Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN memperkenalkan perubahan sistem pengelolaan kinerja pegawai dari yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 menjadi mengacu pada Peraturan baru tersebut. Perubahan mencakup penyusunan SKP, penilaian kinerja, dan tind
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Keputusan ini menetapkan pembagian tugas kepala sekolah dan guru sebagai panitia dan pengawas ujian nasional SMP di Rayon 6 Kabupaten Pandeglang tahun pelajaran 2015/2016. Lampiran I menetapkan pembagian tugas kepala sekolah sebagai panitia, lampiran II menetapkan pembagian tugas kepala sekolah dan guru sebagai panitia sekolah, lampiran III menetapkan pembagian tugas guru untuk pengawasan
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Basis Data Konsolidasi Tanah Vertikal dan Pengembangan Tanah Cipinang Besar S...Nurlina Y.
Dalam rangka membangun database Konsolidasi Tanah Pengembangan Pertanahan (KTPP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan tanah secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk mendukung kegiatan konsolidasi tanah vertikal (KTV). Kegiatan dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana, Identifikasi Pemilihan Lokasi, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Survey Lapangan, Analisis Tindak Lanjut, Pembuatan Peta Inventarisasi Materi Teknis, dan penyusunan Laporan Kegiatan. Setelahnya, data yang terkumpul akan diunggah ke Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA KTPP) sebagai baseline yang terintegrasi.
Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan program skala sektoral, regional, dan nasional. Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kegiatan di masa mendatang.
Instrumen validasi ktsp dok 1 & 2 baruNanang Yusup
Dokumen tersebut merupakan instrumen validasi dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berisi pedoman pengisian lembar validasi dan daftar aspek-aspek yang akan divalidasi untuk memastikan kesesuaian KTSP dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Keputusan ini menetapkan pembagian tugas kepala sekolah dan guru sebagai panitia dan pengawas ujian nasional SMP di Rayon 6 Kabupaten Pandeglang tahun pelajaran 2015/2016. Lampiran I menetapkan pembagian tugas kepala sekolah sebagai panitia, lampiran II menetapkan pembagian tugas kepala sekolah dan guru sebagai panitia sekolah, lampiran III menetapkan pembagian tugas guru untuk pengawasan
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Basis Data Konsolidasi Tanah Vertikal dan Pengembangan Tanah Cipinang Besar S...Nurlina Y.
Dalam rangka membangun database Konsolidasi Tanah Pengembangan Pertanahan (KTPP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan tanah secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk mendukung kegiatan konsolidasi tanah vertikal (KTV). Kegiatan dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana, Identifikasi Pemilihan Lokasi, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Survey Lapangan, Analisis Tindak Lanjut, Pembuatan Peta Inventarisasi Materi Teknis, dan penyusunan Laporan Kegiatan. Setelahnya, data yang terkumpul akan diunggah ke Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA KTPP) sebagai baseline yang terintegrasi.
Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan program skala sektoral, regional, dan nasional. Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kegiatan di masa mendatang.
Instrumen validasi ktsp dok 1 & 2 baruNanang Yusup
Dokumen tersebut merupakan instrumen validasi dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berisi pedoman pengisian lembar validasi dan daftar aspek-aspek yang akan divalidasi untuk memastikan kesesuaian KTSP dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kewajiban kepala desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat desa setiap tahun."
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Lap akhir Jakstrada SPAM Kota PematangsiantarRIYANNUGRAHA7
Dokumen tersebut membahas tentang JAKSTRADA SPAM (Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Pematangsiantar. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, kondisi sistem penyediaan air minum saat ini, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air minum di Kota Pematangsiantar.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfNurularwii
PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 membahas pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Kebijakan ini mengatur pendekatan baru dalam pengelolaan kinerja ASN dengan menekankan pada dialog kinerja dan pengembangan kinerja berkelanjutan.
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kewajiban kepala desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat desa setiap tahun."
