SlideShare a Scribd company logo
Nama: Dwi khairun nisa
Kelas: 10 ips 1
absen: 08
Mapel: PKN , ppt bab 3
BAB 3
Kewenangan Lemaga-
Lembaga Negara Menurut
UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Upaya apapun yang dilakukan perintah untuk membangun
sistem politik indonesia akan menjadi sia sia apabila tidak
didukung oleh rakyat indonesia
BAB 3
Kewenangan Lemaga-Lembaga Negara
Menurut UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
A. Spurastruktur dan infrastruktur politik
1. Suprastruktur
yaitu keseluruhan kegiatan politik didalam negara arau masyarakat
yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai nilai dasar
pada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang
fungsional di antara kegiatan kegiatan politik tersebut
2. Infrastruktur
Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan
yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas
- tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.
Terdapat 4 kekuatan sbgai berikut:
a. Partai politik
untuk memperjuangkan kepentingan anggota , masyarakat , bangsa ,
dan negara melalui pemilihan umum.
b. Kelompok Kepentingan ( interest group ).
yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan
politik negara.
c . Kelompok Penekan ( pressure group )
yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan
keputusan politik yang berupa undang - undang atau kebijakan publik
yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan
kelompok mereka .
d . Media komunikasi politik.
yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian
informasi dan pendapat politik secara tidak langsung , baik terhadap
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya .
B. Lembaga - Lembaga Negara
Republik Indonesia Menurut UUD NRI
Tahun 1945.
Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang - undang,
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi
negara Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )
2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )
3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )
4. Presiden / Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi 7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Kekuangan
Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra
struktur politik negara kita.
C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik , terdapat 3 ( tiga )
unsur pokok yang bersifat sinergis.
1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi
negara pada suatu periode tertentu
2. Unsur swasta / wirausaha yang bergerak dalam pelayanan
publik
3. Unsur warga masyarakat ( stakeholders ) .
partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal
, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi
seleksi pejabat - pejabat negara dan atau tindakan - tindakan yang
diambil oleh mereka.
D. Partisipan Warga Negara dalam
Sistem Politik di indonesia
a. Lingkungan Sekolah
1) Pemilihan ketua kelas , ketua OSIS dan ketua organisasi
ekstrakurikuler seperti Pramuka , Pecinta Alam , PMR , Paskibra
dan sebagainya.
2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS
atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
3). Forum - forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan
di sekolah.
b . Di Lingkungan Masyarakat
Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi
langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui
beberapa kegiatan sebagai berikut:
1 ) Forum warga
2) Pemilihan ketua RT , RW , kepala desa , ketua
organisasi masyarakat dan sebagainya
3 ) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat ,
koperasi , RT - RW , LMD dan sebagainya.
c . Di Lingkungan Negara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , perilaku politik
yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya
adalah sebagai berikut:
1 ) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan
presiden
2 ) Pemilihan kepala daerah secara langsung ( Pilkada ).
3 ) Aksi demonstrasi yang tertib , damai dan santun.
Thank you
I miis You!

More Related Content

Similar to Ppt Pkn Bab 3 by_Dwi khairun 10 ips1.pptx

Nfrastruktur politik
Nfrastruktur politikNfrastruktur politik
Nfrastruktur politik
Al-faqir Hilal Ibnu Hanbal
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politik
Maeko Kaoin
 
Pkn bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul Huda
Pkn  bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul HudaPkn  bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul Huda
Pkn bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul Huda
apotek agam farma
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
jesslynJC
 
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)Rifky Hidayat
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
Abdon sambom
 
PKN BAB II Kelas XI
PKN BAB II  Kelas XIPKN BAB II  Kelas XI
PKN BAB II Kelas XI
kawidian_putri
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
AN ASYUF
 
Infrastruktur Politik
Infrastruktur PolitikInfrastruktur Politik
Infrastruktur Politik
nandasyifaf
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
Arin Sfaaez
 
PKN
PKNPKN
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negaraRpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
eli priyatna laidan
 
Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01
Ahmad Sulton
 
Implementasi politik
Implementasi politikImplementasi politik
Implementasi politik
natal kristiono
 
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptxSistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
RoyyanFirdausAlpha
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
Warnet Raha
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanReedha Williams
 
Makalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartaiMakalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartai
Gifta Nirwana Sumantri
 
Supra Politik.pdf
Supra Politik.pdfSupra Politik.pdf
Supra Politik.pdf
CandraPasaribu
 

Similar to Ppt Pkn Bab 3 by_Dwi khairun 10 ips1.pptx (20)

Nfrastruktur politik
Nfrastruktur politikNfrastruktur politik
Nfrastruktur politik
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politik
 
Pkn bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul Huda
Pkn  bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul HudaPkn  bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul Huda
Pkn bab 3 kelas X Perawat SMK Nurul Huda
 
Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
 
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
Konsepku 131010214842-phpapp01 (1)
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
 
PKN BAB II Kelas XI
PKN BAB II  Kelas XIPKN BAB II  Kelas XI
PKN BAB II Kelas XI
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Infrastruktur Politik
Infrastruktur PolitikInfrastruktur Politik
Infrastruktur Politik
 
Kmo
KmoKmo
Kmo
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negaraRpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
Rpp ppkn kls x bab 3 fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara
 
Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01
 
Implementasi politik
Implementasi politikImplementasi politik
Implementasi politik
 
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptxSistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
Sistem_Dan_Dinamika_Demokrasi_Pancasila.pptx
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
 
Makalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartaiMakalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartai
 
Supra Politik.pdf
Supra Politik.pdfSupra Politik.pdf
Supra Politik.pdf
 

Ppt Pkn Bab 3 by_Dwi khairun 10 ips1.pptx

  • 1. Nama: Dwi khairun nisa Kelas: 10 ips 1 absen: 08 Mapel: PKN , ppt bab 3
  • 2. BAB 3 Kewenangan Lemaga- Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • 3. Upaya apapun yang dilakukan perintah untuk membangun sistem politik indonesia akan menjadi sia sia apabila tidak didukung oleh rakyat indonesia BAB 3 Kewenangan Lemaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 A. Spurastruktur dan infrastruktur politik 1. Suprastruktur yaitu keseluruhan kegiatan politik didalam negara arau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai nilai dasar pada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan kegiatan politik tersebut
  • 4. 2. Infrastruktur Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Terdapat 4 kekuatan sbgai berikut: a. Partai politik untuk memperjuangkan kepentingan anggota , masyarakat , bangsa , dan negara melalui pemilihan umum. b. Kelompok Kepentingan ( interest group ). yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara.
  • 5. c . Kelompok Penekan ( pressure group ) yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang - undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka . d . Media komunikasi politik. yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung , baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya .
  • 6. B. Lembaga - Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang - undang, Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) 2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) 3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) 4. Presiden / Wakil Presiden 5. Mahkamah Agung 6. Mahkamah Konstitusi 7. Komisi Yudisial 8. Badan Pemeriksa Kekuangan Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra struktur politik negara kita.
  • 7. C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik , terdapat 3 ( tiga ) unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu 2. Unsur swasta / wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik 3. Unsur warga masyarakat ( stakeholders ) .
  • 8. partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal , yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat - pejabat negara dan atau tindakan - tindakan yang diambil oleh mereka. D. Partisipan Warga Negara dalam Sistem Politik di indonesia a. Lingkungan Sekolah 1) Pemilihan ketua kelas , ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka , Pecinta Alam , PMR , Paskibra dan sebagainya. 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3). Forum - forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.
  • 9. b . Di Lingkungan Masyarakat Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 1 ) Forum warga 2) Pemilihan ketua RT , RW , kepala desa , ketua organisasi masyarakat dan sebagainya 3 ) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat , koperasi , RT - RW , LMD dan sebagainya.
  • 10. c . Di Lingkungan Negara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut: 1 ) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden 2 ) Pemilihan kepala daerah secara langsung ( Pilkada ). 3 ) Aksi demonstrasi yang tertib , damai dan santun.