Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

1. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance)
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang
BAB 1 PENDAHULUAN
Latar Belakang

2. Bicara tentangpenyelenggaraanPemerintahanDaerahberati kitabicaramengenai Desentralisasi.
Sebagai negarayangDemokratis,Indonesiatermasukkepadanegarayangtelahmenjalankansistem
ini.Desentralisasi merupakansolusi yangbaikdalammenjalankanpemerintahanyangdemokratis.
Desentralisasi yangmemberikanperananyanglebih bermaknaterhadapotonomi daerahyaitu
kepadapemerintahdaerahsekarangini merupakanpenekananperubahanparadigmadalamtata
kepemerintahanyangbaik.Olehkarenaitudesentralisasi kewenanganpemerintahtersebutmutlak
perludilakukanagarterwujudnya harmonisasihubunganantarapemerintahdaerahdanpusat.
Untuk itudiharapkanagar pemerintahandaerah untukdapatbenar-benarmenerapkanfungsi-
fungsi manajemendenganbaikagarsemuadapatberjalandenganbaikdanuntukmeningkatkan
kualitaspelayananpublik.
Indonesiasaatini mengalami krisisekonomiyangmencakupdisegalabidangyangdiantaranya
disebabkantatapemerintahanyangtidakdikeloladenganbaik.Kitadapatmenyaksikanpelanggaran
kasus-kasuskorupsi,kolusi dannapotisme sertapenyalanggunaan jabatanpemerintahan,
penegakanhukumyangbelumberjalandengansebagaimanamestinyahukumtumpul keatasdan
tajam kebawahdankualitaspelayananmasyarakatyangburukseolah-olahmembersulitatau
memberatkanmasyarakatkalanganbawahyangmenyebabkanberkurangnyakepercayaanrakyat
terhadappemerintah.Tatapemerintahanyangbaikmerupakanlandasanyangharusdiambil dalam
kebijakanpemulihanekonomi,sosial maupunpolitik.Dalamperkembanganglobalisasi
maupundemokrasimenuntutperanpelaku-pelakupenyelenggaraanpemerintahan.Pemerintah,
yangsebelumnyamemegangkuatkendali pemerintahancepatataulambatmengalami pergeseran
perandari posisi mengatursegalakebijakanke posisi sebagai fasilitator.Dansebaliknyamasyarakat
yang sebelumnyasebagai penerimamanfaat,harusmulai menyadarikedudukannyasebagai pemilik
kepentinganyangjugaharusberfungsi sebagai pelaku.
lehkarenaitu,tatapemerintahanyangbaikharussegeradilaksanakanagarsegalapermasalahan
yang timbul dapatsegaraterselesaikandan jugaprosespemulihanekonomidapatdilaksanakan
denganbaikdan lancar.Disadari,mewujudkantatapemerintahanyangbaikmembutuhkanwaktu
yang tidaksingkatdanjuga upayaterusmenerus.Disampingitu,perlujugadibangunkerjasamadari
seluruhkomponenbangsayaituparaaparaturnegara,pihakswastadan masyarakatmadani untuk
menumbuhkembangkanrasakebersamaandalamrangkamencapai tatapemerintahanyangbaik
1.2 Rumusanmasalah
1. Pengertianpemerintahandaerah?
2. Penyelenggaraanpemerintahan daerah?
3. Apasaja PrinsipTataPemerintahanyangBaikgoodgovernance
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PengertianPemerintahDaerah

3. Definisi PemerintahanDaerahberdasarkanUndang-UndangNomor32 Tahun2004 sebagaimana
telahdiamandemendengan Undang-UndangNomor12 Tahun 2008 TentangPemerintahanDaerah
Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:
“PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanolehpemerintahandaerah
dan DPRD menurutasasotonomi dantugas pembantuandenganprinsipotonomiyangseluas-
luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam
Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945”.