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Lap akhir Jakstrada SPAM Kota PematangsiantarRIYANNUGRAHA7
Dokumen tersebut membahas tentang JAKSTRADA SPAM (Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Pematangsiantar. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, kondisi sistem penyediaan air minum saat ini, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air minum di Kota Pematangsiantar.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Paparan PermenPANRB Pengelolaan Kinerja ASN_ 13-14 Oktober 2022.pdfNurularwii
PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 membahas pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Kebijakan ini mengatur pendekatan baru dalam pengelolaan kinerja ASN dengan menekankan pada dialog kinerja dan pengembangan kinerja berkelanjutan.
PPT Bahan Sosialisasi PermenPANRB Pengelolaan Kinerja PNS_16 03 22[1]-Copy.pdfAchmadFakhrusShomim
Pengelolaan kinerja pegawai ASN menekankan pada pengembangan kinerja melalui dialog kinerja secara berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai, bukan sekadar penilaian kinerja. Sistem ini melibatkan penetapan ekspektasi, pemberian umpan balik berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan berdasarkan kinerja yang dicapai.
Pengelolaan kinerja pegawai diatur dalam Permenpan RB No.6 Tahun 2022 dengan pendekatan kinerja berbasis hasil dan ekspektasi pimpinan. SKP disusun secara kuantitatif atau kualitatif untuk menetapkan target kinerja dan perilaku pegawai sesuai sasaran instansi. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dengan memberikan umpan balik berkelanjutan dan menetapkan predikat pegawai berdasarkan capaian organisasi.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, serta penilaian kinerja. Peraturan ini memperbarui pengelolaan kinerja berdasarkan hasil dan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja secara berkelanjutan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
BT Sosialisasi SKP - 12 Desember 2022.pptx
1. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KINERJA
PEGAWAI ASN
OLEH:
MAD SOBIRIN, S.A.N., M.M.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN WAY KANAN
Blambangan Umpu, 12-14 Desember 2022
2. PP 10/1952
D a f t a r P e r n y a t a a n
K e c a k a p a n P e g a w a i
N e g e r i
PP 10/1979
P e n i l a i a n P e l a k s a n a a n
P e k e r j a a n P N S
PP 46/2011
P e n i l a i a n P r e s t a s i K e r j a
P N S
PP 30/2019
Penilaian Kinerja
PNS
UU Nomor 5/2014
tentang ASN
UU No 43/1999 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun
1974
UU No 8/1974 tentang
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
PERMENPANRB 8/2021 SISTEM
MANAJEMEN KINERJA PNS
PERKA BKN NO 1/2013
KETENTUAN PELAKSANAAN PP 46
TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA
SASARAN KINERJA PEGAWAI
SASARAN KERJA PEGAWAI
DP3
PERMENPANRB 8/2021 SISTEM
MANAJEMEN KINERJA PNS
Semester 2
2021
PP 30/2019
PP 49/2018
SASARAN KINERJA PEGAWAI
UU Nomor 5/2014
tentang ASN
PERMENPANRB 6/2022 TENTANG
PENGELOLAAN KINERJA
PEGAWAI ASN
2022
REFORMASI PENGELOLAAN
KINERJA PEGAWAI
3. RUANG LINGKUP
TAHAPAN
PNS
1. Perencanaan Kinerja yang meliputi
perencanaan dan penetapan SKP.
2. Pelaksanaan, pemantauan, dan
pembinaan kinerja pegawai yang
meliputi bimbingan dan konseling
kinerja.
3. Penilaian kinerja yang meliputi
penilaian SKP dan perilaku kerja.
4. Tindak lanjut hasil penilaian kinerja
yang meliputi penghargaan dan
sanksi kinerja.
ASN (PNS dan
PPPK)
1. Perencanaan kinerja yang meliputi
penetapan dan klarifikasi ekspektasi.
