Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
Sosnas profile kotaku
1. Pendanaan Volume Investasi
NAMA KEGIATAN VOLUME SATUAN
01. Jalan 532.595 Meter
02. Drainase 252.018 Meter
78 Unit
03. MCK 577 Unit
04. Air Bersih 23.536 Meter
551 Unit
05. Pembuangan Limbah 194.786 Meter
19 Unit
70%
63% 63%
58%
60% 56% 55% 53% 53%51% 50% 49%
51%
50% 47%
43%
39%
40%
33% 33% 35% 36%
33%
30%
30%
20%
10%
0%
720 KSM
1,692 KSM
4,792 KSM
KUBE Rp. 14.410.000.000
USAHA SEJENIS Rp. 33.844.000.000
ANEKA USAHA Rp. 95.846.000.000
www.kotatanpakumuh.id KOTAKU Nasional @KotaTanpaKum uh
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya
pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.
Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di
kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak
huni, produktif dan berkelanjutan.
Tujuan Antara
• Mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha
• Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat
kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang
berfungsi dengan baik
• Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat
kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan
infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
• Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat dan pencegahan kumuh.
2. Manfaat & Target Program
• Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada
kawasan kumuh (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air
limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Hijau/Publik)
• Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan
yang lebih baik
• Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk
mendukung program KOTAKU
• Penerima manfaat terpenuhi
Pendekatan DJCK Dalam Pencegahan & Peningkatan Kualitas
Pendanaan Volume Investasi
NAMA KEGIATAN VOLUME SATUAN
01. Jalan 84.406 meter
02. Drainase 63.790 meter
351 unit
03. Peningkatan RTLH 1.942 unit
04. MCK 3.017 unit
05. Air Bersih 10.134 meter
887 unit
LOKASI PROGRAM KOTAKU NASIONAL
Provinsi 34
Kabupaten/Kota 269
Kelurahan/Desa 11.067
LOKASI KUMUH NASIONAL
Kelurahan 2.594
LOKASI PENCEGAHAN NASIONAL
Kelurahan 8.472
Permukiman Kumuh
KOMPONEN 1
PENGE M BA NGAN KELEM BAGAAN
DAN KEBIJAKAN
KOMPONEN 2
INTEGRASI PERENCA NAAN DAN
PENGEM BANGA N KAPA SITAS UNTUK
PEMERIN TAH DAERA H DAN MASYARAKAT
Inisiasi program ini dari Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan fokus untuk mewujudkan permukiman
yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur.
Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya
yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program
KOMPONEN 3
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PERKOTAAN DIKAWASAN KUMUH
- Infrastruktur primer & sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di kota/kab terpilih.
- Infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan.
tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat
masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan
kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang
dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan
berkelanjutan.
KOMPONEN 4
DUKU NGAN PELAK SANA AN
DAN BANTU AN TEKNIS
KOMPONEN 5
DUKU NGAN UNTUK KONDISI
DARURAT BENCANA
• Melakukan baseline data kumuh di 11.067 kelurahan/desa di 269 kota/kabupaten
• Melaksanakan penanganan kumuh melalui pola PLPBK; dilaksanakan di 220 kelurahan/desa
eksisting
• Percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kolaborasi
kota di 100 kota/kabupaten
• Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) di 845 kel/desa dan
Business Development Center (BDC) di 15 kota/kab
• Pilot PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) Bencana Kebakaran di 10
kel/desa
• Integrasi Perencanaan;: sudah ada RKPKP di 84 kab/kota fasilitasi APBN dan sedang
difinalisasi SIAP di 18 kab/kota melalui fasilitasi NUSP2