2. A G E N D A
2
1 Pendahuluan
2 Tinjauan Pustaka
3 Kerangka Konseptual
4 Metode Penelitian
5 Hasil dan Pembahasan
6 Kesimpulan
3. 1 . P E N D A H U L U A N
3
Perbedaan
konsentrasi
kegiatan
ekonomi daerah
Perbedaan
kandungan
sumber daya
alam
Kurang
lancarnya
mobilitas barang
dan jasa
Perbedaan
kondisi
demografi
Alokasi dana
pembanguna
n antar
daerah
ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar
wilayah, yakni sebagai berikut;
4. 4
Disparitas atau ketimpangan pembangunan antar wilayah di
Indonesia juga tidak terlepas dari adanya keragaman potensi
sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia,
ketersediaan infrastruktur, dan ikatan etnis atau politik.
Myrdal dalam Jhingan (2012) juga mengemukakan bahwa
perkembangan yang tidak merata atau ketimpangan akan
menimbulkan apa yang disebut dengan proses pencucian
(backwash effect), dimana sumberdaya pada wilayah yang kurang
maju akan mengalir ke wilayah yang lebih maju, yaitu pada pusat-
pusat pertumbuhan. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi
pembangunan wilayah yang kurang maju, karena sumberdayanya
sudah tercuci oleh wilayah yang sudah maju.
Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan sumber
daya antar wilayah dapat menjadi hambatan dalam pemerataan
pembangunan ekonomi, dikarenakan terkonsentrasinya suatu
kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dibeberapa wilayah yang memiliki sumber
daya alam melimpah.
5. 5
O U R P H I L O S O P H Y
Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, disparitas pembangunan antar
wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai disparitas tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu
bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur disparitas pembangunan antar wilayah
tersebut akan menurun
Hipotesis Neoklasik tersebut, kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson. Hasil penelitiannya menunjukkan
hipotesis Neoklasik yang diformulasikan secara teoritis terbukti benar secara empirik. Ini berarti proses
pembangunan suatu negara tidak otomatis menurunkan kesenjangan ekonomi antar wilayah, tetapi pada tahap
awal justru terjadi peningkatan kesenjangan
Kaum klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju,
dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di derah yang miskin sumber daya alam.
6. ketersediaan sumber daya
manusia suatu negara.berkaitan
dengan teori Human Capital
Perbedaan kandungan sumber
daya alam yang dimiliki daerah,
jelas akan mempengaruhi
kegiatan produksi pada daerah
bersangkutan
Keberadaan sumber daya buatan
(infrastruktur) yang dimiliki
daerah, akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi pada
daerah tersebut
Penentu pertumbuhan ekonomi daerah
peran pemerintah dalam perekonomian akan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi pada daerah tersebut. Peran pemerintah diklasifikasikan dalam empat
macam peran, yaitu: peran alokasi, peran distribusi, peran stabilisasi, dan peran
dinamisasi.
7. K o n d i s i P a p u a
7
Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar
wilayah di Provinsi Papua disebabkan oleh masing-
masing wilayah mempunyai tingkat dan laju
pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sehingga
menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan
antar masyarakat dan antar wilayah
Disparitas atau ketimpangan pembangunan yang
berdasarkan indeks Williamson, disparitas Provinsi
Papua dari tahun 2010 sampai tahun 2015
mengalami peningkat dari tahun ke tahun, dengan
demikan dapat dikatakan dispariatas atau
ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua tinggi
Mengacu pada Hipotesa Neo-Klasik, disparitas
pembangunan regional di Provinsi Papua cenderung
melebar (divergence). Hal ini diakibatkan oleh mobilitas
faktor produksi yang kurang lancar pada permulaan
proses pembangunan pada beberapa kabupaten di
Provinsi Papua yang baru memekarkan diri
Apabila fakta ini dihubungkan dengan teori Kuznets
tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dangan
ketimpangan pembangunan regional (Sjafrizal, 2008),
maka Provinsi Papua terlihat pada posisi ‘a’ sedangkan
untuk nasional (Indonesia) berada pada posisi ‘b’
8. 8
posisi ‘a’ pertumbuhan ekonomi meningkat
dibaringi dengan ketimpangan pembangunan
regional yang semakin meningkat, sedangkan
posisi ‘b’ pertumbuhan ekonomi meningkat
dibaringi dengan ketimpangan pembangunan
regional yang semakin menurun. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Provinsi Papua
perlu mendapat perhatian pemerintah dalam
mempercapat pemerataan pembangunan antar
wilayah.