2. Pelaksanaan, pemantauan, dan
pembinaan kinerja kegawai yang
meliputi pendokumentasian kinerja,
pemberian umpan balik berkelanjutan,
dan pengembangan kinerja Pegawai.
3. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi
evaluasi kinerja Pegawai.
4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja
Pegawai yang meliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.
Permen PANRB 8/2021 Permen PANRB 6/2022
POIN-POIN PERUBAHAN DENGAN
PERMENPAN RB NOMOR
8 TAHUN 2021
4. PERILAKU KERJA
STANDAR PERILAKU
KERJA
1. Orientasi
Pelayanan
2. Komitmen
3. Inisiatif Kerja
4. Kerjasama
5. Kepemimpinan
Core Values ASN dan
merupakan pengembangan PP
30/2019
1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif
Standar Perilaku kerja
ditetapkan sesuai
jenjang jabatan
dalam bentuk level (1
– 7)
Panduan perilaku pada Core
Values ASN tanpa pelevelan
dan dapat diberikan
ekspektasi khusus pimpinan
atas perilaku ASN
Permen PANRB 8/2021 Permen PANRB 6/2022
POIN-POIN DETAIL PERUBAHAN DENGAN
PERMENPANRB NOMOR 8/2021
5. 1. Terdapat 2 model SKP yakni model
Dasar dan Model Pengembangan
dengan pendekatan kuantitatif.
2. SKP adalah rencana kinerja
(hasil kerja) saja.
1. Model SKP mengunakan pendekatan
indikator kuantitatif atau kualitatif.
2. SKP adalah rencana kinerja yang
memuat hasil kerja dan perilaku
kerja.
Ekspektasi pimpinan dalam
indikator bersifat deskriptif
dan menggabungkan target
Kualitatif
Ekspektasi pimpinan dalam
Indikator menekankan
satuan pengukuran
tertentu
Kuantitatif
NO. RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
TARGET SUMBER DATA UNTUK PEMANTAUAN
DAN PENGUKURAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
HASIL KERJA
1 Usulan Persetujuan Teknis Kenaikan
Pangkat Pegawai Disusun Secara
Akurat Dan Diselesaikan Tepat
Waktu
Kuantitas/
Kualitas
Persentase Usulan
Persetujuan Teknis Yang
Memenuhi Syarat/Tidak BTL
90 – 95% Surat pengajuan nota dinas usulan
kenaikan pangkat
HASIL KERJA
1 Rencana Kinerja:
Usulan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Disusun Secara Akurat Dan Diselesaikan Tepat Waktu
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
Tidak ada usulan persetujuan teknis yang BTL karena kesalahan data/pengetikan/verifikasi
Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKN untuk periode Oktober 2014 disampaikan tidak melebihi 25 Juli 20214
FORMAT SKP
Permen PANRB 8/2021 Permen PANRB 6/2022
POIN-POIN DETAIL PERUBAHAN DENGAN
PERMENPANRB NOMOR 8/2021
6. PENILAIAN
KINERJA
HUBUNGAN SKP JF
DAN ANGKA
KREDIT
1. Penggunaan rumus matematis
2. Pembobotan metode cascading
direct dan non-direct
3. Pembobotan kinerja utama dan
tambahan
1. Penggunaan kuadran kinerja
2. Metode cascading merupakan
panduan dalam menyusun
kinerja
3. Tanpa ada persyaratan
pembobotan tertentu pada
kinerja
Kinerja JF masih dikaitkan
dengan butir kegiatan dan angka
kredit
Kinerja JF tidak lagi dikaitkan
dengan butir kegiatan dan angka
kredit
Permen PANRB 8/2021 Permen PANRB 6/2022
POIN-POIN DETAIL PERUBAHAN DENGAN
PERMENPANRB NOMOR 8/2021
7. RPJMN/RPJMD
RENSTRA
PK
SKP JPT
UU 17/2007, Perpres
18/2020, dan Permen
PPN 9/2019
PermenPARB 53/2014
Perpres 29/2014, dan
PP 30/2019 jo PermenPANRB
6/2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai ASN
SKP JA
Dapat
mengcascade/mengintervensi
SKP JF
UU 5/2014,
DIALOG
KINERJA
PENYELARASAN KINERJA ORGANISASI
KE KINERJA INDIVIDU
8. PERAN – HASIL
PEGAWAI
PERAN – HASIL
PEGAWAI
PERAN – HASIL
PEGAWAI
1. Pimpinan dan Anggota tim melaksanakan dialog kinerja guna menetapkan
strategi pencapaian kinerja
CASCADING DIRECT
CASCADING NON – DIRECT
(Workblock)
PANDUAN
STARTEGI
2. Menentukan peran – hasil individu (anggota
tim) berdasarkan dialog kinerja (startegi)
MATRIKS PERAN - HASIL
3. Peran – hasil individu dituangkan dalam
matriks peran – hasil.
