PKH

habibullah792002@yahoo.com
Majalah Informasi Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI

ANALISIS KRITIS TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Habibullah
ABSTRACT
The aim of this research is want to know the role Program Keluarga Harapan (PKH) in reduction poverty
in Indonesian. PKH as same as the Conditional Cash Transfer (CCT) programs have been widely adopted
as a new approach in social security. Those may hold promise for combating poverty and fostering social
inclusion. The CCT program requires funding assistance recipients to follow stipulated requirements, for
example to putchildren to school, use maternal and child health service facilities, and so forth. Women, apart
from being the cash recipients, also represent the main actor. By receiving these funds, women will manage the
funds so that their families’ interest (for example, health and nutrition improvements) become priority This
article used the descriptive analytical method with a qualitative approach. For a large deal, this study
concentrates on material from literature sources, book, article, and relevant report document to the subject.

Keywords: Program Keluarga Harapan, Combating Poverty, Conditional Cash Transfer

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan permasalahan klasik bangsa Indonesia. Sejak zaman
kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan permasalahan ini dan sampai
sekarang kemiskinan tetap menjadi masalah utama bangsa Indonesia, bahkan semakin
kompleks seiiring perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Berbagai
program penangulangan telah banyak dilaksanakan khususnya oleh pemerintah dalam
berbagai bentuk, baik dalam skala nasional maupun lokal seperti: program Inpres Desa
Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program/Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS),
Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokessos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir
Miskin (BSFM), dan lain-lainnya. Akan tetapi, program penanggulangan kemiskinan dalam
berbagai bentuk tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan bangsa
Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan
pada kurun waktu 1976-1996 sebagai akibat keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu
tersebut, yaitu dari 40.1% menjadi 11.3%. Namun, akibat krisis ekonomi/multidimensi
(1997) jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat kembali. Hal ini terlihat pada statistik

1


makro yang menunjukkan, bahwa jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat
dari 35,1 juta (15,97%) pada Februari 2005 menjadi 39,05 juta (17,75%) pada Maret 2006.
Demikian halnya statistik mikro, bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun
2005 berjumlah 19,1 juta terdiri dari 3,9 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan 7 juta dekat
miskin. (BPS & Depsos, 2006)
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan
kebijakan perlindungan sosial maka pemerintah mulai tahun 2007 melaksanakan Program
Keluarga Harapan (PKH) sebagai pengembangan dari Bantuan Langsung Bersyarat (BTB)
yang lebih dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) yaitu sebuah program yang
memberikan bantuan keuangan secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
PKH adalah program peningkatan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak
mampu terhadap pelayanan, khususnya pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka pendek,
pemberian bantuan tunai kepada RTSM diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran
RTSM. Sedangkan jangka panjang, diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku
terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan RTSM
tersebut sehingga rantai kemiskinan keluarga tersebut dapat diputus.
Secara konseptual, PKH lebih baik dibanding program bantuan sosial lainnya. Akan
tetapi realitasnya, program ini merupakan pengganti dan keberlanjutan program Subsisi
Langsung Tunai (SLT) sehingga dikuatirkan muncul persepsi masyarakat, bahwa PKH
merupakan bantuan cuma-cuma tanpa persyaratan apapun. Persepsi tersebut bisa menjadi
sumber fragmentasi sosial. Dengan demikian kajian ini bermaksud untuk mengkritisi PKH
dengan fokus kajian pada tujuan, manfaat dan ketentuan PKH. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan masukan terhadap pelaku program guna penyempurnaan program yang akan
datang.
2. Kerangka Pemikiran
Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) dan Lembaga Penelitian
SMERU (2001) mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebagai berikut :

a. Keterbatasan pendapatan modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar,
termasuk: modal sumber daya manusia (pendidikan formal, keterampilan dan

2


kesehatan yang memadai), modal produksi (lahan dan akses terhadap kredit), modal
sosial ( jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik), sarana fisik
(akses terhadap prasarana jalan dan listrik, termasuk hidup di daerah terpencil).

b. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan karena krisis
ekonomi, kegagalan panen karena hama, kekeringan atau banjir, bencana alam (gempa,
longsor atau banjir), bencana sosial, musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian) dan lain
sebagainya

c. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dan tidakberdaya di dalam institusi
negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari
kejahatan, ancaman dan intimidasi kebijakan publik yang tidak peka terhadap upaya
penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu menurut Sulistiyani (2004), ada tiga tingkat analisis kemiskinan menurut
perspektif kultural, yaitu invidual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat invidual kemiskinan
ditandai dengan sifat merasa dimarginalkan secara kuat seperti: sikap parokial, apatisme,
fatalisme atau pasrah pada nasib, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan
ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan pada tingkat masyarakat kemiskinan
ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat
secara efektif. Sedangkan Friedmann dalam Pranarka & Moeljarto (1996), menempatkan
rumah tangga sebagai basis utama pemberdayaan, yaitu sebagai kekuatan sosial, politik, dan
psikologis. Menurutnya, kekuatan sosial menyangkut kemampuan rumah tangga dalam
mengakses dasar-dasar produksi meliputi: informasi, pengetahuan, keterampilan, dan
partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber keuangan. Apabila ekonomi rumah tangga itu
meningkat aksesnya pada dasar-dasar produksi maka kemampuannya dalam menentukan dan
mencapai tujuannya juga meningkat. Sedangkan kekuatan politik meliputi akses setiap
anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa
depannya. Kekuatan politik tidak hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga
merupakan kekuatan untuk menjadi vocal dan bertindak secara kolektif. Rumah tangga juga
mengandalkan kekuatan psikologis berupa potensi individu yang menunjukkan prilaku
percaya diri. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif

3


terhadap perjuangan rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan
kekuatan sosial politiknya.

Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dan
menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan
nasional (lihat diagram 1). Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004–2009 dan dijabarkan lebih rinci
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun, serta digunakan sebagai acuan bagi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Berbagai kebijakan dalam RPJM 2004 – 2009 diharapkan dapat menurunkan persentase
penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 (UNDP, 2005)

Diagram 1. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007

P E N A N G G U LL AN G A N
PENANGGU A NGAN Tanggung
K e w a ji b a n K E M IS K IN A N
K E M IS K IN A N J a w a b S o s ia l
N e g a ra M as ya ra ka t

PP e m b e r d a y a a n M aa s y a r a k a t
e m b e rd a ya a n M s ya ra k a t
PP ea y y a n a nSS o s i a lDD a s a r
e l la a n a n o s ia l a s a r
-PP oo gPP e m b e dd a y a a nKK A T
- rr g em berr ayaan AT
- PP oo gPP e m b e dd a y a a nFF M
- rr g em b err a ya an M
- P NN P M ( PP 2 K P&&PP P K )
-P P M ( 2 K P PK)
S u b s id i/K o m p e n s a s i - -CC S R (CC o m d e v )
SR ( om dev)
S u b s id i/K o m p e n s a s i JJ a m i n a n
a m in a n
- -J J P S
PS - -LL S M / /OO ss o s
SM rr os
- -SS L T RR T M
LT TM SS o sa l l
o s i ia

AA s s ise e n s i S o s ia l
s s is t t n s i S o s ia l YY a n e e h s o s: :
anrr hsos
AA s u aa n s iSS o s ia l
s u r r n s i o s ia l - PKH ( CCT)
- PKH ( CCT) - P a n t i S o s ia l
- -A A k e s k ikni n
s
skes
-
-
BOS
BOS -
- P a n t i S o s ia l
C h i ld r e n C e n t r e
- Askeso s - R A S K IN - C h ild r e n C e n t r e
- Askesos - R A S K IN - T rau m a C e n tre
- B L T L a n sia & P a ca - T rau m a C e n tre
- B L T L a n s ia & P a c a

Sumber : Departemen Sosial RI, 2007
Sedangkan dalam RKP tahun 2007, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas
dengan cara:
a. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas yakni pertumbuhan yang menciptakan
kesempatan kerja yang memadai, industri padat pekerja, perdagangan dan ekspor serta
Usaha mikro, kecil dan menengah

