Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportKanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum proses pemeriksaan kepabeanan dan dokumen ekspor impor yang meliputi pemeriksaan administrasi, penetapan jalur, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan secara jabatan oleh pejabat bea cukai untuk memastikan kebenaran dokumen dan klasifikasi barang serta mengamankan hak negara. Ada empat jalur pemeriksaan yaitu hijau, merah, kuning dan MITA berdasarkan risiko importir dan komod
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Dokumen tersebut membahas tentang PPN dan PPnBM. Menguraikan pengertian, objek, tarif, mekanisme pemungutan, dasar hukum, dan sistematika Undang-Undang PPN di Indonesia.
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportKanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum proses pemeriksaan kepabeanan dan dokumen ekspor impor yang meliputi pemeriksaan administrasi, penetapan jalur, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan secara jabatan oleh pejabat bea cukai untuk memastikan kebenaran dokumen dan klasifikasi barang serta mengamankan hak negara. Ada empat jalur pemeriksaan yaitu hijau, merah, kuning dan MITA berdasarkan risiko importir dan komod
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Dokumen tersebut membahas tentang PPN dan PPnBM. Menguraikan pengertian, objek, tarif, mekanisme pemungutan, dasar hukum, dan sistematika Undang-Undang PPN di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu sambil mendapatkan penangguhan bea masuk. TPB terdiri dari berbagai jenis seperti gudang berikat, kawasan berikat, dan tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPB bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong perekonomian nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi, termasuk jenis-jenis WP OP berdasarkan kegiatan usahanya, formulir SPT yang harus digunakan, dan penjelasan singkat mengenai formulir tersebut. Formulir SPT Tahunan bagi WP OP terdiri atas Form 1770-SS, Form 1770-S, dan Form 1770, yang mana masing-masing formulir digunakan untuk kategori WP OP tertentu.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan dokumen.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu sambil mendapatkan penangguhan bea masuk. TPB terdiri dari berbagai jenis seperti gudang berikat, kawasan berikat, dan tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPB bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong perekonomian nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi, termasuk jenis-jenis WP OP berdasarkan kegiatan usahanya, formulir SPT yang harus digunakan, dan penjelasan singkat mengenai formulir tersebut. Formulir SPT Tahunan bagi WP OP terdiri atas Form 1770-SS, Form 1770-S, dan Form 1770, yang mana masing-masing formulir digunakan untuk kategori WP OP tertentu.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
1. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan dokumen.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Dokumen ini membahas tata laksana kepabeanan di bidang impor, termasuk proses penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Kedatangan, pengeluaran barang impor, dan pengecualian pemberitahuan impor barang."
Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada PKP serta mendorong pengisian SPT secara elektronik.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas perubahan formulir SPT Masa PPN dari formulir 1107 menjadi formulir 1111 beserta panduan pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN secara manual maupun elektronik."
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfCIkumparan
Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan pabean di bidang impor, mencakup penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang impor. Penelitian dokumen dilakukan oleh sistem komputer pelayanan dan pejabat pemeriksa dokumen, sedangkan pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan produk oleh beberapa industri."
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemungutan, penagihan, dan pengembalian pajak rokok di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus sesuai peraturan perundang-undangan. Pajak rokok dipungut sebesar 10% dari cukai rokok dan dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai. Dokumen pentingnya adalah SPPR dan SSBP. Kekurangan pembayaran akan ditindaklanjuti dengan SPKPPR, sedangkan pengembalian didasark
Dokumen tersebut membahas tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yakni surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT dibedakan menjadi SPT Masa untuk satu periode tertentu dan SPT Tahunan untuk satu tahun pajak. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi, jenis, persyaratan pengisian dan penyampaian SPT.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pusat Logistik Berikat
Tata Laksana Pemasukan - Pengeluaran
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Dasar Hukum
2
PP
• PP Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2009
tentang Tempat Penimbunan Berikat
PMK
• PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat
PDJ
• Perdirjen BC Nomor PER-2/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang
dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat
• Perdirjen BC Nomor PER- 3/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang
Impor dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor untuk Dipakai
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Landasan Filosofis
3
TPS
1
2
3
Impor meliputi kegiatan 1, 2, dan 3
Importir adalah yang menyelesaikan Impor untuk dipakai atau sementara
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean
DP
PLB
1
2
3
DP1. Pengangkutan
(Pengangkut)
2. Pembongkaran
(Pengangkut)
dan Penimbunan
(Penimbun)
3. Penyelesaian
Impor (Importir)
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
TPS
Landasan Filosofis
4
TPS
1
2
3
Impor meliputi kegiatan 1, 2, 3, dan 4
Importir adalah yang menyelesaikan Impor untuk dipakai atau sementara
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean
DP 1. Pengangkutan
(Pengangkut)
2. Pembongkaran
(Pengangkut)
dan Penimbunan
(Penimbun)
3. Pemindahan
Penimbunan
(Pengangkut/
Penimbun)
4. Penyelesaian
Impor (Importir)
4 PLB
TPS
1
2
3
DP
4
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Rezim Kepemilikan Barang
5
TPS
1
2
3
DP
A B
Y
A
Y
B
X
PLB
1
2
3
DP
A B
Y
A
Y
B
X
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Nilai Pabean
6
PLB
X A
Y
Z
B
C
INVOICE X-PLB INVOICE PLB-A
BARANG TITIPAN
BARANG
KONSINYASI
: NILAI PABEAN
BARANG MILIK PLB
INVOICE Y-B
BARANG MILIK B
BARANG MILIK Z
INVOICE Z-C
LDP TLDDP
7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
PLB
Pemberitahuan Pabean
7
LDP
PPBPLB Lokasi Lain
(satu izin)
PP- FTZ 02
FTZ
BC 2.7
PLB, KB, TBB,
TLB,TPPB, KDUB
BC 4.0 /BC 4.2
TLDDP
LDP
PLB, KB, TBB,
TLB,TPPB, KDUB
TLDDP
(ex. lokal)
FTZ
PLB Lokasi Lain
(satu izin)
BC 3.0
BC 4.1
BC 2.7
PPB
BC 2.5.1 &
PP- FTZ 02
TLDDP
BC 2.8
PPK PLB
9. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 1.6 - Barang Milik PLB
9
PT X
B/L
Shipper
Consignee
Invoice
Seller
Buyer
PT Y
PT A
PT A
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 1.6 - Barang Titipan
10
PT X
B/L
Shipper
Consignee
PT A
PT B
Kontrak
PT A dengan PT B
Dikosongkan
11. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 1.6 - Barang Konsinyasi
11
PT X
B/L
Shipper
Consignee
PT A
PT X
Kontrak
PT A dengan PT X
Dikosongkan
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Flowchart BC 1.6
12
BT
BC 1.6
MR SPPB
SP4
SPPDGate
In
Timbun/
Inventory
Gate In
Segel
Bongkar
Timbun
BT
MR : Manajemen Risiko
SPPB : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SP4 : Surat Pemberitahuan Pengawasan Pembongkaran Penimbunan
BT : Bongkar Timbun
SPPD : Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen
Modul PLB
SP4
14. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 2.8 - Barang Titipan
14
PT A
PT X
PT B
PT B
Invoice Asal
Seller
Buyer
15. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 2.8 - Barang Konsinyasi
15
PT A
PT X
PT B
PT B
Invoice
Seller
Buyer
16. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 2.8 - Barang Milik PLB, Diimpor PLB
16
PT A
PT X
PT A
PT A
Invoice Asal
Seller
Buyer
Pengusaha PLB/PDPLB
Industri
17. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 2.8 - Barang Milik PLB, Diimpor Pihak Lain
17
PT A
PT A
PT B
PT B
Invoice
Seller
Buyer
PT B
Industri
18. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BC 2.8 - Barang Milik PLB, Diimpor PLB u/ Pihak Lain
18
PT A
PT A
PT A
PT B
Invoice
Seller
Buyer
PT B
Industri
19. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Flowchart BC 2.8
BC 2.8
MR SPPB
SPPF
Boleh
Keluar
Area
Transit
Gate Out
Ready
Siap
Diperiksa
P. Fisik
Realisasi
OK? P. Dok
Modul PLB
Modul Importir
SPPF : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik
P. Fisik : Pemeriksaan Fisik
P. Dok : Pemeriksaan Dokumen (PFPD)
20. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengeluaran dengan Dokumen Pelengkap
20
1.pengeluaran barang berupa tenaga listrik,
barang cair, atau gas, yang pengangkutannya
dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa;
atau
2.pengeluaran barang oleh importir yang
memiliki bisnis proses yang memerlukan
pergerakan barang secara cepat dan singkat.
21. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengeluaran Dokap – Barang Cair/Gas (1)
21
JenisBarang
BarangCair/Gas
melalui
pipa/transmisi
BC2.8Berkala
JangkaWaktu
Max 1 bulan
Penyampaian
2 hari kerja
setelah jangka
waktu berakhir
22. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengeluaran Dokap – Barang Cair/Gas (2)
22
Persetujuan
KK
BC 2.8 BC 2.8
uninterupted
flow
uninterupted
flow
2 hr1 bulan
23. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengeluaran Dokap – Barang Non Cair/Gas (1)
23
JenisBarang
Selain
Cair/Gas
melalui
pipa/transmisi
BC2.8Berkala
Pelayanan
Segera
JangkaWaktu
1 Hari
Setiap
Pengeluaran
Penyampaian
2 hari kerja
setelah jangka
waktu
berakhir
24. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pengeluaran Dokap – Barang Non Cair/Gas (2)
24
Persetujuan
KK
Dokap Dokap Dokap Dokap Dokap
2 hr1 hari
BC 2.8 BC 2.8
Dokap