Download to read offline
Uploaded bySMA Negeri 9 KERINCI
Tanggung Jawab
Modul ini membahas tentang tanggung jawab warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, termasuk hak-hak warga negara di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya serta peran serta warga negara sebagai insan sosial politik."
More Related Content
Similar to Tanggung Jawab
More from SMA Negeri 9 KERINCI
Tanggung Jawab
- 1. Mata Pelajaran :PPKn Kelas : II (Dua) Nomor Modul : PPKn.II.03 Judul TANGGUNG JAWAB Penulis: Drs. Ahmad Masykur Penyunting Materi: Drs. Sarkadi, M.Si. Penyunting Media: Dra. Asih P. Subadio
- 2. DAFTAR ISI IDENTITAS DAFTAR ISI PENDAHULUAN KegiatanBelajar 1: HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA .................. 5 Petunjuk .......................................................................... 5 Uraian Materi .................................................................. 5 A. Hak-hak Warga Negara dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila ............................................... 5 B. Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 ..................... 17 C. Peran Serta Warga Negara sebagai Insan Sosial Politik ............................................................. 18 TUGAS KEGIATAN 1 ....................................................... 20 Kegiatan Belajar 2: DEMOKRASI PANCASILA ............................................ 21 Petunjuk .......................................................................... 21 Uraian Materi .................................................................. 21 a. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila ......................... 22 b. Fungsi Demokrasi Pancasila ..................................... 23 c. Tujuan Demokrasi Pancasila ..................................... 23 TUGAS KEGIATAN 2 ....................................................... 34 PENUTUP ........................................................................................................ 35 KUNCI KEGIATAN ........................................................................................... 37 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 38
- 3. PENDAHULUAN Selamat berjumpa …apa khabar Siswa/i SMU Terbuka masa depan harapan bangsa. Ingin rasanya berjumpa dan melihat senyum manis keseriusan Anda dalam mewujudkan cita-cita menuju masa depan. Keseriusan Anda dalam belajar itu merupakan sebagian dari sikap atau perbuatan “Tanggung jawab”. Modul berikut ini membahas tentang “Tanggung jawab” yang terdiri dari: Hak-hak warga negara Indonesia, hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, Peran serta warga negara sebagai insan sosial politik, Demokrasi Pancasila, Pemilu, Sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, serta contoh-contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi. Modul dengan judul “Kedisiplinan” saya harap Anda telah mempelajari serta memahaminya.Adapun tujuan mempelajari modul ini diharapkan Anda menjadi lebih disiplin berbudi pekerti yang baik serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan arti Demokrasi Pancasila; 2. menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di berbagai bidang; 3. menjelaskan pentingnya pelaksanaan demokrasi Pancasila; 4. menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila; 5. menyebutkan sikap perilaku dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila sesuai dengan 10 pilar prinsip Demokrasi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945; dan 6. memberikan contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi diberbagai lingkungan kehidupan. Adapun waktu untuk mempelajari modul ini yaitu 10 jam 20 menit, sedangkan bahan- bahan yang harus Anda siapkan adalah: buku-buku sumber yang sesuai UUD 1945 yang telah di amandemen atau pun Ketetapan MPR. Bagaimana cara mempelajarinya agar dapat lebih memahaminya? Pertama Anda pelajari Kegiatan Belajar I tentang Hak-hak warga negara Indonesia, untuk mengetahui/mengukur kemampuan belajar Anda kerjakanlah tes atau latihan soal yang ada, kemudianAnda lanjutkan pada Kegiatan Belajar II tentang Demokrasi Pancasila, lalu kerjakan pula tes serta latihan soal, dan jangan lupa kerjakan tes akhir modul. “Selamat belajar semoga berhasil”
- 5. 5 HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA Setelahmempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda dapat: a. menjelaskan arti demokrasi; b. menyebutkan macam-macam demokrasi; c. menjelaskan sistem demokrasi; d. menjelaskan arti Demokrasi Pancasila; e. menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di berbagai bidang; f. menuliskan isi pasal 28 UUD 1945; g. menjelaskan pentingnya pelaksanaan Demokrasi Pancasila; h. memberikan contoh peranan warga negara dalam bidang politik; dan i. memberikan contoh cara menyampaikan pendapat. Pokok-pokok Materi 1. Hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang a. Politik b. Pendidikan c. Ekonomi d. Sosial Budaya 2. Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945; 3. Peran serta warga negara sebagai insan sosial politik; A. HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA Tahukah Anda hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila? Nah! Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam berbagai bidang seperti bidang politik, pendidikan ekonomi dan sosial budaya. Perhatikan lebih dahulu dan pahami secara baik tentang pengertian demokrasi, macam- macam demokrasi serta sistem demokrasi, sampai demokrasi Pancasila. Agar Anda lebih mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya demokrasi itu, danAnda menjadi lebih mengerti serta memahami tentang hak-hak warga negara dalam praktek yang berdasarkan demokrasi. Kegiatan Belajar 1
- 6. 6 I. DEMOKRASI Pengertian Ada beberapapendapat tentang arti demokrasi NO TOKOH PENDAPATNYA TENTANG DEMOKRASI 1 KRANENBURG - Demokrasi terbentuk dari dua pokok kata Yunani, yaitu: Demos (rakyat) dan Kratein (memerintah) yang maknanya adalah “Cara memerintah oleh rakyat” 2 Prof. Mr. Koentjoro - Demokrasi adalah: Suatu negara yang Poerbopranoto pemerintahannya dipegang oleh rakyat, maksudnya: suatu sistem dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. 3 ABRAHAM LINCOLN - Demokrasi adalah: Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Democracy is Government of the people, By the people and for the people). Gambar 1. Bagan Pendapat Masyarakat MACAM-MACAM DEMOKRASI a. Di lihat atas dasar cara penyaluran kehendak rakyat maka demokrasi di bedakan seperti bagan di bawah ini: DEMOKRASI LANGSUNG DEMOKRASI PERWAKILAN (Demokrasi yang Representatif) DEMOKRASI GABUNGAN Rakyat langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat Rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di DPR kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum DEMOKRASI DITINJAU DARI CARA PENYALURAN KEHENDAK RAKYAT Gambar 2. Bagan Macam-macam Demokrasi
- 7. 7 b. demokrasi dilihatdari titik berat yang menjadi perhatiannya seperti bagan di bawah ini: Gambar 3. Bagan Demokrasi SISTEM DEMOKRASI Berdasarkan tugas-tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk yaitu: 1. Demokrasi dengan sistem Parlementer; 2. Demokrasi dengan sistem Pemisahan Kekuasaan; 3. Demokrasi dengan sistem Referendum. Demokrasi Sistem Parlementer Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi Sistem Parlementer? DSP: adalah sistem demokrasi dalam suatu pemerintahan negara yang menuju kepada badan perwakilan atau parlemen. DEMOKRASI DITINJAU DARI TITIK BERAT YANG MENJADI PERHATIANNYA Suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang Politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi/menghilang- kan kesenjangan dalam bidang ekonomi Demokrasi yang di titik beratkan pada upaya- upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedang persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan Demokrasi yang meng- ambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material DEMOKRASI GABUNGAN (Negara-negara NONBLOK) DEMOKRASI MATERIAL (Negara Komunis) DEMOKRASI FORMAL (Liberal)
