RUU Kesehatan membahas penyederhanaan regulasi kesehatan dengan merubah dan mencabut sejumlah undang-undang lama serta mengatur definisi baru untuk telekesehatan, telemedisin, organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan. RUU ini juga membahas penyesuaian tarif rumah sakit, ketentuan rawat inap standar untuk peserta BPJS, serta audit pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kelas standar dalam pelayanan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelas standar mencakup ketentuan mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit, sarana prasarana, sistem rujukan, dan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan kelas rumah sakit. Kelas standar diatur secara bertahap untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Dokumen tersebut mengatur ketentuan persyaratan umum dan khusus izin usaha rumah sakit, termasuk pengaturan sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia yang harus dipenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai izin mendirikan dan operasional rumah sakit, klasifikasi rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan, serta registrasi rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas peraturan terbaru mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas, dan sumber daya manusia serta mengatur persyaratan perizinan rumah sakit berbasis risiko.
1. Dokumen ini membahas persiapan klinik untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK) di era BPJS dengan akreditasi klinik.
2. Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik meliputi persyaratan teknis dan administrasi seperti lokasi, bangunan, tenaga kesehatan, dan peralatan.
3. Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu syarat untuk bekerja s
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)wijayanti1974
Dokumen tersebut membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Peraturan ini mengatur tentang klasifikasi rumah sakit umum dan khusus, persyaratan perizinan, serta pelayanan kesehatan yang harus disediakan rumah sakit.
RUU Kesehatan membahas penyederhanaan regulasi kesehatan dengan merubah dan mencabut sejumlah undang-undang lama serta mengatur definisi baru untuk telekesehatan, telemedisin, organisasi profesi, tenaga medis dan kesehatan. RUU ini juga membahas penyesuaian tarif rumah sakit, ketentuan rawat inap standar untuk peserta BPJS, serta audit pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kelas standar dalam pelayanan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelas standar mencakup ketentuan mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit, sarana prasarana, sistem rujukan, dan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan kelas rumah sakit. Kelas standar diatur secara bertahap untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Dokumen tersebut mengatur ketentuan persyaratan umum dan khusus izin usaha rumah sakit, termasuk pengaturan sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia yang harus dipenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai izin mendirikan dan operasional rumah sakit, klasifikasi rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan, serta registrasi rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas peraturan terbaru mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas, dan sumber daya manusia serta mengatur persyaratan perizinan rumah sakit berbasis risiko.
1. Dokumen ini membahas persiapan klinik untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK) di era BPJS dengan akreditasi klinik.
2. Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik meliputi persyaratan teknis dan administrasi seperti lokasi, bangunan, tenaga kesehatan, dan peralatan.
3. Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu syarat untuk bekerja s
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)wijayanti1974
Dokumen tersebut membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Peraturan ini mengatur tentang klasifikasi rumah sakit umum dan khusus, persyaratan perizinan, serta pelayanan kesehatan yang harus disediakan rumah sakit.
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
Pembahasan UU no 44/2009 ttg Rumah Sakit dari sudut SKN dan Materi Pasal pasal yg ada,
Secara umum UU ini banyak kelemahannya, peraturan RS yg terlalu banyak, Tg jawab hukum RS terlalu besar, shg kedepan perlu kerja keras agar PP/Permenkes yg dibuat membuat sinergi antara Pusat dan Daerah, antara Pemerintah dan Swasta, dan perlu partisipasi banyak pihak agar UU ini bisa menjadi sempurna.
Surat Edaran Menteri Kesehatan mengatur ketentuan terkait perizinan dan akreditasi fasyankes selama masa pandemi Covid-19, antara lain memperpanjang masa berlaku izin dan sertifikat akreditasi fasyankes, serta meminta pernyataan komitmen mutu pelayanan bagi fasyankes tanpa izin atau akreditasi.
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptKlinikRawatInapBasma
Dokumen tersebut membahas tentang RS Rujukan Regional dan Nasional. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang sistem rujukan kesehatan dari tingkat primer hingga tersier serta kriteria dan tugas RS Rujukan Regional.
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Universitas Pancasila
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit di Indonesia. Peraturan ini menetapkan ketentuan tentang bentuk rumah sakit (statis, bergerak, lapangan), jenis pelayanan (umum, khusus), dan persyaratan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk rumah sakit umum dan khusus.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengatur tentang klasifikasi rumah sakit berdasarkan bentuk, jenis pelayanan, dan persyaratan sumber daya manusia. Rumah sakit dapat berbentuk statis, bergerak, atau lapangan dan dikelompokkan menjadi rumah sakit umum atau khusus. Persyaratan sumber daya manusia rumah sakit umum meliputi tenaga medis, keperawatan, farm
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan antidiskriminatif serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan informasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan dan perubahan yang dihadapi dokter gigi di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pendidikan dan praktik kedokteran gigi, potensi peningkatan pelanggaran etika dan hukum, serta perlunya penyesuaian regulasi yang ada.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu kepemimpinan dan manajemen, pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu. Standar ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
Pembahasan UU no 44/2009 ttg Rumah Sakit dari sudut SKN dan Materi Pasal pasal yg ada,
Secara umum UU ini banyak kelemahannya, peraturan RS yg terlalu banyak, Tg jawab hukum RS terlalu besar, shg kedepan perlu kerja keras agar PP/Permenkes yg dibuat membuat sinergi antara Pusat dan Daerah, antara Pemerintah dan Swasta, dan perlu partisipasi banyak pihak agar UU ini bisa menjadi sempurna.
Surat Edaran Menteri Kesehatan mengatur ketentuan terkait perizinan dan akreditasi fasyankes selama masa pandemi Covid-19, antara lain memperpanjang masa berlaku izin dan sertifikat akreditasi fasyankes, serta meminta pernyataan komitmen mutu pelayanan bagi fasyankes tanpa izin atau akreditasi.
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptKlinikRawatInapBasma
Dokumen tersebut membahas tentang RS Rujukan Regional dan Nasional. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang sistem rujukan kesehatan dari tingkat primer hingga tersier serta kriteria dan tugas RS Rujukan Regional.
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Universitas Pancasila
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit di Indonesia. Peraturan ini menetapkan ketentuan tentang bentuk rumah sakit (statis, bergerak, lapangan), jenis pelayanan (umum, khusus), dan persyaratan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk rumah sakit umum dan khusus.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengatur tentang klasifikasi rumah sakit berdasarkan bentuk, jenis pelayanan, dan persyaratan sumber daya manusia. Rumah sakit dapat berbentuk statis, bergerak, atau lapangan dan dikelompokkan menjadi rumah sakit umum atau khusus. Persyaratan sumber daya manusia rumah sakit umum meliputi tenaga medis, keperawatan, farm
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan antidiskriminatif serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan informasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan dan perubahan yang dihadapi dokter gigi di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pendidikan dan praktik kedokteran gigi, potensi peningkatan pelanggaran etika dan hukum, serta perlunya penyesuaian regulasi yang ada.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu kepemimpinan dan manajemen, pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu. Standar ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
1. PERSI
Medan, 5 Maret 2021
PP No 47 Thn 2020
Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan
2. Curriculum Vitae
Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H, M.H(Kes)
founder of AHLI | Achilles Health Law Indonesia
Experience
Akademisi | Dosen Hukum Kesehatan
◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum UNPAB | 2016 – Skrg
◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum NTU Academy Nomensen
◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum Univ. Prima Indonesia
◼ Dosen IKKES Helvetia – Prodi Adm.Rumah Sakit dan AKK
◼ Dosen IKKES Medistra – Lubuk Pakam
Organisasi Perumahsakitan
◼ Sekretaris PERSI Daerah SUMUT | 2018 – Skrg
◼ Pengurus PERSI Daerah SUMUT | 2016 – Skrg
◼ Pengurus ARSSI SUMUT | 2016 – Skrg
Organisasi Hukum Kesehatan
◼ Pengurus ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia) | 2016 – Skrg
◼ Ketua DPP MHKI Bid. Kajian Hukum Perumahsakitan | 2018 – Skrg
◼ Pengurus LAFAI (Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia)
◼ Ketua MHKI SUMUT Bid. Hukum Rumah Sakit | 2015 – Skrg
◼ Direktur LPKM MHKI SUMUT | 2016 – 2019
Achilles Health Law Indonesia - AHLI | email : achillesindonesia.ahli@gmail.com | IG : @achilleshealthlawindonesia
1. Founder Achilles Health Law Indonesia (AHLI)
2. Direktur RSU Bunda Thamrin | 2020 – Skrg
3. Direktur Utama PT. RMH (Regina Maris Hospital) | 2018 - Skrg
4. Direktur RSU Sarah | 2015 – 2019
5. Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 - 2019
6. Kepala Pelayanan Medis RS Sarah | 2014 – 2015
7. Kepala Bag. Legal & Umum RS Khusus Mata SMEC | 2013 – 2014
Praktisi
Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU BUNDA THAMRIN Medan
Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 – 2019
Anggota TKMKB BPJS Kesehatan Divre I SUMUT | 2014 – Skrg
Organisasi Profesi Dokter
◼ Sekretaris MKEK IDI Wilayah SUMUT | 2016 – Skrg
◼ Pengurus IDI Wilayah SUMUT | 2009 – 2016
◼ Pengurus PB IDI Jakarta | 2016 – 2018
◼ Dewan Penasehat IDI Cabang Sergei – PDUI SUMUT
Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU INANTA P. Sidimpuan
Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU GRANMEDISTRA Lubuk Pakam
Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Utara
SATGAS COVID-19 PEMPROVSU – Bidang GAKKUM
Tim AHLI – Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan
3. Undang – Undang No 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
01
02
03
04
05
Penyelenggaraan Rumah Sakit
Setiap Penyelenggaran RS Wajib
Memiliki Izin, tdd : Izin Mendirikan dan
Izin Operasional
Perizinan Rumah Sakit
Izin diberikan setelah memenuhi
persyaratan meliputi: lokasi, bangunan,
prasarana, SDM, Kefarmasian, dan
Peralatan
Klasifikasi Rumah Sakit Umum
1. Rumah Sakit Umum Kelas A
2. Rumah Sakit Umum Kelas B
3. Rumah Sakit Umum Keals C
4. Rumah Sakit Umum Kelas D
Pasal 24 ayat (4)
Ketentuan Lebih lanjut Mengenai
Klasifikasi RS diatur dengan Peraturan
Menteri
Klasifikasi Rumah Sakit Khusus
1. Rumah Sakit Khusus Kelas A
2. Rumah Sakit Khusus Kelas B
3. Rumah Sakit Khusus Kelas C.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
diatur dengan peraturan Menteri
4. PP Nomor 47 Tahun 2021
PEMBERLAKUAN
Amanah UU No 11 Tahun 2020
PP No 47 Tahun 2021 Mencabut PMK No 3
Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit.
Berlaku Sejak diundangkan tanggal
2 Februari 2021
PP No 47 Tahun 2021 Melaksanakan
ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit yang ada dalam
Pasal 24 ayat (2) UU No 11/2020 dan
perubahan Pasal 28 UU No 44/2009
tentang Rumah Sakit.
5. UU No 11 Tahun 2020 vs UU No 44 Tahun 2009
✓ Akreditasi RS 3 tahun, sebelumnya PMK 12/2020 telah mengatur 4 tahun.
✓ Pengenaan Sanksi Administratif bagi Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban perizinan
berusaha, Pidana bila ada kerugian.
✓ Perizinan berusaha diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
✓ Klasifikasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan dinyatakan tidak
berlaku.
Omnibus Law
Pidana Denda bagi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha naik dari 5 Milyar
menjadi 7 Milyar rupiah UU CIPTA KERJA
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
Pasal 29
Pasal 29
START
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.
Akreditasi wajib bagi rumah sakit dilakukan sekali dalam empat tahun.
Akreditasi harus dilakukan dua tahun sejak rumah sakit mendapat izin
operasional kali pertama.
