SlideShare a Scribd company logo
PERSI
Medan, 5 Maret 2021
PP No 47 Thn 2020
Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan
Curriculum Vitae
Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H, M.H(Kes)
founder of AHLI | Achilles Health Law Indonesia
Experience
Akademisi | Dosen Hukum Kesehatan
◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum UNPAB | 2016 – Skrg
◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum NTU Academy Nomensen
◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum Univ. Prima Indonesia
◼ Dosen IKKES Helvetia – Prodi Adm.Rumah Sakit dan AKK
◼ Dosen IKKES Medistra – Lubuk Pakam
Organisasi Perumahsakitan
◼ Sekretaris PERSI Daerah SUMUT | 2018 – Skrg
◼ Pengurus PERSI Daerah SUMUT | 2016 – Skrg
◼ Pengurus ARSSI SUMUT | 2016 – Skrg
Organisasi Hukum Kesehatan
◼ Pengurus ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia) | 2016 – Skrg
◼ Ketua DPP MHKI Bid. Kajian Hukum Perumahsakitan | 2018 – Skrg
◼ Pengurus LAFAI (Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia)
◼ Ketua MHKI SUMUT Bid. Hukum Rumah Sakit | 2015 – Skrg
◼ Direktur LPKM MHKI SUMUT | 2016 – 2019
Achilles Health Law Indonesia - AHLI | email : achillesindonesia.ahli@gmail.com | IG : @achilleshealthlawindonesia
1. Founder Achilles Health Law Indonesia (AHLI)
2. Direktur RSU Bunda Thamrin | 2020 – Skrg
3. Direktur Utama PT. RMH (Regina Maris Hospital) | 2018 - Skrg
4. Direktur RSU Sarah | 2015 – 2019
5. Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 - 2019
6. Kepala Pelayanan Medis RS Sarah | 2014 – 2015
7. Kepala Bag. Legal & Umum RS Khusus Mata SMEC | 2013 – 2014
Praktisi
Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU BUNDA THAMRIN Medan
Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 – 2019
Anggota TKMKB BPJS Kesehatan Divre I SUMUT | 2014 – Skrg
Organisasi Profesi Dokter
◼ Sekretaris MKEK IDI Wilayah SUMUT | 2016 – Skrg
◼ Pengurus IDI Wilayah SUMUT | 2009 – 2016
◼ Pengurus PB IDI Jakarta | 2016 – 2018
◼ Dewan Penasehat IDI Cabang Sergei – PDUI SUMUT
Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU INANTA P. Sidimpuan
Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU GRANMEDISTRA Lubuk Pakam
Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Utara
SATGAS COVID-19 PEMPROVSU – Bidang GAKKUM
Tim AHLI – Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan
Undang – Undang No 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
01
02
03
04
05
Penyelenggaraan Rumah Sakit
Setiap Penyelenggaran RS Wajib
Memiliki Izin, tdd : Izin Mendirikan dan
Izin Operasional
Perizinan Rumah Sakit
Izin diberikan setelah memenuhi
persyaratan meliputi: lokasi, bangunan,
prasarana, SDM, Kefarmasian, dan
Peralatan
Klasifikasi Rumah Sakit Umum
1. Rumah Sakit Umum Kelas A
2. Rumah Sakit Umum Kelas B
3. Rumah Sakit Umum Keals C
4. Rumah Sakit Umum Kelas D
Pasal 24 ayat (4)
Ketentuan Lebih lanjut Mengenai
Klasifikasi RS diatur dengan Peraturan
Menteri
Klasifikasi Rumah Sakit Khusus
1. Rumah Sakit Khusus Kelas A
2. Rumah Sakit Khusus Kelas B
3. Rumah Sakit Khusus Kelas C.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
diatur dengan peraturan Menteri
PP Nomor 47 Tahun 2021
PEMBERLAKUAN
Amanah UU No 11 Tahun 2020
PP No 47 Tahun 2021 Mencabut PMK No 3
Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit.
Berlaku Sejak diundangkan tanggal
2 Februari 2021
PP No 47 Tahun 2021 Melaksanakan
ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit yang ada dalam
Pasal 24 ayat (2) UU No 11/2020 dan
perubahan Pasal 28 UU No 44/2009
tentang Rumah Sakit.
UU No 11 Tahun 2020 vs UU No 44 Tahun 2009
✓ Akreditasi RS 3 tahun, sebelumnya PMK 12/2020 telah mengatur 4 tahun.
✓ Pengenaan Sanksi Administratif bagi Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban perizinan
berusaha, Pidana bila ada kerugian.
✓ Perizinan berusaha diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
✓ Klasifikasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan dinyatakan tidak
berlaku.
Omnibus Law
Pidana Denda bagi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha naik dari 5 Milyar
menjadi 7 Milyar rupiah UU CIPTA KERJA
START
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK
UU 44/2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
START
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
START
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
START
UU 44/2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
START
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
Pasal 29
Pasal 29
START
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
UU 44/2009
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.
Akreditasi wajib bagi rumah sakit dilakukan sekali dalam empat tahun.
Akreditasi harus dilakukan dua tahun sejak rumah sakit mendapat izin
operasional kali pertama.
START
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020
START
UU 44/2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Tentang RUMAH SAKIT
UU CK 11/2020 UU 44/2009
START
Perjalanan Regulasi Kelas & Izin Rumah Sakit
Tentang Klasifikasi Rumah
Sakit
PMK No 340 Tahun 2010
UU No 44
Tahun 2009
Klasifikasi dan
Perizinan Rumah
Sakit
PMK NO 3 Tahun 2020
ttg Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit
Klasifikasi RS Khusus Masih
Menggunakan
PMK No 340 Tahun 2010
Penundaan Pemberlakuan PMK
No 30/2019
Tanggal 4 Nov 2019
SE No
HK.02.02/Menkes/606/2019
Tentang Perizinan Rumah
Sakit
PMK No 147 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
PMK No 56 Tahun 2014
Ttg Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit
PMK No 30 Tahun 2019
PMK No 3 Tahun 2020
PENINGKATAN AKSES
PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT
2010 2014 2019
2010
RS Khusus
2019
2020 2021
PP NO 47 Tahun 2021
ttg Penyelenggaraan Bidang
Perumah Sakitan
PP NO 5 Tahun 2021
ttg Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko
Apa yang Baru ?
Pasal 84
Rumah Sakit tetap dapat
menyelenggarakan pelayanan rawat
inap sesuai dengan kelas perawatan
yang dimiliki sampai
diselenggarakannya pelayanan kelas
standar
Pasal 84
Pelayanan rawat inap kelas standar
diterapkan paling lambat 1 Januari
2023
Pasal 18
Jumlah tempat tidur untuk pelayanan
rawat inap kelas standar, paling sedikit;
a. 60 % dari seluruh tempat tidur untuk
RS Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
b. 40 % dari seluruh tempat tidur untuk
RS Swasta.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
KELAS
STANDAR
1. Harmonisasi Regulasi
2. Penyiapan Infrastruktur
3. Penyiapan SDM sesuai ratio Kebutuhan
4. Akses dan Mutu yg sesuai standar minimal R.Rawat Inap
5. Kebutuhan Standar Minimal Sarana dan Prasaran Alkes
terpenuhi di setiap R.Rawat Inap
6. Terpenuhi Standar PPI dan Keselamatan Pasien
7. Terpenuhi 10 Kriteria Umum sarana dan Prasarana R.Inap
Masih dalam Diskusi,
Tahapan yg dilakukan;
Perjalanan Regulasi Kelas Standar
UU No 40 Thn
2004 ttg JKN
Pasal 54 (A)
Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai
kebutuhan dasar Kesehatan dan Rawat Inap Kelas
Standar paling lambat 20 Desember 2020
Pasal 54 (B)
Manfaat Jaminan Kesehatan tsb diterapkan
bertahap sampai dengan Paling lambar 2022
dan pelaksanaannya dilaksanakan secara
berkesinambungan utk meningkatkan tata
Kelola Jaminan Kesehatan
Ps 23
ayat (4)
Pasal 19
ayat (1), (2)
Perpres
64/2020
PP 47/2021
2019
1 Jan
2014
Rawat Inap JKN tidak langsung diterapkan
karena mempertimbangkan krn di RS seblm
era SJSN masih terbagi Kelas 1,2,3.
1 Januari 2014
PP No 47 Tahun 2021
Dalam Peta Jalan JKN 2012-2019,
seharusnya Implementasi Kebijakan Rawat