- 8. 8 Kepala Negara - Raja/Presidenhanya sebagai lembaga - Kekuasaan yang nyata tidak nampak Kekuasaan Legislatif - Dipegang oleh Kabinet atau Dewan Menteri - Dalam pembuatan UU Presiden hanya mengesahkan saja Kekuasaan Eksekutif - Dipegang oleh Kabinet atau Dewan Menteri - Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada DPR Gambar 4. Bagan Demokrasi Demokrasi Sistem Pemisahan Kekuasaan Sedangkan demokrasi sistem pemisahan kekuasaan Adalah sistem demokrasi dimana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi 3 bidang yang keberadaannya saling terpisah satu sama lain, contoh adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sementara itu, Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat, contoh Amerika Serikat. Demokrasi Sistem Referendum Adalah sistem demokrasi dimana rakyat diminta pendapatnya tentang persoalan- persoalan terutama mengenai pemerintahan. Pada negara demokrasi sistem referendum ini tugas badan legislatif selalu di bawah pengawasan rakyat. Demokrasi Sistem Parlementer
- 9. 9 Gambar 5. BaganReferendum Anda tentu tahu demokrasi apa yang dikembangkan di Indonesia … Ya, benar! Bagaimana! Apakah Anda dapat mengerti tentang uraian tadi? Jika Anda telah memahaminya perhatikan uraian berikut ini tentang “Demokrasi Pancasila.” - Pada sistem ini bidang legislatif membuat UU terlebih dahulu. Kalau dalam waktu tertentu tidak ada sejumlah warga negara yang mengutarakan ketidaksetujuannya maka UU tersebut sudah tetap sifatnya sebagai UU. Akan tetapi bila ada yang menyata- kan ketidaksetujuannya badan legislatif memintakan persetujuan kepada seluruh rakyat - Pada Sistem ini untuk dapat membuat UU memerlukan persetu- juan rakyat dengan suara terbanyak. - Setelah badan legislatif membuat rancangan UU maka rancagan tersebut harus ditawar- kan kepada rakyat lewat pemungutan suara (referendum). REFERENDUM OBIGATOR REFERENDUM FAKULTATIF REFERENDUM
- 10. 10 DEMOKRASI PANCASILA PENGERTIAN DASARMAKNA Gambar . Tabel Demokrasi Pancasila Keterangan: Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi Artinya: Rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan- keinginan itu. Aturan permainan dalam demokrasi diatur secara melembaga Artinya: Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan. Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemeritahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini, pemerintah berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan. Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada sepuluh pilar demokrasi yang antara lain: a. demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa; b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; c. berkedaulatan rakyat; d. didukung oleh kecerdasan warga negara; e. sistem pemisahan kekuasaan negara; Adalah Paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 - Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD ‘45) Negara yang berkedaulatan - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 - Keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- 11. 11 f. menjamin otonomidaerah; g. demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law; h. sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak; i. mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan j. berkeadilan sosial. Dan Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik yang hanya mengatur masalah kekuasaan negara, tetapi juga demokrasi dalam masalah ekonomi, sosial, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi harus sesuai dengan Pancasila karena: 1. sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; 2. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME; 3. lebih menghargai hak asasi manusia; 4. menjamin kelangsungan hidup bangsa; 5. mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan keadilan sosial. Selanjutnya perhatikanlah uraian berikut ini tentang hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia sebagai negara yang mempraktekkan serta menjunjung tinggi pemerintahan yang demokratis, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara dalam berbagai bidang: a. Bidang Politik Hak warga negara di bidang politik yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan: yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik atau saran. Cobalah Anda ingat dan renungkan, pernahkah Anda memberikan masukan atau saran kepada pengurus RT, RW, atau Kepala Desa/Lurah? Adakah keuntungan atau khikmat apa yang dapat Anda peroleh? Ilustrasi di atas cuma sekedar contoh, mungkinAnda pernah melakukan suatu perbuatan yang memang itu adalah hak-hak Anda dalam bidang politik. Agar lebih memahami uraian di atas, cobaAnda tulis atau lengkapi tabel I di bawah ini.
- 12. 12 TABEL I ContohHak Berpolitik SESUAI DENGAN TIDAK SESUAI NO HAK BERPOLITIK PANCASILA & DENGAN UUD 1945 PANCASILA & UUD 1945 1. Menjadi anggota Parpol 2. Mengeritik Pemerintah 3. Melawan Pemerintah yang sah 4. Memilih lebih dari satu partai pada waktu Pemilu 5. Mendukung Pemerintahan yang sah Gambar 6. Tabel contoh Hak Berpolitik Dari pendapat atau jawaban yang Anda tulis Contoh nomor 1. Bila Anda menjadi anggota Parpol itu adalah hak Anda, dan hak Anda di negara kita dijamin (sesuai dengan nilai pengamalan Pancasila dan UUD 1945) Begitu pula jawaban nomor 2 atau nomor 5. Nah bagaimana dengan pertanyaan nomor 3 serta nomor 4?. Tahukah Anda mengapa melawan pemerintah yang sah serta memilih lebih dari satu partai pada waktu Pemilu itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? tentu Anda bisa kan memberikan alasannya: …………… Betul, jika kita melawan pemerintah yang sah berarti kita dituduh sebagai pemberontak dan pelaku kejahatan, jelas harus ditangkap karena membahayakan keutuhan atau kedaulatan negara. Demikian pula memilih lebih dari satu Parpol pada saat Pemilu, bukankah itu merupakan perilaku yang plin plan atau tidak berpendirian? Sikap demikian akan merugikan diri sendiri bukan? b. Hak Warga Negara dalam bidang Pendidikan Untuk memahami hak warga negara dalam bidang pendidikan, perhatikanlah arti dan makna yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran”
- 13. 13 Pasal 31 ayat(2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang” Makna isi Pasal 31 (1) UUD 1945 tersebut merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas hak memperoleh pengajaran. Dalam hal ini berarti pemerintah dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah baik umum maupun kejuruan, dengan mengingat kemampuan pembiayaan dan perlengkapan lain yang dapat disediakan oleh pemerintah. Menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengandung maksud “Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang mengatur Pasal 31 itu adalah UU No. 2 Tahun 1989 yang masih berlaku saat ini, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 27, No. 28, 29, dan No. 30 Tahun 1990. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 itu antara lain disebutkan fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Di bawah ini ada beberapa informasi atau pengalaman para siswa yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Terbuka. Bacalah secara seksama dan selanjutnya beri tanggapan anda mengenai cerita-cerita tersebut diatas. Iis Marlena (14), Siswa Kelas 2 BAPAK saya seorang buruh bangunan di Bogor, sementara ibu tidak kerja (ibu rumah tangga). Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Penghasilan bapak saya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, itupun sering kurang sehingga bapak harus mencari tambahan. Setelah lulus SD (2001) saya bingung, apakah melanjutkan sekolah apa nggak. Yang pasti orang tua tidak memprioritas saya meneruskan sekolah. Untungnya, saudara sepupu saya, alumni SLTP Terbuka Koja, memberitahu bahwa ada sekolah yang benar-benar gratis. Mengetahui hal itu, saya langsung mendaftar disini dan lulus, sehingga saya tidak nganggur. Ternyata benar-benar ada sekolah gratis, kalau sekolah di SMP biasa pasti saya nggak mampu bayar.
