1. DIGITAL NE WS PA PER
PEMILU 2014
HARAP-HARAP
CEMAS
hal
Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
2
| SELASA, 3 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman
edisi pagi
World Trade Organization
PENJAJAHAN
EKONOMI
SURYA Online - Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi
internasional. Setelah sukses dalam
penyelenggaraan Asia-Pacific Economy
Cooperation (APEC), Oktober 2013, kini
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World
Trade Organization (WTO) ke-9 digelar di
Nusa Dua, Bali, 3-6 Desember 2013.
Rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membuka
pertemuan tersebut didampingi
Dirjen WTO Roberto Azevedo dari
Brasil.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
menyatakan, konferensi ini akan
dihadiri 159 Menteri Perdagangan
dari seluruh negara anggota WTO.
“Sebagai tuan rumah, tugas Indonesia
akan menjembatani kepentingan
antara negara miskin, berkembang
dan negara maju,” ujarnya, Senin,
(2/11/2013).
Menurut Gita, ada tiga hal yang
akan menjadi topik bahasan utama di
Bali. Di antaranya, paket kebijakan
untuk negara kurang berkembang
(least development countries),
pemberian fasilitas perdagangan
(trade facilitation), dan kebijakan
soal perdagangan produk pertanian
(agricultural). “Itu yang direncanakan
sebagai Bali package, semoga bisa
disetujui,” kata dia.
Dalam paket kebijakan untuk
negara berkembang, menurut Gita,
ada enam poin usulan yang pada
join facebook.com/suryaonline
dasarnya telah mendapat lampu hijau
dari semua delegasi dalam pertemuan
persiapan General Council of WTO di
Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu.
Keenam poin tersebut menyangkut
mekanisme pengawasan, service
waiver atau pemberian fleksibilitas
akses pasar jasa di negara berkembang dan negara maju bagi penyedia
jasa di negara kurang berkembang
dan penerapan dokumen asal barang
(rules of origin) yang lebih sederhana.
Ada juga usul perpanjangan
fleksibilitas akses pasar (extension
of temporary waiver of trades),
pemberian preferensi bebas tarif dan
kuota kepada pada negara kurang
berkembang, serta akses pasar yang
lebih luas pada produk kapas dari
negara-negara kurang berkembang di
Afrika.
Bolehlah kita berbangga dipercaya
sebagai negara penyelenggara
kebijakan ekonomi dunia, namun
yang lebih penting, Indonesia harus
bebas dari penjajahan ekonomi
baru. Masuknya barang-barang
yang merusak pasar dan ekonomi
Indonesia, Pak Gita Wiryawan harus
perjuangkan, karena itulah bentuk
penjajahan ekonomi baru. beberapa
negara ASEAN saja berani untuk
menolak masuknya barang-barang
yang dianggap tidak mengungtungkan
pasar dan produksi dalam negeri,
tetapi Pemerintah Indonesia, maaf,
seperti tidak bisa berbuat apa-apa
dengan ancaman perdagangan bebas.
Jepang dan China, bahkan lebih
berani lagi tidak memperhatikan arti
perdagangan bebas. Apalagi Amerika.
Mereka menjegal masuknya barangbarang yang tidak menguntungkan
perdagangan dalam negerinya dengan
berbagai macam aturan yang masuk
akal. Tetapi Indonesia dalam dasa
warsa ini seolah-olah tak berdaya
dengan alasan kita nanti disanksi WTO
soal perdagangan bebas. Di arena
KTM inilah misi diplomasi Indonesia
untuk lepas dari penjajahan ekonomi
harus dilakukan dan sukses. Ini tidak
lain agar petani kita bisa hidup
layak, peternak kita bisa hidup layak,
nelayan kita bisa hidup layak dan
pabrikan kita juga bisa hidup.
Perjuangan diplomasi itu penting,
selain itu pembenahan ke dalam juga
penting. Artinya, jika diplomasi kita
berhasil untuk membebaskan kita
dalam tekanan perdagangan bebas,
maka harus diikuti produktifitas yang
tinggi untuk melegitimasinya. Misalnya dalam hal industri kain, indutri
mebel dan tidak kalah pentingnya
industri pertanian.
Buah-buahan kita melimpah dan
tumbuh-tumbuhan sayur mayur juga
melimpah, namun kita tertekan
dengan buah-buahan impor yang
sebenarnya tidak kalah rasa dan
kandungan vitaminnya. Begitu juga
produksi ikan laut, bayangkan dengan
kekayaan laut yang melimpah ruah
sehingga banyak dicuri nelayan-nelayan asing, hampir 90 persen restauran
yang ada di kota-kota besar, impor
ikan. Duuh Gusti.
Untuk itu Pemerintah dan rakyat Indonesia harus cancut tali wondo untuk
melepaskan diri dari kekang penjajahan
ekonomi ini menuju swasembada kehidupan yang hakiki. Selamat berjuang
Pak Gita. (wahjoe harjanto)
follow @portalsurya

2. 2
SELASA, 3 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
Pemilu 2014
HARAP-HARAP CEMAS
SURYA Online
- Pemilu
2014 jumlah
pemilih tetap
yang akan
memberikan
suara telah ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum
sebanyak
sekitar 186,6
juta orang.
Sedangkan
untuk Pemilu
Legislatif, 9
April 2014, 12
partai politik
tingkat nasional dan tiga
partai politik
tingkat lokal
di Aceh menjadi peserta
Pemilu 2014.