Melihatdefinisi pemerintahandaerahseperti yangtelahdikemukakandi atas,makayangdimaksud
pemerintahandaerahadalahpenyelenggaraan urusan-urusanyangmenjadi urusandaerah(provinsi
atau kabupaten) olehpemerintahdaerahdanDPRD.
2.2 PenyelenggaraPemerintahanDaerah
PenyelenggarapemerintahandaerahadalahpemerintahdaerahdanDPRD(Pasal 19 ayat (1)
Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 sebagaimanatelahdiamandemendenganUndang-Undang
Nomor12 Tahun 2008 TentangPemerintahanDaerah).Dalammenyelenggarakanpemerintahan,
Pemerintahmenggunakanasasdesentralisasi,tugaspembantuan,dandekosentrasi sesuai dengan
peraturanperundang-undangan(Pasal 20ayat (2) Undang-UndangNomor32 Tahun2004
sebagaimanatelahdiamandemendenganUndang-UndangNomor12 Tahun 2008 Tentang
PemerintahanDaerah).
Dengandemikianpenyelenggarapemerintahdaerahterdiri dari pemerintahandaerahdanDPRD.
PemerintahdaerahadalahGubernur,Bupati,atauWalikota,danperangkatdaerahsebagai unsur
penyelenggarapemerintahandaerah.SedangkanDewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD) adalah
lembagaperwakilanrakyatdaerahsebagai unsurpenyelenggarapemerintahandaerah.Pemerintah
daerahharus mampumengeloladaerahnyasendiri denganbaikdenganpenuhtanggungjawabdan
jauhdari praktik-praktikkorupsi.
2.3 PengertianTata PemerintahanYang Baik (GoodGovernance)
Menurutbankdunia(Word Bank) adalahcara kekuasaandigunakandalammengelolaberbagai
sumberdayasosial danekonomi untukpengembanganmasyarakat.Governance,yang
diterjemahkanmenjadi tatapemerintahan,adalahpenggunaanwewenangekonomi,politikdan
administrasi gunamengelolaurusan-urusannegarapadasemuatingkat.Tatapemerintahan
mencakupseluruhmekanisme,prosesdanlembaga-lembagadimanawargadankelompok-
kelompokmasyarakat mengutarakankepentinganmereka,menggunakanhakhukum, memenuhi
kewajibandanmenjembataniperbedaan-perbedaandiantaramereka.
Definisi lainmenyebutkangovernance adalahmekanismepengelolaansumberdayaekonomi dan
sosial yangmelibatkanpengaruhsectornegaradansectornon-pemerintahdalamsuatuusaha
kolektif.Definisiini mengasumsikanbanyakaktoryangterlibatdimanatidakadayangsangat
dominanyangmenentukangerakaktorlain.Pesanpertamadari terminologi governance
membantahpemahamanformal tentangbekerjanyainstitusi-institusi negara.Governance mengakui
bahwadidalammasyarakatterdapatbanyakpusatpengambilankeputusanyangbekerjapada
tingkatyangberbeda.
Meskipunmengakui adabanyakaktoryangterlibatdalamprosessosial,governance bukanlah
sesuatuyangterjadi secarachaotic,random atau tidakterduga.Adaaturan-aturanmainyangdiikuti
olehberbagai aktoryangberbeda.Salahsatuaturan mainyang pentingadalahadanyawewenang
yang dijalankanolehnegara.Tetapi harusdiingat, dalamkonsepgovernance wewenangdiasumsikan

4. tidakditerapkansecarasepihak,melainkanmelalui semacamkonsensusdari pelaku-pelakuyang
berbeda.Olehsebabitu,karenamelibatkanbanyakpihakdantidakbekerjaberdasarkandominasi
pemerintah,makapelaku-pelakudiluarpemerintahharusmemiliki kompetensi untukikut
membentuk,mengontrol,danmematuhiwewenangyangdibentuksecarakolektif.
