Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4 Kelompok 9 - Agung Prasetyo - Luthfi Aulia Safari B-306 Shinta Melzatia Universitas Mercubuana

1. PERBANKAN SYARIAH
KUMPULAN SOAL & PEMBAHASAN BAB 1 – BAB 7
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (RIZAL YAYA) SALEMBA EMPAT
DOSEN PENGAMPU : SHINTA MELZATIA, SE. M.AK
DISUSUN OLEH :
LUTHFI AULIA SAFARI (43214120072)
AGUNG PRASETYO (43214120210)
UNTUK MEMENUHI TUGAS PRA UTS MATA KULIAH PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
TAHUN AJARAN 2017/2018

2. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 2
LATIHAN SOAL BAB 1
Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang ilmu akuntansi
Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis
utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional
ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis
hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa
lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat
dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak orang yang
memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan
tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai
akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan
masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini
untuk traksaksi adalah sebagai berikut :
a) Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah tertulis dan
berdokumen.
b) Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan
orang berutang.
c) Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak
meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran.
d) Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang menyaksikan proses
transaksi.
e) Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi.
2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik akuntansi di masa Rasulullah
SAW
Dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,
baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr
(pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang
diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk
kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan
Ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Hingga
masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara
seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa
kekhalifahan Umar bin Khattab r.a. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan
(dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul
maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin
Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut
menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.

3. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 3
Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana
pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak
hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan
secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan
pelaporan telah berlangsung dengan baik.
4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et
Proportionalita dengan peradaban Muslim
Melalui bukunya Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan
(double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan
sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double)
yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang
ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam
buku Summa de Arithmetica yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah :
a) Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana ditulis oleh
Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang
akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah
bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan
perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat terhadap apa yang
beredar saat itu.
b) Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15, Eropa sedang terhenti
perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
c) Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali
oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir.
d) Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza,
orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan
dasar-dasar bookkeeping.
Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang
akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah
Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan
praktik double entry adalah sebagai berikut :
1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan
tersebut.
2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran
tersebut.
Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh Luca Pacioli dalam
bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan
fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang
sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka
nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika
yang dikenal dengan bidang aljabar.

4. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 4
5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukan bahwa akuntansi modern
telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat.
a) Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah
pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh
para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan
(syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran
Negara.
b) Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk
menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan).
c) Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius
dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi
pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-
dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus
dijadikan pedoman dalam hal tersebut.
6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah
a) Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer
Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh AAOIFI (Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan
akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah.
b) Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono,
Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi
syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan
berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
c) Pendekatan Hibrid
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan
masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh
pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan di
lingkungan beberapa perusahaan konvensional.
7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada dalam
mengembangkan akuntansi syariah adalah
a) Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya. Selain itu,
pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait
dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya.
Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer :
Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu dan
dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
b) Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam
Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang
dikembangkan.

5. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 5
Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam :
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya
c) Kelebihan Pendekatan Hibrid
Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan
menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah.
Kekurangan Pendekatan Hibrid
Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple bottom line menjadi
fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah).
8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang
Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi
keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan
dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat
ini.
9. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang
Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi
keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan
dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat
ini.
10. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada akuntansi konvensional
sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif
Kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan
Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi
konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih
menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk
dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI)
pada tahun 1990. Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting
and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang
diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah
karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa
tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda
dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai
keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk pada Statement of
Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi
Syari’ah adalah karena :
a) Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and other dealings
b) The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who have
adopted the Western model of banking
c) The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the relatioship of
those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in
their investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the
basis of interest.

6. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 6
Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang berkembang saat ini
selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi
Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi.
Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai
dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk
menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan
kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur
institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan
memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi
yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi
akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal :
a) Sebagai instrumen (fisik) dari produksi.
b) Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya terhadap akuntansi
syariah
Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah),
sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan
melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah
compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan maupun
disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial
dan lingkungan dan juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga
dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah.
12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam pengembangan akuntansi
syariah
Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama, dan
dengan kondisi tersebut berimplikasi kepada upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber
daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi
tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan
didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang
selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya
sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun
dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi
ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.
13. Jelaskan permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional sebagai dasar
pengembangan akuntansi syariah.
Kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan pada
masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama;
penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal
pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan
akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai
dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya. Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada
aspek nilai hukum dan etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai

7. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 7
dalam mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa
penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat
berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke-Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn
demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam
kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua
golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim.
14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry accounting telah diterapkan
oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan. Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan
tersebut dan berikan penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Qur’an
untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah
Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen
ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk
mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset
merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.
15. Ajaran islam sangat kondusif dengan penggunaan dan pengembangan akuntansi dalam kehidupan manusia.
Berikan argumentasi anda guna mendukung pendapat tersebut.
Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku
transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau
accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus
berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena
ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi
itu berjalan dalam masyarakat Islam.

8. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 8
LATIHAN SOAL BAB 2
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
1. Jelaskan kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah.
Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang
membahas tentang riba :
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275)
Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang
yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (Q.S. Al-Baqarah: 276)
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut),
jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278)
Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu
tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).
Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba, oleh sebab adanya lembaga
keuangan syariah sangat membantu dalam era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an
juga telah di jabarkan tentang akuntansi syariah.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

9. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 9
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW
Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam
Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung.
Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa
dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa. Di masa jahiliyah
tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari
keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka,
ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi (maysir), tidak jelas
(gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang
rahmatan lil 'alamin, adil dan transparan.
Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah
mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan
dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal
jujur (al-amin), barang dagangannya laku terjual. Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada
umur 25 tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan
berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga
dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan
Islam yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni
Al-Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang
lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara,
setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah.
Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini
masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku,
salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di
madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah
yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu,
tidak ada hukum dan aturan, maka system pajak dan fiscal tidak berlaku.

10. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 10
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat mengalami kemajuan yang pesat.
Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam
pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing
para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Pada masa
Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat.
Mengenai keuangan public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala
Negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala
Negara sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik.
Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi terbilang masih sangat sederhana,
pemasukan-pemasukan negara baik dari ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh
Nabi sendiri. Pada masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja
nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan
Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan
beralih pada Umar pendapatan negara semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat
lembaga keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara. Peranan
ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana pada khalifah sesudah
Umar dapat dikatakan pasang surut perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda
pada masa Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada
inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat.
Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di kerjakan oleh berbagai negara-
negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan
yang ada tahap ini bisa dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya.
Terbukti di dunia-dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan syariah dan
dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga
keuangan syariah di Indonesia semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala
kecil jika dilihat tahapan-tahapannya.
Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima
simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian
umatmIslam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi
dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw.
Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima
simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi
Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang
dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan.
Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan
harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan
implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak
untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya
secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah
dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal
di Irak.

11. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 11
Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya
perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar
bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan
menggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian
modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara
kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu
yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi
menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang
melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja.
Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum
muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal
ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri.
Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut :
 BaitulMal
Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan
revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa
di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan
oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan untuk
kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare oriented, karena seluruh
penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara
transparan.
Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa
fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih
sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul
mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan pada pengaturan
suplai dan moneter.
Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan sebagai institusi
penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal
semakin mapan bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya
kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya
sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa kekhalifahan
Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin
banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin
menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan.
Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas umum, dan
keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber
dana baitul mal adalah sebagai berikut :
a. Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.
b. Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.
c. Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.

12. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 12
d. Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak
ada ahli warisnya.
Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah
mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada
memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan
ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan
lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan
ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya.
 Wilayatul Hisbah
Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap sebagai konsep yang
sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah
tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya,
dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara
barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak
permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-
harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya
dengan harga yang berbeda di pasar.
Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian
beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar).
Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol
pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa
pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai
pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah.
Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai
principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan
Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di
Madinah.
 Etika Bisnis
Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan tetapi membangun
sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu
sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam
hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menghapus Riba
Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk membangun
sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang
dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan
mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk
meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan
kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya
merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh berkembang menghidupi
daerah-daerah sekitarnya.

13. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 13
b) Keadilan
Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan, keadilan yang
berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti
bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme
pasar secara alami.
c) Prinsip dan etika bisnis lainnya
Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang sudah
disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji,
seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar.
3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa keakhalifahan:
1) Pada masa Abu Bakar Siddiq
Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini
terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani
maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar
Siddiq selau memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di distribusikan
setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan
negara.
2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan negara pada masa khalifah
umar, diantaranya adalah :
a) Properti baitul mal
di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya hanyalah pemegang
kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang
berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin,
membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan
untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.
Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama
yang disebut Al-diwan sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi
pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan-tunjangan lainnya
dalam basis regular dan tepat.
b) Kepemilikan Tanah
Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui perjanjian damai disinilah
mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar
kekayaan tersebut di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena
itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir.
Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay,
dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang.
c) Zakat dan Ushr
Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar ushr,
tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa
mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan
mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari

14. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 14
daerah pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh
untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua. Sebelum Islam, setiap suku
atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan
(maqs). Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha
perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan
dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk
kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian
kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama dalam mausia umum.
d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim
Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taghlib
yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar
kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar
menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah
dan malah membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana
memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara.
Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat
mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau melaksanakannya untuk menerima
kepercayaan mereka.mereka dan menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda.
3) Masa Usman bin Affan
Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau meingankan beban pemerintah
dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah
pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka,
yang berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran
pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru,
kholifah membuat beberapa perubahan administerasi.
4) Khalifah Ali bin Abi Thalib
Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan.
berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi
yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama
sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah
jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai
peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah.
Pasca khulafa’urrasyidin
Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan
yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam
bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan
keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa
sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat,
pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya
transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.
Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa kepemimpinan khalifah ke delapan Bani
Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk

15. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 15
membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada
yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.
Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar
sebagai raja, mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat
perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara.
Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut dimasukkan
sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.
Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi
Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga
dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan
prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku
kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Keberhasilan dalam
menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak
hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan,
mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya.
Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan
tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat
masih gelap gulita.
4. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia
Internasional
Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk muslim yang
mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga
keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek
kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini
tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha
modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih
l940-an, akaritetapi usaha ini gagal. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di
mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan negara itu.
Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang disebut Studi
tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic
Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli dari
delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus
diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu
diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan
isi proposal itu antara lain mengusulkan :
 Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam.
 Mengatur institusi pembangunan dan investasi.
 Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam sebagai
langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
 Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam.

16. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 16
 Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang
sejalan dengan kerangka kerja Islam.
 Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
 Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral.
 Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam,
yang berfungsi sebagai berikut :
a) Mengatur investasi modal Islam.
b) Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
c) Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
d) Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di
negara-negara Islam.
Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan perwakilan-
perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk
masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan
teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya
pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara
Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu
mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan
kini bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya
mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam
mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian
mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan
Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.
Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar ke banyak
negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam
pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara
Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam
(Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat
Islam.
Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas keuntungan
semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik
dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor:
pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan
cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979
(dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara,
termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk
“memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam.
Lembaga Keuangan Syariah Modern
Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya:
1) Lembaga zakat
Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak mengelola zakat
terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut juga

17. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 17
Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat
(BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat
dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang
diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus didoraong
supaya membentuk lembaga amil sebanyak-banyaknya. Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS,
Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah
kita. Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini
membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya
untuk menerima zakat tersebut.
2) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak
dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana
komersial. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak
ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam
membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan
pengusaha yang terkecil sekalipun.
BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola
syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi
agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. Lembaga Zakat, Infak,
Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam,
karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini
hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut
syariah Islam.
5. Jelaskan peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan
International Islamic Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia
secara umum dan di Indonesia secara khusus.
Islamic Development Bank (IDB), Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas
IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan
sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota
baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya di kawasan Afrika
yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan. Sementara
dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam permodalan IDB (ordinary capital resources),
juga ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic
Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC).
Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan
terhadap penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau
executing agent IDB di Indonesia. Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar
operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi,
pencairan dana dan pembayaran kembali.

18. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 18
Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh manfaat yang cukup besar
dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari), total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai
US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian,
pendidikan, keuangan dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil.
Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%), pendidikan
(22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%). Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan
pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan
infrastruktur nasional Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai
bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik
hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015.
Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga-
lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London,
Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark
akuntansi dan audit keuangan syariah. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain
Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan,
berkesinambungan, dan bersih. Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar
bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang baru-baru
ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar
AAOIFI.
Faktor – faktor yang mempengaruhi lembaga dunia yang terkait dalam keuangan perbankan islam :
Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya Negara baik muslim maupun
non-muslim yang mengembangkan industri keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut
menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama
industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis
keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005)
tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong
banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system keuangan
tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi.
Perkembangan Ilmu Ekonomi-Keuangan Islam Di Dunia
Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri muslim dari
kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut
perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu
ekonomi Islam modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas
Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek
Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu
Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam
masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha).
Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil mulai mengekstrak
prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi
dasar dari ekonomi-keuangan Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang

19. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 19
operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh
organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan
ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam
bukan hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin dalam
diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru ekonom muslim yang mencoba
melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki.
Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik secara individual
maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara
muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic
Development Bank yang bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim
anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas
dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga
perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga
keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf.
Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan berkembang.
Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi oleh praktek perbankan
dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk
semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat
ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah
perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari
penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok
retail, high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan
lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya industri keuangan
syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan
pembangunan sistem pendidikan yang mampu menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti
itu, tentu muncul masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem
pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya).
Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua aspek transaksi
keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan
pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori
oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai berikut :
a) Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar
b) Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz
c) Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali
d) Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah
Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada praktek-praktek non-bank
seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya.
Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama
di Bandung yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992
(berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil).
Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air menunjukkan pertumbuhan
yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010 pertumbuhan keuangan syariah nasional secara

20. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 20
umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011
mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers
November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari
peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat,
dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun
perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan
karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil),
diyakini bahwa praktek keuangan syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena itu,
diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah termasuk
perbankan syariaHnasional.
Islamic Financial Services Board (IFSB), Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat,
21 April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak
lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari delapan
negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services
Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang
berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D.
Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu, didirikan oleh Bank
Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan,
dan Islamic Development Bank (IDB). Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam
sidang tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh
padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23 September 2000. Dari situlah
komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan
lembaga tersebut. Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002.
Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini memiliki arti sangat penting.
Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk
Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan
menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga
keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama
dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan
dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan Basel Accord II.
Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006,
yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya,
fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement (BIS).
Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga
keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain
itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia.
International Isntitute of Islamic Thought (IIIT)
International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit, lembaga pendidikan dan
budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika
Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di
Herndon, Virginia. Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan

21. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 21
mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral pengetahuan.
Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan mengembangkan konsep,
mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi
syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian
keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama
dengan Karim Business Consulting.
6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan jelaskan karakteristiknya
masing – masing
Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
1) Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah;
2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai
intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted,
yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4) Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual
beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi
sosial;
5) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan
kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah
 Berdasarkan prinsip syariah.
 Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada operasional lembaga
keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus
terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba
atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah.
 Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah Islam, maka sebagai
solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.
 Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri khas dari praktek ekonomi
syariah.
 Instrumen zakat, Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam. Secara syar’i, zakat
merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam.
Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia
a. Asuransi Syariah
Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan
tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai
dengan syariah.
Produk dan Mekanisme Operasional
Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk UnitLink
(gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada Asuransi Syariah Takaful pada setiap

22. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 22
perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan permintaan nasabah. Di dalam
pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.
a) Takaful Umum
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti
perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa
tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai
Muamalah Syariah Islam.
b) Takaful Keluarga
Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan
harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang
sesuai Muamalah Syariah Islam.
c) Takaful lainnya
 Fulnadi (Asuransi Pendidikan) adalah program asuransi perorangan yang bermaksud
menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya
sampai sarjana.
 Dana Tunai Harian, Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah
sakit. Karena sakit atau kecelakaan.
 Santunan Kematian, Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan.
 Santunan Cacat Tetap Total, Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total
karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan
atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan.
Tujuan berdirinya Asuransi Syariah, Tujuannya ialah sebagai berikut:
a) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
b) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
c) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan
tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak
pasti.
d) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan
atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
e) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam
jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
f) Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha pada saat
ia tidak dapat berfungsi (bekerja).
Karakteristik Asuransi Syariah :
 Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan saling
menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi.
 Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’
digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas
asuransi syariah.
 Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.

23. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 23
 Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’ yang merupakan milik
peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah.
 Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dimana risiko
ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
No. Materi
Pembeda
Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
1 Akad Tolong-menolong dan
investasi
Jual-beli (tabaduli)
2 Kepemilikan
dana
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik peserta,
perusahaan hanya
sebagai pemegang
amanah untuk
mengolahnya
Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan.
Perusahaan bebas untuk
menentukan investasinya
3 Investasi dana Investasi dana berdasar
syariah dengan sistem
bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana
berdasarkan bunga (riba)
4 Pembayaran
klaim
Dari rekening tabarru’
(dana sosial) seluruh
peserta
Dari rekening dana
perusahaan
5 Keuntungan Dibagi antara
perusahaan dengan
peserta, sesuai prinsip
bagi hasil
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
6 Dewan
pengawas
syariah
Ada dewan pengawas
syariah mengawasi
manajemen, produk, dan
investasi
Tidak ada
b. Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak
yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak
yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada
pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang
berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman. Mekanisme
Operasional Pegadaian Syariah Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :
Jenis barang yang digadaikan :
 Perhiasan
 Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya

24. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 24
 Kendaraan
Biaya-biaya :
 Biaya administrasi pinjaman
 Jasa simpanan
Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus
ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
 Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu mensyaratkan pemberian
pinjaman dengan penyerahan benda (benda bergerak) sebagai jaminan.
 Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta benda oleh pegadaian
syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah
adalah ongkos penaksiran barang.
 Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai syariah memperoleh
penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.
 Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan
aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
Karakteristik Penggadaian Syariah
1) Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada golongan barang.
2) 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari.
3) Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman.
4) Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan lelang.
5) Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk golongan BCD
88 – 86%.
6) Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
7) Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase dikali uang
pinjaman.
8) Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan.
9) Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan menjadi milki
pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS.
c. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau
Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan
kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha
– usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan
usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan
menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh
dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan
amanahnya. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk
anggota dan lingkungannya.

25. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 25
2) Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial,
zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
4) Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan miliki orang lain
dari luar masyarakat itu.
5) LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan
tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid,
dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan
mental spiritualnya terutama motive berusaha.
Peran BMT di masyarakat :
1) Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak.
2) Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah.
3) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin).
4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Fungsi BMT di masyarakat :
1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam,
dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi
tantangan global.
2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat
termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3) Mengembangkan kesempatan kerja.
4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.
d. Koperasi Syariah
Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’
(Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna
dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama,
kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. Fungsi
dan Peran Koperasi Syariah :
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan
masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional
(fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi
islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
4) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi
pemanfaatan harta;
5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol
terhadap koperasi secara efektif;
6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

26. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 26
Landasan Koperasi Syariah
1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong
menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).
Karakteristik Koperasi Syariah
1) Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2) Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
3) Berfungsinya institusi zakat
4) Mengakui mekanisme pasar
5) Mengakui motif mencari keuntungan
6) Mengakui kebebasan berusaha
7) Mengakui adanya hak bersama.
e. Reksa Dana Syariah
Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan
konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa dana berarti kumpulan
uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun
dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer
investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau
kombinasi dari beberapa di antaranya. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang
menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.
Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara
dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam
saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.
Tujuan berdirinya Reksadana Syariah
Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada permintaan pasar
(masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal dalam Lembaga keuangan non
Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan,
serta untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup :
1) Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan
pedoman Syariah Islam misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan
syubhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
2) Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan yang bergerak dalam
bisnis yang halal.
3) Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip wakalah (akad penyerahan
kekuasaan).
Bagian-bagian Reksa Dana Syariah
a) Pasar Modal Syariah

27. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 27
Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah dalam
kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan
lain sebagainya. Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :
1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian
dari keuntungan dan risikonya.
2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan
mengembangkan lini produksinya.
4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang
merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana
tercermin pada harga saham.
Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995,
178-179) adalah sebagai berikut :
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui
pialang.
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta
menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca
keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan
interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST.
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST.
7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek
itu mengikuti standar akuntansi syariah.
8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan
setelah menentukan HST.
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan
harga HST
b) Pasar Uang Syariah
Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga
jangka pendek. Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang
pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut :
Pertama : Ketentuan Umum
1) Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang
berdasarkan bunga.
2) Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3) Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka
pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:

28. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 28
 bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
Kedua : Ketentuan Khusus
1) Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah:
mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1)
menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
Ciri Pasar Uang Syariah:
 Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
 Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan
dana dan yang membutuhkan dana.
 Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.
Manfaat Reksadana Syariah
Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah sebagai
berikut :
1) Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversitifikasi
investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko.
2) Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan
saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan
pengetahuan dan keahlian tersendiri.
3) Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola
oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya
hal tesebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.
Ciri-Ciri Reksa Dana
1) Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor
2) Periode Investasi menengah dan Jangka panjang
3) Beresiko
4) Lebih transparan
5) Pembukuan ditutup setiap hari
6) Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari.
7) Return > tingkat bunga deposito
8) Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak
9) Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
10) Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah.
Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini.
 Kelembagaan
Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga
badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang
secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi
dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan
beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan
Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan

29. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 29
terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip
investasinya.
 Hubungan Investor dan Perusahaan
Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah.
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut
bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau
kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam
hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan.
Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk
diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi
saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and
demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih
dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
 Kegiatan Investasi Reksa Dana
Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja
sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh
dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan
minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh
Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan
dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa
yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index
(JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh
Dewan Syariah. Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan
melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran
palsu dan tindakan spekulasi lainnya.
7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga – lembaga
keuangan syariah lainnya.
Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau program linkage dengan
lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.
Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah bersifat
mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan koperasi syariah,
mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga
keuangan mikro syariah. Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang
belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar.
"Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro termasuk yang
berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima
Republika, Senin (17/6). Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-
kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan mikro yang telah dan

30. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 30
terus dilakukan. Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan UU No
17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. "Dua UU
ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk
lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya.
Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan memudahkan lembaga
dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah. Halim
mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas dan stakeholders perkoperasian dan
keuangan mikro untuk dilaksanakan. Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan
tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga
keuangan mikro. Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu penting
mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga
keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU LKM. Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi
dengan badan hukum koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan
lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kemitraan dan aliansi
strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk bank syariah sehingga mampu melayani
sektor usaha mikro-kecil secara maksimal. Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin
erat di Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan lembaga
keuangan syariah sendiri. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan
untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga keuangan
syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya.
''Lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting
dari ekonomi syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,'' ujarnya di
Jakarta, Selasa (20/7).
Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga zakat dapat
mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga zakat pun terdorong memberi
pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi
suatu kekuatan luar biasa,'' tegas Didin. Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI
Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap
tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat yang
terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah
zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun.
Hingga semester I 2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
8. Jelaskan peran institusi seperti BI, Departemen Keuangan, MUI, dan IAI terhadap pengembangan industri
perbankan syariah
Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya menciptakan sistem perbankan
yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat itu, karena dunia perbankan
adalahsalah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank
sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh
bank itu sendiri, masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.
Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang besar. Bank Indonesia

31. PERBANKAN SYARIAH
[AUTHOR NAME] 31
menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatanusahatertentu dari
bank, melaksanakanpengawasan bank dan mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan
perundang-undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur dalamUndang-
UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, namun jugadiatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan
oleh Bank Indonesia, juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (untuk
selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan dan
pengawasan Bank Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai pengawas dan pembina bank,
Bank Indonesia bertindak sebagaiseorang bapak kepada anaknya. Bila seorang anak keliru dalam melakukan
suatu tindakan maka seorang bapak yang baik akan berusaha memberitahukan kepadaanaknya perihal
kekeliruannya itu bahkan lebih dari itu bapak tersebut akanmengusahakan supaya anaknya tidak keliru dalam
mengambil suatu tindakan.Demikian juga halnya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas
pengawasanperbankan syariah di Indonesia.Bank Indonesia yang memegang otoritas pembinaan dan
pengawasan bank dibekali dengankewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkanketentuan-
ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank sertamengawasi dan memberikan pembinaan
kepada bank dalam menjalankan segalausaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem
perbankanyang sehat.Pada pokoknya,Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tigabidang tugas,
yaitu :
1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
3) mengatur danmengawasibank.Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi
bank,menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izinatas kelembagaan dan kegiatan
usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan
Pembinaan dan pengawasanbank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud
denganpembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkanperaturan yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang
berhubungan dengan kegiatanoperasional bank. Disamping itu, bank Indonesia berwenang
menetapkanketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian (Pasal 25), dimana prinsip
kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambubagi penyelenggaraan kegiatan usaha
perbankan, guan mewujudkan system perbankan yang sehat. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang
perbankan yang ditetapkanoleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang
adil.Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26Undang-Undang No.
23 Tahun 1999 tentang Perbankan.Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank
Indonesiamencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut :
1) Power to Licence;
2) Power to Regulate;
3) Power to Control;
4) Power to Impose Sunction.
Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlakubagi semua jenis bank sesuai
Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnyabank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan