Modul dengan judul “‘‘HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA’’” saya harap Anda telah mempelajari serta memahaminya. Adapun tujuan mempelajari modul ini diharapkan Anda menjadi lebih disiplin berbudi pekerti yang baik serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat: 1. menjelaskan arti Demokrasi Pancasila; 2. menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di berbagai bidang; 3. menjelaskan pentingnya pelaksanaan demokrasi Pancasila; 4. menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila; 5. menyebutkan sikap perilaku dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila sesuai dengan 10 pilar prinsip Demokrasi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945; dan 6. memberikan contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi diberbagai lingkungan kehidupan.

1. MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN<br />( PKN)<br />‘‘HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA’’<br />DISUSUN <br />OLEH <br />Drs. H BARAHIMA <br />Pembina IV/a<br />NIP. 19520312 1985031 007<br />SMA NEGERI 2 MATARAM<br />PENDAHULUAN<br />Selamat berjumpa … apa khabar Siswa/i SMU Terbuka masa depan harapan bangsa. Ingin rasanya berjumpa dan melihat senyum manis keseriusan Anda dalam mewujudkan cita-cita menuju masa depan. Keseriusan Anda dalam belajar itu merupakan sebagian dari sikap atau perbuatan “Tanggung jawab”. Modul berikut ini membahas tentang “Tanggung jawab” yang terdiri dari: Hak-hak warga negara Indonesia, hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, Peran serta warga negara sebagai insan sosial politik, Demokrasi Pancasila, Pemilu, Sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, serta contoh-contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi.<br />Modul dengan judul “‘‘HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA’’” saya harap Anda telah mempelajari serta memahaminya. Adapun tujuan mempelajari modul ini diharapkan Anda menjadi lebih disiplin berbudi pekerti yang baik serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:<br />menjelaskan arti Demokrasi Pancasila;<br />menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di berbagai bidang;<br />menjelaskan pentingnya pelaksanaan demokrasi Pancasila;<br />menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila;<br />menyebutkan sikap perilaku dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila sesuai dengan 10 pilar prinsip Demokrasi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945; dan<br />memberikan contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi diberbagai lingkungan kehidupan.<br />Adapun waktu untuk mempelajari modul ini yaitu 10 jam 20 menit, sedangkan bahan-bahan yang harus Anda siapkan adalah: buku-buku sumber yang sesuai UUD 1945 yang telah di amandemen atau pun Ketetapan MPR.<br />Bagaimana cara mempelajarinya agar dapat lebih memahaminya? <br />Pertama Anda pelajari Kegiatan Belajar I tentang Hak-hak warga negara Indonesia, untuk mengetahui/mengukur kemampuan belajar Anda kerjakanlah tes atau latihan soal yang ada, kemudian Anda lanjutkan pada Kegiatan Belajar II tentang Demokrasi Pancasila, lalu kerjakan pula tes serta latihan soal, dan jangan lupa kerjakan tes akhir modul<br />HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA<br />Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda dapat:menjelaskan arti demokrasi;menyebutkan macam-macam demokrasi;menjelaskan sistem demokrasi;menjelaskan arti Demokrasi Pancasila;menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di berbagai bidang;menuliskan isi pasal 28 UUD 1945;menjelaskan pentingnya pelaksanaan Demokrasi Pancasila;memberikan contoh peranan warga negara dalam bidang politik; danmemberikan contoh cara menyampaikan pendapat.Pokok-pokok Materi :Hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidanga. Politikb. Pendidikanc. EkonomId. Sosial Budaya Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945;Peran serta warga negara sebagai insan sosial politik; <br />HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA<br />Tahukah Anda hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila? Nah! Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam berbagai bidang seperti bidang politik, pendidikan ekonomi dan sosial budaya. Perhatikan lebih dahulu dan pahami secara baik tentang pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi serta sistem demokrasi, sampai demokrasi Pancasila. Agar Anda lebih mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya demokrasi itu, dan Anda menjadi lebih mengerti serta memahami tentang hak-hak warga negara dalam praktek yang berdasarkan demokrasi.