START
15. Perjalanan Regulasi Kelas & Izin Rumah Sakit
Tentang Klasifikasi Rumah
Sakit
PMK No 340 Tahun 2010
UU No 44
Tahun 2009
Klasifikasi dan
Perizinan Rumah
Sakit
PMK NO 3 Tahun 2020
ttg Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit
Klasifikasi RS Khusus Masih
Menggunakan
PMK No 340 Tahun 2010
Penundaan Pemberlakuan PMK
No 30/2019
Tanggal 4 Nov 2019
SE No
HK.02.02/Menkes/606/2019
Tentang Perizinan Rumah
Sakit
PMK No 147 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
PMK No 56 Tahun 2014
Ttg Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit
PMK No 30 Tahun 2019
PMK No 3 Tahun 2020
PENINGKATAN AKSES
PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT
2010 2014 2019
2010
RS Khusus
2019
2020 2021
PP NO 47 Tahun 2021
ttg Penyelenggaraan Bidang
Perumah Sakitan
PP NO 5 Tahun 2021
ttg Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko
16. Apa yang Baru ?
Pasal 84
Rumah Sakit tetap dapat
menyelenggarakan pelayanan rawat
inap sesuai dengan kelas perawatan
yang dimiliki sampai
diselenggarakannya pelayanan kelas
standar
Pasal 84
Pelayanan rawat inap kelas standar
diterapkan paling lambat 1 Januari
2023
Pasal 18
Jumlah tempat tidur untuk pelayanan
rawat inap kelas standar, paling sedikit;
a. 60 % dari seluruh tempat tidur untuk
RS Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
b. 40 % dari seluruh tempat tidur untuk
RS Swasta.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
17. KELAS
STANDAR
1. Harmonisasi Regulasi
2. Penyiapan Infrastruktur
3. Penyiapan SDM sesuai ratio Kebutuhan
4. Akses dan Mutu yg sesuai standar minimal R.Rawat Inap
5. Kebutuhan Standar Minimal Sarana dan Prasaran Alkes
terpenuhi di setiap R.Rawat Inap
6. Terpenuhi Standar PPI dan Keselamatan Pasien
7. Terpenuhi 10 Kriteria Umum sarana dan Prasarana R.Inap
Masih dalam Diskusi,
Tahapan yg dilakukan;
18. Perjalanan Regulasi Kelas Standar
UU No 40 Thn
2004 ttg JKN
Pasal 54 (A)
Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai
kebutuhan dasar Kesehatan dan Rawat Inap Kelas
Standar paling lambat 20 Desember 2020
Pasal 54 (B)
Manfaat Jaminan Kesehatan tsb diterapkan
bertahap sampai dengan Paling lambar 2022
dan pelaksanaannya dilaksanakan secara
berkesinambungan utk meningkatkan tata
Kelola Jaminan Kesehatan
Ps 23
ayat (4)
Pasal 19
ayat (1), (2)
Perpres
64/2020
PP 47/2021
2019
1 Jan
2014
Rawat Inap JKN tidak langsung diterapkan
karena mempertimbangkan krn di RS seblm
era SJSN masih terbagi Kelas 1,2,3.
1 Januari 2014
PP No 47 Tahun 2021
Dalam Peta Jalan JKN 2012-2019,
seharusnya Implementasi Kebijakan Rawat
Inap JKN tahun 2019 dapat dicapai, namun
hingga kini belum juga dilaksanakan
Tahun 2019 – Kebijakan R.Inap
“Dalam hal peserta
membutuhkan rawat inap di
RS, maka kelas pelayanan di
RS berdasarkan Kelas
Standar.
Pasal 23 ayat (4) UU 40/2004
19. Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
20. Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
21. Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
22. Klasifikasi Rumah Sakit
1. Rumah Sakit Umum (RSU)
2. Rumah Sakit Khusus (RSK)
Berdasarkan;
a. SDM
b. Bangunan
c. Sarana dan Peralatan
Berdasarkan Jenis Pelayanan
1. Kemampuan Pelayanan :
merupakan jenis pelayanan yang dpt diberikan
1. Fasilitas Kesehatan
2. Sarana Penunjang
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Penetapan Klasifikasi Berdasarkan;
1. Rumah Sakit Umum Kelas A, B, C dan D
2. Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, dan C
Klasifikasi Rumah Sakit terdiri dari;
23. JENIS RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT KHUSUS
1
2
3
Memberikan pelayanan utama
pada satu bidang atau satu
jenis penyakit tertentu
berdasarkan disiplin ilmu,
golongan umur, organ, jenis
penyakit, atau kekhususan
lainnya
Dapat menyelenggarakan
pelayanan lain di luar
kekhususannya
Pelayanan rawat inap
dari seluruh 40%
tempat tidur
RUMAH SAKIT
UMUM
RUMAH SAKIT
KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM
RS yang memberikan
pelayanan kesehatan pada
semua bidang dan jenis
penyakit