Inap JKN tahun 2019 dapat dicapai, namun
hingga kini belum juga dilaksanakan
Tahun 2019 – Kebijakan R.Inap
“Dalam hal peserta
membutuhkan rawat inap di
RS, maka kelas pelayanan di
RS berdasarkan Kelas
Standar.
Pasal 23 ayat (4) UU 40/2004
Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
Klasifikasi Rumah Sakit
1. Rumah Sakit Umum (RSU)
2. Rumah Sakit Khusus (RSK)
Berdasarkan;
a. SDM
b. Bangunan
c. Sarana dan Peralatan
Berdasarkan Jenis Pelayanan
1. Kemampuan Pelayanan :
merupakan jenis pelayanan yang dpt diberikan
1. Fasilitas Kesehatan
2. Sarana Penunjang
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Penetapan Klasifikasi Berdasarkan;
1. Rumah Sakit Umum Kelas A, B, C dan D
2. Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, dan C
Klasifikasi Rumah Sakit terdiri dari;
JENIS RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT KHUSUS
1
2
3
Memberikan pelayanan utama
pada satu bidang atau satu
jenis penyakit tertentu
berdasarkan disiplin ilmu,
golongan umur, organ, jenis
penyakit, atau kekhususan
lainnya
Dapat menyelenggarakan
pelayanan lain di luar
kekhususannya
Pelayanan rawat inap
dari seluruh 40%
tempat tidur
RUMAH SAKIT
UMUM
RUMAH SAKIT
KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM
RS yang memberikan
pelayanan kesehatan pada
semua bidang dan jenis
penyakit
Klasifikasi Menurut PP No 47/2021
Min 250 TT Min 200 TT Min 100 TT Min 50 TT
A B C D
Rumah Sakit Umum
TT Kelas Standar
RSUD : 60 %
RS Swasta : 40 %
TT > Kelas 1
Max 30 %
Intensive : min 10 %
ICU : 6 %
Lain : 4 %
x
R. ISOLASI : min 10 %
Dlm keadaan Darurat
RSUD : 30 %
RS Swasta : 20 %
RUMAH SAKIT KHUSUS
JENIS RS KHUSUS
Yang Lain dapat ditetapkan oleh Menteri
Selain Rumah Sakit khusus tersebut, Menteri dapat
menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berdasarkan hasil
kajian kebutuhan pelayanan
Penggabungan Jenis Kekhususan
Rumah Sakit khusus lainnya dapat berupa penggabungan
jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis
kekhususan baru, dapat ditetapkan oleh Menteri
Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
Menteri dalam menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
1. Ibu dan Anak
2. Mata
3. Gigi dan Mulut
4. Ginjal
5. Jiwa
6. Infeksi
7. THT – KL
8. Paru
9. Ketergantungan Obat
10.Bedah
11.Otak
12.Orthopaedi
13.Kanker
14.Jantung & Pembuluh Darah
Rumah Sakit
Khusus
Min 100 TT Min 75 TT Min 25 TT
B
A C
Pelayanan Lain
diluar Kekhususan
Max 40 % dari TT
Menurut Permenkes No 3 Tahun 2020
Dikecualikan bagi RSK Gigi dan
Mulut, RSK Mata dan RSK THT-KL
UMAH SAKIT
K H U S U S
R
1. Kelas A : min 14 TT dan 75 Dental Unit
2. Kelas B : min 12 TT dan 50 Dental Unit
3. Kelas C : min 10 TT dan 25 Dental Unit
RSK Gigi dan Mulut
1. Kelas A : min 40 TT
2. Kelas B : min 25 TT
3. Kelas C : min 15 TT
RSK Mata dan THT-KL
1. 60 % dari seluruh TT RSPP dan RSUD
2. 40 % dari seluruh TT untuk RS Swasta
Kelas Standar Paling Sedikit;
Dapat Menyelenggarakan pelayanan lain selain
kekhususan paling banyak 40 % dari seluruh TT
rawat Inap yang tdd;
1. Pelayanan rawat inap ,
2. Pelayanan rawat jalan dan
3. Kegawatdaruratan
RSK dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang
terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru
RS Penanaman Modal Asing
Tempat Tidur
01
1. Kategori RSU dan RSK
2. Kesepakatan/Kerjasama
Internasional
Harus memiliki TT sesuai dengan;
Jumlah Tempat Tidur
02
1. Utk RSU; Paling sedikit sesuai
dengan jumlah TT RSU Kelas B
2. Utk RSK, Paling sedikit sesuai
dengan jumlah TT RS Kelas A
pada setiap RSK
Jumlah Tempat Tidur;
Penyelenggaraan
03
Penyelenggaraan RS dengan
penanaman modal asing
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -
undangan
Penyelenggaraan
PELAYANAN RUMAH SAKIT
MEDIK &
PENUNJANG MEDIK
1. Pelayanan Medik Umum
2. Pelayanan Medik Spesialis
Pelayanan Medik Spesialis Dasar;
1. Penyakit Dalam
2. Anak
3. Bedah
4. Obstetri Ginekologi
Pelayanan Medik &
Penunjang Medik
KEPERAWATAN/
KEBIDANAN
1. Pelayanan Asuhan
Keperawatan
2. Pelayanan Asuhan
Kebidanan
Keperawatan &
Kebidanan
KEFARMASIAN
1. Pelayanan Alat
Kesehatan, sediaan
farmasi, dan bahan
habis pakai yang
dilakukan oleh
Instalasi Farmasi
system satu pintu
2. Pelayanan
Kefarmasian Klinik
Kefarmasian
PENUNJANG
Oleh Tenaga Kesehatan
1. Laboratorium
2. Rekam Medik
3. Darah
4. Gizi
5. Sterilisasi yg
tersentral
6. Penunjang lainnya
Oleh Non Tenakes :
Penunjang
DIBERIKAN OLEH TENAGA KESEHATAN
1. Pelayanan Laboratorium
2. Pelayanan rekam Medis
3. Pelayanan Darah
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Sterilisasi yang tersentral
6. Pelayanan Penunjang lain
DIBERIKAN OLEH TENAGA NON KESEHATAN
1. Manajemen Rumah Sakit
2. Informasi dan Komunikasi
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat
Kesehatan
4. Pelayanan Laundry/Binata
5. Pemulasaran jenazah
6. Pelayanan Penunjang lain
PELAYANAN PENUNJANG
RUMAH SAKIT
BANGUNAN DAN PRASARANA
02
03
Persyaratan Teknis Bangunan
Persyaratan Teknis bangunan RS sesuai
dengan ketentuan
Peralatan RSU dan RSK
Tdd Peralatan Medis dan Non Medis Harus memenuhi;
1. Standar Pelayanan
2. Persyaratan Mutu
3. Keamanan
4. Keselamatan, dan
5. Laik Pakai
01
Teknis Bangunan
Aspek keandalan teknis bangunan
Gedung dan konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Sumber Daya MANUSIA
Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang
diberikan oleh RS yang diangkat dan ditetapakan oleh
Kepala/Direktur RS berupa Tenaga Tetap yang bekerja
secara Purna Waktu
Pemilik Rumah Sakit dan Kepala/Direktur Rumah Sakit
Bertanggungjawab dalam pemenuhan SDM dengan
jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis
beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan
Rumah Sakit
RS dapat mempekerjakan Tenaga Tidak Tetap dan/atau
tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan
01
02
03
04
Sumber Daya Manusia
SDM
Dokter
(+/-)
Dokter Gigi
(+/-)
Keperawatan
(+)
Kebidanan (+/-) Kefarmasian (+)
Kesehatan
Masyarakat (+)
Dokter Spesialis
(+/-)
Dokter Gigi
Spesialis (+/-)
Psikologi Klinis
(+/-)
Gizi (+)
Ketrapian Fisik
(+)
Kesh. Lingk (+)
Dokter
Subspesialis (+/-)
Dokter Gigi
Subspesialis (+/-)
Non Kesehatan
(+/-)
Teknik
Biomedika (+)
Keteknisian
Medik (+)
Kesehatan Lain
(+)
Dokter Spesialis dgn Kualifikasi Tambahan
diberi kewenangan dapat memberikan Pelayanan
Medik Subspesialis tertentu dalam hal belum
terdapat dokter subspesialis dasar dan dokter
subspesialis lain untuk melakukan pelayanan
medik subspesialis
Jumlah dan Kualifikasi SDM
disesuaikan dengan Hasil Analisis Beban Kerja,
Kebutuhan dan Kemampuan Pelayanan Rumah
Sakit.
KELAS
PERUBAHAN
Perubahan Kelas RS, dilakukan
berdasarkan;
1. Usulan dari Pemilik atau
kepala/direktur RS, hanya
dapat dilakukan terhadap
Rumah Sakit yang telah
terakreditasi, atau
2. Hasil pengawasan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah, dilakukan
sesuai dengan ketentuan
Klasifikasi Rumah Sakit dengan
menilai;
1. pemenuhan
kemampuan pelayanan
2. fasilitas Kesehatan,
dan
3. sarana penunjang, dan
4. sumber daya manusia
Rumah Sakit dapat melakukan
perubahan kelas Rumah Sakit
setelah memiliki perizinan
berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang –
undangan. Ditindaklanjuti dengan
penetapan kelas Rumah Sakit
yang baru melalui perubahan
perizinan berusaha sesuai degan
ketentuan peraturan perundang –
undangan
Columns
Infographic
Pasal 27 PP No 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
bidang Perumahsakitan
Dalam PP No 47 tahun 2021
dijelaskan lebih rinci
mengenai semua kewajiban
Rumah sakit dan hak pasien
1. Memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat
2. memberi pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit
3. memberikan pelayanan gawat darurat kepada
Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. berperan aktif dalam memberikan pelayanan
kesehatan pada bencana, sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;
5. menyediakan sarana dan pelayanan bagi
masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan
fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin,
pelayanan gawat darurat tanpa uang muka,
ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi
kemanus,iaan;
7. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai
acuan dalam melayani Pasien
8. menyelenggarakan rekam medis
menyediakan sarana dan prasarana umum yang
layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang
tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusrri, anak-anak, dan lanjut usia
9. melaksanakan sistem rujukan
10. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan
standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan
perund ang-urrdangan ;
11. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban Pasicn;
12. menghormati dan melindungi hak Pasien;
13. melaksanakan etika Rumah Sakit;
14. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;
15. melaksanakan program pemerintah di bidang
kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
16. membuat daftar tenaga medis yang melakukan
praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga
kesehatan lainnya;
17. menyusun dan melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit;
18. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan
tugas; dan
19. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.
Dalam melaksanakan kewajiban Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus
menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata
kelola klinis yang baik.
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
Columns
Infographic
Pasal 27 PP No 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
bidang Perumahsakitan
Dalam PP No 47 tahun 2021
dijelaskan lebih rinci
mengenai semua kewajiban
Rumah sakit dan hak pasien
1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan
peraturan yang bcrlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban
Pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,
dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu
sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien
sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan
yang didapatkan;
7. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan
sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang
berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang
dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai
surat izin praktik baik di dalam maupun di luar
Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit
yang diderita termasuk data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan
tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,
alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan
yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap
penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan
yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu
Pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya
selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan
Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak
sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila
Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang
tidak sesuai dengan standar baik secara perdata
ataupun pidana; dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak
dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hak Pasien JUGA termasuk;
a. mendapatkan akses terhadap isi rekam medis.
b. hak untuk memberikan persetujuan atau menolak
menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan.
c. dikecualikan bagi Pasien dengan kondisi tertentu
sesuai dengan 'standar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
HAK PASIEN
1. Menyediakan Unit Pengaduan
2. Unit pelayanan pengaduan melakukan pengumpulan
informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan pasien
atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan
oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan/atau
prosedur pelayanan di Rumah Sakit.
3. Keluhan atau pengaduan harus ditindaklanjuti secara
cepat, adil, dan objektif.
RUMAH SAKIT WAJIB
Pasal 44
Untuk Pemenuhan
Hak Pasien
Kewajiban PASIEN
memberikan informasi mengenai kemampuan
finansial dan jaminan kesehatan yang
dimilikinya;
05
mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oieh
tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien
yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
06
menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk
menoiak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga
kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh
tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah
kesehatannya;
07
memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang
diterima.
07
mematuhi peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit. 01
menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara
bertanggung jawab 02
menghormati hak Pasien lain, pengunjung,
dan hak tenaga kesehatan serta petugas
lainnya yang bekerja di Rumah Sakit; 03
memberikan informasi yang jujur, lengkap dan
akurat sesuai dengan kemampuan dan
pengetahuannya tentang masalah
kesehatannya; 04
SANKSI
Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dikenai sanksi
administrative berupa;.
TEGURAN DENDA
TEGURAN
TERTULIS
PENCABUTAN IZIN
SANKSI
Pasal 54 PP No 47/2021
AKREDITASI RUMAH SAKIT
Lembaga Independen, Melaksanakan
Akreditasi dengan menggunakan standar
Alrreditasi yang telah disetujui oleh Menteri.
Kewajiban Lembaga Independen;
Lembaga Independen wajib Menyampaikan
laporan kepada Menteri mengenai
pelaksanaan Akreditasi termasuk Rumah
Sakit yang telah terakreditasi.
Kewajiban Lembaga Independen
Dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali
3 Tahun sekali
Dilakukan paling lambat setelah beroperasi 2
(dua) tahun sejak memperoleh izin berusaha
untuk pertama kali
2 tahun sejak memperoleh izin
Dilaksanakan oleh Lembaga independent
penyelenggara Akreditasi yang berasal dari
dalam atau luar negeri, yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Lembaga Independen
Pembinaan dan Pengawasan
a. pemenuhan persyaratan Rumah Sakit;
b. kesesuaian Klasifikasi Rumah Sakit;
c. perizinan Rumah Sakit;
d. pemenuhan kewajiban dan hak Rumah
Sakit dan Pasien; dan
e. standar dan mutu pelayanan Rumah
Sakit. .
Pembinaan dan Pengawasan tdd;
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan,
Pemerintah Pusat dapat mengenakan
sanksi administrative berupa;
a. Teguran
b. Teguran tertulis
c. Denda, dan/atau
d. Pencabutan perizinan Rumah Sakit
Sanksi;
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah
Sakit dengan melibatkan;
a. organisasi profesi,
b. asosiasi perumahsakitan, dan
c. organisasi kemasyarakatan lainnya . sesuai
dengan tugas dan fungsi masing- masing.
a. pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat;
b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
c. keselamatan Pasien;
d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
e. peningkatan kemampuan kemandirian
Rumah Sakit.
Arah Pembinaan & Pengawasan utk;
Terima Kasih
Keunggulan setiap negara – bangsa diseluruh Dunia hari ini dan dimasa depan
ditentukan dari fakta apakah ia mampu Mengembangkan dan akhirnya memiliki
Kebijakan Publik yang Unggul
(Rian N, 2009)

More Related Content

Similar to analisa persi tntg pp472021.pdf

1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx
1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx
1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx
sukmakirana4
 
STR
STR STR
PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015
IndiSusanti
 
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Suprijanto Rijadi
 
IZIN FKTP.pptx
IZIN FKTP.pptxIZIN FKTP.pptx
IZIN FKTP.pptx
PuskesmasBotolinggo
 
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptPaparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
KlinikRawatInapBasma
 
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptxBandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
ssuser8d980a
 
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...
Universitas Pancasila
 
Pmk32020 klasifikasi izin rumah sakit
Pmk32020 klasifikasi izin rumah sakitPmk32020 klasifikasi izin rumah sakit
Pmk32020 klasifikasi izin rumah sakit
FahrizalChamimZajuli
 
Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdf
Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdfPermenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdf
Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdf
ovieflorida08
 
Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018
RizqaAprilia1
 
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docxBuku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
SangidYahya3
 
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
SangidYahya3
 
2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx
2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx
2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx
arisprastyoningsih1
 
Panduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdf
Panduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdfPanduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdf
Panduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdf
Najwa852066
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
BPJS Kesehatan RI
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
IdnJournal
 
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptxetik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
FebriyantiRahmadiniY
 
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfKMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
ssuserea3d08
 
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdfKMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
SriRezki9
 

Similar to analisa persi tntg pp472021.pdf (20)

1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx
1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx
1706071076062-ce534086-d01d-41c7-b9e6-3536ec80a1a6.pptx
 
STR
STR STR
STR
 
PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015PERMENKES 46/2015
PERMENKES 46/2015
 
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
 
IZIN FKTP.pptx
IZIN FKTP.pptxIZIN FKTP.pptx
IZIN FKTP.pptx
 
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptPaparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
 
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptxBandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
 
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...
 