<br />DEMOKRASIPengertian Ada beberapa pendapat tentang arti demokrasi<br />Gambar 1. Bagan Pendapat Masyarakat <br />MACAM-MACAM DEMOKRASI<br />Di lihat atas dasar cara penyaluran kehendak rakyat maka demokrasi di bedakan seperti bagan di bawah ini:Gambar 2. Bagan Macam-macam Demokrasi <br />demokrasi dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya seperti bagan di bawah ini:Gambar 3. Bagan Demokrasi <br /> SISTEM DEMOKRASI <br />Berdasarkan tugas-tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk yaitu:<br />1. Demokrasi dengan sistem Parlementer;<br />2. Demokrasi dengan sistem Pemisahan Kekuasaan;<br />3. Demokrasi dengan sistem Referendum<br />Demokrasi Sistem Parlementer<br />Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi Sistem Parlementer?<br />DSP: adalah sistem demokrasi dalam suatu pemerintahan negara yang menuju kepada badan perwakilan atau parlemen.<br />Gambar 4. Bagan Demokrasi <br /> <br />Demokrasi Sistem Pemisahan Kekuasaan<br />Sedangkan demokrasi sistem pemisahan kekuasaan Adalah sistem demokrasi dimana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi 3 bidang yang keberadaannya saling terpisah satu sama lain, contoh adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sementara itu, Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat, contoh Amerika Serikat.<br />Demokrasi Sistem Referendum<br />Adalah sistem demokrasi dimana rakyat diminta pendapatnya tentang persoalan-persoalan terutama mengenai pemerintahan. Pada negara demokrasi sistem referendum ini tugas badan legislatif selalu di bawah pengawasan rakyat.<br />Gambar 5. Bagan Referendum <br /> Anda tentu tahu demokrasi apa yang dikembangkan di Indonesia … Ya, benar! Bagaimana! Apakah Anda dapat mengerti tentang uraian tadi? Jika Anda telah memahaminya perhatikan uraian berikut ini tentang “Demokrasi Pancasila.”<br /> <br />Gambar 6. Tabel Demokrasi Pancasila<br />Keterangan:Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi<br />Artinya: Rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu.<br />Aturan permainan dalam demokrasi diatur secara melembaga<br />Artinya: Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan. <br />Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemeritahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini, pemerintah berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan.<br />Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada sepuluh pilar demokrasi yang antara lain: <br />a. demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;<br />b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;<br />c. berkedaulatan rakyat;<br />d. didukung oleh kecerdasan warga negara;<br />e. sistem pemisahan kekuasaan negara;<br />f. menjamin otonomi daerah;<br />g. demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law;<br />h. sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;<br />i. mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan<br />j. berkeadilan sosial.<br />Dan Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik yang hanya mengatur masalah kekuasaan negara, tetapi juga demokrasi dalam masalah ekonomi, sosial, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<br />Bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi harus sesuai dengan Pancasila karena:<br />1. sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;<br />2. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME;<br />3. lebih menghargai hak asasi manusia;<br />4. menjamin kelangsungan hidup bangsa;<br />5. mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan keadilan sosial. <br />Selanjutnya perhatikanlah uraian berikut ini tentang hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.Indonesia sebagai negara yang mempraktekkan serta menjunjung tinggi pemerintahan yang demokratis, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara dalam berbagai bidang:<br />a.Bidang Politik Hak warga negara di bidang politik yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan: yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik atau saran. Cobalah Anda ingat dan renungkan, pernahkah Anda memberikan masukan atau saran kepada pengurus RT, RW, atau Kepala Desa/Lurah? Adakah keuntungan atau khikmat apa yang dapat Anda peroleh? Ilustrasi di atas cuma sekedar contoh, mungkin Anda pernah melakukan suatu perbuatan yang memang itu adalah hak-hak Anda dalam bidang politik. Agar lebih memahami uraian di atas, coba Anda tulis atau lengkapi tabel I di bawah ini.Gambar 7. Tabel contoh Hak Berpolitik Dari pendapat atau jawaban yang Anda tulisContoh nomor 1. Bila Anda menjadi anggota Parpol itu adalah hak Anda, dan hak Anda di negara kita dijamin (sesuai dengan nilai pengamalan Pancasila dan UUD 1945)Begitu pula jawaban nomor 2 atau nomor 5.Nah bagaimana dengan pertanyaan nomor 3 serta nomor 4?. Tahukah Anda mengapa melawan pemerintah yang sah serta memilih lebih dari satu partai pada waktu Pemilu itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? tentu Anda bisa kan memberikan alasannya: ……………Betul, jika kita melawan pemerintah yang sah berarti kita dituduh sebagai pemberontak dan pelaku kejahatan, jelas harus ditangkap karena membahayakan keutuhan atau kedaulatan negara.Demikian pula memilih lebih dari satu Parpol pada