawas. DPS sendiri adalah dewan berupa ulama
dan pakar ekonomi yang memiliki pemahaman atau menguasai fiqh mu’amalah bertugas untuk
mengawasi sistem operasional bank beserta segala produknya.
5. Jelaskan aplikasi fungsi manajer investasi pada bank syariah
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah
bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat
tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak
diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah),
yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang
dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada
pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan
sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh
pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank
syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.
6. Jelaskan fungsi investor pada bank syariah
Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana
rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai
dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad
salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka
mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang
dapat diperjual belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima
keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.

50. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 50
7. Jelaskan aplikasi fungsi manager investasi pada bank syariah
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah
bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat
tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak
diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah),
yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang
dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada
pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan
sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh
pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank
syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.
8. Ada dua prinsip yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana oleh bank syariah, yaitu prinsip wadiah
dan prinsip mudharabah. Jelaskan perbedaan kedua prinsip tersebut dalam aktifitas penghimpunan.
Perbedaan akad mudharabah dan wadiah dalam bank syariah itu :
 Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil (nisbah), sedangkan akad wadiah tidak.
Dapatnya cuma bonus suka rela dari pihak bank.
 Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal), sedangkan pada
wadiah berperan sebagai muwadi (penitip uang/barang).
 Dana pada akad mudharabah bisa dibilang sebagai investasi karena bisa mendapatkan bagi hasil atau
nisbah, sedangkan pada wadiah hanya bersifat titipan/simpanan.
9. Jelaskan Perbedaan antara wadiah yad-dhamanah dengan wadiah yad-amanah. Akad mana kah yang cocok
untuk digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah?
 Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau
uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. tapi
orang yang dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi
barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam
pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan
dalam sebuah Hadis Rasulullah: “jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak
menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.
 Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana
pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang
yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad
wadi’ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang
titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang
yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang berlaku adalah wadi’ah yand
dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang
terjadi pada barang tersebut.
10. Jelaskan perbedaan mudharabah muthlaqah dengan mudharabah muqayyadah dalam penghimpunan dana
bank syariah ?
 Dalam penghimpuana dana dengan prinsip Mudharabah mutlaqah, Kedududkan bank syariah adalah
sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana

51. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 51
(shahibul maal). Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah
pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dimuka.
 Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai
agen, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola
dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah
pembiaya mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana mudharabah
muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini
menerima fee.
11. Sebutkan 3 alasan kenapa mudharabah muqayyadah tidak cocok untuk diterapkan pada penghimpunan dana
tabungan dan deposito ?
Alasannya dapat disimpulkan dari prinsip mudharabah muqayyadah sendiri :
a) Kedudukan bank hanya sebagai agen saja.
b) Karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana
adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah.
c) Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan
nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.
12. Jelaskan perbedaan antara investasi terikat channeling dan pola investasi terikat executing ?
 Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak
menanggung risiko apapun.
 Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip mudharabah
muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah
dan deposito mudharabah.
13. Jelaskan perbedaan antara tabungan, deposito dan giro ?
 Giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang
disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan
itu.
 Deposito, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang
bersangkutan.
14. Jelaskan perbedaan antara tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional ?
 Akad
Akad di sini adalah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Akad pada bank konvensional
berpatokan hukum positif, sedangkan bank syariah berdasarkan hukum agama islam. Ya seperti akad
wadiah dan mudharabah di atas contohnya.
 Bunga dan bagi hasil
Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah pada poin kedua ini juga sudah cukup singkat
dijelaskan di atas. Bank umum menerapkan sistem bunga yang jumlahnya ditetapkan sekian persen dari
saldo nasabah. Jumlah bunga ini tidak terpengaruh apakah pihak bank memperoleh laba banyak atau
bahkan justru rugi. Sedangkan bagi bank syariah, sistem bunga seperti itu adalah riba yang harus
dihindari oleh umat muslim. Sebagai gantinya, bank islami ini menerapkan sistem nisbah pada akad
mudharabah dan bonus untuk akad wadiah.

52. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 52
 Dewan pengawas
Agar memperoleh keuntungan, pihak bank menggunakan uang nasabah untuk modal usaha. Di bank
syariah diwajibkan adanya dewan pengawas untuk mengawasi apakah usaha dan operasional yang
dilakukan pihak bank sesuai aturan islam atau justru berlawanan. Sedangkan pada bank konvensional
tidak harus adanya dewan pengawas seperti ini.
 Hubungan pihak bank dan nasabah
Hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya lebih erat dibanding di bank konvensional.
Mengapa? Ya karena bank syariah memperlakukan nasabah sebagai partner atau mitra usaha. Selain itu
nasabah bank syariah punya hak untuk tau uang simpanannya digunakan untuk apa saja.
 Promosi
Promosi yang dilakukan bank syariah biasanya disampaikan kepada masyarakat lebih jelas isinya,
transparan dan tidak ambigu. Demikianlah pengertian dan perbedaan bank konvensional dengan bank
syariah. Jangan lupa baca artikel menarik lainnya di bawah ini.
15. Jelaskan 3 perbedaan antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah ?
1) Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah menggunakan akad Wadiah,
lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan
akad Mudharabah.
2) Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka tidak ada
keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil.
3) Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan ke rekening
milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan
besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela.
4) Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya kerjasama antara
bank dan nasabah.
16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah mengeluarkan fatwa tentang produk
tabungan di bank syariah.
Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan
mudharabah yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam
akad pembukaan rekening, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
17. Tabungan mudharabah
simpanan yang penarikannya hanya dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak
dapat ditarikdengan cek atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti dijelaskan dalam butir
tabungan wadiah.
1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak
sebagai mudharib atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang yang tidak
bertentangan degan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah degan
pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

53. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 53
DEPOSITO MUDHARABAH adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan padatertentu
menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang bersangkutan
1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak
sebagai mudharib atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang tidak
bertentangan degan prinsip syariah danmengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah degan
pihaklain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Persamaannya yaitu Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam
18. 3 skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah
1) Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.
 Wadiah (titipan)
Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah
memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai
syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan
dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.
 Mudharabah (investasi)
Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk
dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah
mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan
sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana
dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka. BSM menggunakan skema ini untuk BSM
Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan
Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.
2) Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.
 Murabahah, Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan
membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil
setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena
harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu
pembiayaan. Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan
skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi
yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.
 Ijarah, Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai
kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya,
nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di
muka. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan
BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah,
khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).
 Istishna, Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak
dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan

54. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 54
mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin
keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada
akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan
skema ini untuk pembiayaan konstruksi.
 Mudharabah, Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya
kebutuhan modal usaha/investasi.
 Musyarakah, Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung
sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).
 Lainnya
3) Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.
 Wakalah
Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan
suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN
dsb.
 Rahn
Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan
jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan
tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM
Gadai Emas iB.
 Kafalah
Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank
syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal. BSM mengaplikasikan
skema ini pada produk BSM Bank Garansi.
 Sharf, Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang
Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb.
 Lainnya
19. Murabahah
jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Akad yang banyak
mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga
jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati Pada murabahah, penyerahan barang
dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.
as-salam atau as-salaf Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang)
yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian
hari atau bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced
payment atauforward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan
tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan
( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu
(mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem
pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.
Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku pada bai’ al-istishna’.Menurut
Hanafi, bai’ al-istishna’ termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa

55. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 55
pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu
belum ada atau tidak dimiliki penjual.
20. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu
barang tertentu
Maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah
besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan
mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah
ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.
21. Al-Istishna’
akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan
( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan
baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa
dilakukan di muka, tengah atau akhir. Istishna’ Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja
pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan
demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak
pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel.
22. Jelaskan perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam paralel ?
Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual
suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu,
sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat
zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual
berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh
laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan
harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam
ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah
dibayarkan sewaktu akad.
Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank
dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking
dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat
pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa
ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan
transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.
23. Jelaskan perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema masyarakat ?
Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa
seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik
modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib
yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana
dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan
dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan
(profit).

56. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 56
Musyarakah Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko
akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .
Maka bisa di simpulkan bahwa Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau
kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal.
24. Jelaskan perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan prinsip sewa dengan skema ijarah
muntahiya bittamlik ?
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak
milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada
objek transaksinya. Pada dasarnya, ijarah didefinisikansebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan
membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barangatau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Skema Pembiayaan Ijarah
Keterangan :
1) Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
2) Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari
supplier/penjual/pemilik.
3) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tariff ijarah,
periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaanijarah ditandatangani. Nasabah wajib
menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4) Bank menyerahkan barang objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode
ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
5) Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah
tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
6) Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah paralel), setelah periode ijarah
berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.
Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad al-bai’dan akad ijarah
muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’ merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara
sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah mintahia bittamlik,
pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:
1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa
sewa.
Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan financial
penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai
sewayangsudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli untuk menutupi
kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu diakhir
periode.

57. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 57
25. Dalam kondisi apakah skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik cocok digunakan ?
Pengertian Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) :
Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan.
Contoh Ijarah seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan
alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2
berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat2 berat tersebut kepada Bank syariah.
Contoh IMBT Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan
alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2
berat itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan
untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahia bit-tamlik, yaitu menyewa peralatan
tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah membelinya.

58. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 58
LATIHAN SOAL BAB 5
Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
1. Jelaskan tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi penyusun standar,
penyusun laporan keuangan, auditor & para pemakai laporan keuangan
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan suatu
entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi,
tujan lainnya adalah :
1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah
2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah
dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4) Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah
temporer ; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
2. Uraikan maksud paradigma transaksi syariah
Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai
amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki
secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dab
nilai Ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan
salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk karakter tata kelola yang baik.
3. Jelaskan yang dimaksud dengan asas ukhuwah, ‘adalah, mashlahah, tawazun, dan syumuliyah beserta
kaitannya dengan akuntansi ?
Ukhuwah berarti Persaudaraan antar sesama. Akuntansi syariah berasaskan ukhuwah memiliki makna bahwa
akuntansi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi (sharing
economics) sehingga seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan di atas kerugian orang lain.
Ukhuwahdalam akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip ta’aruf (saling mengenal), tafahum(saling
memahami), ta’awun (saling menolong), takaful (saling menjamin), dan tahaluf(saling bersinergi).
Adalah berarti Keadilan. Akuntansi syariah berasaskan ‘adalah memiliki makna bahwa akuntansi syariah
menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Lawan dari ‘adalah (keadilan) adalah dzulm (kedzhaliman). ‘Adalah
dalam akuntansi syariah adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh
Islam. Melaksanakan transaksi yang dilarang dalam Islam sama saja dengan berbuat tidak adil, karena akan
merugikan pihak yang bertransaksi. Unsur yang terlarang dalam transaksi syariah adalah riba (unsur bunga
dalam segala bentuk dan jenisnya), kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun
lingkungan), maysir (unsur judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), dan haram (unsur haram baik
dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait).
Mashlahah berarti kebermanfaatan/kemaslahatan. Akuntansi syariah berasaskan mashlahah bermakna
bahwa akuntansi syariah memiliki nilai kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material
dan spiritual, serta individual dan kolektif. Mashlahah harus memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah
(halal) dan membawa kebaikan (thayib).Akuntansi syariah dianggap mashlahah ketika dapat memenuhi

59. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 59
tujuan syariah (maqasid syariah) yaitu menjaga agama (dien), akal (‘aql), keturunan (nasl), jiwa (nafs), dan
harta (maal).
Tawazun berarti keseimbangan. Akuntansi syariah berasaskan tawazun bermakna bahwa akuntansi syariah
tidak terbatas pada satu aspek tetapi mencakup banyak aspek baik material dan spiritual, privat dan publik,
sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Selain itu akuntansi
syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan
pemilik (shareholder), tetapi pada semua pihak merasakan adanya aktivitas kegiatan ekonomi dari suatu
perusahaan.
Syumuliyah berarti universalisme atau bersifat menyeluruh. Akuntansi syariah berasaskan syumuliyah
bermakna bahwa akuntansi syariah dapat dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang
berkepentingan tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan tertentu, sesuai dengan semangat
rahmatan lil alamin(rahmat bagi semesta alam). Dengan asas ini, akuntansi syariah tidaklah hanya terkhusus
bagi orang Islam semata, namun bagi non muslim juga dapat menerapkannnya, karena aspek muamalah
maaliyah dalam Islam terbuka untuk semua manusia.
4. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non komersial. Jelaskan kedua bentuk transaksi tersebut ?
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat
nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi
hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan
imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau
talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.
5. Sebutkanlah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan ?
1) Investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli,
menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.
2) Pemberi dana qardh, pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan
mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3) Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi
keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat
keuntungan yang bersaing dan aman.
4) Pemilik dana titipan, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan
mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
5) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah
dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana
tersebut.
6) Pengawas syariah, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan
pengelola bank akan prinsip syariah.
7) Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai
stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan
mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan
kesempatan kerja.
8) Pemasok dan mitra usaha lainnya, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh

60. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 60
tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek
daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada
kelangsungan hidup entitas syariah.
9) Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas
syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada,
entitas syariah.
10) Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan
dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka
juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan
sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
11) Masyarakat, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas
syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang
dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu
masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir
kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.
6. Jelaskan yang dimaksud dengan pemberi dana qardh dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan
keuangan ?
Pemberi dana qardh adalah orang atau lembaga yang memberikan pinjaman tanpa imbalan apapun karena
meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi
keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat
jatuh tempo.
7. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana syirkah temporer dan informasi apakah yang diperlukannya
dari laporan keuangan ?
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari
individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan
dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Pemilik dana syirkah temporer
yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan
investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
8. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana titipan dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan
keuangan ?
Pemilik dana titipan adalah nasabah penabung, mereka harus memastikan apakah dana yang dititipkan dapat
diambil setiap saat. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana/kas pada entitas syariah yang ditunjukan
dengan rasio likuiditas.
Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan
apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
9. Jelaskan Informasi yang diperlukan oleh pembayaran dari penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf ?
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi
mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
10. Jelaskan kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan perusahaan ?
Pentingnya keberadaan pengawas syariah atau biasa disebut dengan audit syariah tersebut untuk membantu
LKS dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan

61. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 61
stakeholder, menjamin kehalalan atas keuntungan yang dihasilkan, serta sebagai komitmen LKS dalam
melakukan bisnis dengan prinsip syariah.
11. Apakah tujuan utama dan tujuan lain laporan keuangan syariah ?
Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja
dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka
membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship)
manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang
meliputi :
1) aset;
2) kewajiban;
3) dana syirkah temporer;
4) ekuitas;
5) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
6) arus kas;
7) dana zakat;
8) danakebajikan.
Tujuan lainnya adalah :
a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
b) Informasi kepatuhan entitas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban
pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan
penggunaannya.
c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab entitas syariah terhadap amanah
dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak
d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana
syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
12. Apakah yang dimaksud dengan asumsi dasar akrual ?
Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peistiwa lain diakui
pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam
catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.Laporan keuangan
yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta
sumber daya yang merepsesentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan
pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip
pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan
bruto (gross profit).
13. Apakah yang dimaksud dengan asumsi kelangsung usaha ?
Laporan keuangan biasannya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan
melanjutkan usahannya di masa depan. Oleh karana itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau
berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara meterial skala usahannya. Jika maksud atau keinginan

62. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 62
tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang
digunakan harus diungkapkan. Sedangkan menurut AAOIFI asumsi dasar akuntansi adalah :
a) Pengakuan Penghasilan (revenue)
b) Pengakuan biaya
c) Pengakuan laba dan rugi
d) Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat)
14. Jelaskan 4 karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah ?
1) Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera
dapat dipahami oleh pemakai. Untuk meksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi
dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan
dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi
tersebut terlalu sulit untukdapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2) Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses
pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna
untuk peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama
lain.
3) Keandalan
Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat
diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka
informasi harus memenuhi hal sebagai berikut :
a) Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penggambaran tersebut harus
memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat untuk
mengidentifikasi transaksi baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh
penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut.
b) Substansi mengungguli bentuk. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi
yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya bentuk hukumnya.
c) Netral. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja.
d) Didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Adakalanya di dalam menyusun sebuah laporan
keuangan akan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, perlu
pertimbangan yang mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas
ketidakpastian tersebut.
e) Materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan
dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil
atas dasar laporan keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai
sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantunkan (omission) atau kesalahan dalam

63. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 63
mencatat (misstament). Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atua
titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi
dipandang berguna.
4) Dapat Dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi
kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang
kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan
serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi
yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan
keuangan.
15. Dalam bentuk apakah manfaat ekonomi masa depan dalam suatu aset mengalir dalam entitas syariah?
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan
sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi
tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas
syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk
kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses
produksi alternatif. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang
dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan
kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus
kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap
sumber daya yang lain.
16. Dengan cara apakah penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat dilakukan di masa depan?
Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya
yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang
ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan :
1) pembayaran kas;
2) penyerahan aset lain;
3) pemberian jasa;
4) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
5) konversi kewajiban menjadi ekuitas.
17. Apakah yang dimaksud dengan dana syariah temporer?
Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai
hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau
kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan;
sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari
unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak
berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
18. Sebutkan beberapa contoh dana syirkah temporer ?
Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah,
mudharabah muqayyadah, mudharabahmusytarakah, dan akun lain yang sejenis.

64. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 64
1) Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan
kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya.
2) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasankepada
pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
3) Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakanmodal atau
dananya dalam kerja sama investasi
19. Kenapa dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun ekuitas
Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak
berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali
akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Disisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan
sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan
yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari
aset lancar dan aset non investasi (current and other non investment accounts).
20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil
Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk
pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang
tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) maupun
keuntungan (gain).
Beban (expenses) dalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus
keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas
syariah maupun kerugian yang timbul. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syariah temporer adalah bagian
hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode
laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung)
atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan
kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.
21. Kapankah suatu aset diakui ?
Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa
depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal. Suatu aset tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan
manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi
berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam ini diakui sebagai beban.
22. Kapankah suatu kewajiban diakui ?
Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini
dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
23. Kapankah dana syirkah temporer diakui ?
Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan jika entitas syariah memiliki kewajiban
untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomi dan jumlah yan harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah DST dapat berubah-rubah
sesuai dengan hasil invetasi.

65. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 65
24. Kapankah suatu penghasilan diakui ?
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan
yan berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan
liabilitas.
25. Kapankah suatu beban diakui ?
Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan atau penurunan aset.

66. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 66
LATIHAN SOAL BAB 6
Teori Dan Praktik Kontemporer
1. Jelaskan perbedaan antara penghimpunan dana bank syariah dengan bank konvensional
Perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan penghimpunan dana pada bank
konvensional terdapat pada akad yang digunakan jika di bank konvensional hanya mengenal sistem
penghimpunan dana lewat tabungan maupun giro dengan tambahan berupa bunga yang sudah dipatok dari
awal besarannya sedangkan di perbankan syariah juga sama dengan sistem tabungan dan giro tapi
menggunakan akad mudharabah dan wadiah, kedua akad tersebut dapat diaplikasikan dalam tabungan dan
giro dengan tambahan yang didasari bonus bukan bunga layaknya yang diterapkan di bank konvensional.
2. Jelaskan yang dimaksud dengan giro wadiah ?
Giro Wadi’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang setiap saat
dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan
prinsip al-Wadi’ah Yad Dhomanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara
produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai
pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana
secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.
3. Jelaskan perbedaan mekanisme transfer antarkantor bank yang sama dengan antarbank yang berbeda ?
Mekanisme terjadinya transfer adalah satu kantor bank memindah uang kerekening nasabah lain dikantor
bank yang sama tetapi berbeda wilayah atau kantor cabang lain. Transfer bisa dilakukan dalam berbeda
wilayah maupun antar kota antar kota sama, satu cabang, bila langsung mentransfer melalui RAK.
perbedaannya terdapat pada jurnal tranksaksi yang dicatat.
4. Akad apakah yang biasa digunakan untuk giro di bank syariah di indonesia ? Jelaskan kelebihan dan
kekurangannya ?
Tabungan yang paling umum adalah simpanan biasa atau berupa titipan. Tabungan ini menggunakan akad
WADIAH atau lebih khususnya adalah WADIAH YAD DHAMANAH. Mengapa wadiah?
1) tabungan biasa ini adalah bukan berupa investasi berjangka yang waktunya ditentukan tetapi tabungan
biasa umumnya bersifat simpanan berupa titipan, nasabah diijinkan untuk menyimpan dan mengambil
uang kapan saja baik melalui ATM atau langsung datang ke kantor. Untuk itu, akad WADIAH lah yang
paling sesuai dalam produk tabungan biasa.
2) prinsip WADIAH untuk tabungan biasa, memang sudah sesuai dengan yang di fatwakan oleh MUI /
Dewan Syariah Nasional. Dalam produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH, pihak bank tidak
diwajibkan memberikan imbalan apapun kepada nasabah yang menyimpan uang di bank, tetapi
umumnya bank memberikan bonus sesuai kebijakan.
Untuk produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH sebagai landasan, maka nasabah mengijinkan
dananya untuk dipergunakan oleh bank untuk kegiatan usaha syariah, akan tetapi setiap saat bank wajib
mengembalikan dana tersebut kepada nasabah bila nasabah mengambilnya baik melalui cek atau ATM.
Produk - produk penghimpunan dana (funding) pada bank syariah yang menggunakan prinsip WADIAH
umumnya :
1) Tabungan biasa (bukan tabungan berjangka)
2) Giro

67. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 67
Kelebihan untuk wadiah yaitu nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak
dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo
berapa saja. Kekurangan untuk wadiah adalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak akan
bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus
untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin
berkurang.
5. Akad apakah yang biasa digunakan untuk tabungan di indonesia ? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya ?
Tabungan wadiah dan tabungan Mudharabah. Kelebihan tabungan Wadiah ini dibanding Mudhaarabah
adalah, nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus
ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja. Kekurangan
tabungan wadiah ini dibanding mudharabah adalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak akan
bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus
untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin
berkurang. Jadi ini sangat kurang tepat untuk pilihan berinvestasi dibanding tabungan mudharabah.

68. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 68
LATIHAN SOAL BAB 7
Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah
1. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada
Kondisi nasabah membebaskan mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib dapat dengan leluasa
mengelola dana tanpa ada batasan walaupun pastinya dana yang dikelola harus dibidang yang halal dan
sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Mudharabah muqqayadah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah
menetapkan batasan-batasan kepada mudharib, batasan-batasan yang dimaksudkan yaitu mengenai dana,
lokasi, cara dan/atau objek investasi. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah
hanya menitipkan dananya kepada bank untuk disimpan secara aman.
2. Dalil Al-quran landasan akad mudharabah yaitu :
Surah Al-Jumu’ah ayat 10 artinya ”apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung Surah Al-Baqarah ayat
283 artinya ”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kami tidak
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
3. Rukun Mudharabah:
1) Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
2) Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan
syarat :
 Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap
maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah.
3) Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati
dalam akad.
4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah
diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat:
 Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).
 Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi
hasil.
 Penyediaan dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja
oleh mudharib.
5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana harus memerhatikan hal-hal berikut:
 Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa ada campur tangan penyedia dana tetapi ia
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapt
menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.

69. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 69
 Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan
dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitasnya.
4. Transaksi bai’ al-istisna’
Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima
pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli
barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak
bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau
ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
5. Murabahah, salam, dan istishna’
Yaitu jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli
adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang
dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh
bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak.
Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah
jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.