Lebihlanjut,disebutkanbahwadalamkontekspembangunan,definisi governance adalah
“mekanisme pengelolaansumber dayaekonomidansosial untuktujuanpembangunan”,sehingga
goodgovernance,dengandemikian,“adalahmekanisme pengelolaansumberdayaekonomi dan
sosial yangsubstansial danpenerapannyauntukmenunjangpembangunanyangstabil dengansyarat
utama efisien) dan(relatif)merata.”
MenurutdokumenUnitedNationsDevelopmentProgram(UNDP),tatapemerintahanadalah
“penggunaanwewenangekonomi politikdanadministrasigunamengelolaurusan-urusannegara
pada semuatingkat.Tata pemerintahanmencakupseluruh mekanisme,prosesdanlembaga-
lembagadimanawargadan kelompok-kelompokmasyarakatmengutarakankepentinganmereka,
menggunakanhakhukum,memenuhi kewajibandanmenjembatani perbedaan-perbedaandiantara
mereka.
Jelasbahwagoodgovernance adalahmasalahperimbanganantaranegara,pasardan masyarakat.
Memang sampai saatini,sejumlahkarakteristikkebaikandari suatugovernance lebihbanyak
berkaitandengankinerjapemerintah.Pemerintahberkewajibanmelakukaninvestasi untuk
mempromosikantujuanekonomi jangkapanjangseperti pendidikankesehatandaninfrastuktur.
Tetapi untukmengimbangi negara,suatumasyarakatwargayangkompetendibutuhkanmelalui
diterapkannyasistemdemokrasi,rule of law,hakasasi manusia,dandihargainyapluralisme.Good
governance sangatterkaitdenganduahal yaitu(1) goodgovernance tidakdapatdibatasi hanyapada
tujuanekonomi dan(2) tujuanekonomi puntidakdapatdicapai tanpaprasyarat politiktertentu.
2.4 MembangunGood governance
Membangungoodgovernance adalahmengubahcarakerjastate,membuatpemerintah
accountable,danmembangunpelaku-pelakudi luarnegaracakapuntukikutberperanmembuat
sistembaruyang bermanfaatsecaraumum.Dalamkonteksini,tidakadasatutujuanpembangunan
yang dapatdiwujudkandenganbaikhanyadenganmengubahkarakteristikdancara kerjainstitusi
negaradan pemerintah.Haruskitaingat,untukmengakomodasi keragaman,goodgovernance juga
harus menjangkauberbagai tingkatwilayahpolitik.Karenaitu,membangungoodgovernance adalah
proyeksosial yangbesar.Agarrealistis,usahatersebutharusdilakukansecarabertahap.Untuk
Indonesia,fleksibilitasdalammemahami konsepini diperlukanagardapatmenangani realitasyang
ada.
2.5 Prinsip-PrinsipTata PemerintahanYang Baik (GoodGovernance)
MenurutErna Witoelar(Ketuadewankemitraanbagi pembaharuantatapemerintahan),istilahtata
pemerintahanmempunyai maknayangjauhlebihluas dari pemerintahan.Tatapemerintahan
menyangkutcara-carayang disetujuibersamadalammengaturpemerintahandankesepakatanyang
dicapai antara individu,masyarakatmadani,lembaga-lembagamasyarakat,danpihakswasta.Ada
dua hal pentingdalamhubungan ini,yaitu:
a) semuapelakuharussalingtahuapa yang dilakukanolehpelakulainnyadan,
b) adanya dialogagarpara pelakusalingmemahami perbedaan-perbedaandiantaramereka.

5. Melalui prosesdiatasdiharapkanakantumbuhkonsensusdansinergi didalammasyarakat.
Perbedaanyangadajustru menjadi salahsatuwarnadari berbagai warnayang ada dalamtata
pengaturantersebut(UNDP:PartnershipforGovernance ReforminIndonesia).
Prinsip–prinsipdari kepemerintahanyangbaik/goodgovernancsebetulnyaberlakudansemestinya
diterapkanbagi kehidupaninternasional,nasional,provinsi,lokal,maupunpribadi.
