2. Latar Belakang
Struktur Organisasi
• ASEAN merupakan singkatan dari Aueciation of Southeast Anan
Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, didirikan
pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pelopor berdirinya ASEAN adalah
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang masing-
masing diwakili oleh:
4. Pertemuan kelima negara tersebut menghasilkan sebuah
deklarasi yang menjadi dasar berdirinya ASEAN sebagai
kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa
negara lainnya kemudian ikut bergabung, yakni sebagai
berikut.
• Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984.
• Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995.
• Laos bergabung pada 23 Juli 1997.
• Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997.
• Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998.
6. Sebenarnya masih ada satu negara baru
lagi yang menjadi anggota ASEAN namun
keanggotaannya masih dalam proses
atau belum disahkan oleh otoritas
ASEAN. Negara tersebut adalah Timor
Leste.
7. 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan
sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia
Tenggara.
2) Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional
melalui penghormatan terhadap keadilan dan
supremasi hukum dalam hubungan antara negara-
negara di kawasan serta kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip Piagam PBB.
ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut.
8. 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah,
dan identitas nasional negara-negara anggota.
2) Berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam
meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
3) Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya
dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.
4) Menyelesaikan sengketa secara damai.
5) Tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN.
6) Menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan
HAM, serta pemajuan keadilan sosial.
Prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam
ASEAN adalah sebagai berikut.
9. Struktur kepengurusan ASEAN
sebagai berikut.
1) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala
negara/kepala pemerintahan negara anggota.
2) Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council), yaitu pertemuan
para menteri luar negeri ASEAN sebagai koordinator Dewan Komunitas
ASEAN.
3) Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Council), yaitu pertemuan
para menteri yang membidangi tiga pilar komunitas ASEAN.
4) Pertemuan Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN Sectoral
Ministerial Bodies), yaitu pertemuan para menteri yang membidangi setiap
sektor kerja sama ASEAN.
5) Pertemuan tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN Senior Official'sMeeting),
yaitu pertemuan pejabat tinggi di bawah tingkat menteri yang membidangi
setiap sektor kerja sama ASEAN.
10. a. Kerja sama ekonomi
Guna mengembangkan perekonomian dan
menciptakan integrasi ekonomi negara-negara
anggota ASEAN diadakan kerja sama ekonomi.
Kerja sama perekonomian ini mencakup sektor
perindustrian, perdagangan, serta pembentukan
ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN.
Beberapa kerja sama ekonomi di antaranya
sebagai berikut.
• Melalui AFTA diberlakuan tarif efektif
bersama antara 5-10% atas dasar
produk, baik produk ekspor maupun
impor. Tujuannya yaitu menghilangkan
kendala perdagangan di antara negara-
negara anggota.
• Perdagangan Bebas dengan Mitra
Wicara (Free Trade Agreement/FTA).
• Kerja sama di sektor industri dan jasa
berupa sektor transportasi dan
telekomunikasi, pariwisata, dan
keuangan.
11. ASEAN dan AFTA
Pada 1992, AFTA dibentuk dalam Pertemuan Kepala Negara ASEAN
(ASEAN Summit) ke-4 di Singapura. Pertemuan tersebut
menghasilkan suatu keputusan untuk membentuk suatu kawasan
perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun.
ASEAN Free Trade Area (AFTA/Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN
dalam membentuk suatu kawasan perdagangan bebas.
Tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan
ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar
regional bagi 500 juta penduduknya. Untuk itu, AFTA berkomitmen
menghendaki penghapusan tarif (bea masuk) sebesar 0-5% dan
hambatan nontarif bagi negara- negara anggotanya.
12. Kerja sama politik dan keamanan
Kerja sama politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan
keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan khususnya dan di
dunia umumnya. Berikut ini beberapa bentuk kerja sama politik dan
keamanan ASEAN.
• Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme.
• Pertemuan para menteri pertahanan anggota ASEAN yang bertujuan
mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta
kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
• Penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.
• Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup
pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang,
penyelundupan, perdagangan senjata ringan, perdagangan manusia, bajak
laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional.
13. Kerja sama eksternal & fungsional
● Visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan
akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan
memajukan kepentingan bersama ASEAN.
• Kerja sama antara Asia Tenggara dan Timur Laut telah dipercepat dengan
diadakannya pertemuan puncak tahunan antara para pemimpin ASEAN,
Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea dalam proses ASEAN plus Three.
• Hubungan ASEAN plus Three terus diperluas dan diperdalam, misalnya
dalam hal kerja sama keamanan, kejahatan transnasional, perdagangan
dan investasi, lingkungan, keuangan dan moneter. pertanian dan
kehutanan, energi, pariwisata, kesehatan, tenaga kerja, budaya dan seni,
ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan teknologi komunikasi,
kesejahteraan sosial dan pembangunan.