Masalah disparitas atau ketimpangan pembangunan antar
wilayah di Provinsi Papua cenderung meningkat dari tahun
ke tahun. Hal ini merupakan masalah serius dan perlu
diperhatikan oleh pemerintah daerah, dimana dapat
menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya
konflik dan kerawanan disintegrasi antar wilayah.
9. R u m u s a n M a s a l a h
9
Rumusan Masalah 1
Daerah-daerah mana di Provinsi Papua
yang perlu mendapat prioritas dalam
percepatan pertumbuhan ekonomi ?
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi
disparitas pembangunan antar wilayah di
Provinsi Papua ?
10. 2 . T I N J A U A N P U S T A K A
10
Pertumbuhan Dan Pembangunan
Ekonomi Wilayah
Disparitas Regional
Pendekatan Tipologi Klassen
Hubungan Sumber Daya Alam
Dengan Disparitas Regional
Hubungan Sumber Daya Buatan
Dengan Disparitas Regional
Hubungan Sumber Daya Manusia
Dengan Disparitas Regional
11. P e r t u m b u h a n D a n P e m b a n g u n a n E k o n o m i
W i l a y a h
11
Teori Pertumbuhan Jalur Cepat
Yang Sinerjik
Teori Basis Ekspor Richardson
Teori Pusat Pertumbuhan
Teori Klasik dan Neoklasik
Model Pertumbuhan
Interregional
Model kumulatif kausatif
12. D i s p a r i t a s R e g i o n a l
12
Konsep Disparitas
1
Ukuran Disparitas
2
Determinan Disparitas
Regional
3
Disparitas Pembangunan
Antar Daerah
4
Dampak Disparitas
Pembangunan
5
Pertumbuhan Ekonomi Dan
Disparitas Regional
6
7. Upaya Penanggulangan Disparitas
pembangunan
15. 15
H i p o t e s i s
Ketidakmerataan kepemilikan Sumber Daya Alam (Luas
Lahan Produktif dan Dana Bagi Hasil SDA) memperburuk
disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua.
Ketidakmerataan kepemilikan Sumber Daya Manusia
(IPM) memperburuk disparitas pembangunan antar
wilayah di Provinsi Papua
Ketidakmerataan kepemilikan Sumber Daya Buatan (Panjang Jalan,
Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan) memperburuk
disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua.
16. 4. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivist.
Menurut Neuman (2006 ; 82, 83), pendekatan positivist adalah suatu metode yang
diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika deduksi dengan pengamatan empiris
yang tepat dari pelaku individu atau kelompok untuk menemukan dan
mengkombinasikan seperangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk
memprediksi pola-pola umum dari aktifitas manusia
17. M e t o d e A n a l i s a D a t a
17
Analisis Deskriptif
menguji hipotesis yakni menguji daerah-daerah yang perlu mendapat
proiritas percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.
Analisis Tipologi Klassen
1. Metode Regresi Data Panel
2. Penentuan Model Estimasi
3. Pengujian Asumsi Klasik
Analisis Regresi
mengambarkan atau mendiskripsikan berbagai fenomena yang ada
berdasarkan fakta-fakta obyektif untuk kemudian di kumpulkan menjadi
sebuah informasi yang digunakan bagi analisis lebih lanjut.
24. H a s i l A n a l i s i s D a t a ( u j i a s u m s i k l a s i k )
24
Uji Asumsi
Multikolinieritas
Hasil Uji multikolinieritas
menunjukan bahwa nilai perolehan
adari Variance Inflation Factor
(VIF), tidak lebih besar dari 0,10,
maka dapat diartikan bahwa model
regresi tidak terjadi multikolinieritas.
Hasil Uji Asumsi
Heteroskedasitas
Berdasarkan hasil perhituungan,
maka tidak terdapat
heterokedastisitas karena prob >
chi2 atau (0,52 > 0,4704) tidak
signifikan.
Hasil Uji
Normalitas
Uji normalitas dapat dilihat dari
data terdistribusi normal (alfa di
atas 5%). Dengan nilai alfa sebesar
0,07279, maka data model regresi
ini terdistribusi normal.
25. 25
H a s i l A n a l i s i s R e g r e s i
Y = 0,7374217 - 0,051508 X1.1 - 0,0000000767 X1.2 - 0,0023865 X2.1 +
5,119543 X3.1 - 0,000000695 X3.2 + 0,000000903 X3.3
Hasil anallisis menunjukan bahwa nilai konstanta sebesar 0,7374217, artinya tanpa adanya variabel luas lahan produktif,
Dana Bagi Hasil sumber daya alam, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), panjang jalan, belanja pendidikan, dan belanja
kesehatan, dapat meningkatkan disparitas pembangunan antar wilayah sebesar 0,7374217 %.
26. H a s i l U j i H i p o t e s i s
26
Hipotesis 1,
Pengaruh ketidakmerataan
kepemilikan sumber daya alam
(luas lahan produktif dan Dana
Bagi Hasil sumber daya alam)
memperburuk disparitas
pembangunan antar wilayah di
Provinsi Papua
Hipotesis 2
Ketidakmerataan kepemilikan
Sumber Daya Manusia (IPM)
memperburuk disparitas
pembangunan antar wilayah.
Hipotesis yang menyatakan
ketidakmerataan kepemilikan
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) memiliki pengaruh dalam
memperburuk disparitas ekonomi
antar wilayah diterima
Hipotesis 3,
Pengaruh ketidakmerataan
kepemilikan sumber daya buatan
(panjang jalan, belanja pendidikan
dan belanja kesehatan)
memperburuk disparitas
pembangunan antar wilayah di
Provinsi Papua
28. H a s i l A n a l i s i s T i p o l o g i K l a s s e n
28
Hubungan Luas Lahan Produktif Dengan Disparitas Pembangunan
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas rendah dan luas lahan produktif / luas lahan tinggi (low disparities and high
productive land area) meliputi: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Naibire, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan
Kabupaten Biak Numfor. Keempat kabupaten/kota tersebut berada pada kriteria daerah maju dan merata.
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas tinggi dan luas lahan produktif / luas lahan rendah (high disparities with low
productive land area) meliputi: Kabupaten Merauke, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Nduga, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Dayai, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura.
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas rendah dan luas lahan produktif / luas lahan rendah (low disparities with low
productive land area) meliputi: Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten
Membramo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Intan Jaya.
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas tinggi dan luas lahan produktif yang tinggi (high disparities with high
productive land area) meliputi: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Sarmi. Ketiga kabupaten ini
mempunyai luas lahan produktif yang tinggi telah dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian daerah, namun
belum mampu mendistibusikan hasil pembangunan dengan baik, sehingga memberikan dampak terhadap
ketimpangan atau disparitas yang tinggi pada kabupaten tersebut
29. H u b u n g a n D a n a B a g i H a s i l ( S D A ) S u m b e r
D a y a A l a m D e n g a n D i s p a r i t a s P e m b a n g u n a n
29
Kabupaten/kota yang memiliki
disparitas tinggi dan Dana Bagi
Hasil (DBH) sumber daya alam
perkapita rendah (high disparities
and low natural resource revenue
sharing funds) meliputi: kabupaten
Merauke, Kabupaten Jayapura,
kabupaten Paniai, kabupaten
Puncak Jaya, kabupaten Yahukimo,
kabupaten Tolikara, kabupaten
Nduga, kabupaten Lanni Jaya,
kabupaten Puncak, kabupaten
Dogiai, kabupaten Deyai dan Kota
Jayapura.
Kabupaten/kota yang memiliki
disparitas tinggi dan Dana Bagi
Hasil (DBH) sumber daya alam
perkapita tinggi (high disparities
and high natural resource revenue
sharing funds) meliputi: Kabupaten
Mimika, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Supiori, Kabupaten
Waropen, kabupaten Membremo
Raya dan Kabupaten Sarmi. Dana
Bagi Hasil (DBH) sumber daya
alam yang tinggi telah
dimanfaatkan untuk mendukung
perekonomian daerah, namun
pemanfatanya meningkat
disparitas.
Kabupaten/kota yang memiliki
disparitas rendah dan Dana Bagi
Hasil (DBH) sumber daya alam
perkapita rendah (low disparities
and low natural resource revenue
sharing funds) meliputi: Kabupaten
Jayawijaya, kabupaten Naibire,
kabupaten Kepulauan Yapen,
Kabupaten Biak Numfor, kabupaten
Mappi, kabupaten Asmat,
kabupaten Pengunungan Bintang,
kabupaten Keerom, kabupaten
Membramo Tengah, kabupaten
Yalimo, dan Kabupaten Intan Jaya
30. 30
Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Disparitas Pembangunan
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah (High disparities and
low Human Development Index (HDI)) meliputi 8 kabupaten/kota yaitu meliputi: Kabupaten Puncak Jaya, kabupaten
Yahukimo, kabupaten Tolikara, kabupaten Nduga, kabupaten Lanni Jaya, kabupaten Puncak, kabupaten Dogiai dan
kabupaten Deyai.
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas rendah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi (Low disparities and
high Human Development Index (HDI)) meliputi 5 kabupaten/kota yaitu kabupaten Naibire, kabupaten Kepulauan Yapen,
kabupaten Biak Numfor, kabupaten Mappi, dan kabupaten Keerom
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas rendah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah (low disparities and
low Human Development Index (HDI)) meliputi 7 kabupaten/kota yakni kabupaten Jayawijaya, kabupaten Asmat,
kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Membramo Raya, kabupaten Yalimo, dan
kabupaten Intan Jaya
Kabupaten/kota yang memiliki disparitas tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi (high disparities and high
Human Development Index (HDI)), meliputi 9 kabupaten yakni: kabupaten Merauke, kabupaten Jayapura, kabupaten
Paniai, kabupaten Mimika, kabupaten Boven Digoel, kabupaten Sarmi, kabupaten Waropen, kabupaten Supiori dan kota
Jayapura
31. H u b u n g a n P a n j a n g J a l a n D e n g a n D i s p a r i t a s
P e m b a n g u n a n
31
Kabupaten/kota yang tergolong disparitas tinggi dan panjang jalan rendah (high disparities with low road
length) meliputi 11 kabupaten/kota yaitu kabupaten Merauke, kabupaten Jayapura, kabupaten Paniai,
kabupaten Boven Digoel, kabupaten Yahukimo, kabupaten Tolikara, kabupaten Sarmi, kabupaten
Waropen, kabupaten Puncak, kabupaten Nduga dan kabupaten Dogiai
Kabupaten/kota yang tergolong disparitas rendah dan panjang jalan tinggi (low disparities with high road
length) meliputi 4 kabupaten/kota yaitu kabupaten Jayawijaya, kabupaten Naibire, kabupaten Keerom,
dan kabupaten Membramo Tengah.
Kabupaten/kota yang tergolong disparitas rendah dan panjang jalan rendah (low disparity with low road
length) ada 8 kabupaten/kota yakni kabupaten Kepulauan Yapen, kabupaten Biak Numfor, kabupaten
Mappi, kabupaten Asmat, kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Membramo Raya, kabupaten
Yalimo, dan kabupaten Intan Jaya.
Kabupaten/kota yang tergolong disparitas tinggi dan panjang jalan tinggi (high disparity with high road
length) meliputi 6 kabupaten/kota yaitu kabupaten Supiori, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Mimika,
kabupaten Lanni Jaya, kabupaten Deyai dan kota Jayapura.
32. H u b u n g a n B e l a n j a P e n d i d i k a n D e n g a n
D i s p a r i t a s P e m b a n g u n a n
32
Kabupaten/kota yang termasuk disparitas tinggi dan belanja pendidikan rendah (high disparities and
low education spending) terdapat 13 kabupaten/kota meliputi: Kabupaten Merauke, Kabupaten
Jayapura, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiai ,
kabupaten Deyai dan Kota Jayapura
Kabupaten/kota yang termasuk disparitas rendah dan belanja pendidikan tinggi (low disparities and
high education spending) terdapat 7 kabupaten meliputi: Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Keerom, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Yalimo, kabupaten
Membramo Raya dan Kabupaten Intan Jaya.
Kabupaten/kota yang termasuk disparitas rendah dan belanja pendidikan rendah (low disparities and
low education spending) terdapat 5 kabupaten meliputi: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Naibire,
Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Mappi
Kabupaten/kota yang termasuk disparitas tinggi dan belanja pendidikan tinggi (high disparities and
higher education spending) terdapat 4 kabupaten meliputi: Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Supiori
33. H u b u n g a n B e l a n j a K e s e h a t a n D e n g a n
D i s p a r i t a s P e m b a n g u n a n
33
Kabupaten/kota yang
memiliki disparitas tinggi
dan belanja kesehatan
rendah (high disparities
and low health spending)
terdapat 12 kabupaten/kota
meliputi: Kabupaten
Merauke, Kabupaten
Jayapura, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Nduga,
Kabupaten Lanni Jaya,
Kabupaten Puncak,
Kabupaten Dogiai,
Kabupaten Deyai dan Kota
Jayapura.
Kabupaten/kota yang
memiliki disparitas rendah
dan belanja kesehatan
tinggi (low disparities and
high health spending)
terdapat 4 kabupaten
meliputi: Kabupaten
Kerom, Kabupaten
Membramo Raya,
Kabupaten Membramo
Tengah dan Kabupaten
Intan Jaya
Kabupaten/kota yang
memiliki disparitas rendah
dan belanja kesehatan
rendah (low disparities and
low health spending)
terdapat 8 kabupaten
meliputi: Kabupaten
Jayawijaya, Kabupaten
Naibire, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat,
Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten
Yalimo, Kabupaten
Kepulauan Yapen dan
Kabupaten Biak Numfor.
Kabupaten/kota yang
memiliki disparitas tinggi
dan belanja kesehatan
tinggi (high disparities and
high health spending)
terdapat 4 kabupaten
meliputi: Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Waropen dan
Kabupaten Supiori.
34. P e m b a h a s a n H a s i l P e n e l i t i a n
34
1. Analisis Daerah-Daerah Yang
Menjadi Prioritas Pertumbuhan
Ekonomi Di Provinsi Papua
2. Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Disparitas
Pembangunan Antar Wilayah di
Provinsi Papua
35. 1 . A n a l i s i s D a e r a h - D a e r a h Ya n g M e n j a d i P r i o r i t a s
P e r t u m b u h a n E k o n o m i D i P r o v i n s i P a p u a
Dearah Kuadran III, Ketujuh
kabupaten/kota ini mempunyai
pertumbuhan ekonomi dibawah
rata-rata, akan tetapi nilai
pendapatan perkapita di atas
nilai rata-rata provinsi.
Sehingga ketujuh
kabupaten/kota ini termasuk
dalam daerah yang tertekan,
dengan demikian daerah-
daerah ini perlu mempercepat
pertumbuhan ekonomi dengan
membuka lapangan usaha
baru.