Ratusan peserta Pemilu perorangan juga telah ancang-ancang
supaya terpilih menjadi anggota
DPD masing-masing sebanyak
empat orang dari tiap provinsi.
Sementara untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, 9
Juli 2014, hanya bakal diikuti oleh
partai politik yang memenuhi ambang batas minimal (presidential
threshold) yang dapat mengajukan
Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan ambang batas
minimal pencalonan presiden
tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. Pasal 9 UU Nomor
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden
menyebutkan bahwa pasangan
calon diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik
peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20 persen dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25 persen
dari suara sah nasional dalam
Pemilu anggota DPR, sebelum
pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.
UU itu menyebutkan bahwa
penyelenggaraan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dilaksanakan
dengan tujuan untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden yang
memperoleh dukungan kuat dari
rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
join facebook.com/suryaonline
Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dalam Undang-Undang ini
juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang
kuat dan efektif, dimana Presiden
dan Wakil Presiden terpilih tidak
hanya memperoleh legitimasi yang
kuat dari rakyat, namun dalam
rangka mewujudkan efektivitas
pemerintahan juga diperlukan
basis dukungan dari DPR.
Integritas tinggi
Undang-Undang itu mengatur
mekanisme pelaksanaan pemilu
presiden dan wakil presiden untuk
menghasilkan Presiden dan Wakil
Presiden yang memiliki integritas
tinggi, menjunjung tinggi etika
dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.
Dalam konteks penyelenggaraan
sistem pemerintahan Presidensiil,
menteri yang akan dicalonkan
menjadi Presiden atau Wakil
Presiden harus mengundurkan diri
pada saat didaftarkan ke Komisi
Pemilihan Umum.
Selain para menteri, UU itu
juga mewajibkan kepada Ketua
Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan
Pemeriksa Keuangan, Panglima
Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan
diri apabila dicalonkan menjadi
Presiden atau Wakil Presiden.
Pengunduran diri para pejabat
negara tersebut dimaksudkan
untuk kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan terwujudnya
etika politik ketatanegaraan.
Sementara untuk menjaga etika
penyelenggaraan pemerintahan,
Gubernur-Wakil Gubernur, BupatiWakil Bupati, atau Wali KotaWakil Wali Kota harus meminta
izin kepada Presiden pada saat
dicalonkan menjadi Presiden atau
Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia terpilih adalah
pemimpin bangsa, bukan hanya
pemimpin golongan atau kelompok
tertentu. Untuk itu, dalam rangka
membangun etika pemerintahan
terdapat semangat bahwa Presiden atau Wakil Presiden terpilih
tidak merangkap jabatan sebagai
Pimpinan Partai Politik yang
pelaksanaannya diserahkan kepada
masing-masing partai politik.
Proses pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden dilakukan melalui
kesepakatan tertulis partai politik
atau gabungan partai politik dalam
pengusulan pasangan calon yang
memiliki nuansa terwujudnya koalisi
permanen guna mendukung terciptanya efektivitas pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 sudah diterapkan
untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden pada 2009. Hasilnya, dari
44 partai politik peserta Pemilu
2009, hanya Partai Demokrat yang
meraih lebih dari 20 persen dari
560 jumlah kursi di DPR. Partai
Demokrat meraih 150 kursi atau
20,85 persen dari 560 kursi.
Sementara partai lainnya yang
meraih kursi di DPR adalah Partai
Golkar meraih 107 kursi atau 14,45
persen dari 560 kursi. PDI Perjuangan 95 kursi atau 14,03 persen,
PKS 57 kursi atau 7,88 persen, PAN
43 kursi atau 6,01 persen, PPP 37
kursi atau 5,32 persen, PKB 27
kursi atau 4,94 persen, Gerindra
26 kursi atau 4,46 persen, dan
Partai Hanura mendapat 18 kursi
atau 3,77 persen dari 560 kursi
yang ada di DPR RI. Sedangkan 35
partai politik lainnya gagal meraih
satu kursi pun di DPR.
Realitanya, UU No 42 Tahun
2008, ternyata tidak ditepati dan
dilaksanakan sepenuhnya dengan
baik dan konsekuen, itu dibuktikan
dengan terpilihnya Susilo Bambang
Yudhoyono, Presiden RI menjadi
Ketua Umum DPP Partai Demokrat,
walaupun melalui beberapa
proses politik yang rumit. Partai
Demokrat yang didirikan 9
September 2001 dan disahkan 27
Agustus 2003, pertama diketuai
Subur Budhisantoso (2001–2005),
mengantarkan SBY menjadi
Presiden, kemudian Hadi Utomo
(2005–23 Mei 2010), mengantarkan
SBY menjadi Presiden RI untuk
periode 2, Anas Urbaningrum (23
Mei 2010 - 23 Februari 2013),
Susilo Bambang Yudhoyono (30
Maret 2013- sekarang).
Dari realita ini akhirnya kita
berharap amanat UU No 42
Tahun 2008, untuk Pemilu 2014
harus dilaksanakan dengan lebih
konsekuen, artinya Presiden
dan Wakil Presiden tidak boleh
merangkap ketua umum partai
politik agar etika bernegara kita
dapat dijalankan dengan baik dan
benar. Kejadian masa lalu adalah
pelajaran yang berharga untuk
perbaikan Bangsa dan Negara
Indonesia. (joe/ant)
follow @portalsurya