RENCANA KINERJA
PEGAWAI
UKURAN KEBERHASILAN
DAN TARGET
4. Rencana Kinerja adalah peran-hasil
dalam matriks peran-hasil.
SKP
PEGAWAI
1. Aspek/Tahapan
2. Wilayah
3. Beban Target Kuantif
1. Layanan
2. Produk
DIALOG
KINERJA
SKEMA PENETAPAN DAN
KLARIFIKASI EKSPEKTASI
9. Hasil yang diharapkan dari pegawai (Desired
result)
Hasil identifikasi kinerja pegawai (output/ layanan) yang
mendukung pencapaian kinerja unit kerja/organisasi dibagi
ke pegawai sehingga terlihat siapa mengerjakan apa
(who does what?)
Dukungan sumber daya (Resources)
Dukungan apa saja yang bisa diberikan pimpinan supaya
pegawai bisa memenuhi ekspektasinya. Dapat berupa
dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan dll
Ukuran/indikator Keberhasilan
(Guidelines)
Ekspektasi pimpinan terhadap output/ layanan yang akan
dihasilkan:
1. Sebaik apa?
2. Secepat apa? atau kapan diselesaikan/
dilakukan?
Skema pertanggungjawaban (Accountability)
Kesepakatan tentang kapan progress tersebut
dilaporkan pegawai kepada pimpinannya.
Konsekuensi (Consequences)
Memahami konsekuensi apa yang akan diterima
pegawai atas pencapaian kinerja. Jika tercapai
maka… dan jika tidak tercapai maka …..
Pejabat Penilai
Kinerja/
Pimpinan/
Ketua tim
Pegawai
/ Anggota tim
Merupakan hasil dialog kinerja
DIALOG
KINERJA
10. 01. PENENTUAN TARGET
Kebijakan yang berlaku
Data terkini/baseline data
Ekspektasi penerima layanan
Rasionalitas dan Challenging
Direktif pimpinan
Kondisi internal dan eksternal
organisasi
02. BUKAN STANDAR MUTLAK
TARGET
Hasil yang diharapkan
akan dicapai pada
pelaksanaan rencana
kinerja.