Memasuki erareformasi sangatdisadari pentingnyamembangunkembali manajemenpemerintahan
melalui paradigmabaru(newparadigm) menujugoodgovernance dengantigaprinsipdasaryaitu:
1) transparansi,
2) partisipasi,
3) akuntabilitas,dankemudianmenyadari pentingnyaprinsip-prinsipini.
Terdapatbanyakteori dari berbagai sumberataupunparaahli mengenai prinsip-prinsipgood
governance,danprinsiptersebutsetelahdiakumulasikanadalahsebagai berikut:
1. Partisipasi
Mendorongsetiapwargauntukmempergunakanhakdalammenyampaikanpendapatdalamproses
pengambilankeputusan,yangmenyangkutkepentinganmasyarakat,baik secaralangsung
maupuntidak langsung.Partisipasi bermaksuduntukmenjaminagarsetiapkebijakanyangdiambil
mencerminkanaspirasimasyarakat.Dalamrangkamengantisipasiberbagai isuyangada,pemerintah
daerahmenyediakansalurankomunikasi agarmasyarakatdapatmengutarakanpendapatnya.Jalur
komunikasi ini meliputi pertemuanumum, temuwicara,konsultasi danpenyampaianpendapat
secara tertulis.Bentuklainuntukmerangsangketerlibatanmasyarakatadalahmelaluiperencanaan
partisipatif untukmenyiapkanagendapembangunan,pemantauan,evaluasi danpengawasansecara
partisipatif danmekanisme konsultasi untukmenyelesaikanisusektoral.
Instrumen:peraturanyangmenjaminhakuntukmenyampaikanpendapatdalamproses
pengambilankeputusan,sedangkaninstrumen-instrumenpendukungadalahpedoman-pedoman
pemerintahanpartisipatif yangmengakomodasihakpenyampaianpendapatdalamsegalaproses
perumusankebijakandanperaturan,prosespenyusunanstrategipembangunan,tata-ruang,
program pembangunan,penganggaran,pengadaandan pemantauan.
Indikator:Meningkatnyakepercayaanmasyarakatkepadapemerintah,meningkatnyajumlah
masyarakatyang berpartisipasidalampembangunandaerah,meningkatnyakuantitasdankualitas
masukan(kritikdansaran) untukpembangunandaerahdanterjadinyaperubahansikapmasyarakat
menjadi lebihpeduli terhadapsetiaplangkahpembangunan.
2. Penegakanhukum
Mewujudkanadanyapenegakanhukumyangadil bagi semuapihaktanpapengecualian,
menjunjungtinggiHAMdan memperhatikannilai-nilai yanghidupdalam masyarakat.Berdasarkan
kewenangannya,pemerintahdaerahharusmendukungtegaknyasupremasi hukumdengan
melakukanberbagai penyuluhanperaturanperundang-undangandanmenghidupkankembali nilai-
nilai dannorma-normayangberlakudi masyarakat.Di sampingitupemerintahdaerahperlu
mengupayakanadanyaperaturandaerahyangbijaksanadanefektif,sertadidukungpenegakan
hukumyangadil dan tepat.Pemerintahdaerah,DRPDmaupunmasyarakatperlumenghilangkan
kebiasaanyangdapatmenimbulkanKKN.
Instrumen:adalahperaturanperundang-undanganyangada,dengankomitmenpolitikterhadap
penegakanhukummaupunketerpaduandari sistemyuridis(kepolisian,pengadilandankejaksaan),
sedangkaninstrumen-instrumenpendukungadalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman.

6. Indikator:BerkurangnyapraktekKKN danpelanggaranhukum, meningkatnya(kecepatandan
kepastian) prosespenegakanhukum,berlakunyanilai/normadi masyarakat(livinglaw) danadanya
kepercayaanmasyarakatpadaaparat penegakhukumsebagai pembelakebenaran.
