SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL
DAN
AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi
September 2023
Pendidikan Tinggi memiliki
potensi dampak tercepat
dalam membangun SDM
unggul
Pendidikan Tinggi di Indonesia
perlu beradaptasi lebih cepat
Agar mampu bersaing di tingkatdunia
Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-
26:
Transformasi Standar Nasional
dan Akreditasi Pendidikan
Tinggi
2
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
1
*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Sistem Akreditasi
Pendidikan Tinggi
Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku
dan rinci
Contoh
:
Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan
terpisah dan secara rinci.
Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi
dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal
internasional bereputasi.
Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu
(contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur
60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).
Akibat:
Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan
keilmuan dan perkembangan teknologi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk
pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata
Sejak Kampus Merdeka dan Kedaireka diluncurkan pada tahun 2020:
●Lebih dari 760.000 mahasiswa telah berkegiatan
di luar program studi dan di luar kampus.
●Lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian antara
perguruan tinggi dan industri telah terjadi, dengan
melibatkan lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600
dosen.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.
Melalui Merdeka Belajar Episode ke-26, standar nasional
pendidikan tinggibertransformasi menjadi lebih sederhana
Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai kerangka
(framework) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau
mengatur secara rinci.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Contoh penyederhanaan
pengaturan terjadi pada:
Lingkup standar Standar kompetensi lulusan
Standar proses
pembelajaran dan penilaian
Penyederhanaan Lingkup
Standar
Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan
standar Pengabdian kepada Masyarakatmasing-
masing terdiri atas delapanstandar.
Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
masing-masing hanya terdiri atas tiga standar:
1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan
Memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.
Mengurangi beban pelaporan dalam prosesakreditasi.
Sebelu
m
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Sesuda
h
Dampak
Positif
I Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Penyederhanaan standar kompetensi
lulusan
Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum,dan
keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secararinci.
Tugas akhir Sarjana/Sarjana Terapan biasanya hanya
berbentuk skripsi.
Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan
makalah di jurnal ilmiah terakreditasi.
Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan makalah
di jurnal internasional bereputasi.
Kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci.
Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan secara terintegrasi.
Tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya,
tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum
berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat
dihapus/tidak lagi bersifat wajib.
Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan
wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan di jurnal.
Program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir.
Mendorong perguruan tinggi menjalankan Kampus Merdeka dan berbagai inovasi pelaksanaan Tridharma.
Sebelu
m
Sesuda
h
Dampak
Positif
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Standar Nasional Pendidikan
Standar Luaran - Standar Kompetensi Lulusan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan
penilaian
Mengatur pembagian waktu (menit) per 1 sks,
seperti tatap muka 50 menit per minggu,
penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan
kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
Penilaian mata kuliah hanya dalam angka/huruf
dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.
1 sks didefinisikan sebagai 45 jam per semester, dengan pembagian
waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi
juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (pass/fail).
❏ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas
(seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji
kompetensi.
❏ Mata kuliah pass/fail tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.
Perguruan tinggi dapat menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas
pada kegiatan belajar dalam kelas.
Tidak memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.
Sebelu
m
Sesuda
h
Dampak
Positif
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Standar Proses Pendidikan – Standar Proses
Pembelajaran - 2
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan
b.2 Standar Proses Pendidikan - Standar Penilaian
Penilaian
formatif
a
Penilaian
sumatif
b
bertujuan untuk:
a. memantau perkembangan
belajar mahasiswa;
b. memberikan umpan balik
agar mahasiswa
memenuhi capaian
pembelajarannya; dan
c. memperbaiki proses
pembelajaran.
bertujuan untuk menilai
pencapaian hasil belajar
mahasiswa sebagai dasar
penentuan kelulusan mata
kuliah dan kelulusan program
studi.
dilakukan dalam bentuk ujian
tertulis, ujian lisan, penilaian
proyek, penilaian tugas, uji
kompetensi, dan/atau bentuk
penilaian lain yang sejenis.
indeks prestasi
a
lulus atau tidak
lulus
b
dinyatakan dalam kisaran:
a. huruf A setara dengan angka 4(empat);
b. huruf B setara dengan angka 3(tiga);
c. huruf C setara dengan angka 2(dua);
d. huruf D setara dengan angka 1(satu);
atau
e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
Perguruan tinggi
dapat memberikan
nilai antara sesuai
dengan kisaran nilai
dalam huruf dan
angka.
dapat digunakan pada mata kuliah yang:
a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
b. menggunakan bentuk penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks
Prestasi Semester; dan
b. akhir program studi dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Kumulatif.
Indeks Prestasi Semester dan
Indeks Prestasi Kumulatif hanya
dihitung dari rata-rata nilai mata
kuliah yang menggunakan bentuk
penilaian indeks prestasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan
c.1 Standar Masukan Pendidikan - Standar
Isi - 1
Materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan
memperhatikan perkembangan:
a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan programstudi;
b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan programstudi;
c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan programstudi.
1. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau
menerapkan cabang ilmu pengetahuan danteknologi.
2. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran
melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
3. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan
persyaratan keahlian khusus.
Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
a. mata kuliah;
b. modul;
c. blok tematik; dan/atau
d. bentuk lain.
Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikroberupa:
a. kredensial mikro;
b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau
c. bentuk lain.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Kurikulum
c.1 Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi - 2
Kurikulum program studi minimal mencakup:
a. capaian pembelajaran lulusan;
b. Masa Tempuh Kurikulum;
c. metode pembelajaran;
d. modalitas pembelajaran;
e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
f. penilaian hasil belajar;
g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga
mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan
magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).
Standar Masukan Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan
merupakan kriteria minimal mengenai:
a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang
pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan,
untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
c.2
• Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
• Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
• Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
• Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
c.3 Standar Masukan Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasaranayang:
a. mengakomodasi kebutuhan pendidikanmahasiswa;
b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana
pengembangan pendidikan.
Penyediaan akses terhadap sarana dan prasaranameliputi:
a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;dan
b. sumber pembelajaran.
Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya danberacun.
• Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
• Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan
fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
• Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana danprasarana
merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan
c.4 Standar Masukan Pendidikan - Standar Pembiayaan
Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional
Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan
kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Standar penelitian
terdiri atas:
a.standar luaran
penelitian;
b.standar proses
penelitian; dan
c.standar masukan
penelitian.
Penelitian dilakukan oleh:
a. dosen;
b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
Penelitian juga dapat dilakukan oleh:
a. peneliti;
b. peneliti bersama dosen; dan/atau
c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
Standar Penelitian
B
diimplementasikan
dalam strategi,
arah kebijakan,
program, dan
pelaksanaan
penelitian
berdasarkan misi
perguruan tinggi
Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan
bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima sks.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen,
peneliti, dan mahasiswa dikelola perguruan tinggi
dengan menerapkan sistem yang paling sedikit
mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan
kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
Standar pengabdian kepada
masyarakat terdiri atas:
a. standar luaran pengabdian
kepada masyarakat;
b. standar proses pengabdian
kepada masyarakat; dan
c. standar masukan pengabdian
kepada masyarakat.
a. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh
dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh
mahasiswa dengan bimbingan dosen.
b. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk
mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di
bawah bimbingan dosen yang memenuhi
persyaratan sebagai pembimbing pengabdian
kepada masyarakat.
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
C
diimplementasikan dalam strategi,
arah kebijakan, program, dan
pelaksanaan penelitian
berdasarkan misi perguruan tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar
Tempuh
Kurikulum
a
Masa
Beban
belajar
b
1. 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahunakademik
2. Selain 2 (dua) semester, perguruantinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan
1. dinyatakan dalam sks
2. 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester
Pemenuhan beban belajar dilakukan:
1. dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar,
praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan,
pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara,
pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian
kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran
lain;
2. dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk:
a. pembelajaran dalam program studi yang berbeda
pada perguruan tinggi yang sama;
b. pembelajaran dalam program studi yang sama atau
program studi yang berbeda pada perguruan tinggi
lain; dan
1. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui:
a. kegiatan belajar terbimbing;
b. kegiatan penugasan terstruktur; dan/atau
c. kegiatan mandiri.
2. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok,
modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian
pembelajaran.
1. kegiatan dalam program yang dapat
ditentukan oleh Kementerian dan/atau
pemimpin perguruan tinggi.
2. dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen
dan/atau pembimbing lain yang ditentukan
oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di
luar perguruan tinggi yang menjadi mitra
pelaksanaan proses pembelajaran.
c. pembelajaran
tinggi.
pada lembaga di luar perguruan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (1)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Program Beban Belajar Distribusi Beban
Belajar
Magang MBKM Tugas Akhir
diploma satu,
diploma dua,
dan diploma
tiga
a. pada program diploma
satu, paling sedikit 36 (tiga
puluh enam) sks yang
dirancang dengan Masa
Tempuh Kurikulum 2 (dua)
semester;
b. pada program diploma
dua, paling sedikit 72
(tujuh puluh dua) sks yang
dirancang dengan Masa
Tempuh Kurikulum 4
(empat) semester; dan
c. pada program diploma
tiga, paling sedikit 108
(seratus delapan) sks
yang dirancang dengan
Masa Tempuh Kurikulum 6
(enam) semester.
a. pada semester
satu dan
semester dua
paling banyak
20 (dua puluh)
sks;
b. pada semester
tiga dan
seterusnya
paling banyak
24 (dua puluh
empat) sks; dan
c. dapat
dilaksanakan
pada semester
antara paling
banyak 9
(sembilan) sks.
a. wajib melaksanakan
kegiatan magang di dunia
kerja yang relevan
b. dilakukan dengan durasi
sebagai berikut:
1. pada program diploma
satu, durasi ditetapkan
oleh masing-masing
perguruan tinggi; dan
2. pada program diploma
dua dan diploma tiga,
durasi paling singkat 1
(satu) semester atau
setara dengan 20 (dua
puluh) sks.
x Mahasiswa
pada program
diploma tiga
diberikan
tugas akhir
dapat dalam
bentuk
prototipe,
proyek, atau
bentuk tugas
akhir lainnya
yang sejenis
Program Beban Belajar Distribusi Beban Belajar Magang MBKM Tugas Akhir
sarjana paling sedikit 144
(seratus empat
puluh empat) sks
yang dirancang
dengan Masa
Tempuh
Kurikulum 8
(delapan)
semester
a. pada semester satu dan
semester dua paling
banyak 20 (dua puluh)
sks;
b. pada semester tiga dan
seterusnya paling banyak
24 (dua puluh empat)sks;
dan
c. dapat dilaksanakan pada
semester antara paling
banyak 9 (sembilan) sks.
x dapat memenuhi sebagian
beban belajar di luar program
studi dengan ketentuan:
a. 1 (satu) semester atausetara
dengan 20 (dua puluh) sks
dalam program studi yang
berbeda pada perguruan
tinggi yang sama; dan
b. paling lama 2 (dua) semester
atau setara dengan 40
(empat puluh) sks di luar
perguruan tinggi
diberikan tugas
akhir dapat
dalam bentuk
skripsi, prototipe,
proyek, atau
bentuk tugas
akhir lainnya
yang sejenis
sarjana
terapan
idem idem wajib melaksanakan
kegiatan magang di dunia
usaha, dunia industri dan
dunia kerja yang relevan
paling sedikit 1 (satu)
semester atau setara
dengan 20 (dua puluh)sks
dapat memenuhi beban belajar
selama paling lama 2 (dua)
semester atau setara dengan
40 (empat puluh) sks di luar
perguruan tinggi
idem
1. dikecualikan bagi mahasiswa pada programstudi
kedokteran, kebidanan, dan keperawatan
2. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban
belajar di luar program studi dan kegiatanmagang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (2)
Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (3)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Program Beban Belajar Tugas Akhir
magister/
magister
terapan
berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh
dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester
sampai dengan 4 (empat) semester