4


b. Meningkatkan akses masyarakat miskin ke pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan
infrastruktur dasar, pangan dan gizi
c. Pemberdayaan masyarakat miskin yakni pembangunan berbasis masyarakat ekonomi,
sosial dan lingkungan, memberikan lapangan kerja dalam bentuk Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
d. Memperbaiki sistem perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial berbasis
asuransi kepada masyarakat miskin dengan menjajaki pelaksanaan santunan langsung
tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.
3. Metode Penelitian
Tipe kajian ini deskriptif. Data yang diperoleh, diolah dan diuraikan menggunakan pola
penggambaran keadaan (deskriptif). Kemudian, dianalisis dan selanjutnya dilakukan
penarikan kesimpulan mengenai bagaimana tujuan, manfaat, dan ketentuan PKH sebagai
program penanganan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data
dilakukan melalui telaah pustaka (library research) dan studi dokumentasi yang relavan dengan
permasalahan kajian yang diteliti baik berupa cetak maupun elektronik.
B. HASIL KAJIAN
1. Belajar dari Pengalaman Program Subsisidi Langsung Tunai
Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah untuk memberikan
kompensasi kepada rumah tangga miskin (RTM) guna mengurangi beban pengeluaran RTM
akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berbeda dengan Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) lainnya, SLT diberikan secara
langsung dan tunai sebesar Rp. 100.000,-/bulan setiap tiga bulan sekali selama 1 tahun.
Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun
tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di
masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.
Beragam ekspresi potret yang menggambarkan rasa kecewa tersebut, antara lain: di
Kabupaten Tangerang, dimana ratusan warga yang merasa berhak mendapat SLT tetapi tak
terdata, merusak kantor desa. Di Lombok, beberapa kantor desa/kelurahan dirusak warga.
Selain itu, ada pula kantor desa disegel warga, dan kepala desa diancam dengan senjata tajam.
Di Kabupaten Bandung, warga yang tidak terdata sebagai penerima SLT, sulit diajak kerja
bakti atau berkontribusi demi kepentingan bersama di lingkungan tempat tinggalnya.

5


Dampak negatif lain program SLT dari warga masyarakat yang tidak mendapatkannya, yaitu
terjadi peningkatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan motivasi agar
mendapat SLT. Jika mereka tetap tidak mendapat SLT, ketua RW harus membayar utang
untuk ongkos pembuatan KTP itu, dimana Belum lagi, biaya pembuatan KTP di banyak
tempat mendadak ikut melambung (Kompas, 22 Oktober 2005).
Ada banyak alasan yang bisa menjadi penyebab tidak efektifnya program SLT. Salah
satunya, adalah jumlah nominal SLT yang terlalu seragam padahal kebutuhan masyarakat
berbeda misalnya, khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah
(barang-barang yang paling terkena dampak naiknya harga BBM) mempunyai pengaruh yang
cukup besar, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2%).
Orang miskin perkotaan lebih rentan daripada di pedesaan. Menurut Anshory (Pikiran
Rakyat, 1 Oktober 2006) semestinya, nominal SLT-nya daerah perkotaan tidak disamakan
dengan di pedesaan karena orang miskin di perkotaan under-compensated sementara di beberapa
kabupaten di pedesaan over-compensated oleh SLT. Kota Bogor misalnya adalah salah satu yang
terkena dampak tertinggi karena, selain daerah urban, juga daerah satelit Jakarta di mana
biaya transportasi masyarakatnya sangat dominan.
Berdasarkan hasil kajian Pemanfaatan Subsidi Langsung Tunai oleh Rumah Tangga
Miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
tahun 2006 berkesimpulan bahwa sebagian besar (77,7 persen) penerima SLT adalah rumah
tangga miskin, bahkan sekitar 50,3 persen RTM tergolong sangat miskin dan hanya sekitar
22,3 persen saja yang tergolong mendekati miskin. Hal ini menunjukan bahwa SLT lebih
banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga yang lebih miskin. Hasil kajian ini juga
merekomendasikan SLT dilanjutkan dalam dua bentuk yaitu 1) bantuan tunai tanpa syarat
untuk lansia dan penyandang cacat terlantar yang hidup diluar Panti Sosial. 2) bantuan tunai
bersyarat bagi ibu RTM yang memiliki balita atau hamil dan bantuan pendidikan bagi Kepala
RTM yang memiliki anak usia sekolah (7-15 tahun).
2. Tujuan Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai
kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait
dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan
kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