3. Transparansi
Menciptakankepercayaantimbal-balikantarapemerintahdanmasyarakatmelalui penyediaan
informasi danmenjaminkemudahandidalammemperolehinformasi yangakuratdanmemadai.
Transparansi (transparency) secaraharafiahadalahjelas(obvious),dapatdilihatsecaramenyeluruh
(able tobe seenthrough) (Collins,1986).Dengandemikiantransparansi adalahketerbukaandalam
melaksanakansuatuproseskegiatanperusahaan(Wardijasa,2001). Tranparansi merupakansalah
satu syaratpentinguntukmenciptakanGoodGovernance.Denganadanyatransparansi di setiap
kebijakandankeputusandi lingkunganorganisasi,makakeadilan(fairness)dapatditumbuhkan.
Informasi adalahsuatukebutuhanpentingmasyarakat untukberpartisipasi dalampengelolaan
daerah.Berkaitandenganhal tersebutpemerintahdaerahperluproaktif memberikaninformasi
lengkaptentangkebijakandanlayananyangdisediakannyakepadamasyarakat.Pemerintahdaerah
perlumendayagunakanberbagaijalurkomunikasiseperti melaluibrosur,leaflet,pengumuman
melalui koran,radiosertatelevisilokal.Pemerintahdaerahperlumenyiapkankebijakanyangjelas
tentangcara mendapatkaninformasi.Kebijakanini akanmemperjelasbentukinformasiyangdapat
diaksesmasyarakatataupunbentukinformasi yangbersifatrahasia,bagaimanacaramendapatkan
informasi,lamawaktumendapatkaninformasisertaprosedurpengaduanapabilainformasitidak
sampai kepadamasyarakat.
Instrumen:peraturanyangmenjaminhakuntuk mendapatkaninformasi,sedangkaninstrumen-
instrumenpendukungadalahfasilitasdatabasedansaranainformasi dankomunikasidanpetunjuk
penyebarluasanproduk-produkdaninformasi yangadadi penyelenggarapemerintah,maupun
prosedurpengaduan.
Indikator:Bertambahnyawawasandanpengetahuanmasyarakatterhadappenyelenggaraan
pemerintahan.Meningkatnyakepercayaanmasyarakatterhadappemerintahan,meningkatnya
jumlahmasyarakatyangberpartisipasi dalampembangunandaerahnyadanberkurangnya
pelanggaranterhadapperaturanperundang-undangan.
4. Kesetaraan
Memberi peluangyangsamabagi setiapanggotamasyarakatuntukmeningkatkan
kesejahteraannya.Tujuandari prinsipini adalahuntukmenjaminagarkepentinganpihak-pihakyang
kurangberuntung,seperti merekayangmiskindanlemah,tetapterakomodasidalamproses
pengambilankeputusan.Perhatiankhususperludiberikankepadakaumminoritasagarmerekatidak
tersingkir.Selanjutnyakebijakankhususakandisusununtukmenjaminadanyakesetaraanterhadap
wanitadan kaumminoritasbaikdalamlembagaeksekutif danlegislatif.
Instrumen:peraturanperundang-undanganyangmenjaminkesetaraan,dengankomitmenpolitik
terhadappenegakandanperlindunganHAM,sedangkaninstrumen-instrumenpendukungadalah
penyuluhandanfasilitasombudsman.
Indikator:Berkurangnyakasusdiskriminasi,adanyakesetaraanjender,danmeningkatnyapengisian
jabatansesuai ketentuan.
5. Daya tanggap
Meningkatkankepekaanparapenyelenggarapemerintahanterhadapaspirasimasyarakat,tanpa
kecuali.Pemerintahdaerahperlumembangunjalurkomunikasiuntukmenampungaspirasi

7. masyarakatdalamhal penyusunankebijakan.Ini dapatberupaforummasyarakat,talkshow,
layananhotline,prosedurkomplain.Sebagai fungsipelayanmasyarakat,pemerintahdaerahakan
mengoptimalkanpendekatankemasyarakatandansecaraperiodikmengumpulkanpendapat
masyarakat.
