SatPol PP dengan PPNS Bagaikan dua sisi mata uang

1. S u m a d i .SH.MH

2. UU NOMOR 32 TAHUN
2004
Pasal 148
Untuk membantu kepala daerah dalam
menegakkan perda dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong
Praja.
Pembentukan dan Susunan Organisasi
Satuan Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) berpedoman pada
Peraturan pemerintah.

3. Pasal 149
Anggota satuan Polisi Pamong Praja dapat
diangkat sebagai PPNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.
Penyidik dan penuntut thd pelanggaran atas
ketentuan perda dilakukan oleh pejabat
penyidik dan penuntut umum sesuai dengan
per UU.
Dengan perda dapat juga ditunjuk pejabat
lain yang diberi tugas utk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas
ketentuan perda.

4. Tugas Satpol PP( Pergub No 65
tahun 2008 )
Penyusun program pelaksanaan ketentraman dan
ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah.
Pelaksana kebijakan pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
daerah.
Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan
kepala Daerah
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
serta penegakan perda dan peraturan kepala daerah
dengan aparat POLRI,PPNS dana aparatur lainnnya.

5. Pelaksanaan pengamanan asset dan pengawalan
gubernur, wagub dan tamu daerah lainnnya.
Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum dengan pemrt Kab/Kota dan aparatur
lainnnya.
Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Narkotika
Propinsi
Tugas lainnnya yang diberikan gub sesuai dg tugas
fungsinya.

6. Pengertian ketentraman dan
Ketertiban Umum:
Adalah suatu kondisi dimana
masyarakat dapat melakukan kegiatan
secara tertib , teratur, nyaman dan aman
Adalah suatu tatanan yang sesuai dg
kaidah hukum, norma agama, norma
social dan peraturan per UU sehingga
terselenggara sendi-sendi kehidupan
yang menjamin rasa aman dan tenang
bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

7. Kedudukan Sat Pol PP dgn
PPNS seperti dua sisi mata
uang
Penggunaan kata dapat menyatakan
sifat diskresional dari suatu kewenangan
yang diberikan kepada seseorang atau
lembaga

8. PERDA Nomor 5 tahun2010
Tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil.
Latar belakang :
Bahwa sesuai dg UU no 8 Th 1981 Ttg
KUHAP ---- PPNS diberi wewenang sbg
Penyidik.
Dalam rangka penegakan hukum peran
PPNS sangat penting.

9. Substansi Perda 5 Tahun 2010
Tugas PPNS melakukan penyidikan atas
pelanggaran UU dan atau Peraturan Daerah
dengan dasar pengangkatannnya.
PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik
Kepolisian RI
Wewenang PPNS :
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana pelanggaran UU atau
Perda.
Melakukan tindakan pertama dan pemeriksanaan di
tempat kejadian.
Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.

10. Wewenang PPNS :
Melakukan penyitaan benda atau surat.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.
Mendatangkan ahli yg diperlukan dalam
hubungannnya pemeriksaan perkara.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik
mendapat petunjuk bahwa tdk terdapat cukup bukti
atau peristiwa tsb bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberikan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
dan
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

11. PPNS tidak berwenang untuk melakukan
penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain
oleh UU.
Kewajiban PPNS :
Melakukan penyidikan ,menerima laporan dan pengaduan
mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan per UU.
Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui Penyidik POLRI dalam wil hukum yang sama kecuali
ditentukan lain oleh UU.
Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
○ Pemeriksaan tersangka
○ Memasuki rumah dan /atau tempat tempat tertutup lainnnya.
○ Penyitaan barang
○ Pemeriksaan saksi ; dan
○ Pemeriksaan tempat kejadian.

12. Persyaratan PPNS :
Pangkat serendah-rendahnya PenataMuda
III /a
Pendidikan serendah-rendahnya S1
Ditugaskan dibidang teknis operasional
Lulus diksus PPNS
DP3 dalam 2 tahun terakhir rata-rata baik.
Sehat jasmani & rohani dibuktikan dg surat
keterangan dokter.

13. Pengangkatan PPNS diusulkan Gub
kepada Menkumham melalui Kemendagri
Penerbitan Kartu Penyidik Oleh MABES
POLRI ------------- aturan khusus KAPOLRI
Pelaksanaan operasional penegakan
peraturan per UU oleh PPNS
dikoordinasikan oleh Sat POL PP
Pembinaan dan pengawasan PPNS
dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS
yang diketuai oleh KaSat POL PP.

14. TERIMA KASIH
MATUR NUWUN