saat Pemilu, bukankah itu merupakan perilaku yang plin plan atau tidak berpendirian? Sikap demikian akan merugikan diri sendiri bukan? b.Hak Warga Negara dalam bidang Pendidikan Untuk memahami hak warga negara dalam bidang pendidikan, perhatikanlah arti dan makna yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran” Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang” Makna isi Pasal 31 (1) UUD 1945 tersebut merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas hak memperoleh pengajaran. Dalam hal ini berarti pemerintah dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah baik umum maupun kejuruan, dengan mengingat kemampuan pembiayaan dan perlengkapan lain yang dapat disediakan oleh pemerintah. Menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengandung maksud “Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang mengatur Pasal 31 itu adalah UU No. 2 Tahun 1989 yang masih berlaku saat ini, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 27, No. 28, 29, dan No. 30 Tahun 1990. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 itu antara lain disebutkan fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Di bawah ini ada beberapa informasi atau pengalaman para siswa yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Terbuka. Bacalah secara seksama dan selanjutnya beri tanggapan anda mengenai cerita-cerita tersebut diatas.Iis Marlena (14), Siswa Kelas 2 BAPAK saya seorang buruh bangunan di Bogor, sementara ibu tidak kerja (ibu rumah tangga). Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Penghasilan bapak saya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, itupun sering kurang sehingga bapak harus mencari tambahan. Setelah lulus SD (2001) saya bingung, apakah melanjutkan sekolah apa nggak. Yang pasti orang tua tidak memprioritas saya meneruskan sekolah.Untungnya, saudara sepupu saya, alumni SLTP Terbuka Koja, memberitahu bahwa ada sekolah yang benar-benar gratis. Mengetahui hal itu, saya langsung mendaftar disini dan lulus, sehingga saya tidak nganggur. Ternyata benar-benar ada sekolah gratis, kalau sekolah di SMP biasa pasti saya nggak mampu bayar. Mendapat kesempatan belajar di SLTP Terbuka saya harus belajar sungguh-sungguh. Kalau bisa saya ingin sekali melanjutkan terus sekolah saya semampunya. Belajar di SLTP Terbuka menurut saya sangat menyenangkan. Guru-gurunya sangat pengertian dan peduli kepada kami. Belajar disini enak dan mudah dimengerti. Budi Setiawan (16), Siswa Kelas 2 SLTP Terbuka KojaKarena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, maka setelah tamat SD (1998) saya nganggur. Selama setahun nganggur saya jualan koran dan pekerjaan kasar lainnya di pelabuhan. Waktu itu, sebagai anak sopir taksi, tidak terbayang saya akan sekolah lagi. Dari mana duitnya? Sehingga saya pikir sudah tidak mungkin saya melanjutkan sekolah. Karena sekolah di Jakarta ini biayanya gede sekali. Boro-boro mau sekolah, nyari makan aja susah. Akhirnya saya dapat informasi dari teman saya yang sebelumnya juga bersekolah di SLTP Terbuka Koja ini. Awalnya saya nggak percaya kok ada sekolah yang gratis. Untuk membuktikan saya lalu kesini, dan ternyata benar-benar di sekolah ini tidak dipungut biaya sama sekali. Disini setiap minggu cuma bayar iuran Rp. 500, itu pun untuk kegiatan kita.Keinginan saya ialah terus bersekolah agar tidak susah mencari pekerjaan nantinya. Kalau berbekal ijazah SD mana ada orang yang mau terima. Kalau ada paling-paling pembantu rumah tangga. Selain orang tua, teman-teman banyak mendorong agar saya melanjutkan sekolah. Semenjak saya sekolah, saya tidak bekerja lagi. Belajar disini enak, karena belajar secara mandiri pakai modul. Dan kalau sudah lulus nanti, saya ingin bekerja apa saja. Ya bekerja apa saja lah. Kalau cita-cita saya sih banyak. Persoalannya bisa terkabul apa nggak ya?Verawaty (14), Siswa Kelas 2 SLTP Terbuka KojaSaya masuk SLTP Terbuka ini karena orang yang nggak punya biaya. Ayah saya nggak kerja (menganggur). Kebutuhan sehari-hari dipenuhi kakak saya yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ibu saya sedikit-sedikit terima jahitan. Sepulang sekolah harus membantu kerjaan ibu. Guru-gurunya baik. Saya nggak tahu apa masih bisa melanjutkan apa nggak? Maunya sih melanjutkan. (Erlan) c.Hak Warga Negara dalam Bidang Ekonomi Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang hak warga negara dalam bidang ekonomi, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab.apakah Anda suka membantu Orang Tua Anda?apakah pekerjaan Orang Tua Anda?selain masih sekolah, apakah Anda juga sambil bekerja kepada orang lain atau disebuah perusahaan orang lain?apakah selain sekolah sambil wiraswasta (kerja sendiri)? Dari 4 pertanyaan saya harap Anda mau menjawabnya, supaya Anda dapat memahami tentang hak-hak warga negara bidang ekonomi. Misalkan Anda menjawab no. 1 adalah iya, no. 2 petani, tukang kayu, nelayan atau karyawan lain, begitu juga no. 3 jawabnya sambil bekerja, sedang no. 4 iya sekolah sambil berwiraswasta. Semua pertanyaan yang Anda jawab itu menunjukkan suatu gambaran bahwa Anda telah melakukan suatu aktifitas kegiatan atau hak berekonomi. Yang menjadi persoalan apakah Anda merasa hak-hak Anda terpenuhi atau setidaknya Anda merasakan adanya keadilan atau sebaliknya. Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi; artinya perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa, dan rakyat banyak yang tertindas. Apa sajakah hak-hak ekonomi itu? Hak-hak berekonomi antara lain ialah hak untuk memiliki harta benda atau bidang usaha, misal hak jual beli suatu benda, hak membuka usaha, dan hak mengadakan perjanjian dagang. Kita kembali pada kalimat “jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat banyak yang tertindas” Dalam bidang ekonomi ini, perlu sekali wujud dari pelaksanaannya, seperti dengan adanya kesadaran yang tinggi untuk terciptanya kemakmuran rakyat banyak. Untuk itu, perlu adanya wujud pelaksanaan pengamalan demokrasi Pancasila secara benar, terutama sila ke lima ataupun pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian. Cobalah Anda renungkan! Anda masih ingatkan isi dan makna pasal 33 UUD 1945. dan isi dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, dimana dalam pasal 33 dikatakan “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Apakah Anda sudah paham? Nah cobalah lihat di sekitar lingkungan Anda? apakah pengamalan dari pasal 33 UUD 1945 ataupun sila ke 5 Pancasila sudah berjalan dengan baik dan benar atau sebaliknya. Untuk lebih mengetahui dan memahami akan kepentingan hak warga negara dalam bidang perekonomian, isilah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, hak-hak di bidang ekonomi itu apa saja? disebutkan1. .......................................2. .......................................3. ...................................... 4. .......................................5. .......................................Apabila Anda menjawab pada kolom yang dianggap berhasil yaitu kolom No. 1 adalah tenaga kerja meningkat, no. 2 eksport tidak tergantung pada sektor migas, dan no. 3 adalah pendapatan perkapita meningkat, serta no. 4 adalah…Kemudian yang dianggap tidak berhasil pada kolom no. 2 adalah … No. 2 Kurang lancarnya tenaga kerja yang berkaitan dengan pendidikan dan no. 3 adalah pemanfaatan sumber daya alam yang masih kurang serta no. 4 adalah … Begitu juga nilai manfaat yang diperoleh pada kolom no. 1 adalah peningkatan pendidikan, no. 2 pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam ditingkatkan, dan no. 3 adalah ketidakmerataan pendapatan yang mencolok, contoh antara daerah Jawa dengan Irian.Marilah kita sadari dan Anda renungkan sebetulnya kelihatannya pemerintah kita sudah berusaha/berbuat untuk memenuhi keinginan dari cita-cita bersama dalam rangka mengisi pembangunan dibidang ekonomi. Tetapi kita harus menyadari bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tanpa diikutsertakan semua komponen termasuk rakyat tidak akan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu belajarlah dengan benar dan baik agar cita-cita untuk memenuhi kebutuhan berekonomi berhasil dengan baik, adil dan makmur.Uraian selanjutnya adalah tentangd.Hak Warga Negara Dalam Bidang Sosial Budaya Pernahkah Anda merasa kesepian? Sendiri…hidup terasa hampa karena tidak ada yang menyapa atau menegur. Itu contoh kecil yang Anda alami dalam kesendirian? Lalu bagaimana seandainya keluarga Anda mengalami musibah, kemudian tidak ada yang menolong? Tentu Anda merasa sedih bukan? Dari ilustrasi singkat tadi, cobalah Anda perhatikan urauan berikut ini … Tentu Anda masih ingat tentang persamaan derajat yang telah di pelajari di kelas I … lupa? Baiklah coba Anda lihat dan buka kembali kemudian Anda tulis apa sajakah hak warga negara dalam bidang sosial budaya?Hak warga negara dalam bidang sosial budaya antara lain (a) hak ………………………….(b) hak ………..........…………….(c) hak …………………………… (d) hak ……..…........……………..Kemudian jika kita lihat dan pahami pasal 32 UUD 1945 menyatakan “Bahwa pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia”, pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar Kebudayaan Nasional dapat maju dan berkembang. Sedang warga negara berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan Nasional tersebut dengan kemampuan dan keinginannya. Semangat isi pasal 31 dan pasal 32 itu merupakan pengamalan Sila ke 2, ke 4, dan ke 5 Pancasila karena pasal ini menjamin hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya.Kembali pada kalimat di atas “Seandainya keluarga Anda dapat musibah”, bila memang itu terjadi, kita tidak bisa memungkiri itulah suatu kenyataan hidup yang kita jalani. Kita harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, ia sangat membutuhkan orang lain, begitu juga sebaliknya mungkin orang lain membutuhkan kita.Dalam kehidupan di masyarakat akan terjadi timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu mempunyai hak dan