Instrumen:komitmenpolitikuntukmenerimaaspirasi danmengakomodasikepentingan
masyarakat,sedangkaninstrumen-instrumenpendukungnyaadalah penyediaanfasilitaskomunikasi,
kotaksaran dan layananhotline,prosedurdanfasilitaspengaduandanprosedurbanding pada
pengadilan.
Indikator:Meningkatnyakepercayaanmasyarakatpadapemerintah,tumbuhnyakesadaraan
masyarakat,meningkatnyajumlah masyarakatyangberpartisipasi dalampembangunandaerahdan
berkurangnyajumlahpengaduan.
6. Wawasan ke depan
Membangundaerahberdasarkanvisi danstrategi yangjelasdanmengikutsertakanwargadalam
seluruhprosespembangunan,sehinggawargamerasamemiliki danikutbertanggungjawab
terhadapkemajuandaerahnya.Tujuanpenyusunanvisi danstrategi adalahuntukmemberikanarah
pembangunansecaraumunsehinggadapatmembantudalampenggunaansumberdayasecaralebih
efektif.Untukmenjadi visiyangdapatditerimasecaraluas,visi tersebutperludisusunsecara
terbukadan transparan,dengandidukungdenganpartisipasimasyarakat,kelompok-kelompok
masyarakatyang peduli,sertakalanganduniausaha.Pemerintahdaerahperluproaktif
mempromosikanpembentukan forumkonsultasi masyarakat,sertamembuatberbagai produkyang
dapat digunakanolehmasyarakat.
Instrumen:komitmenpolitikpadamasadepanIndonesiasecaraumumdanmasa depandearah
secara khusus,sedangkaninstrumen-instrumenpendukungnyaadalahprosesperencanaan
partisipatif,peraturan-peraturanyangmemberikankekuatanhukumpadavisi,strategi danrencana
pembangunan.
Indikator:Adanyavisi danstrategi yangjelasdanmapandengankekuatanhukumyangsesuai,
adanyadukungandari pelakudalampelaksanaanvisi danstrategi danadanyakesesuaiandan
konsistensiantaraperencanaandananggaran.
7. Akuntabilitas
Meningkatkanakuntabilitasparapengambil keputusandalamsegalabidangyangmenyangkut
kepentinganmasyarakat luas.Seluruhpembuatkebijakanpadasemuatingkatanharusmemahami
bahwamerekaharusmempertanggungjawabkanhasil kerjakepadamasyarakat.Untukmengukur
kinerjamerekasecaraobyektifperluadanyaindikatoryangjelas.Sistempengawasanperlu
diperkuatdanhasil auditharusdipublikasikan,danapabilaterdapatkesalahanharusdiberi sanksi.
Instrumen:peraturanperundang-undanganyangada,dengankomitmenpolitikakanakuntabilitas
maupunmekanisme pertanggungjawan,sedangkaninstrumen-instrumenpendukungnyaadalah
pedomantingkah lakudansistempemantauankinerjapenyelenggarapemerintahandansistem
pengawasandengansanksi yangjelasdan tegas.
Indikator:Meningkatnyakepercayaandankepuasanmasyarakatterhadappemerintah,tumbuhnya
kesadaranmasyarakat,meningkatnyaketerwakilanberdasarkanpilihandankepentingan
masyarakat,dan berkurangnyakasus-kasusKKN.

8. 8. Pengawasan
Meningkatkanupayapengawasanterhadappenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan
denganmengusahakanketerlibatanswastadanmasyarakatluas.Pengawasanyangdilakukanoleh
lembagaberwenangperlumemberi peluangbagi masyarakatdanorganisasi masyarakatuntuk
berpartisipasi aktifdalampemantauan,evaluasi,danpengawasankerja,sesuai bidangnya.
Walaupundemikiantetapdiperlukanadanyaauditorindependendari luardanhasil auditperlu
dipublikasikankepadamasyarakat.