wajib diberikan tugas akhir
dalam bentuk tesis, prototipe,
proyek, atau bentuk tugas akhir
lainnya yang sejenis
doktor/
doktor
terapan
1. Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang
terdiri atas:
a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
b. 4 (empat) semester penelitian.
2. pembelajaran yang mendukung penelitian dapat dikecualikan oleh
perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan
kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
wajib diberikan tugas akhir
dalam bentuk disertasi,
prototipe, proyek, atau bentuk
tugas akhir lainnya yang sejenis
profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh
Kurikulum 2 (dua) semester
spesialis
atau program
subspesialis
beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh
perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu
layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Inovasi hanya bisa dilakukan
dengan ruang gerak yang
luas
Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-
26:
Transformasi Standar Nasional
dan Akreditasi Pendidikan
Tinggi
2
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
1
*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Sistem Akreditasi
Pendidikan Tinggi
Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdekamerupakan
langkah awal transformasi sistemakreditasi
Dalam episode tersebut, diumumkan bahwa:
Akreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun.
Re-akreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan
program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada
indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi/program studi.
Program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional
tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Merdeka Belajar Episode Ke-26 meneruskan transformasi
dengan
meringankan beban administrasi dan finansialakreditasi
Sebelum
Sesuda
h
Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan
program studi dapat menghasilkan
berbagai status (tidak terakreditasi, baik,
baik sekali, atau unggul).
Biaya akreditasi program studi oleh LAM
dibebankan pada perguruan tinggi.
Proses akreditasi dilakukan terhadap
masing-masing program studi, sehingga
permintaan data pada level
fakultas/perguruan tinggi dilakukan
berulang.
Status akreditasi disederhanakan
Proses akreditasi program-program studi
dapat dilaksanakan bersama pada tingkat
pengelola program studi.
Pemerintah menanggung biaya akreditasi
wajib, baik yang dilakukan BAN-PT
maupun LAM.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Status akreditasi
disederhanakan
Akreditasi perguruan tinggimenghasilkan status:
● tidak terakreditasi
● terakreditasi
Akreditasi program studi menghasilkanstatus:
● tidak terakreditasi
● terakreditasi
● terakreditasi unggul
● terakreditasi oleh lembaga akreditasiinternasional
Status terakreditasi berarti memenuhiSN Dikti.
Status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar LAM.
Standar LAM harus melampaui SNDikti.
Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses
akreditasi nasional.
Standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dansederhana.
Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi.
Sebelu
m
Sesuda
h
Dampak
Positif
Akreditasi terhadap perguruan
tinggi dan program studi
menghasilkan berbagai
status:
a. tidak terakreditasi
b. terakreditasi baik
c. terakreditasi baik sekali
d. terakreditasi unggul
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Pemerintah menanggung biaya akreditasi
wajib
Biaya akreditasi program studi oleh LAM
dibebankan pada perguruan tinggi.
Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status
terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk
status terakreditasi.
Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen
untuk status terakreditasi unggul.
Perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status
terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul keLAM.
Sebelu
m
Sesuda
h
Dampak
Positif
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola
program studi
Proses akreditasi harus dilakukan terhadap masing-
masing program studi dengan permintaan data
yang berulang.
Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat
unit pengelola program studi yaitu departemen/
jurusan/sekolah/fakultas, sehingga data yang
sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa
program studi.
Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan
tinggi.
Sebelu
m
Sesuda
h
Dampak
Positif
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi, dan Lembaga AkreditasiMasyarakat:
Perguruan Tinggi
Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta
visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar PendidikanTinggi.
Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggidengan peraturan baru dalam waktu paling lambat dua tahun.
Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yangdisederhanakan.
BAN-PT dan
LAM
Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib.
Menyesuaikan instrumen akreditasi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling
lambat dua tahun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih
memerdekakan, maka:
Perguruan tinggi memiliki ruang gerak lebih luas untuk melakukan diferensiasi misi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi berkurang.
Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu Tridharma
Perguruan Tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN
Dikti dan standar pendidikan tinggi
yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
dilakukan melalui SPM Dikti.
mencakup bidang:
a. akademik; dan
b. nonakademik.
Bidang akademik berkaitan dengan
Tridharma.
Bidang nonakademik meliputi
organisasi, keuangan,
kemahasiswaan, ketenagaan, dan
sarana prasarana.
SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD
Dikti dengan prinsip triangulasi yang
merupakan penggalian kebenaran
informasi melalui penggunaan
berbagai sumber data dan sudut
pandang yang saling melengkapi.
SPM Dikti terdiri atas:
• SPMI dan
• SPME.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
SPMI direncanakan, dilaksanakan,
dievaluasi, dikendalikan, dan
dikembangkan oleh perguruan tinggi.
Perguruan tinggi menerapkan tata kelola
perguruan tinggi yang baik berdasarkan
prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba,
efektivitas, efisiensi, dan peningkatan
mutu berkelanjutan, yang saling menilik
dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang
terdiri atas:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
Perangkat SPMI minimal mencakup:
1. kebijakan SPMI;
2.pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi
dalam SPMI;
3.standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu
penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan
tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
Sistem Penjaminan Mutu External (SPME) melalui Akreditasi
Pelaksana Akreditasi
Akreditasi terhadap
perguruan tinggi
BAN-PT
1
LAM
2
untuk menentukan
kelayakan perguruan
tinggi atas dasar
pemenuhan SN
Dikti
LAM nasional
a
Lembaga Akreditasi internasional
b
Akreditasi terhadap
program studi
untuk menentukan
kelayakan program
studi atas dasar:
a. pemenuhan SN
Dikti; dan
b. pemenuhan
standar LAM.
LAM nasional dapat mengajukan diri
untuk diakui sebagai Lembaga
Akreditasi internasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
Luaran Akreditasi
BAN-PT
1
LAM
2
terakreditasi
a
memiliki makna
perguruan tinggi
memenuhi SN Dikti
tidak
terakreditasi
b
memiliki makna
perguruan tinggi tidak
memenuhi atau berada di
bawah SN Dikti
terakreditasi
a
memiliki makna program
studi memenuhi SN Dikti
terakreditasi
unggul
b
memiliki makna program
studi memenuhi standar
LAM
tidak
terakreditasi
c
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
memiliki makna program
studi tidak memenuhi
atau berada di bawah SN
Dikti
39
TERIMAKASIH
#DiktiSIGAPmelayani

