Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini merupakan acuan bagi ibu dan keluarga serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ANC, persalinan dan PNC di masa pandemi COVID-19. Diharapkan ibu dan bayi tetap mendapatkan pelayanan esensial, faktor risiko dapat dikenali secara dini serta mendapatkan akses pertolongan kegawatdaruratan dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari tertular COVID-19
Pedoman ini merupakan revisi dari Pedoman serupa yang dikeluarkan pada 26 Maret 2020 dengan perubahan pada beberapa substansi sesuai perkembangan situasi dan rekomendasi terbaru dari organisasi profesi terkait. Pada pedoman ini dijelaskan mengenai Prinsip Pencegahan COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini merupakan acuan bagi ibu dan keluarga serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ANC, persalinan dan PNC di masa pandemi COVID-19. Diharapkan ibu dan bayi tetap mendapatkan pelayanan esensial, faktor risiko dapat dikenali secara dini serta mendapatkan akses pertolongan kegawatdaruratan dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari tertular COVID-19
Pedoman ini merupakan revisi dari Pedoman serupa yang dikeluarkan pada 26 Maret 2020 dengan perubahan pada beberapa substansi sesuai perkembangan situasi dan rekomendasi terbaru dari organisasi profesi terkait. Pada pedoman ini dijelaskan mengenai Prinsip Pencegahan COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATANMartindra K
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUSmataharitimoer MT
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Dipresentasikan oleh Dr. SABIR ALWY, SH, MH
Wakil Ketua MKDKI
pada PIT VI IDI Kota Bogor | 10 Nopember 2013
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)RS JMC
Permenkes No.67 tahun 2013 adalah regulasi yang mengatur tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA). Akhir-akhir ini banyak kita dengar dari berita di Media Masa tentang kegiatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan secara ilegal. Oleh karena itu perlu disosialisasikan Permenkes No.67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Diharapkan dengan memahami regulasi tersebut segenap pihak dapat mengawasi adanya Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.di lingkungan sekitarnya.
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
STR
1. S T R
Tenaga Kesehatan
Drs. SULISTIONO,SKM, M.Sc
Ketua Divisi Registrasi MTKI
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Surabaya, 17 Maret 2015
2. Legalitas Perijinan Nakes
• Kondisi saat ini: jumlah sekolah kesehatan 197
• Jumlah lulusan 13000-14000/tahun
• 60% mayoritas wilayah didik dari Indonesia bagian Timur
• Hampir 300 RS di Jatim, semua dituntut JCI, pasti
membutuhkan STR
• STR yang diterbitkan P2T VS STR yang diterbitkan MTKI
• Ada Perawat yg melamar TKHI, ditolak krn STR dari P2T hanya
berlaku lokal , shg dituntut STR dari MTKI
3. Kondisi saat ini
• MTKI sdh menyiapkan STR Online, April Ujicoba di DKI, Jatim,
dan yang sulit terjangkau jaringan
• Metamorfosa antara MTKI, KKI, KFN menjadi KTKI per 1 Januari
2016
• P2T mohon klarifikasi ttg keabsahan STR yang diterbitkan
• P2T apakah akan melanjutkan/Stop penerbitan STR (nakes) di
Jatim?
• Bagaimana sikap Kemenkes (Menkes, Kepala Badan PPSDMK
dan Ketua MTKI)
4. Solusi
• Audiensi kepada Menkes segera, hari ini pak Hertanto ke Kemenkes
• Tatanan teknis Setda, Dinkes melakukan sinergi teknis dengan
Badan PPSDMK dan MTKI
• Pagi ini, pengelola TKHI sdh ditelp, untuk diproses STR yang
diterbitkan oleh P2T yang akan diterbitkan ulang oleh MTKI hari ini
• Kita akan segera ujicoba STR onle di DKI Jakarta termasuk diusulkan
Jatim
• STR yg sudah jadi tidak lagi difotocopy namun discan utk mjd e-file
(MTKP akan menerima e-file)
7. Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada
tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki
SERTIFIKAT KOMPETENSI.
Surat Tanda Registrasi
8. Tenaga Kesehatan yang akan
menjalankan PRAKTIK dan/atau
PEKERJAAN KEPROFESIANNYA wajib
memiliki izin dari Pemerintah dengan
syarat memiliki STR yang dikeluarkan
oleh MTKI dan berlaku secara nasional.
12. masa berlaku habis;
dicabut atas dasar peraturan
perundang-undangan;
atas permintaan yang bersangkutan;
yang bersangkutan meninggal dunia.
STRTIDAK berlaku
13. Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan
kepada MTKI melalui MTKP; atau
Tenaga Kesehatan yang baru lulus Uji
Kompetensi mengajukan permohonan secara
kolektif oleh Perguruan tinggi yang ditujukan
kepada MTKI melalui MTKP.
STRBagaimana
Mendapatkan
14. Tugas & Fungsi
PERMENKES NO 46/2013
Uji
kompe-
tensi
STR
Pembi-
naan
Profesi
Komite
Disiplin
MTKI
18. AKTIVITAS DALAM TIAP RANAH CPD
Pembelajaran
Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran
EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi,
dll
Profesionalisme
Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi
pembicara/moderator pada seminar/workshop,
berpartisipasi dalam audit medik, dll
Pengabdian
Masyarakat
Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi
profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll
Publikasi Ilmiah
Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di
bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka
yang dipublikasi di jurnal ilmiah.