Target disusun
berdasarkan IKI yang
telah ditetapkan
Target kinerja idealnya tidak
bernilai absolut dan
memungkinkan adanya toleransi
kesalahan / room of error
Dikecualikan untuk pekerjaan
yang yang berkaitan dengan
nyawa, cedera, pelanggaran
keamanan nasional, dan kerugian
moneter yang besar
Disusun berdasarkan dialog kinerja
pimpinan dan pegawai ysb
PANDUAN PENENTUAN
TARGET
11. Merupakan Capaian Milestone/ Trajectory Target:
ISTIMEWA
MELAMPAUI TRAJECTORY TARGET
BAIK
SESUAI TRAJECTORY TARGET
CUKUP
SUDAH BERPROGRESS NAMUN BUTUH PERBAIKAN
KURANG
REALISASI DIBAWAH TARGET
SANGAT KURANG
REALISASI JAUH DIBAWAH TARGET
CAPAIAN KINERJA
PERIODIK ORGANISASI
POLA
DISTRIBUSI PEGAWAI
(BERDASARKAN
DISTRIBUTION
GUIDELINES)
Tahap 1 Tahap 2
PENETAPAN PREDIKAT KINERJA
PEGAWAI
Berdasarkan capaian kinerja organisasi
periodik
CAPAIAN KINERJA AKHIR
ORGANISASI
Tahap 3
PROSES
HASIL (IKU DAN DELIVERY EKSPEKTASI PIMPINAN)
Kurang
Kurang
Butuh Perbaikan
Sangat Kurang
Baik Baik
Baik Istimewa
sesuai
ekspektasi
di
bawah
ekspektasi
kurang Baik sangat Baik
diatas
ekspektasi
Butuh
Perbaikan
Pelaksanaan RB (Indeks RB)
12. CAPAIAN KINERJA AKHIR
ORGANISASI
PREDIKAT KINERJA AKHIR
PEGAWAI
POLA
DISTRIBUSI
PEGAWAI
(BERDASARKAN
DISTRIBUTION
GUIDELINES)
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
PROSES
HASIL (IKU DAN DELIVERY EKSPEKTASI PIMPINAN)
Kurang
Kurang
Butuh
Perbaikan
Sangat
Kurang
Baik Baik
Baik Istimewa
sesuai
ekspektasi
di
bawah
ekspektasi
kurang Baik sangat Baik
diatas
ekspektasi
Butuh
Perbaikan
Pelaksanaan RB (Indeks RB)
PERILAKU
BerAkhlak
HASIL KERJA
Kurang/
misconduct
Sangat
Kurang
Baik Baik
Baik
Sangat
Baik
sesuai
ekspektasi
di
bawah
ekspektasi
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspektasi
Butuh
perbaikan
Butuh
perbaikan
Kurang/
misconduct
PENETAPAN PREDIKAT KINERJA
PEGAWAI
Berdasarkan capaian kinerja organisasi
akhir
13. Hasil Kerja Perilaku Kerja
Panduan Rating perilaku kerja:
1. Diatas Ekspektasi: Pegawai secara konsisten menjalankan core
values ASN untuk diri sendiri dan orang lain
2. Sesuai Ekspektasi: Pegawai secara konsisten menjalankan core
values ASN untuk diri sendiri
3. Dibawah Ekspektasi: Pegawai belum secara konsisten
menjalankan core values ASN
Panduan Rating hasil kerja:
1. Diatas Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Hasil Kerja diatas ekspektasi
dan tidak ada Hasil Kerja Utama yang dibawah ekspektasi dan Umpan Balik
sebagian/seluruhnya menunjukkan respon positif
2. Sesuai Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Hasil Kerja sesuai ekspektasi
dan hanya sebagian kecil Hasil Kerja Utama yang dibawah ekspektasi dan
Umpan Balik Sebagianmenunjukkan respon positif
3. Dibawah Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Kinerja Utama dibawah
Ekspektasi dan Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian
besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif.
PERILAKU
HASIL KERJA
Kurang/
misconduct
Sangat
Kurang
Baik Baik
Baik
Sangat
Baik
sesuai
ekspektasi
di
bawah
ekspektasi
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspektasi
Butuh
perbaikan
Butuh
perbaikan
Kurang/
misconduct
PENJELASAN RATING
KINERJA PEGAWAI
14. • Menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dilakukan di awal tahun kemudian akan berkembang sesuai hasil umpan balik
dan penugasan kepada pegawai.