36. Daerah Kuadran II, Kedelapan kabupaten ini pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendapatan perkapita
rendah. Sehingga kedelapan kabupaten/kota ini dikelompokan dalam daerah berkembang (potensial),
dengan demikian daerah-daerah ini perlu meningkatkan pendapatan perkapita melalui efisiensi
Daerah Kuadran IV, Kabupaten/kota tersebut mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan
perkapita rendah dibawah rata-rata provinsi. Sehingga kabupaten/kota ini dikelompokan dalam daerah
relative tertinggal, dengan demikian daerah-daerah ini perlu mempercpat laju pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan pendapatan perkapita melalui membuka lapang usaha baru dan efisiensi
Daerah Kuadran I, Keenam kabupaten/kota ini memilik pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata tetapi nilai
pendapatan perkapita juga diatas rata-rata provinsi, sehingga keenam kabupaten/kota ini dikelompokan
dalam daerah maju, dengan demikian daerah-daerah ini perlu mempertahanakan kondisi yang ada tanpa
mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
36
37.
38. Analisis Faktor - Faktor
Yang Mempengar uhi
Dispar itas Pembangunan
Antar Wilayah Di Pr ovinsi
Papua.
1. Pengaruh Sumber Daya Alam (Luas Lahan
Produktif dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam) Terhadap Disparitas Pembangunan Antar
Wilayah Di Provinsi Papua
2. Pengaruh Sumber Daya Manusia (Indeks
Pembangunan Manusia) Terhadap Disparitas
Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Papua
3. Pengaruh Sumber Daya Buatan (Panjang Jalan,
Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan)
Terhadap Disparitas Pembangunan Antar
Wilayah Di Provinsi Papua.
39. 39
1 . P e n g a r u h S u m b e r D a y a A l a m ( L u a s
L a h a n P r o d u k t i f d a n D a n a B a g i H a s i l
S u m b e r D a y a A l a m ) Te r h a d a p
D i s p a r i t a s P e m b a n g u n a n A n t a r
W i l a y a h D i P r o v i n s i P a p u a
berdasarkan hasil analisis statistik luas lahan produktif terbukti berpengaruh signifikan dan negatif atau
memperbaiki disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua. Hal ini menunjukan bahwa
kepemilikan luas lahan produktif antar wilayah telah merata, dan kebijakan pembukaan lahan pada
daerah-daerah tertinggal telah diprioritaskan dibandingkan daerah-daerah yang sudah maju.
pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya
alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di derah yang miskin
sumberdaya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapa ini masih bisa dibenarkan, dalam arti
Sumber Daya Alam (SDA) harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan .
Perbedaan kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah, jelas akan mempengaruhi
kegiatan produksi pada daerah bersangkutan, dimana daerah dengan kandungan sumber
daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif
murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang
lebih rendah.
pemikiran klasik yang mengatakan bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam
dapat mendorong terjadinya disparitas atau ketimpangan pembangunan antar wilayah
yang lebih tinggi pada suatu daerah.
kebijakan pembukaan luas lahan pada daerah-
daerah yang mempunyai luas lahan produktif
rendah telah mampu memperbaiki (menurunkan)
disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi
Papua
40. 40
Lanjutan
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam tidak berpengaruh
terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua. Ini berarti bahwa Dana Bagi Hasil
(DBH) sumber daya alam tidak berdampak memperburuk atau memperbaiki disparitas pembangunan
antar wilayah di Provinsi Papua.
secara teoritis semakin besar Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam,
berarti semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan
dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin tinggi
pendapat Musgrave yang menyatakan bahwa fungsi redistributif (pemerataan) dari
sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka
penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin
pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.
Fisher memberikan gambaran bahwa transfer sudah merupakan fenomena umum
yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari system pemerintahannya dan
bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan
antara pusat dan daerah.
41. 41
2 . P e n g a r u h S u m b e r D a y a
M a n u s i a ( I n d e k s P e m b a n g u n a n
M a n u s i a ) Te r h a d a p D i s p a r i t a s
P e m b a n g u n a n A n t a r W i l a y a h D i
P r o v i n s i P a p u a
Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan
sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa besar kualitas
sumber daya manusia yang ada di Provinsi Papua mempunyai
pengaruh dalam memperbaiki (menurunkan) disparitas
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap percepatan
pemertaan pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua.
Tidak berpengaruh mengandung arti bahwa Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) tidak berdampak memperburuk
(meningkatkan) atau memperbaiki (menurunkan) disparitas
pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua.