Pengembangan
Ilmu
Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor
kompetensi
19. • Ditetapkan 25 SKP dalam 5 tahun
• Ketentuan sudah ada
• Yang kurang adalah publikasi ilmiah
• Setiap OP menerbitkan Jurnal Ilmiah, sebagai
wahana anggotanya untuk menampilkan publikasi
ilmiahnya
Satuan Kredit Profesi
21. PROFESI :
SERTIFIKAT
PROFESI (PII)
INDUSTRI :
FUNGSI JABATAN KERJA
PENDIDIKAN :
GELAR AKADEMIS
OTODIDAK :
PENGALAMAN
KEAHLIAN
KHUSUS
SMP SMA D1 D2 D3 S1 PRO S2 S3
9
U 8
MD 7
M 6
5
4
3
2
1
OPERATOR ANALIS AHLI
22. KEADAAN INSTITUSI PENDIDIKAN
JURUSAN JUMLAH
TERAKREDIT
ASI VALID
AKREDITASI
KEDALU-
WARSA
TIDAK
TERAKRE-
DITASI
KEPERAWATAN 753 457 44 252
KEBIDANAN 728 454 15 259
KES. MAS. 175 101 15 60
FARMASI 153 79 7 67
GIZI 44 12 4 28
JUMLAH 2.253 1.181 (52%) 118 (5%) 954 (43%)
23. UJI KOMPETENSI
SEKARANG
• Paper/computer based
test
• Serentak nasional
• Nilai batas lulus
ditentukan setelah uji
kompetensi
• Hasil diketahui 1 bulan
kemudian
• Non-exit exam
MASA DEPAN
• Computer based test
• Bisa kapan saja, standar
nasional
• Nilai batas lulus sudah
ditetapkan sebelum uji
kompetensi
• Hasil langsung diketahui
begitu test selesai
dikerjakan
• Exit exam
24. REGISTRASI DAN RE-REGISTRASI
Sekarang
• Registrasi manual
• Input dilakukan petugas,
sehingga sering salah
• Data terpisah antara MTKI,
MTKP dan OP
• Ditanda-tangani MTKI
• Pengajuan dan
penyerahan STR melalui
MTKP
Masa depan
• Registrasi on line
• Data terintegrasi antara MTKI, MTKP
dan OP
• Ditanda-tangani MTKP setempat
• Pengajuan oleh nakes, otomatis
tercatat di OP, MTKP dan MTKI
• On line untuk re-registrasi dan
pengembangan profesi lainnya
25. KESIAPAN PENERBITAN STR
• PROSEDUR:
– Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi membayar biaya
penerbitan STR sebesar Rp.100.000,- ke rekening PNBP Pustanserdik
nomer: 0193.01001868.30.7
– Peserta didik menyerahkan berkas melalui institusi pendidikan atau
langsung ke MTKP
– MTKP melakukan rekapitulasi dan mengirimkan data permintaan STR
ke MTKI
– MTKI melakukan validasi / verifikasi, yang salah dikembalikan ke
MTKP untuk diperbaiki.
• PROSES: STR selesai dalam waktu 2 MINGGU setelah
diterima bersih dari MTKP
26. UU no 36 Tahun 2014 tentang Nakes
Jenis nakes
1. Tenaga medis
2. Tenaga psikologi klinis
3. Tenaga keperawatan
4. Tenaga kebidanan
5. Tenaga kefarmasian
6. TENAGA KESMAS
7. Tenaga kesling
8. Tenaga gizi
9. Tenaga keterapian fisik
10. Tenaga keteknisan medis
11. Tenaga teknik biomedika
12. Tenaga kesehatan
tradisional
13. Tenaga kesehatan lain
27. PASAL 50:
1) Tenaga kesehatan HARUS MEMBENTUK
ORGANISASI PROFESI sebagai wadah untuk
meningkatkan dan / atau mengembangkan
pengetahuan dan ketrampilan, martabat dan etika
profesi nakes.
2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat
membentuk 1 (satu) organisasi profesi
UU NO 36/2014 tentang NAKES
BAB VII: ORGANISASI PROFESI
28. • Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma
Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan
Undang-Undang ini, TETAP DIBERIKAN
KEWENANGAN untuk menjalankan praktik sebagai
Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
setelah Undang-Undang ini diundangkan.
• Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan
STR TENAGA KESEHATAN.
UU NO 36/2014 tentang NAKES
PASAL 88
29. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan
Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tetap
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
SAMPAI TERBENTUKNYA KONSIL TENAGA
KESEHATAN INDONESIA.
UU NO 36/2014 tentang NAKES
PASAL 89
30. KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
sebagaimana dimaksud dalam pgasal 34 harus
dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
UU NO 36/2014 tentang NAKES
PASAL 93
Untuk memperoleh STR, Tenaga Kesehatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi.
Sertifikat Kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan MTKI
Sikap:
Idealnya: UK adalah exit exam
Bila tidak bisa: UK harus ada sebelum mendapatkan STR
Biaya: tahap awal dibiayai Pemerintah, nanti swadana