24. Klasifikasi Menurut PP No 47/2021
Min 250 TT Min 200 TT Min 100 TT Min 50 TT
A B C D
Rumah Sakit Umum
TT Kelas Standar
RSUD : 60 %
RS Swasta : 40 %
TT > Kelas 1
Max 30 %
Intensive : min 10 %
ICU : 6 %
Lain : 4 %
x
R. ISOLASI : min 10 %
Dlm keadaan Darurat
RSUD : 30 %
RS Swasta : 20 %
25. RUMAH SAKIT KHUSUS
JENIS RS KHUSUS
Yang Lain dapat ditetapkan oleh Menteri
Selain Rumah Sakit khusus tersebut, Menteri dapat
menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berdasarkan hasil
kajian kebutuhan pelayanan
Penggabungan Jenis Kekhususan
Rumah Sakit khusus lainnya dapat berupa penggabungan
jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis
kekhususan baru, dapat ditetapkan oleh Menteri
Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
Menteri dalam menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
1. Ibu dan Anak
2. Mata
3. Gigi dan Mulut
4. Ginjal
5. Jiwa
6. Infeksi
7. THT – KL
8. Paru
9. Ketergantungan Obat
10.Bedah
11.Otak
12.Orthopaedi
13.Kanker
14.Jantung & Pembuluh Darah
26. Rumah Sakit
Khusus
Min 100 TT Min 75 TT Min 25 TT
B
A C
Pelayanan Lain
diluar Kekhususan
Max 40 % dari TT
Menurut Permenkes No 3 Tahun 2020
Dikecualikan bagi RSK Gigi dan
Mulut, RSK Mata dan RSK THT-KL
27. UMAH SAKIT
K H U S U S
R
1. Kelas A : min 14 TT dan 75 Dental Unit
2. Kelas B : min 12 TT dan 50 Dental Unit
3. Kelas C : min 10 TT dan 25 Dental Unit
RSK Gigi dan Mulut
1. Kelas A : min 40 TT
2. Kelas B : min 25 TT
3. Kelas C : min 15 TT
RSK Mata dan THT-KL
1. 60 % dari seluruh TT RSPP dan RSUD
2. 40 % dari seluruh TT untuk RS Swasta
Kelas Standar Paling Sedikit;
Dapat Menyelenggarakan pelayanan lain selain
kekhususan paling banyak 40 % dari seluruh TT
rawat Inap yang tdd;
1. Pelayanan rawat inap ,
2. Pelayanan rawat jalan dan
3. Kegawatdaruratan
RSK dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang
terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru
28. RS Penanaman Modal Asing
Tempat Tidur
01
1. Kategori RSU dan RSK
2. Kesepakatan/Kerjasama
Internasional
Harus memiliki TT sesuai dengan;
Jumlah Tempat Tidur
02
1. Utk RSU; Paling sedikit sesuai
dengan jumlah TT RSU Kelas B
2. Utk RSK, Paling sedikit sesuai
dengan jumlah TT RS Kelas A
pada setiap RSK
Jumlah Tempat Tidur;
Penyelenggaraan
03
Penyelenggaraan RS dengan
penanaman modal asing
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -
undangan
Penyelenggaraan
29. PELAYANAN RUMAH SAKIT
MEDIK &
PENUNJANG MEDIK
1. Pelayanan Medik Umum
2. Pelayanan Medik Spesialis
Pelayanan Medik Spesialis Dasar;
1. Penyakit Dalam
2. Anak
3. Bedah
4. Obstetri Ginekologi
Pelayanan Medik &
Penunjang Medik
KEPERAWATAN/
KEBIDANAN
1. Pelayanan Asuhan
Keperawatan
2. Pelayanan Asuhan
Kebidanan
Keperawatan &
Kebidanan
KEFARMASIAN
1. Pelayanan Alat
Kesehatan, sediaan
farmasi, dan bahan
habis pakai yang
dilakukan oleh
Instalasi Farmasi
system satu pintu
2. Pelayanan
Kefarmasian Klinik
Kefarmasian
PENUNJANG
Oleh Tenaga Kesehatan
1. Laboratorium
2. Rekam Medik
3. Darah
4. Gizi
5. Sterilisasi yg
tersentral
6. Penunjang lainnya
Oleh Non Tenakes :
Penunjang
30. DIBERIKAN OLEH TENAGA KESEHATAN
1. Pelayanan Laboratorium
2. Pelayanan rekam Medis
3. Pelayanan Darah
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Sterilisasi yang tersentral
6. Pelayanan Penunjang lain
DIBERIKAN OLEH TENAGA NON KESEHATAN
1. Manajemen Rumah Sakit
2. Informasi dan Komunikasi
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat
Kesehatan
4. Pelayanan Laundry/Binata
5. Pemulasaran jenazah
6. Pelayanan Penunjang lain
PELAYANAN PENUNJANG
RUMAH SAKIT
31. BANGUNAN DAN PRASARANA
02
03
Persyaratan Teknis Bangunan
Persyaratan Teknis bangunan RS sesuai
dengan ketentuan
Peralatan RSU dan RSK
Tdd Peralatan Medis dan Non Medis Harus memenuhi;
1. Standar Pelayanan
2. Persyaratan Mutu
3. Keamanan
4. Keselamatan, dan
5. Laik Pakai
01
Teknis Bangunan
Aspek keandalan teknis bangunan
Gedung dan konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
32. Sumber Daya MANUSIA
Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang
diberikan oleh RS yang diangkat dan ditetapakan oleh
Kepala/Direktur RS berupa Tenaga Tetap yang bekerja
secara Purna Waktu
Pemilik Rumah Sakit dan Kepala/Direktur Rumah Sakit
Bertanggungjawab dalam pemenuhan SDM dengan
jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis
beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan
Rumah Sakit
RS dapat mempekerjakan Tenaga Tidak Tetap dan/atau
tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan
01
02
03
04
33. Sumber Daya Manusia
SDM
Dokter
(+/-)
Dokter Gigi
(+/-)
Keperawatan
(+)
Kebidanan (+/-) Kefarmasian (+)
Kesehatan
Masyarakat (+)
Dokter Spesialis
(+/-)
Dokter Gigi
Spesialis (+/-)
Psikologi Klinis
(+/-)
Gizi (+)
Ketrapian Fisik
(+)
Kesh. Lingk (+)
Dokter
Subspesialis (+/-)
Dokter Gigi
Subspesialis (+/-)
Non Kesehatan
(+/-)
Teknik
Biomedika (+)
Keteknisian
Medik (+)
Kesehatan Lain
(+)
Dokter Spesialis dgn Kualifikasi Tambahan
diberi kewenangan dapat memberikan Pelayanan
Medik Subspesialis tertentu dalam hal belum
terdapat dokter subspesialis dasar dan dokter
subspesialis lain untuk melakukan pelayanan
medik subspesialis
Jumlah dan Kualifikasi SDM
disesuaikan dengan Hasil Analisis Beban Kerja,
Kebutuhan dan Kemampuan Pelayanan Rumah
Sakit.
34. KELAS
PERUBAHAN
Perubahan Kelas RS, dilakukan
berdasarkan;
1. Usulan dari Pemilik atau
kepala/direktur RS, hanya
dapat dilakukan terhadap
Rumah Sakit yang telah
terakreditasi, atau
2. Hasil pengawasan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah, dilakukan
sesuai dengan ketentuan
Klasifikasi Rumah Sakit dengan
menilai;
1. pemenuhan
kemampuan pelayanan
2. fasilitas Kesehatan,
dan
3. sarana penunjang, dan
4. sumber daya manusia
Rumah Sakit dapat melakukan
perubahan kelas Rumah Sakit
setelah memiliki perizinan
berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang –
undangan. Ditindaklanjuti dengan
penetapan kelas Rumah Sakit
yang baru melalui perubahan
perizinan berusaha sesuai degan
ketentuan peraturan perundang –
undangan
35. Columns
Infographic
Pasal 27 PP No 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
bidang Perumahsakitan
Dalam PP No 47 tahun 2021
dijelaskan lebih rinci
mengenai semua kewajiban
Rumah sakit dan hak pasien
1. Memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat
2. memberi pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit
3. memberikan pelayanan gawat darurat kepada
Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana, sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;
5. menyediakan sarana dan pelayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan
fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin,
pelayanan gawat darurat tanpa uang muka,
ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi
kemanus,iaan;
7. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai
acuan dalam melayani Pasien
8. menyelenggarakan rekam medis
menyediakan sarana dan prasarana umum yang
layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang
tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusrri, anak-anak, dan lanjut usia
9. melaksanakan sistem rujukan
10. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan
standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perund ang-urrdangan ;
11. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban Pasicn;
12. menghormati dan melindungi hak Pasien;
13. melaksanakan etika Rumah Sakit;
14. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;
15. melaksanakan program pemerintah di bidang
kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
16. membuat daftar tenaga medis yang melakukan
praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga
kesehatan lainnya;
17. menyusun dan melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit;
18. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan
tugas; dan
19. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.
Dalam melaksanakan kewajiban Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus
menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata
kelola klinis yang baik.