Pmk32020 klasifikasi izin rumah sakit
Pmk32020 klasifikasi izin rumah sakitPmk32020 klasifikasi izin rumah sakit
Pmk32020 klasifikasi izin rumah sakit
 
Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdf
Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdfPermenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdf
Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. permenkespdf
 
Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018
 
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docxBuku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
 
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
 
2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx
2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx
2. REGULASI PERATURAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN.pptx
 
Panduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdf
Panduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdfPanduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdf
Panduan Praktik Klinik di Faskes Primer.pdf
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptxetik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
etik kedokteran gigi pasca penetapan ruu omnibulaw kesehatan.pptx
 
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfKMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
 
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdfKMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
 

Recently uploaded

441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt
441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt
441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt
Datalablokakalianda
 
1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx
1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx
1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx
LisnaKhairaniNasutio
 
DEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptx
DEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptxDEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptx
DEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptx
DamianLoveChannel
 
Supracondyler humerus fracture modul.pdf
Supracondyler humerus fracture modul.pdfSupracondyler humerus fracture modul.pdf
Supracondyler humerus fracture modul.pdf
ortopedifk
 
Slide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptx
Slide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptxSlide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptx
Slide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptx
FiikFiik
 
Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------
Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------
Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------
nurulkarunia4
 
v2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdf
v2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdfv2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdf
v2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdf
fritshenukh
 
Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.ppt
Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.pptCara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.ppt
Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.ppt
andiulfahmagefirahra1
 
graves’ disease etiology, pathofisiology
graves’ disease etiology, pathofisiologygraves’ disease etiology, pathofisiology
graves’ disease etiology, pathofisiology
RheginaSalsabila
 
PPT RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PPT  RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMERPPT  RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PPT RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
sulastri822782
 
Pengertian dan jenis obat antiparasit.pdf
Pengertian dan jenis obat antiparasit.pdfPengertian dan jenis obat antiparasit.pdf
Pengertian dan jenis obat antiparasit.pdf
ryskilahmudin
 
farmakologi antikoagulan presentasi.pptx
farmakologi antikoagulan presentasi.pptxfarmakologi antikoagulan presentasi.pptx
farmakologi antikoagulan presentasi.pptx
MuhammadAuliaKurniaw1
 
pemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteran
pemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteranpemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteran
pemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteran
hadijaul
 
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskularfarmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
MuhammadAuliaKurniaw1
 
Desain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdf
Desain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdfDesain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdf
Desain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdf
arikiskandar
 
Petunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTP
Petunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTPPetunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTP
Petunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTP
adhiwargamandiriseja
 
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFPRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
ratnawulokt
 
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptxMateri 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
syam586213
 
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptx
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxPPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptx
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptx
EmohAsJohn
 
Powerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak
Powerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternakPowerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak
Powerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak
adevindhamebrina
 

Recently uploaded (20)

441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt
441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt
441766795-PERSONAL-HYGIENE-ppt kebersihan diri sendiri.ppt
 
1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx
1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx
1.Kebutuhan Dasar Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.pptx
 
DEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptx
DEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptxDEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptx
DEFENISI OPERASIONAL (SINDROM) PENYAKIT SKDR.pptx
 
Supracondyler humerus fracture modul.pdf
Supracondyler humerus fracture modul.pdfSupracondyler humerus fracture modul.pdf
Supracondyler humerus fracture modul.pdf
 
Slide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptx
Slide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptxSlide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptx
Slide 1. Analisis Obat-obat Analgetik.pptx
 
Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------
Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------
Hiv DAN AIDS dalam kehamilan-------------
 
v2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdf
v2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdfv2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdf
v2 Intervensi serentak pencegahan stunting.pdf
 
Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.ppt
Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.pptCara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.ppt
Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik_New.ppt
 
graves’ disease etiology, pathofisiology
graves’ disease etiology, pathofisiologygraves’ disease etiology, pathofisiology
graves’ disease etiology, pathofisiology
 
PPT RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PPT  RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMERPPT  RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PPT RAKOR POKJANAL POSYANDU DALAM PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
 
Pengertian dan jenis obat antiparasit.pdf
Pengertian dan jenis obat antiparasit.pdfPengertian dan jenis obat antiparasit.pdf
Pengertian dan jenis obat antiparasit.pdf
 
farmakologi antikoagulan presentasi.pptx
farmakologi antikoagulan presentasi.pptxfarmakologi antikoagulan presentasi.pptx
farmakologi antikoagulan presentasi.pptx
 
pemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteran
pemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteranpemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteran
pemaparan PPT pneumonia untuk fakultas kedokteran
 
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskularfarmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
 
Desain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdf
Desain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdfDesain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdf
Desain Deskriptif Desain studi pada epidemiology bencana .pdf
 
Petunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTP
Petunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTPPetunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTP
Petunjuk teknis Aplikasi Indikator Nasional Mutu FKTP
 
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFPRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
 
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptxMateri 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
 
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptx
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxPPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptx
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptx
 
Powerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak
Powerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternakPowerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak
Powerpoint Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak
 

analisa persi tntg pp472021.pdf

  • 1. PERSI Medan, 5 Maret 2021 PP No 47 Thn 2020 Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
  • 2. Curriculum Vitae Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H, M.H(Kes) founder of AHLI | Achilles Health Law Indonesia Experience Akademisi | Dosen Hukum Kesehatan ◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum UNPAB | 2016 – Skrg ◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum NTU Academy Nomensen ◼ Dosen Pascasarjana Magister Hukum Univ. Prima Indonesia ◼ Dosen IKKES Helvetia – Prodi Adm.Rumah Sakit dan AKK ◼ Dosen IKKES Medistra – Lubuk Pakam Organisasi Perumahsakitan ◼ Sekretaris PERSI Daerah SUMUT | 2018 – Skrg ◼ Pengurus PERSI Daerah SUMUT | 2016 – Skrg ◼ Pengurus ARSSI SUMUT | 2016 – Skrg Organisasi Hukum Kesehatan ◼ Pengurus ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia) | 2016 – Skrg ◼ Ketua DPP MHKI Bid. Kajian Hukum Perumahsakitan | 2018 – Skrg ◼ Pengurus LAFAI (Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia) ◼ Ketua MHKI SUMUT Bid. Hukum Rumah Sakit | 2015 – Skrg ◼ Direktur LPKM MHKI SUMUT | 2016 – 2019 Achilles Health Law Indonesia - AHLI | email : achillesindonesia.ahli@gmail.com | IG : @achilleshealthlawindonesia 1. Founder Achilles Health Law Indonesia (AHLI) 2. Direktur RSU Bunda Thamrin | 2020 – Skrg 3. Direktur Utama PT. RMH (Regina Maris Hospital) | 2018 - Skrg 4. Direktur RSU Sarah | 2015 – 2019 5. Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 - 2019 6. Kepala Pelayanan Medis RS Sarah | 2014 – 2015 7. Kepala Bag. Legal & Umum RS Khusus Mata SMEC | 2013 – 2014 Praktisi Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU BUNDA THAMRIN Medan Konsultan JICA KPPIP-SF (Japan) | 2016 – 2019 Anggota TKMKB BPJS Kesehatan Divre I SUMUT | 2014 – Skrg Organisasi Profesi Dokter ◼ Sekretaris MKEK IDI Wilayah SUMUT | 2016 – Skrg ◼ Pengurus IDI Wilayah SUMUT | 2009 – 2016 ◼ Pengurus PB IDI Jakarta | 2016 – 2018 ◼ Dewan Penasehat IDI Cabang Sergei – PDUI SUMUT Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU INANTA P. Sidimpuan Konsultan Hukum Perumahsakitan RSU GRANMEDISTRA Lubuk Pakam Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Sumatera Utara SATGAS COVID-19 PEMPROVSU – Bidang GAKKUM Tim AHLI – Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan
  • 3. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT 01 02 03 04 05 Penyelenggaraan Rumah Sakit Setiap Penyelenggaran RS Wajib Memiliki Izin, tdd : Izin Mendirikan dan Izin Operasional Perizinan Rumah Sakit Izin diberikan setelah memenuhi persyaratan meliputi: lokasi, bangunan, prasarana, SDM, Kefarmasian, dan Peralatan Klasifikasi Rumah Sakit Umum 1. Rumah Sakit Umum Kelas A 2. Rumah Sakit Umum Kelas B 3. Rumah Sakit Umum Keals C 4. Rumah Sakit Umum Kelas D Pasal 24 ayat (4) Ketentuan Lebih lanjut Mengenai Klasifikasi RS diatur dengan Peraturan Menteri Klasifikasi Rumah Sakit Khusus 1. Rumah Sakit Khusus Kelas A 2. Rumah Sakit Khusus Kelas B 3. Rumah Sakit Khusus Kelas C. Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan peraturan Menteri
  • 4. PP Nomor 47 Tahun 2021 PEMBERLAKUAN Amanah UU No 11 Tahun 2020 PP No 47 Tahun 2021 Mencabut PMK No 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Berlaku Sejak diundangkan tanggal 2 Februari 2021 PP No 47 Tahun 2021 Melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang ada dalam Pasal 24 ayat (2) UU No 11/2020 dan perubahan Pasal 28 UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit.
  • 5. UU No 11 Tahun 2020 vs UU No 44 Tahun 2009 ✓ Akreditasi RS 3 tahun, sebelumnya PMK 12/2020 telah mengatur 4 tahun. ✓ Pengenaan Sanksi Administratif bagi Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha, Pidana bila ada kerugian. ✓ Perizinan berusaha diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ✓ Klasifikasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan dinyatakan tidak berlaku. Omnibus Law Pidana Denda bagi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha naik dari 5 Milyar menjadi 7 Milyar rupiah UU CIPTA KERJA
  • 6. START Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK UU 44/2009
  • 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 UU 44/2009 START
  • 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 UU 44/2009 START
  • 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 START UU 44/2009
  • 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 UU 44/2009 START
  • 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 UU 44/2009 Pasal 29 Pasal 29 START
  • 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 UU 44/2009 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Akreditasi wajib bagi rumah sakit dilakukan sekali dalam empat tahun. Akreditasi harus dilakukan dua tahun sejak rumah sakit mendapat izin operasional kali pertama. START
  • 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 START UU 44/2009
  • 14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RUMAH SAKIT UU CK 11/2020 UU 44/2009 START
  • 15. Perjalanan Regulasi Kelas & Izin Rumah Sakit Tentang Klasifikasi Rumah Sakit PMK No 340 Tahun 2010 UU No 44 Tahun 2009 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit PMK NO 3 Tahun 2020 ttg Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Klasifikasi RS Khusus Masih Menggunakan PMK No 340 Tahun 2010 Penundaan Pemberlakuan PMK No 30/2019 Tanggal 4 Nov 2019 SE No HK.02.02/Menkes/606/2019 Tentang Perizinan Rumah Sakit PMK No 147 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit PMK No 56 Tahun 2014 Ttg Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit PMK No 30 Tahun 2019 PMK No 3 Tahun 2020 PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT 2010 2014 2019 2010 RS Khusus 2019 2020 2021 PP NO 47 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan PP NO 5 Tahun 2021 ttg Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  • 16. Apa yang Baru ? Pasal 84 Rumah Sakit tetap dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas perawatan yang dimiliki sampai diselenggarakannya pelayanan kelas standar Pasal 84 Pelayanan rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat 1 Januari 2023 Pasal 18 Jumlah tempat tidur untuk pelayanan rawat inap kelas standar, paling sedikit; a. 60 % dari seluruh tempat tidur untuk RS Pemerintah dan Pemerintah Daerah. b. 40 % dari seluruh tempat tidur untuk RS Swasta. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
  • 17. KELAS STANDAR 1. Harmonisasi Regulasi 2. Penyiapan Infrastruktur 3. Penyiapan SDM sesuai ratio Kebutuhan 4. Akses dan Mutu yg sesuai standar minimal R.Rawat Inap 5. Kebutuhan Standar Minimal Sarana dan Prasaran Alkes terpenuhi di setiap R.Rawat Inap 6. Terpenuhi Standar PPI dan Keselamatan Pasien 7. Terpenuhi 10 Kriteria Umum sarana dan Prasarana R.Inap Masih dalam Diskusi, Tahapan yg dilakukan;