Instrumen:peraturanperundangan-undanganyangadadengandisertai komitmenpolitik,
sedangkaninstrumen-instrumenpendukungnyaadalahsistempengawasandanfasilitasatau
lembagapengawasan (ombudsmandan/atauwatchdog).
Indikator:Meningkatnyamasukandari masyarakatterhadappenyimpangan(kebocoran,
pemborosan,penyalahgunaanwewenang,dll.) melaluimediamassadanberkurangnya
penyimpangan.
9. Efesiensi &Efektifitas
Menjaminterselenggaranyapelayanankepadamasyarakatdenganmengunakansumberdaya
yang tersediasecara optimal dan bertanggungjawab.Pelayananmasyarakatharusmengutamakan
kepuasan masyarakat,dandidukungmekanisme penganggaransertapengawasanyangrasional dan
transparan.Lembaga-lembagayangbergerakdi bidangjasapelayananumumharus
menginformasikantentangbiayadanjenispelayananya.Untukmenciptakanefisiensi harus
digunakanteknikmanajemenmodernuntukadministrasikecamatandanperluadadesentralisasi
kewenangan layanan masyarakatsampai tingkatkeluruhan/desa.
Instrumen:komitmenpolitiksedangkaninstrumenpendukungnyaadalahstrukturpemerintahan
yang sesuai kepentinganpelayananmasyarakat,adanyastandar-standardanindikatorkinerja untuk
menilai efektivitaspelayanan,pembukuankeuanganyangmemungkinkandiketahuinyasatuan
biaya,dan adanyasurvei-survei kepuasaankonsumen.
Indikator:
1. Meningkatnyakesejahteraandannilai tambahdari pelayananmasyarakat,berkurangnya
penyimpanganpembelanjaan,berkurangnyabiayaoperasional pelayanandanmendapatkanISO
pelayanan.Dilakukannyaswastanisasi dari pelayanan masyarakat.
2. Meningkatnyamasukandari masyarakatterhadappenyimpangan(kebocoran,pemborosan,
penyalahgunaanwewenang, dll.) melalui mediamassadanberkurangnyapenyimpangan.
10. Profesionalisme
Meningkatkankemampuandanmoral penyelenggarapemerintahanagarmampumemberi
pelayananyangmudah,cepat,tepatdenganbiayayangterjangkau.
Tujuannyaadalahmenciptakanbirokrasiprofesional yangdapatefektif memenuhi kebutuhan
masyarakat.Ini perludidukungdenganmekanisme penerimaanstaf yangefektif,sistem
pengembangankarirdanpengembanganstaf yangefektif,penilaian,promosi,danpenggajianstaf
yang wajar.
Instrumen:komitmenpolitiksedangkaninstrumen-instrumenpendukungnyaadalahsistem
pendidikanbirokrat,maupunpenerimaan,penempatan,evaluasi danpolakarirpegawai yangbaik,
standar-standardanindikatorkinerja,sistempenghargaan,sistemsanksi dansistempembangunan
sumberdayamanusia.

9. Indikator:Meningkatnyakesejahteraandannilai tambahdari pelayananmasyarakat,berkurangnya
pengaduanmasyarakat,berkurangKKN,mendapatkanISOpelayanan,dandilakukannya“fitand
proper”testterhadapPNS.
Prinsip-prinsipdiatasmerupakansuatukarakteristikyangharusdipenuhidalamhal peqlaksanaan
goodgovernance yangberkaitandengancontrol danpengendalian,yaknipengendaliansuatu
pemerintahanyangbaikagarcara danpenggunaancara sungguh-sungguhmencapai hasil yang
dikehendaki stakeholders.SepuluhprinsipTata-PemerintahanyangBaik,yangmenjadi pedoman
untukpemerintahdaerah,kotamaupunkabupatendi Indonesia.
Kunci utama memahami goodgovernance adalahpemahamanatasprinsip-prinsipdi dalamnya.