- 14. 14 Mendapat kesempatan belajardi SLTP Terbuka saya harus belajar sungguh- sungguh. Kalau bisa saya ingin sekali melanjutkan terus sekolah saya semampunya. Belajar di SLTP Terbuka menurut saya sangat menyenangkan. Guru-gurunya sangat pengertian dan peduli kepada kami. Belajar disini enak dan mudah dimengerti. Budi Setiawan (16), Siswa Kelas 2 SLTP Terbuka Koja Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, maka setelah tamat SD (1998) saya nganggur. Selama setahun nganggur saya jualan koran dan pekerjaan kasar lainnya di pelabuhan. Waktu itu, sebagai anak sopir taksi, tidak terbayang saya akan sekolah lagi. Dari mana duitnya? Sehingga saya pikir sudah tidak mungkin saya melanjutkan sekolah. Karena sekolah di Jakarta ini biayanya gede sekali. Boro- boro mau sekolah, nyari makan aja susah. Akhirnya saya dapat informasi dari teman saya yang sebelumnya juga bersekolah di SLTP Terbuka Koja ini. Awalnya saya nggak percaya kok ada sekolah yang gratis. Untuk membuktikan saya lalu kesini, dan ternyata benar- benar di sekolah ini tidak dipungut biaya sama sekali. Disini setiap minggu cuma bayar iuran Rp. 500, itu pun untuk kegiatan kita. Keinginan saya ialah terus bersekolah agar tidak susah mencari pekerjaan nantinya. Kalau berbekal ijazah SD mana ada orang yang mau terima. Kalau ada paling-paling pembantu rumah tangga. Selain orang tua, teman-teman banyak mendorong agar saya melanjutkan sekolah. Semenjak saya sekolah, saya tidak bekerja lagi. Belajar disini enak, karena belajar secara mandiri pakai modul. Dan kalau sudah lulus nanti, saya ingin bekerja apa saja. Ya bekerja apa saja lah. Kalau cita-cita saya sih banyak. Persoalannya bisa terkabul apa nggak ya? Verawaty (14), Siswa Kelas 2 SLTP Terbuka Koja Saya masuk SLTPTerbuka ini karena orang yang nggak punya biaya. Ayah saya nggak kerja (menganggur). Kebutuhan sehari-hari dipenuhi kakak saya yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ibu saya sedikit-sedikit terima jahitan. Sepulang sekolah harus membantu kerjaan ibu. Guru-gurunya baik. Saya nggak tahu apa masih bisa melanjutkan apa nggak? Maunya sih melanjutkan. (Erlan) c. Hak Warga Negara dalam Bidang Ekonomi Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang hak warga negara dalam bidang ekonomi, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. 1. apakah Anda suka membantu Orang Tua Anda? 2. apakah pekerjaan Orang Tua Anda?
- 15. 15 3. selain masihsekolah, apakah Anda juga sambil bekerja kepada orang lain atau disebuah perusahaan orang lain? 4. apakah selain sekolah sambil wiraswasta (kerja sendiri)? Dari 4 pertanyaan saya harap Anda mau menjawabnya, supaya Anda dapat memahami tentang hak-hak warga negara bidang ekonomi. MisalkanAnda menjawab no. 1 adalah iya, no. 2 petani, tukang kayu, nelayan atau karyawan lain, begitu juga no. 3 jawabnya sambil bekerja, sedang no. 4 iya sekolah sambil berwiraswasta. Semua pertanyaan yangAnda jawab itu menunjukkan suatu gambaran bahwa Anda telah melakukan suatu aktifitas kegiatan atau hak berekonomi. Yang menjadi persoalan apakah Anda merasa hak-hak Anda terpenuhi atau setidaknya Anda merasakan adanya keadilan atau sebaliknya. Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi; artinya perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa, dan rakyat banyak yang tertindas. Apa sajakah hak-hak ekonomi itu? Hak-hak berekonomi antara lain ialah hak untuk memiliki harta benda atau bidang usaha, misal hak jual beli suatu benda, hak membuka usaha, dan hak mengadakan perjanjian dagang. Kita kembali pada kalimat “jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat banyak yang tertindas” Dalam bidang ekonomi ini, perlu sekali wujud dari pelaksanaannya, seperti dengan adanya kesadaran yang tinggi untuk terciptanya kemakmuran rakyat banyak. Untuk itu, perlu adanya wujud pelaksanaan pengamalan demokrasi Pancasila secara benar, terutama sila ke lima ataupun pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian. Cobalah Anda renungkan!Anda masih ingatkan isi dan makna pasal 33 UUD 1945. dan isi dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, dimana dalam pasal 33 dikatakan “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Gambar 7. Hak Penjual
- 16. 16 Apakah Anda sudahpaham? Nah cobalah lihat di sekitar lingkungan Anda? apakah pengamalan dari pasal 33 UUD 1945 ataupun sila ke 5 Pancasila sudah berjalan dengan baik dan benar atau sebaliknya. Untuk lebih mengetahui dan memahami akan kepentingan hak warga negara dalam bidang perekonomian, isilah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, hak- hak di bidang ekonomi itu apa saja? disebutkan 1. ....................................... 2. ....................................... 3. ....................................... 4. ....................................... 5. ....................................... Apabila Anda menjawab pada kolom yang dianggap berhasil yaitu kolom No. 1 adalah tenaga kerja meningkat, no. 2 eksport tidak tergantung pada sektor migas, dan no. 3 adalah pendapatan perkapita meningkat, serta no. 4 adalah… Kemudian yang dianggap tidak berhasil pada kolom no. 2 adalah … No. 2 Kurang lancarnya tenaga kerja yang berkaitan dengan pendidikan dan no. 3 adalah pemanfaatan sumber daya alam yang masih kurang serta no. 4 adalah … Begitu juga nilai manfaat yang diperoleh pada kolom no. 1 adalah peningkatan pendidikan, no. 2 pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam ditingkatkan, dan no. 3 adalah ketidakmerataan pendapatan yang mencolok, contoh antara daerah Jawa dengan Irian. Marilah kita sadari dan Anda renungkan sebetulnya kelihatannya pemerintah kita sudah berusaha/berbuat untuk memenuhi keinginan dari cita-cita bersama dalam rangka mengisi pembangunan dibidang ekonomi. Tetapi kita harus menyadari bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tanpa diikutsertakan semua komponen termasuk rakyat tidak akan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu belajarlah dengan benar dan baik agar cita-cita untuk memenuhi kebutuhan berekonomi berhasil dengan baik, adil dan makmur. Uraian selanjutnya adalah tentang d. Hak Warga Negara Dalam Bidang Sosial Budaya Pernahkah Anda merasa kesepian? Sendiri…hidup terasa hampa karena tidak ada yang menyapa atau menegur. Itu contoh kecil yang Anda alami dalam kesendirian? Lalu bagaimana seandainya keluarga Anda mengalami musibah, kemudian tidak ada yang menolong? Tentu Anda merasa sedih bukan?