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
36. Columns
Infographic
Pasal 27 PP No 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
bidang Perumahsakitan
Dalam PP No 47 tahun 2021
dijelaskan lebih rinci
mengenai semua kewajiban
Rumah sakit dan hak pasien
1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan
peraturan yang bcrlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban
Pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,
dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu
sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien
sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan
yang didapatkan;
7. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan
sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang
berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang
dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai
surat izin praktik baik di dalam maupun di luar
Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit
yang diderita termasuk data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan
tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,
alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan
yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap
penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan
yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu
Pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya
selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan
Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak
sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila
Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang
tidak sesuai dengan standar baik secara perdata
ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak
dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hak Pasien JUGA termasuk;
a. mendapatkan akses terhadap isi rekam medis.
b. hak untuk memberikan persetujuan atau menolak
menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan.
c. dikecualikan bagi Pasien dengan kondisi tertentu
sesuai dengan 'standar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
HAK PASIEN
37. 1. Menyediakan Unit Pengaduan
2. Unit pelayanan pengaduan melakukan pengumpulan
informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan pasien
atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan
oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan/atau
prosedur pelayanan di Rumah Sakit.
3. Keluhan atau pengaduan harus ditindaklanjuti secara
cepat, adil, dan objektif.
RUMAH SAKIT WAJIB
Pasal 44
Untuk Pemenuhan
Hak Pasien
38. Kewajiban PASIEN
memberikan informasi mengenai kemampuan
finansial dan jaminan kesehatan yang
dimilikinya;
05
mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oieh
tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien
yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
06
menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk
menoiak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga
kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh
tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah
kesehatannya;
07
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang
diterima.
07
mematuhi peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit. 01
menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara
bertanggung jawab 02
menghormati hak Pasien lain, pengunjung,
dan hak tenaga kesehatan serta petugas
lainnya yang bekerja di Rumah Sakit; 03
memberikan informasi yang jujur, lengkap dan
akurat sesuai dengan kemampuan dan
pengetahuannya tentang masalah
kesehatannya; 04
39. SANKSI
Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dikenai sanksi
administrative berupa;.
TEGURAN DENDA
TEGURAN
TERTULIS
PENCABUTAN IZIN
SANKSI
Pasal 54 PP No 47/2021
40. AKREDITASI RUMAH SAKIT
Lembaga Independen, Melaksanakan
Akreditasi dengan menggunakan standar
Alrreditasi yang telah disetujui oleh Menteri.
Kewajiban Lembaga Independen;
Lembaga Independen wajib Menyampaikan
laporan kepada Menteri mengenai
pelaksanaan Akreditasi termasuk Rumah
Sakit yang telah terakreditasi.
Kewajiban Lembaga Independen
Dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali
3 Tahun sekali
Dilakukan paling lambat setelah beroperasi 2
(dua) tahun sejak memperoleh izin berusaha
untuk pertama kali
2 tahun sejak memperoleh izin
Dilaksanakan oleh Lembaga independent
penyelenggara Akreditasi yang berasal dari
dalam atau luar negeri, yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Lembaga Independen
41. Pembinaan dan Pengawasan
a. pemenuhan persyaratan Rumah Sakit;
b. kesesuaian Klasifikasi Rumah Sakit;
c. perizinan Rumah Sakit;
d. pemenuhan kewajiban dan hak Rumah
Sakit dan Pasien; dan
e. standar dan mutu pelayanan Rumah
Sakit. .
Pembinaan dan Pengawasan tdd;
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan,
Pemerintah Pusat dapat mengenakan
sanksi administrative berupa;
a. Teguran
b. Teguran tertulis
c. Denda, dan/atau
d. Pencabutan perizinan Rumah Sakit
Sanksi;
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah
Sakit dengan melibatkan;
a. organisasi profesi,
b. asosiasi perumahsakitan, dan
c. organisasi kemasyarakatan lainnya . sesuai
dengan tugas dan fungsi masing- masing.
a. pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat;
b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
c. keselamatan Pasien;
d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
e. peningkatan kemampuan kemandirian
Rumah Sakit.
Arah Pembinaan & Pengawasan utk;
42. Terima Kasih
Keunggulan setiap negara – bangsa diseluruh Dunia hari ini dan dimasa depan
ditentukan dari fakta apakah ia mampu Mengembangkan dan akhirnya memiliki
Kebijakan Publik yang Unggul
(Rian N, 2009)