  • 18. Perjalanan Regulasi Kelas Standar UU No 40 Thn 2004 ttg JKN Pasal 54 (A) Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar Kesehatan dan Rawat Inap Kelas Standar paling lambat 20 Desember 2020 Pasal 54 (B) Manfaat Jaminan Kesehatan tsb diterapkan bertahap sampai dengan Paling lambar 2022 dan pelaksanaannya dilaksanakan secara berkesinambungan utk meningkatkan tata Kelola Jaminan Kesehatan Ps 23 ayat (4) Pasal 19 ayat (1), (2) Perpres 64/2020 PP 47/2021 2019 1 Jan 2014 Rawat Inap JKN tidak langsung diterapkan karena mempertimbangkan krn di RS seblm era SJSN masih terbagi Kelas 1,2,3. 1 Januari 2014 PP No 47 Tahun 2021 Dalam Peta Jalan JKN 2012-2019, seharusnya Implementasi Kebijakan Rawat Inap JKN tahun 2019 dapat dicapai, namun hingga kini belum juga dilaksanakan Tahun 2019 – Kebijakan R.Inap “Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di RS, maka kelas pelayanan di RS berdasarkan Kelas Standar. Pasal 23 ayat (4) UU 40/2004
  • 19. Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
  • 20. Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
  • 21. Sumber : slide presentasi dr. Asih Eka Putri, MPPM - ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI
  • 22. Klasifikasi Rumah Sakit 1. Rumah Sakit Umum (RSU) 2. Rumah Sakit Khusus (RSK) Berdasarkan; a. SDM b. Bangunan c. Sarana dan Peralatan Berdasarkan Jenis Pelayanan 1. Kemampuan Pelayanan : merupakan jenis pelayanan yang dpt diberikan 1. Fasilitas Kesehatan 2. Sarana Penunjang 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Penetapan Klasifikasi Berdasarkan; 1. Rumah Sakit Umum Kelas A, B, C dan D 2. Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, dan C Klasifikasi Rumah Sakit terdiri dari;
  • 23. JENIS RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT KHUSUS 1 2 3 Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya Dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya Pelayanan rawat inap dari seluruh 40% tempat tidur RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
  • 24. Klasifikasi Menurut PP No 47/2021 Min 250 TT Min 200 TT Min 100 TT Min 50 TT A B C D Rumah Sakit Umum TT Kelas Standar RSUD : 60 % RS Swasta : 40 % TT > Kelas 1 Max 30 % Intensive : min 10 % ICU : 6 % Lain : 4 % x R. ISOLASI : min 10 % Dlm keadaan Darurat RSUD : 30 % RS Swasta : 20 %
  • 25. RUMAH SAKIT KHUSUS JENIS RS KHUSUS Yang Lain dapat ditetapkan oleh Menteri Selain Rumah Sakit khusus tersebut, Menteri dapat menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelayanan Penggabungan Jenis Kekhususan Rumah Sakit khusus lainnya dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru, dapat ditetapkan oleh Menteri Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait Menteri dalam menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. 1. Ibu dan Anak 2. Mata 3. Gigi dan Mulut 4. Ginjal 5. Jiwa 6. Infeksi 7. THT – KL 8. Paru 9. Ketergantungan Obat 10.Bedah 11.Otak 12.Orthopaedi 13.Kanker 14.Jantung & Pembuluh Darah
  • 26. Rumah Sakit Khusus Min 100 TT Min 75 TT Min 25 TT B A C Pelayanan Lain diluar Kekhususan Max 40 % dari TT Menurut Permenkes No 3 Tahun 2020 Dikecualikan bagi RSK Gigi dan Mulut, RSK Mata dan RSK THT-KL
  • 27. UMAH SAKIT K H U S U S R 1. Kelas A : min 14 TT dan 75 Dental Unit 2. Kelas B : min 12 TT dan 50 Dental Unit 3. Kelas C : min 10 TT dan 25 Dental Unit RSK Gigi dan Mulut 1. Kelas A : min 40 TT 2. Kelas B : min 25 TT 3. Kelas C : min 15 TT RSK Mata dan THT-KL 1. 60 % dari seluruh TT RSPP dan RSUD 2. 40 % dari seluruh TT untuk RS Swasta Kelas Standar Paling Sedikit; Dapat Menyelenggarakan pelayanan lain selain kekhususan paling banyak 40 % dari seluruh TT rawat Inap yang tdd; 1. Pelayanan rawat inap , 2. Pelayanan rawat jalan dan 3. Kegawatdaruratan RSK dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru
  • 28. RS Penanaman Modal Asing Tempat Tidur 01 1. Kategori RSU dan RSK 2. Kesepakatan/Kerjasama Internasional Harus memiliki TT sesuai dengan; Jumlah Tempat Tidur 02 1. Utk RSU; Paling sedikit sesuai dengan jumlah TT RSU Kelas B 2. Utk RSK, Paling sedikit sesuai dengan jumlah TT RS Kelas A pada setiap RSK Jumlah Tempat Tidur; Penyelenggaraan 03 Penyelenggaraan RS dengan penanaman modal asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Penyelenggaraan
  • 29. PELAYANAN RUMAH SAKIT MEDIK & PENUNJANG MEDIK 1. Pelayanan Medik Umum 2. Pelayanan Medik Spesialis Pelayanan Medik Spesialis Dasar; 1. Penyakit Dalam 2. Anak 3. Bedah 4. Obstetri Ginekologi Pelayanan Medik & Penunjang Medik KEPERAWATAN/ KEBIDANAN 1. Pelayanan Asuhan Keperawatan 2. Pelayanan Asuhan Kebidanan Keperawatan & Kebidanan KEFARMASIAN 1. Pelayanan Alat Kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi system satu pintu 2. Pelayanan Kefarmasian Klinik Kefarmasian PENUNJANG Oleh Tenaga Kesehatan 1. Laboratorium 2. Rekam Medik 3. Darah 4. Gizi 5. Sterilisasi yg tersentral 6. Penunjang lainnya Oleh Non Tenakes : Penunjang
  • 30. DIBERIKAN OLEH TENAGA KESEHATAN 1. Pelayanan Laboratorium 2. Pelayanan rekam Medis 3. Pelayanan Darah 4. Pelayanan Gizi 5. Pelayanan Sterilisasi yang tersentral 6. Pelayanan Penunjang lain DIBERIKAN OLEH TENAGA NON KESEHATAN 1. Manajemen Rumah Sakit 2. Informasi dan Komunikasi 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat Kesehatan 4. Pelayanan Laundry/Binata 5. Pemulasaran jenazah 6. Pelayanan Penunjang lain PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT
  • 31. BANGUNAN DAN PRASARANA 02 03 Persyaratan Teknis Bangunan Persyaratan Teknis bangunan RS sesuai dengan ketentuan Peralatan RSU dan RSK Tdd Peralatan Medis dan Non Medis Harus memenuhi; 1. Standar Pelayanan 2. Persyaratan Mutu 3. Keamanan 4. Keselamatan, dan 5. Laik Pakai 01 Teknis Bangunan Aspek keandalan teknis bangunan Gedung dan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 32. Sumber Daya MANUSIA Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh RS yang diangkat dan ditetapakan oleh Kepala/Direktur RS berupa Tenaga Tetap yang bekerja secara Purna Waktu Pemilik Rumah Sakit dan Kepala/Direktur Rumah Sakit Bertanggungjawab dalam pemenuhan SDM dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit RS dapat mempekerjakan Tenaga Tidak Tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 01 02 03 04