• Setiap penugasan baru pegawai wajib melakukan klarifikasi ekspektasi kepada pimpinannya
Januari Triwulan I/
Maret
Triwulan
II/ Juni
Triwulan III/
September
Triwulan IV/
Desember
Klarifikasi
Ekspektasi
PIMPINAN
PEGAWAI
Evaluasi periodik Evaluasi periodik Evaluasi periodik Evaluasi akhir tahun
Klarifikasi
Ekspektasi
Penugasan
Klarifikasi
Ekspektasi
Penugasan
Klarifikasi
Ekspektasi
Penugasan
Umpan
Balik
Umpan
Balik
Penugasan
Umpan
Balik
Umpan
Balik
Umpan
Balik
Klarifikasi
Ekspektasi
Penugasan
Umpan
Balik
Umpan
Balik
Catatan :
Klarifikasi
Ekspektasi
Penugasan
TIMELINE
15. 1. Umpan balik berkala (Ongoing
feedback) meliputi proses
pemberian feedback atas hal-
hal yang sudah baik atau hal-
hal yang perlu diperbaiki
pegawai kapanpun dibutuhkan.
2. Dapat dilakukan secara langsung
(tatap muka) maupun tidak
langsung (menggunakan media
tertentu)
Umpan balik berkala dapat diberikan
kapan saja atas inisiatif pemberi
umpan balik atau inisiatif pegawai
sesuai kebutuhan.
Pemberian umpan balik berkala:
1. wajib dilakukan oleh Pimpinan/
Pejabat Penilai Kinerja; dan
2. dapat juga dilakukan oleh
pejabat lain yang memberikan
penugasan kepada pegawai,
rekan kerja setingkat, atau
pegawai di bawahnya
(feedback 360)
KAPAN
SIAPA
Ongoing
Feedback
APA
UMPAN BALIK
BERKELANJUTAN
16. 16
LAMPIRAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE: TRIWULAN I/ II/III/IV/AKHIR
NO. PEGAWAI YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAI KINERJA
1 Nama Damayani Tyastiani 1 Nama Alex Denni
2 NIP 2 NIP
3 Pangkat/ Gol. Ruang 3 Pangkat/ Gol. Ruang
4 Jabatan Asdep Integritas dan Sistem Merit 4 Jabatan Deputi SDM Aparatur
5 Unit Kerja 5 Unit Kerja
CAPAIAN KINERJA UNIT (*pilih salah satu):
DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI
POLA DISTRIBUSI
(dilampirkan guideline pola distribusi pegawai)
HASIL KERJA/ RESULT UMPAN BALIK BERKALA BERDASARKAN BUKTI
DUKUNG
1 Launching Core Value ASN (Pejabat yang memberikan
penugasan: Deputi SDMA)
Progress Capaian dan Data Dukung:
• Pengadaan EO melalui metode pemilihan langsung selesai
berdasarkan Surat Sekretaris Deputi tentang Penunjukan
Penyedia
• Story board dipresentasikan ke Pak Deputi
• Surat Permohonan Dukungan Launching Core Value ASN
kepada Para Menteri telah disampaikan kepada 7 Menteri
dan telah ada konfirmasi dari Menteri yang bersangkutan
untuk memberikan statement/pendapat pada video
singkat berdasarkan Surat Jawaban.
• Pengambilan gambar statement/pendapat para Menteri
untuk video singkat akan dilakukan dalam waktu paling
lambat 10 Juli 2021.
Capaian Akhir dan data dukung:
Rekaman video launching Core Value oleh Presiden RI tanggal
27 Juli 2021
Video statement/pendapat para Menteri tentang core value
ASN
Surat Menteri PANRB untuk penetapan RKeppres tentang
Core Value ASN ke Presiden RI telah diajukan.