6


kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut
sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapain target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH
terdiri atas: 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 2) Meningkatkan taraf
pendidikan anak-anak RTSM; 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas
dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah
sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga
batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah
garis fakir miskin Rp. 92.192 (BPS & Depsos, 2006).
3. Manfaat dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek
pendapatan (income effect) kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban
pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai
kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan
kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) memberikan
kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). PKH mulai dilaksanakan di
Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan,
setidaknya hingga tahun 2015.
4. Ketentuan-Ketentuan Program Keluarga Harapan
Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari
anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada
RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam
program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efketif diarahkan untuk peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang
mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak
perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang
mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan
RTSM penerima pada program-program lainnya. Seperti Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin
(RASKIN), dan sebagainya.

7


Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan
kesehatan;RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan
berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun
dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah
dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan 2) RTSM
yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan
pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk
mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan
mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama
tahun ajaran berlangsung.
Tabel. 1. Skenario Besaran Bantuan
Bantuan/RTSM
Skenario Bantuan
Per Tahun (Rp)
Bantuan tetap 200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:
a. Anak Usia Balita 800.000
b. Ibu Hamil/Menyusui 800.000
c. Anak Usia SD/MI 400.000
d. Anak Usia SMP/MTs 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000

Bantuan minimum per RTSM 600.000
Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000
Catatan:
- Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil
- Besar bantuan adalah 16% rata2 pendapatan RTSM per tahun
- Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun

Sumber : Departemen Sosial RI, 2007 (diolah)

8


C. PEMBAHASAN
1. Tujuan Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendekatan bantuan sosial yang inovatif dan
semakin populer. Pendekatan ini memberikan uang kepada keluarga miskin yang diberikan
berdasarkan perilaku tertentu, biasanya investasi dalam sumber daya manusia (SDM).
Misalnya untuk menjaga anak-anak untuk tetap sekolah atau secara rutin memeriksakan
mereka di pusat-pusat kesehatan. Program ini tidak hanya sebagai alat untuk pemberantasan
kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga termasuk didalamnya tujuan-tujuan
pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk
jangka pendek dana tunai yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
mendesak seperti kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan biaya transport ke sekolah dan
kebutuhan mendesak lainnya sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dana tunai yang
diterima sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan turun-temurun dengan cara
meningkatkan investasi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam bidang
pendidikan, kesehatan dan gizi. Dengan demikian, diharapkan di masa depan mereka akan
mampu meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan.
Memang tidak mudah memutus mata rantai kemiskinan, akan tetapi menurut Suharto
(2004) paling tidak kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian
dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau
mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan
pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar melainkan
bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki
kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan
memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan
menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Oleh
karena itu negara memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi
dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-
pilihan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Strategi kemiskinan haruslah bersifat
institusional. Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di Amerika