  • 33. Sumber Daya Manusia SDM Dokter (+/-) Dokter Gigi (+/-) Keperawatan (+) Kebidanan (+/-) Kefarmasian (+) Kesehatan Masyarakat (+) Dokter Spesialis (+/-) Dokter Gigi Spesialis (+/-) Psikologi Klinis (+/-) Gizi (+) Ketrapian Fisik (+) Kesh. Lingk (+) Dokter Subspesialis (+/-) Dokter Gigi Subspesialis (+/-) Non Kesehatan (+/-) Teknik Biomedika (+) Keteknisian Medik (+) Kesehatan Lain (+) Dokter Spesialis dgn Kualifikasi Tambahan diberi kewenangan dapat memberikan Pelayanan Medik Subspesialis tertentu dalam hal belum terdapat dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis Jumlah dan Kualifikasi SDM disesuaikan dengan Hasil Analisis Beban Kerja, Kebutuhan dan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit.
  • 34. KELAS PERUBAHAN Perubahan Kelas RS, dilakukan berdasarkan; 1. Usulan dari Pemilik atau kepala/direktur RS, hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi, atau 2. Hasil pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Rumah Sakit dengan menilai; 1. pemenuhan kemampuan pelayanan 2. fasilitas Kesehatan, dan 3. sarana penunjang, dan 4. sumber daya manusia Rumah Sakit dapat melakukan perubahan kelas Rumah Sakit setelah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Ditindaklanjuti dengan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru melalui perubahan perizinan berusaha sesuai degan ketentuan peraturan perundang – undangan
  • 35. Columns Infographic Pasal 27 PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perumahsakitan Dalam PP No 47 tahun 2021 dijelaskan lebih rinci mengenai semua kewajiban Rumah sakit dan hak pasien 1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat 2. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit 3. memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 4. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 5. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; 6. melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanus,iaan; 7. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien 8. menyelenggarakan rekam medis menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusrri, anak-anak, dan lanjut usia 9. melaksanakan sistem rujukan 10. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perund ang-urrdangan ; 11. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasicn; 12. menghormati dan melindungi hak Pasien; 13. melaksanakan etika Rumah Sakit; 14. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; 15. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; 16. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; 17. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit; 18. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan 19. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam melaksanakan kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
  • 36. Columns Infographic Pasal 27 PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perumahsakitan Dalam PP No 47 tahun 2021 dijelaskan lebih rinci mengenai semua kewajiban Rumah sakit dan hak pasien 1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang bcrlaku di Rumah Sakit; 2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien; 3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; 4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 7. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; 9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya; 10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; 12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya; 14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; 15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; 16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut; 17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan 18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Pasien JUGA termasuk; a. mendapatkan akses terhadap isi rekam medis. b. hak untuk memberikan persetujuan atau menolak menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan. c. dikecualikan bagi Pasien dengan kondisi tertentu sesuai dengan 'standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan HAK PASIEN
  • 37. 1. Menyediakan Unit Pengaduan 2. Unit pelayanan pengaduan melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan/atau prosedur pelayanan di Rumah Sakit. 3. Keluhan atau pengaduan harus ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan objektif. RUMAH SAKIT WAJIB Pasal 44 Untuk Pemenuhan Hak Pasien
  • 38. Kewajiban PASIEN memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya; 05 mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oieh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 06 menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menoiak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; 07 memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 07 mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. 01 menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab 02 menghormati hak Pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit; 03 memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya; 04
  • 39. SANKSI Pelanggaran atas kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; dikenai sanksi administrative berupa;. TEGURAN DENDA TEGURAN TERTULIS PENCABUTAN IZIN SANKSI Pasal 54 PP No 47/2021
  • 40. AKREDITASI RUMAH SAKIT Lembaga Independen, Melaksanakan Akreditasi dengan menggunakan standar Alrreditasi yang telah disetujui oleh Menteri. Kewajiban Lembaga Independen; Lembaga Independen wajib Menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Akreditasi termasuk Rumah Sakit yang telah terakreditasi. Kewajiban Lembaga Independen Dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali 3 Tahun sekali Dilakukan paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin berusaha untuk pertama kali 2 tahun sejak memperoleh izin Dilaksanakan oleh Lembaga independent penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lembaga Independen
  • 41. Pembinaan dan Pengawasan a. pemenuhan persyaratan Rumah Sakit; b. kesesuaian Klasifikasi Rumah Sakit; c. perizinan Rumah Sakit; d. pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien; dan e. standar dan mutu pelayanan Rumah Sakit. . Pembinaan dan Pengawasan tdd; Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dapat mengenakan sanksi administrative berupa; a. Teguran b. Teguran tertulis c. Denda, dan/atau d. Pencabutan perizinan Rumah Sakit Sanksi; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan; a. organisasi profesi, b. asosiasi perumahsakitan, dan c. organisasi kemasyarakatan lainnya . sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan Pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit. Arah Pembinaan & Pengawasan utk;
  • 42. Terima Kasih Keunggulan setiap negara – bangsa diseluruh Dunia hari ini dan dimasa depan ditentukan dari fakta apakah ia mampu Mengembangkan dan akhirnya memiliki Kebijakan Publik yang Unggul (Rian N, 2009)