- 17. 17 Dari ilustrasi singkattadi, cobalah Anda perhatikan urauan berikut ini … Tentu Anda masih ingat tentang persamaan derajat yang telah di pelajari di kelas I … lupa? Baiklah coba Anda lihat dan buka kembali kemudian Anda tulis apa sajakah hak warga negara dalam bidang sosial budaya? Hak warga negara dalam bidang sosial budaya antara lain (a) hak …………………………. (b) hak ………..........…………….. (c) hak …………………………… (d) hak ……..…........…………….. Kemudian jika kita lihat dan pahami pasal 32 UUD 1945 menyatakan “Bahwa pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”, pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar Kebudayaan Nasional dapat maju dan berkembang. Sedang warga negara berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan Nasional tersebut dengan kemampuan dan keinginannya. Semangat isi pasal 31 dan pasal 32 itu merupakan pengamalan Sila ke 2, ke 4, dan ke 5 Pancasila karena pasal ini menjamin hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya. Kembali pada kalimat di atas “Seandainya keluarga Anda dapat musibah”, bila memang itu terjadi, kita tidak bisa memungkiri itulah suatu kenyataan hidup yang kita jalani. Kita harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, ia sangat membutuhkan orang lain, begitu juga sebaliknya mungkin orang lain membutuhkan kita. Dalam kehidupan di masyarakat akan terjadi timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu mempunyai hak dan kewajiban. Kepentingan-kepentingan individu serta kewajiban antara yang satu dengan lainnya sering berbenturan, berselisih atau perbedaan paham yang menjurus pada perpecahan dan retaknya hubungan persahabatan yang harmonis. Oleh karena itu marilah kita semua memperhatikan serta menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai hak sosial dan budaya seperti, toleransi, kerjasama, maupun bergotong royong sehingga terwujud kehidupan yang tentram dan berbudaya. B. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT YANG DIATUR DALAM PASAL 28 UUD 1945 Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional. Pasal 28 E (3) UUD 1945 hasil amandemen atau revisi pada Sidang Tahunan tanggal 7 – 18 Agustus 2000 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- 18. 18 Pasal 28 FUUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Makna dari pasal 28 UUD 1945 tersebut berarti setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan alam pikirannya. Akan tetapi kebebasan itu jangan diartikan bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara. Contoh kebebasan yang Anda miliki sebagai seorang siswa di dalam kelas, kebebasan itu tidak berarti bahwa Anda bebas berbuat sekehendak hati, danAnda boleh ribut dan mengangkat kaki serta meletakkannya di atas meja. Anda harus menghargai orang lain. Contoh lain dalam organisasi politik, seorang pemimpin tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, walaupun dalam organisasi itu Ia pimpinannya. Begitu juga bila kita akan mengajukan sumbangan pemikiran terhadap negara, maka kita harus melalui badan-badan atau lembaga yang telah ditetapkan, kepada wakil rakyat atau bisa juga melalui media massa, dan organisasi massa, ataupun organisasi sosial politik. Mengapa kebebasan mengeluarkan pendapat perlu ada aturan? Ya, karena setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Sekali lagi agar kita semua sebagai bangsa Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, perlu kita pelajari dan kita hayati lalu kita amalkan pasal 28 UUD 1945 berikut aturan lainnya seperti: a. UU No. 2 tahun 1999 tentang Parpol; b. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu; c. UU No. 4 tahun 1999 tentang sususan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dan d. UU No. 9 tahun 1998 tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. C. PERAN SERTA WARGA NEGARA SEBAGAI INSAN SOSIAL POLITIK Pada uraian atau penjelasan sebelumnya saya katakan kita sebagai manusia, mahluk di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri kita pasti membutuhkan orang lain. Begitu pula sebaliknya orang lain mungkin akan membutuhkan kita. Contoh kita sebagai warga negara butuh perlindungan ataupun jaminan kebebasan dari negara. Sebaliknya negara membutuhkan warga masyarakatnya turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik.