9


Serikat, Eropa Barat, dan Jepang yang memberikan jaminan sosial berbentuk pemberian
tunjangan pendapatan atau dana pensiun dapat meningkatkan kebebasan karena dapat
menyediakan penghasilan dasar dengan demikian orang akan memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Sebaliknya, ketiadaan pelayanan
dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan karena dapat membuat orang tidak
memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.
2. Manfaat Program Keluarga Harapan
Manfaat jangka pendek PKH memberikan income effect kepada rumah tangga miskin
melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sedangkan untuk jangka
panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: 1) Peningkatan kualitas
kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak
keluarga miskin) 2) Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance
effect).
Namun efek jangka panjang tersebut tidak bisa terwujud apabila program tersebut
masih bersifat top down (instruksi dari pusat ke daerah seragam) sehingga jarang ada program
yang bertahan lama (hit and run) oleh karena itu sedapat mungkin harus diupayakan dan
jangan sampai proyek selesai, programpun berhenti, yang penting adalah laporan keuangan
(admistratif) dapat dipertanggungjawabkan. Pola seperti itu adalah pola lama yang sudah
harus ditinggalkan, yang hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan berdasarkan target
waktu (target oriented) dengan mengabaikan sasaran fungsional, dimana sasaran program dapat
berfungsi. Padahal PKH diharapkan dapat merubah perilaku keluarga miskin yang relatif
kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat kurangnya informasi mengenai hak,
manfaat, keuntungan dan kesempatan.
Tingginya biaya tidak langsung (opportunity cost) yaitu anak bekerja lebih
“menguntungkan” daripada bersekolah dan munculnya biaya pakaian seragam dan transport
yang dikeluarkan RTSM apabila anaknya bersekolah. Ada kelemahan program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan partisipasi anak sekolah meskipun program
tersebut memungkinkan anak dari RTSM sekolah tidak dipungut biaya akan tetapi
sebenarnya ketidakmampuan membayar sekolah bukan menjadi persoalan mendasar bagi
anak dari RTSM untuk tidak bersekolah. Namun persoalannya kalau anak pergi ke sekolah,
maka keluarga akan kehilangan pendapatan yang dihasilkan anak tersebut sehingga PKH

10


dapat mengurangi pekerja anak yang pada tahun 2006 berjumlah 2.684.792 jiwa (BPS &
Depsos, 2006)
3. Ketentuan-Ketentuan dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi program adalah
kejelasan konsep kebijakan yang dijadikan panduan dalam pelaksanaan. Panduan kebijakan
seharusnya dapat menjadi acuan yang baik tanpa menimbulkan perbedaan dan
penyimpangan di dalam interprestasi program oleh implementator. Program yang elastis
memungkinkan terjadinya kelonggaran dalam menginterprestasikannya baik dalam bentuk
kegiatan, model penyerapan dana, pendekatan manajemen yang digunakan maupun sasaran
yang memenuhi syarat. PKH mempunyai dua persyaratan komponen, yaitu: komponen
kesehatan dan kompenen pendidikan yang harus dipenuhi oleh penerima program. Adapun
yang dimaksud persyaratan komponen kesehatan adalah :
a. Ibu hamil:
Pemeriksaan kehamilan (minimal 4 kali) dan mendapatkan suplemen zat besi (Fe) .
Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis. Kunjungan setelah melahirkan (minimal
2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu nifas.
b. Anak usia 0-6 tahun:
Usia 0–11 bulan mendapat imunisasi komplek (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis
B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan. Usia 6-11 bulan mendapat
Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), Usia 12–59 bulan mendapat
imunisasi & pemantauan tumbuh kembang setiap 3 bulan. Pemantauan tumbuh
kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun).
Persyaratan bidang kesehatan dengan fokus pada layanan kesehatan bagi ibu hamil dan
balita dengan adanya ketentuan ini diharapkan selain sebagai penerima dana tunai perempuan
juga merupakan aktor utama dalam mengelola dana tersebut untuk kepentingan prioritas
keluarganya yang digunakan untuk perbaikan gizi dan kesehatan. Sekilas memang nampaknya
program ini berorientasi pada perempuan dan terkesan menguatkan peran-peran gender
tradisional dengan menonjolkan peran utama perempuan sebagai ibu semata. Namun
sebenarnya, kebijakan program ini dibangun dari sebuah asumsi bahwa penguatan posisi
tawarnya di dalam keluarga adalah salah satu prakondisi bagi perubahan-perubahan sosial-
ekonomi yang akan lebih menguntungkan masyarakat secara umum. Jika kesejahteraan