Bertolakdari prinsip-prinsipini akandidapatkantolakukurkinerjasuatupemerintahan.Baik-
buruknyapemerintahanbisadinilai bilaiatelahbersinggungandengansemuaunsurprinsip-prinsip
goodgovernance.Untukmengimplementasikanprinsip-prinsipgoodgovernance,makaaturan
hukumsenantiasadipandangsebagaipemberi arahbagi setiapprosespembaharuan,karena
persepektif reformasi harusberjalansecaragradual,konseptualdankonstitusional.
Aplikasi dari prinsip-prinsipgoodgovernance dalamperundang-undangIndonesiadituangkandalam
7 (tujuh) asas-asasumumpenyelenggaraannegara(UU Pasal 03 Nomor28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegaraYangBersihdanBebasKorupsi Kolusi danNepotisme) yangmeliputi:
1. Asas KepastianHukum adalahasasdalamnegarahukumyang mengutamakanlandasan
peraturanperundang-undangan,kepatutan,dankeadilandalamsetiapkebijakanPenyelenggara
Negara.
2. Asas TertibPenyelenggaraanNegaraadalahasasyangmenjadi landasanketeraturan,
keserasian,dankeseimbangan,dalampengendalianPenyelenggaraNegara.
3. AsasKepentinganUmumadalahasasyangmendahulukankesejahteraanumumdengancara
yang aspiratif,akomodatif,danselektif.
4. Asas Keterbukaanadalahasasyangmembukadiri terhadaphakmasyarakatuntukmemperoleh
informasi yangbenar,jujur,dantidakdiskriminatif,tentangpenyelenggaraannegaradengantetap
memperhatikanperlindunganatashakasasi pribadi,golongan,danrahasianegara.
5. Asas Proporsionalitasadalahasasyangmengutamakankeseimbanganantarahakdan kewajiban
PenyelenggaraNegara.
6. AsasProfesionalitasadalahasasyangmengutamakankeahlianyangberlandaskankode etikdan
ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.
7. Asas Akuntabilitasadalah asasyangmenentukanbahwasetiapkegiatandanhasil akhirdari
kegiatanPenyelenggaraNegaraharusdapatdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyat
sebagai pemegangkedaulatantertinggi negarasesuai denganketentuanperaturanperundang-
undangan yangberlaku.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan

10. Definisi PemerintahanDaerahberdasarkanUndang-UndangNomor32 Tahun2004 sebagaimana
telahdiamandemendenganUndang-UndangNomor12 Tahun 2008 TentangPemerintahanDaerah
Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:“PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan
pemerintahanolehpemerintahandaerahdanDPRDmenurutasas otonomi dantugaspembantuan
denganprinsipotonomi yangseluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublik
IndonesiasebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945”.
Ø Perencanaanadalahprosesmendefinisikantujuanorganisasi,membuatstrategi untukmencapai
tujuanitu,dan mengembangkanrencanaaktivitaskerjaorganisasi.
Ø Pengorganisasianadalahsuatuprosespembagiankerjaataupengaturankerjabersamadari para
anggota suatuorganisasi.
Ø Staffingmerupakansalahsatufungsi manajemenberupapenyusunanpersonaliapadasuatu
organisasi sejakdari merekruttenagakerja,pengembangannyasampai denganusahaagarsetiap
tenagapetugasmemberi dayagunamaksimal kepadaorganisasi.
Ø Directing/commandingadalahfungsi manajemenyangberhubungandenganusahamemberi
bimbingan,saran,perintah-perintah,agartugasdapat dilaksanakan denganbaikdanbenar-benar
setujuyangtelahditetapkansemula.
3.2 Saran
Dari pembahasanyangtelahdilakukan,saranpenulisuntukpemerintahdaerahadalahagar
meningkatkankualitasfungsimenejemendalampenyelenggaraanpemerintahan.Baikplanning,
organizing,saffingdandirectinguntukdapatmeningkatkankualitaspelayananpublik.