- 19. 19 Jika kita melihatperan warga negara sebagai insan sosial politik, sebetulnya kita sebagai bangsa harus bangga dan bersyukur karena sejak zaman penjajahan Belanda kesadaran itu sudah ada, contoh bangsa Indonesia mendirikan partai politik seperti PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang akhirnya menjadi Presiden RI pertama, walaupun beliau pernah di tangkap oleh pemerintah Belanda karena pergerakan-pergerakannya. Oleh karena itulah berdasarkan pengalaman sejarah jaminan kebebasan atas hak-hak politik perlu diatur guna menjamin ada kepastian ataupun perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Dengan dibuatnya Undang-undang jaminan kebebasan menyatakan pendapat atau politik, agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Begitu juga rakyat supaya tidak bertindak anarkis ataupun kebebasan yang tidak berdasarkan norma. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 maka DPR bersama Presiden telah membentuk Undang-undang yang menjamin lebih lanjut hak-hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus berusaha mencari titik temu keinginan, cita-cita, pendapat, dan pendirian yang berbeda-beda dalam mencapai kesejahteraan. Itu semua bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi sosial atau parpol yang dibentuk oleh masyarakat. Dan untuk mencapai cita-cita tersebut dalam mengeluarkan pendapat di samping partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan, rakyat juga dapat menyalurkan pendapatnya melalui media massa (surat kabar, radio, TV dan sebagainya). Melalui media massa rakyat dapat menyatakan pendapat, saran, atau bahkan kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Uraian di bawah ini cobalah Anda renungkan peran apa saja yang harus Anda lakukan sebagai insan sosial politik dengan contoh-contoh lainnya di bawah ini seperti: 1. mengisi pembangunan, 2. menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat, 3. menjaga ketertiban serta mematuhinya, 4. aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan 5. mendukung pemerintah yang sah. Selanjutnya cobalahAnda tambahkan lagi apa saja peranAnda sebagai insan politik di lingkungan tempat tinggal Anda, diskusikanlah dengan teman-teman Anda atau tanyakan pada guru pamong apabila mengalami kesulitan.
- 20. 20 Nah, Anda telahselesai mempelajari kegiatan belajar 1, untuk mengetahui keberhasilan belajar Anda, kerjakan tugas berikut dan setelah selesai cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir modul. Jika jawaban Anda cocok dengan kunci jawaban, berarti Anda telah memahami tentang hak-hak warga negara Indonesia, selamat. Tetapi jika jawaban Anda tidak atau belum cocok dengan kunci jawaban, berarti Anda harus mengulang kembali mempelajari kegiatan belajar 1, terutama mengenai hal-hal yang belum Anda pahami. Selamat Belajar KEGIATAN 1 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? 2. Sebutkan macam-macam demokrasi! 3. Mengapa bangsa Indonesia disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi? 4. Sebutkan 3 ( tiga ) Undang-Undang sebagai jaminan kebebasan menyatakan pendapat! 5. Sebutkan 2 ( dua ) contoh peran warga negara sebagai insan sosial politik! Jika Anda telah menjawab soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawabannya, tetapi sebaiknya jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum Anda benar- benar telah menjawabnya.
- 21. 21 DEMOKRASI PANCASILA Setelah mempelajarikagiatan belajar ini diharapkan Anda dapat: a. menjelaskan tentang prinsip pokok demokrasi Pancasila; b. menyebutkan fungsi Demokrasi Pancasila; c. menjelaskan tujuan menerapkan Demokrasi Pancasila; d. menjelaskan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila; e. menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila; f. menyebutkan arti Pemilihan Umum; g. menyebutkan landasan Pemilihan Umum; h. menyebutkan tujuan Pemilihan Umum; i. menjelaskan tentang sistem Pemilihan Umum; j. menjelaskan tugas warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila; k. menjelaskan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila; l. menjelaskan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila; m. memberikan contoh-contoh pelaksanaan kehidupan Demokrasi Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Pokok-pokok Materi 1. Pemilihan Umum 2. Sikap dan Prilaku yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila seperti: - bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma; - menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; - mengutamakan persatuan dan kesatuan; - menghormati dan menegakkan hukum. 3. contoh-contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi di: a. keluarga; b. sekolah; c. masyarakat; dan d. negara. DEMOKRASI PANCASILA Pada modul kegiatan 1 telah dijelaskan kepadaAnda mengenai pengertian Demokrasi Pancasila, untuk memahami materi kegiatan belajar 2 perhatikanlah uraian berikut ini mengenai: a. prinsip Demokrasi Pancasila; b. fungsi Demokrasi Pancasila; c. tujuan Demokrasi Pancasila; d. sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila. Kegiatan Belajar 2
- 22. 22 Materi di atassebagai pengantar untuk memahami materi Pemilu. Uraian materi di atas perlu Anda pelajari serta pahami guna memperluas wawasan pemahaman Anda mengetahui Demokrasi Pancasila. Baiklah apakah Anda tahu apa yang dimaksud tentang prinsip pokok Demokrasi PancasilA? a. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila Bila kita berbicara mengenai prinsip, pasti kita sebagai manusia teringat akan prinsip yang ada pada diri kita. Coba Anda renungkan sejenak, ingat prinsip hidupAnda sebagai manusia! Contoh Anda mengatakan “Saya Lelaki” (bila Anda seorang lelaki) begitu pula sebaliknya “Saya Wanita” (bilaAnda seorang Wanita), mungkin juga Anda mengatakan karena “Saya orang yang beriman, bertakwa, jujur, patuh, warga negara Indonesia, dan lain sebagainya”… Bahwa dari kata- kata Anda itu, itulah contoh prinsip yang Anda miliki sebagai manusia. Apa itu prinsip? Prinsip artinya kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Jadi Demokrasi Pancasila prinsip pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, 4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya, 5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”, 6. Pelaksanaan Pemilihan Umum; 7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain, 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
- 23. 23 b. Fungsi DemokrasiPancasila Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah: 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Contohnya: a. ikut mensukseskan Pemilu; b. ikut mensukseskan Pembangunan; c. ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI, 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional, 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara, 6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, Contohnya: a. Presiden adalah Mandataris MPR, b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah dari penjelasan di atas, apa yang pernahAnda lakukan dalam mengamalkan fungsi Demokrasi Pancasila? Cobalah Anda renungkan. Saya yakin pasti Anda pernah mengamalkan, walaupun Anda merasakan belum berbuat apa-apa. Baiklah … selanjutnya perhatikan uraian berikut ini mengenai “Tujuan Demokrasi Pancasila”. c. Tujuan Demokrasi Pancasila Tujuan Demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya. Apakah Anda tahu bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi? tentunyaAnda tahu bukan? Nah untuk menambah wawasanAnda coba ingat pada waktu Pemilihan Pengurus RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Apa pendapat Anda? Tentu Anda mengatakan Pemilihan Pengurus RT atau RW dilakukan dengan cara musyawarah bukan? Atau melalui voting? Pendapat Anda memang benar, contoh lainnya antara lain: 1. membuat Undang-undang; 2. mengatur atau membuat pedoman tata cara musyawarah; 3. syarat-syarat menjadi anggota Parpol, memilih Parpol; 4. melaksanakan Pemilihan Umum; 5. pemilihan Presiden dan lain sebagainya. Selanjutnya perhatikanlah uraian tentang sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila.