kewajiban. Kepentingan-kepentingan individu serta kewajiban antara yang satu dengan lainnya sering berbenturan, berselisih atau perbedaan paham yang menjurus pada perpecahan dan retaknya hubungan persahabatan yang harmonis.Oleh karena itu marilah kita semua memperhatikan serta menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai hak sosial dan budaya seperti, toleransi, kerjasama, maupun bergotong royong sehingga terwujud kehidupan yang tentram dan DEMOKRASI PANCASILASetelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda dapat:menjelaskan tentang prinsip pokok demokrasi Pancasila;menyebutkan fungsi Demokrasi Pancasila;menjelaskan tujuan menerapkan Demokrasi Pancasila;menjelaskan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila;menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila;menyebutkan arti Pemilihan Umum;menyebutkan landasan Pemilihan Umum;menyebutkan tujuan Pemilihan Umum;menjelaskan tentang sistem Pemilihan Umum;menjelaskan tugas warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;menjelaskan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;menjelaskan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;memberikan contoh-contoh pelaksanaan kehidupan Demokrasi Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.Pokok-pokok Materi :Pemilihan UmumSikap dan Prilaku yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila seperti: - bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma;- menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;- mengutamakan persatuan dan kesatuan;- menghormati dan menegakkan hukum.contoh-contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi di:a. keluarga;b. sekolah;c. masyarakat; dand. negara. DEMOKRASI PANCASILA<br />Pada modul kegiatan 1 telah dijelaskan kepada Anda mengenai pengertian Demokrasi Pancasila, untuk memahami materi kegiatan belajar 2 perhatikanlah uraian berikut ini mengenai:a. prinsip Demokrasi Pancasila;b. fungsi Demokrasi Pancasila;c. tujuan Demokrasi Pancasila;d. sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila.Materi di atas sebagai pengantar untuk memahami materi Pemilu. Uraian materi di atas perlu Anda pelajari serta pahami guna memperluas wawasan pemahaman Anda mengetahui Demokrasi Pancasila.<br />Baiklah apakah Anda tahu apa yang dimaksud tentang prinsip pokok Demokrasi Pancasila?<br />a.Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila Bila kita berbicara mengenai prinsip, pasti kita sebagai manusia teringat akan prinsip yang ada pada diri kita. Coba Anda renungkan sejenak, ingat prinsip hidup Anda sebagai manusia! Contoh Anda mengatakan “Saya Lelaki” (bila Anda seorang lelaki) begitu pula sebaliknya “Saya Wanita” (bila Anda seorang Wanita), mungkin juga Anda mengatakan karena “Saya orang yang beriman, bertakwa, jujur, patuh, warga negara Indonesia, dan lain sebagainya”… Bahwa dari kata-kata Anda itu, itulah contoh prinsip yang Anda miliki sebagai manusia. Apa itu prinsip? Prinsip artinya kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Jadi Demokrasi Pancasila prinsip pokoknya adalah sebagai berikut:Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.Perlindungan terhadap hak asasi manusia,Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”,Pelaksanaan Pemilihan Umum;Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),Keseimbangan antara hak dan kewajiban,Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.b.Fungsi Demokrasi PancasilaAdapun fungsi demokrasi Pancasila adalah:1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Contohnya: a. ikut mensukseskan Pemilu; b. ikut mensukseskan Pembangunan; c. ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, Contohnya: a. Presiden adalah Mandataris MPR, b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah dari penjelasan di atas, apa yang pernah Anda lakukan dalam mengamalkan fungsi Demokrasi Pancasila? Cobalah Anda renungkan. Saya yakin pasti Anda pernah mengamalkan, walaupun Anda merasakan belum berbuat apa-apa.Baiklah … selanjutnya perhatikan uraian berikut ini mengenai “Tujuan Demokrasi Pancasila”.c.Tujuan Demokrasi PancasilaTujuan Demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya.Apakah Anda tahu bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi? tentunya Anda tahu bukan? Nah untuk menambah wawasan Anda coba ingat pada waktu Pemilihan Pengurus RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Apa pendapat Anda? Tentu Anda mengatakan Pemilihan Pengurus RT atau RW dilakukan dengan cara musyawarah bukan? Atau melalui voting?Pendapat Anda memang benar, contoh lainnya antara lain:1. membuat Undang-undang;2. mengatur atau membuat pedoman tata cara musyawarah;3. syarat-syarat menjadi anggota Parpol, memilih Parpol;4. melaksanakan Pemilihan Umum;5. pemilihan Presiden dan lain sebagainya. Selanjutnya perhatikanlah uraian tentang sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila.d.Sistem Pemerintahan Demokrasi PancasilaSistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut: 1)Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukumNegara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. 2)Indonesia menganut sistem konstitusional Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.3)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggiSeperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:a. menetapkan UUD;b. menetapkan GBHN; danc. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presidenWewenang MPR, yaitu:membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden;meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;mengubah undang-undang. 4)Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.5)Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah. 6)Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPRPresiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden. 7)kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatasKepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.<br />JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT YANG DIATUR DALAM PASAL 28 UUD 1945 <br />Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional.Pasal 28 E (3) UUD 1945 hasil amandemen atau revisi pada Sidang Tahunan tanggal 7 – 18 Agustus 2000 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<br />Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<br />Makna dari pasal 28 UUD 1945 tersebut berarti setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan alam pikirannya. Akan tetapi kebebasan itu jangan diartikan bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara.<br />Contoh kebebasan yang Anda miliki sebagai seorang siswa di dalam kelas, kebebasan itu tidak berarti bahwa Anda bebas berbuat sekehendak hati, dan Anda boleh ribut dan mengangkat kaki serta meletakkannya di atas meja. Anda harus menghargai orang lain. Contoh lain dalam organisasi politik, seorang pemimpin tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, walaupun dalam organisasi itu Ia pimpinannya.<br />Begitu juga bila kita akan mengajukan sumbangan pemikiran terhadap negara, maka kita harus melalui badan-badan atau lembaga yang telah ditetapkan, kepada wakil rakyat atau bisa juga melalui media massa, dan organisasi massa, ataupun organisasi sosial politik.<br />Mengapa kebebasan mengeluarkan pendapat perlu ada aturan? Ya, karena setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain.<br />Sekali lagi agar kita semua sebagai bangsa Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, perlu kita pelajari dan kita hayati lalu kita amalkan pasal 28 UUD 1945 berikut aturan lainnya seperti: a. UU No. 2 tahun 1999 tentang Parpol;b. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu;c. UU No. 4 tahun 1999 tentang sususan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dand. UU No. 9 tahun 1998 tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum.<br />PERAN SERTA WARGA NEGARA SEBAGAI INSAN SOSIAL POLITIK<br />Pada uraian atau penjelasan sebelumnya saya katakan kita sebagai manusia, mahluk di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri kita pasti membutuhkan orang lain. Begitu pula sebaliknya orang lain mungkin akan membutuhkan kita. Contoh kita sebagai warga negara butuh perlindungan ataupun jaminan kebebasan dari negara. Sebaliknya negara membutuhkan warga masyarakatnya turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Jika kita melihat peran warga negara sebagai insan sosial politik, sebetulnya kita sebagai bangsa harus bangga dan bersyukur karena sejak zaman penjajahan Belanda kesadaran itu sudah ada, contoh bangsa Indonesia mendirikan partai politik seperti PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang akhirnya menjadi Presiden RI pertama, walaupun beliau pernah di tangkap oleh pemerintah Belanda karena pergerakan-pergerakannya.<br />Oleh karena itulah berdasarkan pengalaman sejarah jaminan kebebasan atas hak-hak politik perlu diatur guna menjamin ada kepastian ataupun perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). <br />Dengan dibuatnya Undang-undang jaminan kebebasan menyatakan pendapat atau politik, agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Begitu juga rakyat supaya tidak bertindak anarkis ataupun kebebasan yang tidak berdasarkan norma. <br />Sesuai dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 maka DPR bersama Presiden telah membentuk Undang-undang yang menjamin lebih lanjut hak-hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<br />Selanjutnya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus berusaha mencari titik temu keinginan, cita-cita, pendapat, dan pendirian yang berbeda-beda dalam mencapai kesejahteraan. Itu semua bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi sosial atau parpol yang dibentuk oleh masyarakat. Dan untuk mencapai cita-cita tersebut dalam mengeluarkan pendapat di samping partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan, rakyat juga dapat menyalurkan pendapatnya melalui media massa (surat kabar, radio, TV dan sebagainya). Melalui media massa rakyat dapat menyatakan pendapat, saran, atau bahkan kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah.<br />Uraian di bawah ini cobalah Anda renungkan peran apa saja yang harus Anda lakukan sebagai insan sosial politik dengan contoh-contoh lainnya di bawah ini seperti: <br />1. mengisi pembangunan, <br />2. menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat, <br />3. menjaga ketertiban serta mematuhinya, <br />4. aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan <br />5. mendukung pemerintah yang sah. <br />Selanjutnya cobalah Anda tambahkan lagi apa saja peran Anda sebagai insan politik di lingkungan tempat tinggal Anda, diskusikanlah dengan teman-teman Anda atau tanyakan pada guru pamong apabila mengalami kesulitan. <br />Nah, Anda telah selesai mempelajari kegiatan belajar 1, untuk mengetahui keberhasilan belajar Anda, kerjakan tugas berikut dan setelah selesai cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir modul. Jika jawaban Anda cocok dengan kunci jawaban, berarti Anda telah memahami tentang hak-hak warga negara Indonesia, selamat. Tetapi jika jawaban Anda tidak atau belum cocok dengan kunci jawaban, berarti Anda harus mengulang kembali mempelajari kegiatan belajar 1, terutama mengenai hal-hal yang belum Anda pahami.<br />PENUTUP<br />Anda telah menyelesaikan modul tentang “Tanggung Jawab“ diharapkan Anda memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pentingnya menerapkan sikap/perbuatan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, di sekolah ataupun kehidupan bernegara. Dari ke dua kegiatan belajar ini dapat di simpulkan:<br />tanggung Jawab adalah kesediaan diri untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau peristiwa tertentu;<br />setiap tugas dan kewajiban baik secara perorangan maupun kelompok selalu di ikuti adanya pertanggungjawaban;<br />dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hak-hak berpolitik rakyat dijamin sepenuhnya.;<br />selaku warga negara yang baik hendaknya kita memahami tugas, kedudukan, dan mekanisme kerja lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Di samping itu juga kita hendaknya memahami tata cara berperan serta dalam menyalurkan aspirasi politiknya secara sadar, benar sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab;<br />dalam Demokrasi Pancasila kebebasan mendapatkan tempat yang terhormat. Kebebasan yang dianut oleh Demokrasi Pancasila adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa, dan negara;<br />prinsip, aturan, dan bentuk hak peran serta masyarakat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam Demokrasi Pancasila tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />tugas, wewenang, dan tanggung jawab warga negara dan organisasi sosial politik dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar Demokrasi Pancasila benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan intisari demokrasi Pancasila itu sendiri.<br />demokrasi negara kita menggunakan demokrasi tidak langsung. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh badan perwakilan rakyat. Di negara kita satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilu.<br />Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang modul ini, silahkan kerjakan tes akhir modul, tetapi sebelumnya pelajari kembali materi yang belum Anda pahami. Bila sudah mengerjakan soal-soal, periksalah bersama-sama dengan teman sejawat Anda. Setiap soal pilihan ganda jika betul diberi nilai 1, untuk soal essay bila betul semua diberi nilai 4. Nilai akhir = jumlah yang betul pilihan ganda ditambah jumlah yang betul soal essay lalu dibagi 3 Jika betul semua maka nilainya = 30 / 3 =10<br />Apabila Anda memperoleh nilai 7,5 dianggap Anda sudah memahami uraian atau isi modul ini, kemudian Anda dapat melanjutkan modul berikutnya. Sedangkan bagi Anda yang memperoleh nilai dibawah 7,5 Anda dianjurkan untuk mengulangi kembali mempelajari modul ini.<br />Seandainya Anda mengalami kesulitan, janganlah Anda ragu untuk menanyakan kepada guru bina, dan saya sarankan bacalah buku sumber lain yang berhubungan dengan pelajaran PPKn. <br />DAFTAR PUSTAKA<br />Aim Abdul Karim, Memahami PPKn untuk kelas 2 SMU Bandung, Penerbit Ganeca Exact. 2000 <br />Ahmad Dimyati HS dkk, Bahan Acuan Kegiatan Belajar Mengajar PPKn SMU Kelas 2 Jakarta, Penerbit PT. Rakadita. 1990 <br />Amin Rais Muh, Demokrasi dan Proses Politik LP3S Jakarta, Penerbit Majalah Prisma.1986 <br />Budiyanto, Dasar-dasar Umum Tata Negara untuk SMU Kelas 3 Jakarta, Penerbit Erlangga. 2000Eling Waspodo dkk, Buku Pelajaran Tata Negara untuk SMU Kelas 2 Surakarta, Penerbit CV. Handayani. Majalah “Gerbang” Edisi 8 tahun Mei Juni 2002 <br />Neiny Ratnaningsih, PPKn untuk SMU Kelas 2 Bandung, Penerbit Grapindo Media Pratama. 2000 <br />Suprapto dkk, PPKn untuk SMU, SMK, MA, Kelas 2 Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.2000 <br />Suardi Abu Babar dkk, PPKn Kelas 2 Jakarta, Penerbit Yudistira. 2000 <br />Rahmat, Panduan Menguasai Tata Negara SMU Kelas 3 Bandung, Penerbit Ganeca Exact. 2000<br /> Mataram, 16 Juli 2009<br />Mengetahui<br />Kepala SMA Negeri 2 Mataram Guru Mata Pelajaran<br />Drs. Khaerudin Ahmad Drs. H Barahima <br />Pembina IV/a Pembina IV/a<br />NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007<br />MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN<br />‘‘PERSAMAAN DERAJAT’’<br />DISUSUN <br />OLEH <br />Drs. H BARAHIMA <br />Pembina IV/a<br />NIP. 19520312 1985031 007<br />SMA NEGERI 2 MATARAM<br />PERSAMAAN DERAJAT<br /> <br />PENDAHULUAN<br />Pada hari ini Anda mempelajari modul yang ke 3. Sebelumnya coba ingatlah pokok bahasan modul 2 tentang Cinta Tanah Air, lalu berapa besarkah cinta Anda pada tanah air? Mungkin Anda sulit untuk menjawabnya. Saat ini marilah kita menyadari bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup kita harus selalu mematuhi segala peraturan atau perundangan yang berlaku.<br />Sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundangan serta Piagan Internasional mengenai hak azasi manusia, bangsa Indonesia mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. <br />Harkat dan martabat manusia merupakan hal yang paling asasi bagi manusia. Dalam arti pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sama dengan pengakuan terhadap hak azasinya. Hak itu merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia.<br />Sebagai bangsa yang lama dijajah oleh bangsa asing, serta banyaknya kerajaan masa lampau, masyarakat Indonesia pernah terbagi-bagi dalam beberapa kelompok yang dikatakan memiliki derajat dan martabat yang berbeda. Apalagi di zaman Orde Lama atau Orde Baru banyak sekali terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak azasi manusia. <br />Kini, seiring dengan perkembangan zaman, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak azasi manusia, maka tidak ada lagi perbedaan atas derajat dan martabat manusia di Indonesia. Mungkin Anda akan memberi komentar dengan itu, semua ‘kan teori! Jika memang belum ada kesesuaian dan kenyataan di masyarakat janganlah Anda pesimis, harus sabar dan bersikaplah optimis. <br />Untuk lebih memahami dan jelasnya Anda harus mempelajari modul berikut ini yang terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan 1 : Prinsip persamaan derajat manusia Kegiatan 2 : Warga Negara Setiap kegiatan disusun berurutan, oleh karena itu sebaiknya Anda mengikuti petunjuk berikut ini antara lain: 1. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari modul ini adalah 12 jam. <br />2. Bacalah setiap penjelasan dengan benar dan tidak tergesa-gesa. <br />3. Pelajari kembali kegiatan demi kegiatan yang belum dipahami. <br />4. Praktekkan/terapkan kegiatan-kegiatan yang Anda pelajari dengan menggunakan alat/ bahan; buku-buku yang relevan. Jika Anda telah selesai mempelajari modul ini serta memahaminya, maka Anda akan lebih memahami menghargai serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Materi yang Anda pelajari ini akan berkaitan dengan materi/modul berikutnya. Oleh sebab itu Anda harus bersungguh-sungguh belajarnya.<br />Kegiatan Belajar 1: PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT MANUSIA<br />Kegiatan Belajar 1 ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai prinsip persamaan derajat manusia. Setelah mempelajari modul ini Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengenai hal-hal berikut ini: 1.Arti prinsip persamaan derajat.2.Makna Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.3.Ketetapan MPR dan perundang-undangan.4.Pelaksanaan hak azasi manusia. Sejarah HAM.HAM dalam UUD 1945.5.Macam-macam hak azasi manusia. Arti Prinsip Persamaan Derajat<br />Persamaan harkat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban azasi. <br />Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia dikarunian potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial).<br />Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam masyarakat. Cobalah Anda renungkan? dan cobalah lakukan contoh perbuatan yang baik, misalnya Anda menolong tetangga yang sedang sakit walaupun tetangga Anda itu berbeda agama dengan Anda.<br />Gb. 1. Orang menjenguk orang sakit<br />Negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki landasan moral atau hukum tentang persamaan derajat. <br />Landaasan Ideal: Pancasila<br />Landasan Konstitusional: UUD 1945 yakni: <br />Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-1, 2, 3, dan 4<br />Batang Tubuh (pasal) UUD 1945 yaitu pasal 27, ps. 28, ps. 29, ps. 30, ps. 31, ps.32, ps.33, dan ps. 34 lihat amandemennya.<br />Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.<br /> Mataram, 16 Juli 2009<br />Mengetahui<br />Kepala SMA Negeri 2 Mataram Guru Mata Pelajaran<br />Drs. Khaerudin Ahmad Drs. H Barahima <br />Pembina IV/a Pembina IV/a<br />NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007<br />