42. 42
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori, yang
menyatakan bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) suatu daerah, maka akan semakin tinggi
petumbuhan ekonomi daerah dan akan membawa dampak
pada penurunan disparitas dan pemerataan pembangunan
antar wilayah di Provinsi Papua.
Menurut Becker (dalam Tirmidzi, 2012) menyatakan bahwa
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif
terhadap ketimpangan.
Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal
dalam menunjang pertumbuhan ekonomi meyatakan bahwa,
semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka
produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal ini
tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa
pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan karena
pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenga
kerja.
43. 43
3 . P e n g a r u h S u m b e r D a y a B u a t a n ( P a n j a n g
J a l a n , B e l a n j a P e n d i d i k a n , d a n B e l a n j a
K e s e h a t a n ) Te r h a d a p D i s p a r i t a s
P e m b a n g u n a n A n t a r W i l a y a h D i P r o v i n s i
P a p u a .
1. Pengaruh panjang jalan terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi
Papua.
2. Pengaruh belanja pendidikan terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di
Provinsi Papua.
3. Pengaruh belanja kesehatan terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di
Provinsi Papua
44. 44
Hasil analisis menunjukan bahwa panjang jalan berpengaruh signifikan dan positif
terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua, mengandung
arti bahwa peningkatan panjang jalan akan berpengaruh memperburuk
(meningkatkan) disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua. .
secara toritis dengan meningkatnya panjang jalan maka aksebilitas akan semakin
meningakat dan produktivitas akan meningkat, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi
akan meningkat. Tetapi fakta menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat,
berpengaruh pada memburuknya (meningkatnya) disparitas pembangunan antar wilayah.
panjang Jalan belum mampu menurunkan disparitas atau mempercepat pemerataan
pembangunan di Provinsi Papua, karena di satu sisi; pembangunan panjang jalan
disetiap daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan disisi lain;
ternyata pembangunan infrastruktur jalan mengalami keterbatasan dana, menyebabkan
pembangunan jalan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak sama (tidak merata)
Pengaruh Panjang Jalan Terhada Disparitas
Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Papua
45. 45
P e n g a r u h B e l a n j a P e n d i d i k a n Te r h a d a p
D i s p a r i t a s P e m b a n g u n a n A n t a r W i l a y a h d i
P r o v i n s i P a p u a
Hasil analisis menunjukan bahwa belanja pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif
terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua. Hal ini mengandung
makna bahwa peningkatan belanja pendidikan akan berpengaruh terhadap perbaikan
(menurunkan) disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua.
Secara teoritis belanja pendidikan meningkat berarti kualitas sumber daya manusia
meningkat, maka produktivitas tenaga kerja meningkat dan diharapkan
pertumbuhan ekonomi akan meningkat, sehingga berdapak pada penurunan
disparitas.
belanja pendidikan terbukti berpengaruh signifikan dan negatif atau memperbaiki
disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua. Hal ini menunjukan bahwa
belanja pendidikan telah dimanfaatkan dengan baik dan kebijakan pendidikan pada
daerah-daerah tertinggal telah diprioritaskan.
46. 46
P e n g a r u h B e l a n j a K e s e h a t a n Te r h a d a p
D i s p a r i t a s P e m b a n g u n a n A n t a r W i l a y a h d i
P r o v i n s i P a p u a
Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja kesehatan berpengaruh signifikan dan
positif terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua, mengandung
makna bahwa peningkatan belanja kesehatan memperburuk (meningkatkan) disparitas
pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua.
secara teoritis belanja kesehatan meningkat berarti kualitas sumber daya manusia
meningkat, maka produktivitas tenaga kerja meningkat dan diharapkan pertumbuhan
ekonomi akan meningkat, sehingga berdapak pada penurunan disparitas. Tetapi fakta
menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, berpengaruh pada memburuknya
(meningkatnya) disparitas pembangunan antar wilayah.