More Related Content

What's hot

Metode Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian KualitatifMetode Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian KualitatifSiti Sahati
 
PPT Rancangan penelitian kuantitatif
PPT Rancangan penelitian kuantitatifPPT Rancangan penelitian kuantitatif
PPT Rancangan penelitian kuantitatifNona Zesifa
 
Segmentasi dan targeting pasar politik
Segmentasi dan targeting pasar politikSegmentasi dan targeting pasar politik
Segmentasi dan targeting pasar politikUniversitas Paramadina
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Srt ijin penelitian skripsi
Srt ijin penelitian skripsiSrt ijin penelitian skripsi
Srt ijin penelitian skripsiUmar Ghani
 
Rancangan program kerja departemen dana dan usaha
Rancangan program kerja departemen dana dan usahaRancangan program kerja departemen dana dan usaha
Rancangan program kerja departemen dana dan usahanabila zarwan
 
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivAlfan Fatoni
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaYudiwid
 
Metode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian KuantitatifMetode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian KuantitatifSiti Sahati
 
1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx
1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx
1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptxqurrotul anfa
 
ppt smart city.pptx
ppt smart city.pptxppt smart city.pptx
ppt smart city.pptxdiksinasi
 

What's hot (20)

Metode Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian KualitatifMetode Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian Kualitatif
 
Ujian skripsi
Ujian  skripsiUjian  skripsi
Ujian skripsi
 
PROPOSAL revisi.docx
PROPOSAL revisi.docxPROPOSAL revisi.docx
PROPOSAL revisi.docx
 
PPT Rancangan penelitian kuantitatif
PPT Rancangan penelitian kuantitatifPPT Rancangan penelitian kuantitatif
PPT Rancangan penelitian kuantitatif
 