11


perempuan meningkat, maka masyarakat akan memperoleh manfaat dari keadaan itu karena
akan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Sedangkan persyaratan komponen pendidikan adalah Anak usia 6-15 tahun terdaftar di
SD dan SMP dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama 1tahun
ajaran berlangsung. RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan
pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti
pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bantuan diberikan per 3 bulan
kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM dan tidak ada syarat untuk penggunaan uang.
Adanya persyaratan tegas dan jelas dari program, yaitu RTSM yang mempunyai ibu
hamil dan anak sekolah maka PKH dirasakan cukup efektif sebagai sarana kontrol
masyarakat apabila program mulai menyimpang dari sasarannya. Namun yang menjadi
persoalan, apabila program tidak tersosialisasikan dengan baik, justru akan menimbulkan
kecemburuan bagi masyarakat yang dulunya menerima bantuan tunai langsung akibat tidak
terpenuhinya persyaratan yang ditentukan.
Skenario besaran bantuan yang akan diterima oleh RTSM dapat dilihat pada Tabel. 1.
Skenario Besaran Bantuan. Dari skenario besaran bantuan tersebut ada perbedaan jumlah
bantuan yang di terima RSTM yang mempunyai ibu hamil, anak usia balita, anak usia SD/MI
dan anak SMP/MTS. Dengan skenario tersebut maka PKH cukup akomodatif
mempertimbangkan kondisi pengeluaran dari RTSM karena berdasarkan ada tidaknya ibu
hamil, anak sekolah dan balita akan tetapi karena diskenariokan tidak ada syarat untuk
penggunaan uang tersebut maka sulit dikontrol apakah uang tersebut memang benar
digunakan untuk pengeluaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Perbedaan jumlah
bantuan yang diterima ini yang perlu diantisipasi adalah mendorong RTSM untuk menambah
jumlah anak sehingga mengakibatkan program ini bertolak belakang dengan program
Keluarga Berencana (KB).
Pada tahun 2007 merupakan tahap uji coba untuk menguji mekanisme dan prosedur
persyaratan, verifikasi, penyaluran, sosialisasi, pengaduan, serta penyempurnaan targeting, dan
perbaikan supply side. Sasaran 500.000 RTSM dan hanya dilaksanakan pada 348 kecamatan
dari 49 kabupaten pada tujuh provinsi, yaitu: DKI Jakarta, dengan pertimbangan daerah
padat, heterogen, kaya dan tidak ada kendala sarana dan prasarana; Jawa Barat jumlah
penduduk miskin besar; Nusa Tenggara Timur wilayah termiskin; Sumatera Barat; Jawa

12


Timur; Sulawesi Utara; Gorontalo mengajukan diri dalam Musrenbang tahun 2006. Data
penerima PKH adalah berasal dari daftar RTSM penerima Santunan Langsung Tunai (SLT)
yang diranking kembali berdasarkan metodologi yang disempurnakan (Depsos, 2007)
Adanya kegiatan ujicoba ini sangat penting karena beberapa alasan; 1) dari sisi
ekonomi, ujicoba akan memperbaiki rancangan dan efektivitas program serta memperkirakan
dampak program. Hal ini akan memberi arahan kepada pemerintah sehingga pemerintah
dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada program yang menghasilkan
manfaat terbesar. 2) dari sisi sosial, uji coba akan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas. 3) dari sisi politik, ujicoba akan meningkatkan kredibilitas program dan
menghilangkan keraguan dari praktik program yang tidak berhasil di masa silam.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Tujuan dari Program Keluarga Harapan meningkatkan akses Rumah Tangga Sangat
Miskin (RTSM) terhadap pelayanan kesehatan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah
sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dalam jangka panjang akan
memutus rantai kemiskinan, dengan tersedianya pelayanan dasar maka orang akan memiliki
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihan sehingga
memperoleh kemandirian dan kebebasan. Manfaat Program Keluarga Harapan dalam jangka
pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin sedangkan untuk jangka
panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Akan tetapi efek jangka panjang
tersebut tidak bisa terwujud apabila program tersebut masih bersifat top down sehingga
program bisa bertahan lama (hit and run).
Ketentuan Program Keluarga Harapan memberikan bantuan kepada rumah tangga
sangat miskin dengan persyaratan keluarga tersebut mempunyai anak balita, anak usia
sekolah dan ibu hamil secara konseptual lebih baik dari program bantuan langsung tunai
karena dengan persyaratan ini cukup efektif untuk mengurangi kesalahan dalam penentuan
penerima program. Namun apabila pada tahap pelaksanaan dilakukan secara tidak benar
sehingga masyarakat miskin mempersepsikan bahwa PKH diterima oleh seluruh masyarakat
miskin sedangkan mereka tidak menerima maka dikuatirkan akan menimbulkan perpecahan
di kalangan masyarakat miskin. Skenario dengan memberikan bantuan yang berbeda-beda
sesuai dengan ada tidaknya ibu hamil, anak balita dan anak sekolah sudah