Good Job Bu Dama! Feedback dan ekspektasi
dari saya semua sudah dilaksanakan (Sumber:
Deputi SDMA)
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Core value ASN dilaunching oleh presiden dengan
target tanggal 27 Juli 2021
• Ada statement/pendapat para Menteri yang
terekam dalam video singkat
CONTOH FORMAT
EVALUASI KINERJA
PEGAWAI
PENDEKATAN
KUALITATIF
EVALUASI
KINERJA
PEGAWAI
17. 16
2 Panduan perilaku dalam bentuk Keppres tentang Core Value ASN (Pejabat yang memberikan penugasan:
Deputi SDMA) Penugasan tahun berjalan
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• ….
RATING EVALUASI HASIL KERJA (*pilih salah satu):
DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI
PERILAKU KERJA / BEHAVIOUR* UMPAN BALIK BERKALA
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1 Berorientasi Pelayanan Selalu melakukan perbaikan
berdasarkan feedback pimpinan
(Sumber: Deputi SDMA)
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
• Melakukan perbaikan tiada henti
Ekspektasi Khusus Pimpinan/
Leader:
2 Akuntabel
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin
dan berintegritas tinggi
• Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif
dan efisien
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
Ekspektasi Khusus Pimpinan/
Leader:
3 Kompeten Kurang memberikan bimbingan
kepada pegawai berdasarkan
umpan balik dari pegawai di
bawahnya (Sumber: Deputi SDMA)
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu
berubah
• Membantu orang lain belajar
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
Ekspektasi Khusus Pimpinan/
Leader:
4 Harmonis Ketika melayani konsultasi Instansi
Pemerintah sangat sopan (Sumber:
Hasil Survey Kepuasan Penerima
Layanan)
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
• Suka menolong orang lain
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif
Ekspektasi Khusus Pimpinan/
Leader:
CONTOH FORMAT
EVALUASI KINERJA
PEGAWAI
PENDEKATAN
KUALITATIF
EVALUASI
KINERJA
PEGAWAI
18. ……Lanjutan
PERILAKU KERJA/ BEHAVIOUR* UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
5 Loyal
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang
sah
• Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
• Menjaga rahasia jabatan dan negara
Ekspektasi Khusus
Pimpinan/ Leader:
6 Adaptif Sering memberikan inisiatif kepada
pimpinan (Sumber: Deputi SDMA)
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
• Bertindak proaktif
Ekspektasi Khusus
Pimpinan/ Leader:
7 Kolaboratif
Ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja dan Target:
• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
Ekspektasi Khusus
Pimpinan/ Leader:
RATING EVALUASI PERILAKU KERJA (*pilih salah satu):
DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA (*pilih salah satu):
SANGAT BAIK/ BAIK/CUKUP/ KURANG/ SANGAT KURANG
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)
CONTOH FORMAT
EVALUASI KINERJA
PEGAWAI
PENDEKATAN
KUALITATIF
EVALUASI
KINERJA
PEGAWAI
19. Wayan adalah
pegawai pada
Kementerian x
Wayan pindah ke
Kementerian y
Januari
April
Evaluasi Periodik
capaian kinerja organisasi
periodik di unit lama
berdasarkan :
Evaluasi Periodik
capaian kinerja organisasi
periodik di unit baru
berdasarkan :
Desember
Evaluasi Tahunan
capaian kinerja organisasi
tahunan di unit baru
berdasarkan :
capaian kinerja pegawai
periodik di unit baru
capaian kinerja pegawai
dan umpan baliknya
tahunan di unit baru
Wayan adalah
pegawai pada
Kementerian x
Wayan diberikan
penugasan pada
negara sahabat,
Lembaga
Internasional,
organisasi profesi,
dan badan-badan
swasta
Januari
April
Desember
Evaluasi Periodik
capaian kinerja organisasi
periodik di instansi induk
berdasarkan :
Evaluasi Periodik
umpan balik dan/atau data
dukung lainnya yang diperoleh
dari tempat yang bersangkutan
bekerja.
berdasarkan :
Oleh pejabat penilai
kinerja/pejabat lain yang
ditunjuk
Evaluasi Tahunan
Capaian keseluruhan dan umpan
balik kinerja pegawai pada
tahun itu
Oleh pejabat penilai
kinerja/pejabat lain yang
ditunjuk
berdasarkan :
SKP 1**
Jan - Mar
SKP 2** April
- Des
SKP Jan – Des*
capaian kinerja pegawai
periodik di unit lama
capaian kinerja pegawai
periodik di di instansi induk
*tidak perlu menyusun SKP Baru kecuali ada
perubahan kedudukan
**mutasi ke unit/IP berbeda pegawai harus menyusun SKP baru namun untuk nilai kinerja tahunan diperoleh
berdasarkan capaian kinerja unit terakhir tanpa integrasi dengan nilai di unit yang lama
A B
PEGAWAI MUTASI DAN DIBERIKAN
PENUGASAN
20. Lili adalah
pegawai pada
Kementerian x
Melaksanakan tubel
bulan september
Januari
September
Evaluasi Periodik
capaian kinerja organisasi
periodik di unit lama
berdasarkan :
Desember
Evaluasi Periodik
1. ekspektasi atas hasil evaluasi akademik,
2. ketepatan waktu kelulusan, serta
3. dapat ditambahkan dengan penugasan
lain
berdasarkan :
Oleh pejabat penilai kinerja dari
Bahan akademik
Lili
melaksanakan
tubel sampai
bulan
september
Kembali bekerja
seperti biasa pada
bulan oktober
September
Evaluasi Periodik
capaian kinerja organisasi
periodik di unit lama
berdasarkan :
Desember
Evaluasi Periodik
1. ekspektasi atas hasil evaluasi akademik,
2. ketepatan waktu kelulusan, serta
3. dapat ditambahkan dengan penugasan
lain
berdasarkan :
Oleh pejabat penilai kinerja dari
Bahan akademik
SKP Jan - Des SKP Jan - Des
capaian kinerja pegawai
periodik di unit lama capaian kinerja pegawai
periodik di unit lama
Evaluasi Tahunan
Berdasarkan : keseluruhan pemenuhan eskpektasi pegawai dan respon
terhadap umpan balik
A B
Januari
PEGAWAI TUGAS
BELAJAR
21. Melaksanakan tubel
Januari
Desember
Evaluasi Periodik
1. ekspektasi atas hasil evaluasi akademik
2. ketepatan waktu kelulusan, serta
3. dapat ditambahkan dengan penugasan
lain
berdasarkan :
Oleh pejabat penilai kinerja dari
Bahan akademik
Keseluruhan
1. ekspektasi atas hasil evaluasi akademik
2. ketepatan waktu kelulusan, serta
3. dapat ditambahkan dengan penugasan
lain
4. Respon thd umpan balik
berdasarkan :
Oleh pejabat penilai kinerja dari
Bahan akademik
Evaluasi Tahunan
SKP Jan - Des
C
PEGAWAI TUGAS
BELAJAR
22. Kantor: Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
Telp/Fax: (021) 3923445 / 3924628
Website: http://litbang.kemendagri.go.id
Editor's Notes
1. Sumber daya yang dibutuhkan
Dapat berupa: SDM, anggaran, peralatan Kerja, pendampingan pimpinan, saranan dan prasarana
2. Skema Pertanggung Jawaban
jadwal pelaporan progress kinerja, bukti yang diharapkan
3. Konsekuensi Kinerja
Apabila kinerja tercapai maka ...
Apabila kinerja tidak tercapai maka ...
1. Sumber daya yang dibutuhkan
Dapat berupa: SDM, anggaran, peralatan Kerja, pendampingan pimpinan, saranan dan prasarana
2. Skema Pertanggung Jawaban
jadwal pelaporan progress kinerja, bukti yang diharapkan
3. Konsekuensi Kinerja
Apabila kinerja tercapai maka ...
Apabila kinerja tidak tercapai maka ...