Segmentasi dan targeting pasar politik
Segmentasi dan targeting pasar politikSegmentasi dan targeting pasar politik
Segmentasi dan targeting pasar politik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Susunan acara panggung hiburan
Susunan acara panggung hiburanSusunan acara panggung hiburan
Susunan acara panggung hiburan
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Srt ijin penelitian skripsi
Srt ijin penelitian skripsiSrt ijin penelitian skripsi
Srt ijin penelitian skripsi
 
Rancangan program kerja departemen dana dan usaha
Rancangan program kerja departemen dana dan usahaRancangan program kerja departemen dana dan usaha
Rancangan program kerja departemen dana dan usaha
 
Kerangka berpikir
Kerangka berpikirKerangka berpikir
Kerangka berpikir
 
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babiv
 
Surat izin Kuliah
Surat izin KuliahSurat izin Kuliah
Surat izin Kuliah
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Metode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian KuantitatifMetode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian Kuantitatif
 
1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx
1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx
1. MBKM_KPT berbasis OBE (UPM).pptx
 
Desain penelitian
Desain penelitianDesain penelitian
Desain penelitian
 
ppt smart city.pptx
ppt smart city.pptxppt smart city.pptx
ppt smart city.pptx
 
surat keterangan lulus
surat keterangan lulussurat keterangan lulus
surat keterangan lulus
 

Similar to KEMENDIKBUD

Yogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptx
Yogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptxYogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptx
Yogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptxZaenalMutaqin41
 
Asesmen dalam pembelajaran dan pendidikan
Asesmen dalam pembelajaran dan pendidikanAsesmen dalam pembelajaran dan pendidikan
Asesmen dalam pembelajaran dan pendidikanSugiyantoSugiyanto33
 
Dirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulum
Dirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulumDirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulum
Dirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulumUIN Imam Bonjol Padang
 
000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx
000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx
000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptxMigitaAkiraAmadera
 
01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx
01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx
01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptxrayyan nafiz
 
Kepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
Kepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggiKepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
Kepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggiDenny Helard
 
Materi_Kerangka_Kur_SMK.pdf
Materi_Kerangka_Kur_SMK.pdfMateri_Kerangka_Kur_SMK.pdf
Materi_Kerangka_Kur_SMK.pdfGunawanAdi5
 
A konsep pengembangan kurikulum (oke) ya
A konsep pengembangan kurikulum (oke) yaA konsep pengembangan kurikulum (oke) ya
A konsep pengembangan kurikulum (oke) yaDamar Nissa
 
Rencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.doc
Rencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.docRencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.doc
Rencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.docmimiftahululummuaraj
 
Matematika d asar
Matematika d asarMatematika d asar
Matematika d asarismail umar
 
Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02
Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02
Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02Laspri Anto
 
Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013
Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013
Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013mir_din
 
Kebijakan Akreditasi Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...
Kebijakan Akreditasi  Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...Kebijakan Akreditasi  Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...
Kebijakan Akreditasi Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...anatunnisamunamah1
 
Pembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptx
Pembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptxPembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptx
Pembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptxIsmail Shank Leader
 
Uu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulum
Uu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulumUu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulum
Uu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulumSungguh Ponten
 

Similar to KEMENDIKBUD (20)

Panduan kurikulum
Panduan kurikulumPanduan kurikulum
Panduan kurikulum
 
BAB 3 PENGEMBANGAN KURIKULUM BARU.pptx
BAB 3 PENGEMBANGAN KURIKULUM BARU.pptxBAB 3 PENGEMBANGAN KURIKULUM BARU.pptx
BAB 3 PENGEMBANGAN KURIKULUM BARU.pptx
 
PENGEMBANGAN KURIKULUM
PENGEMBANGAN KURIKULUMPENGEMBANGAN KURIKULUM
PENGEMBANGAN KURIKULUM
 
Yogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptx
Yogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptxYogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptx
Yogi-puskur-Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka_29052023.pptx
 
Asesmen dalam pembelajaran dan pendidikan
Asesmen dalam pembelajaran dan pendidikanAsesmen dalam pembelajaran dan pendidikan
Asesmen dalam pembelajaran dan pendidikan
 
Dirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulum
Dirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulumDirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulum
Dirjen dikti kebijakan dikti ttg KKNI dan kurikulum
 
000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx
000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx
000 MATERI WORKSWOP SKL 4 MEI 2023.pptx
 
01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx
01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx
01-Kurikulum Merdeka (PPG).pptx
 
Kepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
Kepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggiKepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
Kepmen no. 232 2000 pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
 
Kepmen232 u-2000 penyusunankurikulum
Kepmen232 u-2000 penyusunankurikulumKepmen232 u-2000 penyusunankurikulum
Kepmen232 u-2000 penyusunankurikulum
 
Materi_Kerangka_Kur_SMK.pdf
Materi_Kerangka_Kur_SMK.pdfMateri_Kerangka_Kur_SMK.pdf
Materi_Kerangka_Kur_SMK.pdf
 
A konsep pengembangan kurikulum (oke) ya
A konsep pengembangan kurikulum (oke) yaA konsep pengembangan kurikulum (oke) ya
A konsep pengembangan kurikulum (oke) ya
 
Rencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.doc
Rencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.docRencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.doc
Rencana Pembelajaran Semeseter (RPS) Pembelajaran Sains.doc
 
Matematika d asar
Matematika d asarMatematika d asar
Matematika d asar
 
Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02
Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02
Panduanpenilaiandisekolahdasarversidirjen 131208075047-phpapp02
 
Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013
Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013
Panduan Penilaian Siswa SD berdasar Kurikulum 2013
 
UKMPPG 2021.pptx
UKMPPG 2021.pptxUKMPPG 2021.pptx
UKMPPG 2021.pptx
 
Kebijakan Akreditasi Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...
Kebijakan Akreditasi  Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...Kebijakan Akreditasi  Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...
Kebijakan Akreditasi Permendikbudristek 53 2023 dan sinergi Dirjen PTKI Keme...
 
Pembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptx
Pembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptxPembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptx
Pembelajaran berdiferensiasi PAI MA.pptx
 
Uu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulum
Uu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulumUu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulum
Uu no-232-u-2000-tentang-pedoman-penyusunan-kurikulum
 

More from darmadi ir,mm

23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx
23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx
23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptxdarmadi ir,mm
 
studi-kelayakan-pusaha.ppt
studi-kelayakan-pusaha.pptstudi-kelayakan-pusaha.ppt
studi-kelayakan-pusaha.pptdarmadi ir,mm
 
PENGANTAR antrian halim.pptx
PENGANTAR antrian halim.pptxPENGANTAR antrian halim.pptx
PENGANTAR antrian halim.pptxdarmadi ir,mm
 
BUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdf
BUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdfBUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdf
BUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdfdarmadi ir,mm
 
05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx
05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx
05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptxdarmadi ir,mm
 
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptx
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptxMateri LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptx
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptxdarmadi ir,mm
 
iv10_linear_pose.pptx
iv10_linear_pose.pptxiv10_linear_pose.pptx
iv10_linear_pose.pptxdarmadi ir,mm
 
02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf
02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf
02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdfdarmadi ir,mm
 
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdf
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdfMateri LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdf
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdfdarmadi ir,mm
 
metode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.ppt
metode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.pptmetode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.ppt
metode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.pptdarmadi ir,mm
 
Horizontal Alignment TOP TOP.pptx
Horizontal Alignment TOP TOP.pptxHorizontal Alignment TOP TOP.pptx
Horizontal Alignment TOP TOP.pptxdarmadi ir,mm
 
TUGAS ASESSOR RPL.pptx
TUGAS ASESSOR RPL.pptxTUGAS ASESSOR RPL.pptx
TUGAS ASESSOR RPL.pptxdarmadi ir,mm
 
Kuliah Tatacara Asesmen.ppt
Kuliah Tatacara Asesmen.pptKuliah Tatacara Asesmen.ppt
Kuliah Tatacara Asesmen.pptdarmadi ir,mm
 
vehicle calibration.ppt
vehicle calibration.pptvehicle calibration.ppt
vehicle calibration.pptdarmadi ir,mm
 
tatacara kalibrasi Kendaraan.ppt
tatacara kalibrasi Kendaraan.ppttatacara kalibrasi Kendaraan.ppt
tatacara kalibrasi Kendaraan.pptdarmadi ir,mm
 
Template seminar TA 2020.pptx
Template seminar TA 2020.pptxTemplate seminar TA 2020.pptx
Template seminar TA 2020.pptxdarmadi ir,mm
 
Laporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptx
Laporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptxLaporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptx
Laporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptxdarmadi ir,mm
 
Presentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.ppt
Presentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.pptPresentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.ppt
Presentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.pptdarmadi ir,mm
 
DARMADI Menyusun Skripsi.pptx
DARMADI Menyusun Skripsi.pptxDARMADI Menyusun Skripsi.pptx
DARMADI Menyusun Skripsi.pptxdarmadi ir,mm
 
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptxdarmadi ir,mm
 

More from darmadi ir,mm (20)

23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx
23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx
23-8-7 Introduction of JICA Project_ind.pptx
 
studi-kelayakan-pusaha.ppt
studi-kelayakan-pusaha.pptstudi-kelayakan-pusaha.ppt
studi-kelayakan-pusaha.ppt
 
PENGANTAR antrian halim.pptx
PENGANTAR antrian halim.pptxPENGANTAR antrian halim.pptx
PENGANTAR antrian halim.pptx
 
BUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdf
BUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdfBUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdf
BUAT PPT nya spt ini Pondasi.pdf
 
05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx
05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx
05.21.2018 Paparan ULF-ULO Ciledug, Jalan Tol Kanci-Pejagan.pptx
 
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptx
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptxMateri LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptx
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pptx
 
iv10_linear_pose.pptx
iv10_linear_pose.pptxiv10_linear_pose.pptx
iv10_linear_pose.pptx
 
02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf
02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf
02 Aspek-Hidrolika-Dalam-Drainase.pdf
 
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdf
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdfMateri LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdf
Materi LKPS_HR_Akreditasi-UnggulI.pdf
 
metode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.ppt
metode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.pptmetode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.ppt
metode-xx kerja-pelaksanaan-perkerasan-kaku.ppt
 