13


mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran dari RTSM namun penggunaan bantuan
tersebut perlu dikontrol sehingga kekuatiran penggunaan bantuan tersebut tidak untuk
pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan tidak terjadi. Ketentuan PKH yang lebih
menguatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga merupakan prakondisi bagi perubahan-
perubahan sosial ekonomi yang akan lebih menguntungkan.
2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan yang diarahkan pada perbaikan program maka saran yang
direkomendasikan adalah:
a. Perbedaan jumlah bantuan yang diterima bagi ibu hamil, anak balita dan anak sekolah
sehingga mendorong RTSM untuk menambah jumlah anak sehingga mengakibatkan
program ini kontra dengan program KB. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut
mengenai pengaruh jumlah bantuan yang diterima dengan jumlah anak penerima PKH.
b. Manfaat jangka panjang PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi
dengan memperbaiki kesehatan dan pendidikan. Hal ini tidak akan terwujud apabila
tidak ada kesinambungan program PKH.
c. PKH dilaksanakan pada tahun 2007 merupakan tahap uji coba dilaksanakan pada 7
provinsi dan sehingga perlu dipertimbangkan program apa yang bisa membantu RTSM
yang memenuhi syarat menerima PKH di provinsi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anshory, Bantuan Langsung Tunai Bermasalah, Pikiran Rakyat, 1 Oktober 2006

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2006. Penduduk Fakir Miskin Indonesia. BPS,
Jakarta.

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia & Lembaga Penelitian
SMERU, 2001. Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta

Departemen Sosial RI, 2007. Pedoman Umum PKH, Jakarta

Departemen Sosial RI, 2007. Pedoman Operasional UPPKH Pusat, Jakarta

14


Departemen Sosial RI, 2007. Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM PKH)
Kabupaten/Kota, Jakarta

Departemen Sosial RI, 2007. Buku Kerja Pendamping, Jakarta

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2006. Pemanfaatan Subsidi Langsung
Tunai oleh Rumah Tangga Miskin. Jakarta

Laura B. Rawlings, 2004. A New Approach to Social Assistance: Latin America’s Experience with
Conditional Cash Transfer Programs. Social Protection Discusion Paper No. 0416. Bank Dunia
Washington, DC

Olin, Bantuan Langsung Tunai Bermasalah, Kompas, 22 Oktober 2005

Pusat Data Kemiskinan Indonesia, Bantuan Tunai Bersyarat.
http://www.depsos.go.id/kfm/mod.php?mod=userpage&page_id=6, diakses tanggal
20 September 2007

Prijono, Onny S & A.M.W Pranaka (penyunting), 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan
Implementasi. CSIS, Jakarta

SMERU, 2006. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai tahun 2005 di Indonesia: Studi
Kasus di DKI Jakarta dan Lima Kabupaten/Kota Lainnya., SMERU, Jakarta

Suharto, Edi (editor), 2004, Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga
Miskin, STKS Press, Bandung

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2000. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gaya Media, Jakarta

UNDP, 2005. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Per 25
Agustus 2005 http://www.undp.or.id/pubs/imdg2005/BI/TUJUAN%201.pdf,
diakses tanggal 20 September 2007

Biodata Penulis:
Habibullah, Kandidat peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, alumnus
Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sempat bekerja pada Program
Habitat and Resources Management for the Kubu ( kerjasama KKI-Warsi dengan NORAD Norwegia).

15


16

PKH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to PKH

Similar to PKH (20)

More from Habibullah

More from Habibullah (12)

PKH