- 24. 24 d. Sistem PemerintahanDemokrasi Pancasila Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut: 1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. 2) Indonesia menganut sistem konstitusional Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang. 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu: a. menetapkan UUD; b. menetapkan GBHN; dan c. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Wewenang MPR, yaitu: a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden; b. meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN; c. melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden; d. mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD; e. mengubah undang-undang.
- 25. 25 4) Presiden adalahpenyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR. 5) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi: a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah; b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah; c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah; d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal; e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah. 6) Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden. 7) kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh- sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden. A. PEMILIHAN UMUM Uraian berikut ini akan menjelaskan kepadaAnda mengenai Pemilihan Umum, dimulai dari (a) pengertian (b) asas Pemilihan Umum (c) tujuan Pemilihan Umum, serta (d) sistem Pemilihan Umum di Indonesia.
- 26. 26 Pada masa sekarangini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di negara kita, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). (a) Pengertian Pemilu Menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (b) Azas Pemilu Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut Pemilu menggunakan azas sebagai berikut : 1. Jujur : Yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Adil : Berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 3. Langsung : Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara 4. Umum : Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. 5. Bebas : Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. 6. Rahasia : Yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Azas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
- 27. 27 (c) Landasan PemilihanUmum Pelaksanaan Pemilu di Indonesia didasarkan pada landasan berikut : 1. landasan Ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. 2. landasan Konstitusional; yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam : a. Pembukaan Alinea ke empat b. Batang Tubuh pasal 1 ayat 2 c. penjelasan Umum tentang sistem pemerintahan negara 3. landasan Operasional; yaitu GBHN yang berupa ketetapan-ketetapan MPR serta peraturan perundang-undangan lainnya. (d) Tujuan Pemilu di Indonesia Adalah untuk memilih wakil-wakil yang duduk di DPR, DPRD I dan DPRD II. Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut: 1. untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif 2. adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu. 3. Rakyat (melalui perwakilan) secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi eksekutif. Undang-undang Pemilihan Umum Pada bagan di bawah ini kita dapat mengetahui tentang UU Pemilu No PEMILU UUD KETETAPAN UNDANG- PELAK- UNTUK MPRS/MPR UNDANG SANAAN MEMILIH 1 Th 1955 Ps 35 No. 7 29-9-1955 Anggota DPR UUDS 1950 th 1953 15-12-1955 anggota konstituante 2 Th 1971 Ps 1 ayat (2) No. XLII / No. 15 3-7-1971 Anggota UUD 1945 MPRS / 1968 th 1969 DPR/DPRD 3 Th 1977 Ps 1 ayat (2) No. VII / MPR/ No. 4 2-5-1977 Anggota UUD 1945 1973 th 1975 DPR/DPRD 4 Th 1982 Ps 1 ayat (2) No. VII / MPR/ No. 2 4-5-1982 Anggota UUD 1945 1978 th 1980 DPR/DPRD 5 Th 1987 Ps 1 ayat (2) No. III / MPR/ No. 1 23-4-1987 Anggota UUD 1945 1983 th 1985 DPR/DPRD 6 Th 1992 Ps 1 ayat (2) No. III / MPR/ No. 1 9-6-1992 Anggota UUD 1945 1988 th 1985 DPR/DPRD 7 Th 1997 Ps 1 ayat (2) No. III / MPR/ No.1 29-5-1997 Anggota UUD 1945 1988 th 1985 PP. DPR/DPRD No. 37/1995 8 Th 1999 Ps 1 ayat (2) No. XV/MPR/ No. 3 th 7-6-1999 Anggota UUD 1945 1998 1999 No. 4 DPR/DPRD th 1999 Gambar 8. Bagan UU Pemilu
- 28. 28 (e) Sistem PemilihanUmum Berikut ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai sistem Pemilihan Umum berikut mengenai Organisasi Pemilihan Umum (OPP) sejak pemilihan umum pertama sampai dengan pemilihan umum tahun 1999. Perhatikanlah bagan di bawah ini JUMLAH No PEMILU SISTEM PEMILIHAN OPP KETERANGAN 1. 1955 cenderung mengguna- 47 partai - khusus Irian Barat kan sistem perwakilan menggunakan dasar proporsional dengan pengangkatan sistem daftar - keunggulan ada pada 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI 2. 1971 Sistem perwakilan 10 partai 1. Parmusi, 2. PNI, 3. NU, berimbang dengan 4. PSII, 5. PERTI, stelsel daftar 6. PARKINDO, (gabungan) 7. Partai Katolik, 8. MURBA, 9. IPKI, 10. GOLKAR 3. 1977 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR, dengan stelsel daftar 3. PDI (gabungan) 4. 1982 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR, dengan stelsel daftar 3. PDI 5. 1987 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR, dengan stelsel daftar 3. PDI (gabungan) 6. 1992 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR, dengan stelsel daftar 3. PDI (gabungan) 7. 1997 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR, dengan stelsel daftar 3. PDI 8. 1999 Sistem Proporsional berdasar stelsel daftar 48 OPP terlampir Gambar 9. Bagan Urutan Pemilu
- 29. 29 Keterangan: Pelaksanaan sistem pemilihanumum yang diterapkan ada dua (2); 1. sistem Perwakilan Proporsional Yaitu sistem pemilihan yang mengutamakan “jumlah suara” yang di hasilkan dalam Pemilu oleh setiap partai atau kekuasaan politik. 2. sistem Perwakilan Distrik Yaitu sistem pemilihan yang berdasarkan pada pandangan “satu kesatuan geografis”. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi atas beberapa daerah pemilihan (distrik), yang jumlah distriknya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan yang dikehendaki. Khusus negara Indonesia, sistem Pemilunya sejak tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 1999 masih menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Demikianlah uraian singkat mengenai Pemilu, jika Anda ingin mengetahui lebih luas lagi baca dan pelajari pada halaman belakang atau lampiran tambahan tentang Pemilu di Indonesia. Tetapi sebelum itu coba Anda tulis/ yang Anda ingat 10 partai peserta Pemilu pada orde reformasi? 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ...................................................... 4. ...................................................... 5. ...................................................... 6. ...................................................... 7. ...................................................... 8. ...................................................... 9. ...................................................... 10....................................................... Peserta Pemilu Pada Pemilu 1999, KPU berhasil menjaring partai politik yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu sebanyak 48 parpol. Dari ke-48 parpol tersebut hanya 19 parpol yang berhasil memperoleh kursi di DPR periode tahun 1999-2004, dengan urutan 6 besar yaitu PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Secara lengkap parpol peserta pemilu tersebut yaitu : Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI), Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI), Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai MASYUMI BARU, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P), Partai Abul Yatama (PAY), Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905),
- 30. 30 Partai Katolik Demokrat(PKD), Partai Pilihan Rakyat (PILAR), Partai Rakyat Indonesia (PARI), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (MASYUMI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia(IPKI), Partai Republik, Partai Islam Demokrat (PID), Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen (PNI Massa Marhaen), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai GOLKAR, Partai Persatuan (PP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai Cinta Damai (PCD), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), Partai Nasional Demokrat (PND), Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI), Partai Pekerja Indonesia (PPI). B. SIKAP DAN PRILAKU YANG PERLU DIKEMBANGKAN DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA Setiap manusia Indonesia merupakan unsur mutlak terbentuknya bangsa. Kenyataan yang kita temukan, yaitu ada perbedaan pengelompokan manusia, contoh jika dilihat dari sudut sosiologi; ada daerah, suku, kebudayaan, atau tradisi yang berbeda-beda. Dari sudut politis; ada masyarakat kelompok besar yang memerintah atau sebaliknya kelompok kecil yang memerintah/diberi kekuasaan. Namun sebagai bangsa Indonesia berbahagialah kita walaupun bangsa Indonesia terdiri dari banyak perbedaan namun tetap merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Karena setiap manusia Indonesia sudah mempunyai pegangan dasar moral dalam sikap dan perilaku. Dalam negara Pancasila setiap warga negara bebas berbuat sesuatu, tetapi kebebasan itu harus didasari rasa tanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan. Marilah kita sadari betul bagaimana seharusnya kita berbuat. Pada uraian berikut ini perhatikanlah apa saja tentang sikap dan prilaku yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila; yang perlu dikembangkan antara lain: a. bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang didasari norma hukum dan politik, oleh karena itu: 1. Demokrasi Ormas, parpol harus diakomodasikan; 2. harus ada persaingan yang sehat antar Parpol ataupun Ormas;
- 31. 31 3. setiap Ormas,Parpol harus pandai menyerap arus globalisasi dan keterbukaan; 4. berani tampil vokal untuk menyuarakan bagi kepentingan masyarakat; 5. DPR sebagai wakil rakyat kehendaknya lebih eksis sebagai pengontrol pemerintah; 6. rakyat lebih aktif berperan; 7. seluruh rakyat bangsa dan negara mematuhi hukum serta tidak bertindak sewenang-wenang; 8. adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban; 9. berperan lebih aktif mengisi pembangunan; dan 10. peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lain sebagainya. b. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia - sadarilah bahwa semua manusia di dunia dikaruniai harkat dan martabat yang sama; - kita memang dijadikan Tuhan YME dengan adanya perbedaan, tetapi itu semua adalah supaya manusia menjadi lebih sempurna dan berkualitas dibandingkan makhluk lain; - mau menghargai orang lain; - tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain sebagainya; dan - tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. c. mengutamakan persatuan dan kesatuan Makna Demokrasi Pancasila sesungguhnya ialah keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara melalui sistem perwakilan. Dengan adanya keikutsertaan rakyat, menunjukkan negara itu dalam kehidupannya terjalin adanya persatuan dan kesatuan. Lalu sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah: - mendukung usaha penataan kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; - meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum; - turut meningkatkan pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar setiap anggota masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya; - mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui ormas atau parpol sesuai dengan UU; - mendukung otonomi daerah yang nyata; dan - untuk makin memperkuat persatuan dan kesatuan. d. menghormati dan menegakan hukum Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, selanjutnya kita lihat pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
- 32. 32 hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasar atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Di dalam negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di junjung tinggi, termasuk berdemokrasi, baik dalam teori maupun praktek. Oleh karena itulah marilah kita menghormati dan menegakkan hukum yang antara lain seperti: - pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan; - peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun juga; - legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; - jangan main hakim sendiri; dan - bertindak adil. C. CONTOH-CONTOH PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI - Keluarga: 1. apabila terjadi permasalahan selesaikan dengan cara musyawarah; 2. selaku orang tua, membimbing, mau mendengarkan serta tidak memaksakan kehendak; 3. anggota keluarga yang lebih besar melindungi, serta menyayangi yang lebih kecil; 4. selaku anak jangan hanya menuntut hak, seharusnya mendahulukan kewajibannya lebih dahulu; 5. selaku anak hormatilah yang lebih tua. - Sekolah: 1. apabila terjadi permasalahan selesaikan dengan cara musyawarah; 2. kepala sekolah, guru, serta karyawan membimbing, mendidik, mau mendengarkan serta tidak menganggap orang yang paling tahu/paling benar; 3. Siswa/i dahulukan kewajiban sebelum menuntut hak; 4. hormati guru, sayangi teman; 5. tidak membeda-bedakan suku, agama, atau RAS, ataupun kebudayaan yang berbeda-beda; 6. ciptakan persatuan dan kesatuan antar sesama; 7. selaku siswa/i serta komponen lain: patuhilah tata tertib sekolah; 8. pemilihan pengurus OSIS dan lain sebagainya.
- 33. 33 - Masyarakat: 1. apabilaterjadi permasalahan selesaikan dengan cara musyawarah; 2. setiap anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku di daerahnya masing-masing seperti adat istiadat, agama, kepercayaan ataupun kebiasaan yang berlaku; 3. apabila memilih/mengangkat ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah lakukan dengan cara-cara musyawarah; 4. pengurus RT, RW, Kepala Desa/Lurah dalam membuat program pembangunan desa/di lingkungan masyarakat lakukan dengan cara musyawarah; 5. setiap anggota masyarakat harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungannya masing-masing; 6. tidak membeda-bedakan status, agama, kepercayaan, adat istiadat atau suku dan lain sebagainya; 7. setiap anggota masyarakat menjaga, mewujudkan persatuan dan kesatuan. - Negara: 1. Demokrasi negara kita menerapkan demokrasi tidak langsung, dasarnya lihat pasal 1 ayat 2 UUD 1945; 2. adanya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan; 3. mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia; 4. persamaan di depan hukum; 5. distribusi pendapat secara adil; 6. adanya kesempatan pendidikan yang sama; 7. mengaku kebebasan warga negaranya/individu; 8. adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi; 9. mengidahkan “Fatsoen” (tata krama berpolitik); 10. adanya kerja sama/gotong royong. Demikian penjelasan uraian contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.ApakahAnda dapat memberikan contoh-contoh lainnya? Saya harap cobalahAnda renungkan dan cobaAnda lihat dan perhatikan di lingkungan tempat tinggal Anda atau diskusikan dengan teman-teman Anda, bila perlu tanyakan pada orang tua atau guru pamong Anda. Nah, selesailah kita mempelajari uraian Kegiatan 2, apabila Anda kurang memahami, silahkan baca kembali dan simak baik-baik agar belajar Anda tidak sia-sia. Untuk mengukur keberhasilan belajar Anda, kerjakan tugas berikut. Setelah selesai cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada akhir modul. Selamat belajar, sampai berjumpa lagi pada modul berikutnya.
- 34. 34 KEGIATAN 2 Jawablah pertanyaansoal di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 1. Sebutkan 5 (lima) prinsip Demokrasi Pancasila? 2. Jelaskan arti Pemilihan Umum menurut UU No.3 tahun 1999? 3. Apa tujuan diadakannya Pemilihan Umum bagi bangsa Indonesia? 4. berikan contoh-contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan a. Keluarga b. Masyarakat 5. Mengapa perlunya suatu negara mengadakan pemilihan Umum?
- 35. 35 PENUTUP Anda telah menyelesaikanmodul tentang “Tanggung Jawab“ diharapkan Anda memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pentingnya menerapkan sikap/ perbuatan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, di sekolah ataupun kehidupan bernegara. Dari ke dua kegiatan belajar ini dapat di simpulkan: 1. tanggung Jawab adalah kesediaan diri untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau peristiwa tertentu; 2. setiap tugas dan kewajiban baik secara perorangan maupun kelompok selalu di ikuti adanya pertanggungjawaban; 3. dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hak-hak berpolitik rakyat dijamin sepenuhnya.; 4. selaku warga negara yang baik hendaknya kita memahami tugas, kedudukan, dan mekanisme kerja lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Di samping itu juga kita hendaknya memahami tata cara berperan serta dalam menyalurkan aspirasi politiknya secara sadar, benar sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab; 5. dalam Demokrasi Pancasila kebebasan mendapatkan tempat yang terhormat. Kebebasan yang dianut oleh Demokrasi Pancasila adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa, dan negara; 6. prinsip, aturan, dan bentuk hak peran serta masyarakat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam Demokrasi Pancasila tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. tugas, wewenang, dan tanggung jawab warga negara dan organisasi sosial politik dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar Demokrasi Pancasila benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan intisari demokrasi Pancasila itu sendiri. 8. demokrasi negara kita menggunakan demokrasi tidak langsung. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh badan perwakilan rakyat. Di negara kita satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilu. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang modul ini, silahkan kerjakan tes akhir modul, tetapi sebelumnya pelajari kembali materi yang belum Anda pahami. Bila sudah mengerjakan soal-soal, periksalah bersama-sama dengan teman sejawat Anda.
- 36. 36 Setiap soal pilihanganda jika betul diberi nilai 1, untuk soal essay bila betul semua diberi nilai 4. Nilai akhir = jumlah yang betul pilihan ganda ditambah jumlah yang betul soal essay lalu dibagi 3 30 Jika betul semua maka nilainya = ––– =10 3 Apabila Anda memperoleh nilai 7,5 dianggap Anda sudah memahami uraian atau isi modul ini, kemudian Anda dapat melanjutkan modul berikutnya. Sedangkan bagi Anda yang memperoleh nilai dibawah 7,5Anda dianjurkan untuk mengulangi kembali mempelajari modul ini. Seandainya Anda mengalami kesulitan, janganlah Anda ragu untuk menanyakan kepada guru bina, dan saya sarankan bacalah buku sumber lain yang berhubungan dengan pelajaran PPKn.
- 37. 37 KEGIATAN 1 1. Demokrasiadalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 2. Macam-macam Demokrasi: a. Demokrasi Parlementer. b. Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan. c. Demokrasi sistem referendum. 3. Negara Indonesia disebut sebagi negara demokrasi karena: a. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). c. Memiliki UU. 4. 3 Undang-Undang sebagi jaminan menyatakan pendapat a. UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu. b. UU No.2 tahun 1998 tentang Parpol. c. UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 5. 2 Contoh peran warga negara sebagai insan sosial politik a. Menjadi anggota Partai Politik. b. Mematuhi Undang-Undang. c. Memilih Parpol atau bersedia untuk dipilih. KEGIATAN 2 1. 5 Prinsip Demokrasi Pancasila a. Pemerintahan berdasarkan hukum. b. Adanya perlindungan HAM. c. Musyawarah untuk mufakat. d. Peradilan yang merdeka. e. Kedaulatan ada di tangan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). 2. Arti Pemilu menurut UU No.3 tahun 1999 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Tujuan diadakannya Pemilu bagi bangsa Indonesia adalah: a. Memilih anggota DPR. b. Memilih anggota DPRD I. c. Memilih anggota DPRD II
- 38. 38 4. Contoh pelaksanaandemokrasi di lingkungan: a. Keluarga: mengadakan musyawarah memilih tempat tinggal. b. Masyarakat: mengadakan musyawarah dalam pemilihan pengurus RT dan RW. 5. Perlunya suatu negara mengadakan Pemilu adalah: a. Mendukung atau mengganti anggota legislatif (DPR). b. Pembangunan negara. DAFTAR PUSTAKA Aim Abdul Karim, Memahami PPKn untuk kelas 2 SMU Bandung, Penerbit Ganeca Exact. 2000 Ahmad Dimyati HS dkk, Bahan Acuan Kegiatan Belajar Mengajar PPKn SMU Kelas 2 Jakarta, Penerbit PT. Rakadita. 1990 Amin Rais Muh, Demokrasi dan Proses Politik LP3S Jakarta, Penerbit Majalah Prisma.1986 Budiyanto, Dasar-dasar Umum Tata Negara untuk SMU Kelas 3 Jakarta, Penerbit Erlangga. 2000 Eling Waspodo dkk, Buku Pelajaran Tata Negara untuk SMU Kelas 2 Surakarta, Penerbit CV. Handayani. Majalah “Gerbang” Edisi 8 tahun Mei Juni 2002 Neiny Ratnaningsih, PPKn untuk SMU Kelas 2 Bandung, Penerbit Grapindo Media Pratama. 2000 Suprapto dkk, PPKn untuk SMU, SMK, MA, Kelas 2 Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.2000 Suardi Abu Babar dkk, PPKn Kelas 2 Jakarta, Penerbit Yudistira. 2000 Rahmat, Panduan Menguasai Tata Negara SMU Kelas 3 Bandung, Penerbit Ganeca Exact. 2000.