(Alesina dan Rodrik; Clacrk; Persoon dan Tabellini, (2003) bahwa negara berkembang
memiliki keretebatasan anggaran sehingga lebih bersifat menunggu menerima alokasi
dana transfer yang bisa menimbulkan dampak negatif pada perekonomian, yang pada
akibatnya akan meningkatkan diparitas atau ketimpangan antar wilayah.
47. 1 2 3
I m p l i k a s i P e n e l i t i a n
47
Hasil penelitian ini, mendukung teori
pertumbuhan yang disampaikan oleh
Kuznest yang telah dikembangkan,
dimana ada beberapa variabel (variabel
luas lahan produktif dan variabel belanja
pendidikan) yang diyakini secara teoritis
menurunkan disparitas, tetapi ada
beberapa variabel yang berbeda
(berlawanan) misalnya variabel panjang
jalan dan variabel belanja kesehatan.
Kerangka pikir Kuznets dapat
digunakan sebagai evaluasi
kebijakan bagi pemerintah Provinsi
Papua.
Model yang dibagun dalam
peneliatian ini merupakan
pengembangan atau reformulasi
dari model sebelumnya. Adapun
model empirik yang menjadikan
acuan adalah Coeffisient of
Variation
Implikasi
Teoritis
48. Implikasi Empiris
1. Panjang jalan dan belanja kesehatan yang tidak merata, sehingga
panjang jalan dan belanja kesehatan perlu mendapat perhatian
pemerintah daerah untuk perlu diperbaiki, sedangkan untuk luas
lahan produktif dan belanja pendidikan perlu dijaga dan
dipertahankan agar gep tidak terlalu besar, guna dapat memperbaiki
disparitas.
2. Provinsi Papua perlu mendapat perhatian pemerintah agar Papua
dapat lebih merata dan yang perlu diperbaiki adalah kebijakan
pembangunan infrastruktur (jalan) dan kesehatan.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak memasukan komponen
sosio-budaya sebagai ukuran disparitas
pembangunan antar wilayah, sehingga
belum mengambarkan faktor yang turut
mempengaruhi disparitas atau
ketimpangan antar wilayah di Provinsi
Papua
Sumber Daya Buatan (SDB) yang
mengunakan variabel infrastruktur
(Panjang Jalan), belum mampu
menjelaskan pengaruhnya dalam
memperbaiki disparitas pembangunan
antar wilayah di Provinsi Papua
49. 6 . K E S I M P U L A N
49
1
Terdapat 23 kabupaten/kota yang perlu mendapat prioritas pembangunan yakni :
Daerah tertinggal ada 8 kabupaten, kebijakan yang perlu dilakukan adalah
menumbuhkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru dan meningatkan efisiensi.
Daerah tertekan ada 7 kabupaten, kebijakan yang dibutuhkan adalah
menumbuhkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru. Daerah berkembang ada 8
kabupaten kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi
2
faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi
Papua:
1. Sumber Daya Alam; Luas lahan produktif terbukti memperbaiki (menurunkan) disparitas
pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH)
sumber daya alam belum memberikan dampak
2. Sumber Daya Buatan; Panjang jalan dan belanja kesehatan terbukti memperburuk
(meningkatkan) disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua, sedangkan
belanja pendidikan memperbaiki (menurunkan) disparitas.
3. Sumber Daya Manusia; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memberikan
dampak terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua, dan
kebijakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum efektif dalam menurunkan
disparitas.
50. 50
KEEP IMPROVING OURSELVES
In his errem eloquentiam. Quo cu ceteros disputationi mediocritatem, ea impetus numquam democritum sit.
Has agam decore suavitate no, pri id viris nominavi, elit latine scripserit id eum. Pro ex consectetuer
signiferumque, ne altera tamquam officiis has. Alii inermis quo an, vim no solet nusquam conclusionemque,
ne aeterno pericula est. An cum alterum tincidunt.
OUR PROMISES
Dicit volumus eu est, ei usu aliquip quaerendum. Et eius nostrum appetere usu, id adhuc urbanitas
appellantur usu, cu adhuc impedit nec.
Stet mediocrem prodesset an mel, qui lorem legere no.