Horizontal Alignment TOP TOP.pptx
Horizontal Alignment TOP TOP.pptxHorizontal Alignment TOP TOP.pptx
Horizontal Alignment TOP TOP.pptx
 
TUGAS ASESSOR RPL.pptx
TUGAS ASESSOR RPL.pptxTUGAS ASESSOR RPL.pptx
TUGAS ASESSOR RPL.pptx
 
Kuliah Tatacara Asesmen.ppt
Kuliah Tatacara Asesmen.pptKuliah Tatacara Asesmen.ppt
Kuliah Tatacara Asesmen.ppt
 
vehicle calibration.ppt
vehicle calibration.pptvehicle calibration.ppt
vehicle calibration.ppt
 
tatacara kalibrasi Kendaraan.ppt
tatacara kalibrasi Kendaraan.ppttatacara kalibrasi Kendaraan.ppt
tatacara kalibrasi Kendaraan.ppt
 
Template seminar TA 2020.pptx
Template seminar TA 2020.pptxTemplate seminar TA 2020.pptx
Template seminar TA 2020.pptx
 
Laporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptx
Laporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptxLaporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptx
Laporan Kerja Praktek-Latif Murdian.pptx
 
Presentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.ppt
Presentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.pptPresentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.ppt
Presentasi DED Ujian RKK Pluit 2022.ppt
 
DARMADI Menyusun Skripsi.pptx
DARMADI Menyusun Skripsi.pptxDARMADI Menyusun Skripsi.pptx
DARMADI Menyusun Skripsi.pptx
 
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
08 PERKERASAN_BERBUTIR.pptx
 

Recently uploaded

Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 

Recently uploaded (20)

Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 

KEMENDIKBUD

  • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DAN AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi September 2023
  • 2. Pendidikan Tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul
  • 3. Pendidikan Tinggi di Indonesia perlu beradaptasi lebih cepat Agar mampu bersaing di tingkatdunia
  • 4. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Episode ke- 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi 2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi 1 *) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi
  • 5. Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci Contoh : Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci. Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi. Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu). Akibat: Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 6. Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata Sejak Kampus Merdeka dan Kedaireka diluncurkan pada tahun 2020: ●Lebih dari 760.000 mahasiswa telah berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus. ●Lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri telah terjadi, dengan melibatkan lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600 dosen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.
  • 7. Melalui Merdeka Belajar Episode ke-26, standar nasional pendidikan tinggibertransformasi menjadi lebih sederhana Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai kerangka (framework) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada: Lingkup standar Standar kompetensi lulusan Standar proses pembelajaran dan penilaian
  • 8. Penyederhanaan Lingkup Standar Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakatmasing- masing terdiri atas delapanstandar. Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing hanya terdiri atas tiga standar: 1. Standar Luaran 2. Standar Proses 3. Standar Masukan Memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat. Mengurangi beban pelaporan dalam prosesakreditasi. Sebelu m Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Sesuda h Dampak Positif
  • 9. I Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 10. Penyederhanaan standar kompetensi lulusan Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum,dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secararinci. Tugas akhir Sarjana/Sarjana Terapan biasanya hanya berbentuk skripsi. Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi. Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib. Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan di jurnal. Program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir. Mendorong perguruan tinggi menjalankan Kampus Merdeka dan berbagai inovasi pelaksanaan Tridharma. Sebelu m Sesuda h Dampak Positif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 11. Standar Nasional Pendidikan Standar Luaran - Standar Kompetensi Lulusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 12. Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian Mengatur pembagian waktu (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu. Penilaian mata kuliah hanya dalam angka/huruf dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK. 1 sks didefinisikan sebagai 45 jam per semester, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (pass/fail). ❏ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi. ❏ Mata kuliah pass/fail tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK. Perguruan tinggi dapat menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas. Tidak memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi. Sebelu m Sesuda h Dampak Positif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 13. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran - 2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 14. merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan b.2 Standar Proses Pendidikan - Standar Penilaian Penilaian formatif a Penilaian sumatif b bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran. bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi. dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. indeks prestasi a lulus atau tidak lulus b dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4(empat); b. huruf B setara dengan angka 3(tiga); c. huruf C setara dengan angka 2(dua); d. huruf D setara dengan angka 1(satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan bentuk penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan bentuk penilaian indeks prestasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 15. merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan c.1 Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi - 1 Materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan programstudi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan programstudi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan programstudi. 1. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan danteknologi. 2. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 3. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain. Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikroberupa: a. kredensial mikro; b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau c. bentuk lain. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 16. Kurikulum c.1 Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi - 2 Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).
  • 17. Standar Masukan Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. c.2 • Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. • Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. • Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. • Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 18. merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. c.3 Standar Masukan Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasaranayang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikanmahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasaranameliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;dan b. sumber pembelajaran. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya danberacun. • Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. • Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan. • Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana danprasarana
  • 19. merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan c.4 Standar Masukan Pendidikan - Standar Pembiayaan Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 20. Standar penelitian terdiri atas: a.standar luaran penelitian; b.standar proses penelitian; dan c.standar masukan penelitian. Penelitian dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. Penelitian juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Standar Penelitian B diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima sks. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
  • 21. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat. a. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. b. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Standar Pengabdian kepada Masyarakat C diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 22. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar Tempuh Kurikulum a Masa Beban belajar b 1. 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahunakademik 2. Selain 2 (dua) semester, perguruantinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan 1. dinyatakan dalam sks 2. 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester Pemenuhan beban belajar dilakukan: 1. dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain; 2. dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk: a. pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 1. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui: a. kegiatan belajar terbimbing; b. kegiatan penugasan terstruktur; dan/atau c. kegiatan mandiri. 2. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 1. kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. 2. dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. c. pembelajaran tinggi. pada lembaga di luar perguruan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 23. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Program Beban Belajar Distribusi Beban Belajar Magang MBKM Tugas Akhir diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga a. pada program diploma satu, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester; b. pada program diploma dua, paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan c. pada program diploma tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks; dan c. dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks. a. wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia kerja yang relevan b. dilakukan dengan durasi sebagai berikut: 1. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan 2. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks. x Mahasiswa pada program diploma tiga diberikan tugas akhir dapat dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
  • 24. Program Beban Belajar Distribusi Beban Belajar Magang MBKM Tugas Akhir sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat)sks; dan c. dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks. x dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atausetara dengan 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi diberikan tugas akhir dapat dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis sarjana terapan idem idem wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang relevan paling sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh)sks dapat memenuhi beban belajar selama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi idem 1. dikecualikan bagi mahasiswa pada programstudi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan 2. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatanmagang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (2)
  • 25. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Program Beban Belajar Tugas Akhir magister/ magister terapan berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis doktor/ doktor terapan 1. Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian. 2. pembelajaran yang mendukung penelitian dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester spesialis atau program subspesialis beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 26. Inovasi hanya bisa dilakukan dengan ruang gerak yang luas
  • 27. Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke- 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi 2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi 1 *) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu PendidikanTinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi
  • 28. Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdekamerupakan langkah awal transformasi sistemakreditasi Dalam episode tersebut, diumumkan bahwa: Akreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun. Re-akreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi/program studi. Program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 29. Merdeka Belajar Episode Ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansialakreditasi Sebelum Sesuda h Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat menghasilkan berbagai status (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul). Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi. Proses akreditasi dilakukan terhadap masing-masing program studi, sehingga permintaan data pada level fakultas/perguruan tinggi dilakukan berulang. Status akreditasi disederhanakan Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan bersama pada tingkat pengelola program studi. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 30. Status akreditasi disederhanakan Akreditasi perguruan tinggimenghasilkan status: ● tidak terakreditasi ● terakreditasi Akreditasi program studi menghasilkanstatus: ● tidak terakreditasi ● terakreditasi ● terakreditasi unggul ● terakreditasi oleh lembaga akreditasiinternasional Status terakreditasi berarti memenuhiSN Dikti. Status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar LAM. Standar LAM harus melampaui SNDikti. Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dansederhana. Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Sebelu m Sesuda h Dampak Positif Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi menghasilkan berbagai status: a. tidak terakreditasi b. terakreditasi baik c. terakreditasi baik sekali d. terakreditasi unggul Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 31. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi. Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib. Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi. Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul. Perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib. Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul keLAM. Sebelu m Sesuda h Dampak Positif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 32. Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi Proses akreditasi harus dilakukan terhadap masing- masing program studi dengan permintaan data yang berulang. Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu departemen/ jurusan/sekolah/fakultas, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi. Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Sebelu m Sesuda h Dampak Positif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 33. Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga AkreditasiMasyarakat: Perguruan Tinggi Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar PendidikanTinggi. Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggidengan peraturan baru dalam waktu paling lambat dua tahun. Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai. Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yangdisederhanakan. BAN-PT dan LAM Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib. Menyesuaikan instrumen akreditasi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat dua tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 34. Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, maka: Perguruan tinggi memiliki ruang gerak lebih luas untuk melakukan diferensiasi misi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi Beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi berkurang. Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.
  • 35. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. mencakup bidang: a. akademik; dan b. nonakademik. Bidang akademik berkaitan dengan Tridharma. Bidang nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi yang merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. SPM Dikti terdiri atas: • SPMI dan • SPME. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 36. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi. Perangkat SPMI minimal mencakup: 1. kebijakan SPMI; 2.pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3.standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
  • 37. Sistem Penjaminan Mutu External (SPME) melalui Akreditasi Pelaksana Akreditasi Akreditasi terhadap perguruan tinggi BAN-PT 1 LAM 2 untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti LAM nasional a Lembaga Akreditasi internasional b Akreditasi terhadap program studi untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM. LAM nasional dapat mengajukan diri untuk diakui sebagai Lembaga Akreditasi internasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi
  • 38. Luaran Akreditasi BAN-PT 1 LAM 2 terakreditasi a memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti tidak terakreditasi b memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti terakreditasi a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti terakreditasi unggul b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM tidak terakreditasi c Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknoloogi memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti