Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang target ke-7 dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi yang layak serta mengurangi rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh. Dokumen tersebut menjelaskan pencapaian provinsi Jawa Timur dalam mencapai target-target tersebut pada tahun 2015."
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang capaian program pengembangan sumber air minum perdesaan dan Pamsimas. Target pelayanan air minum nasional pada 2025 adalah 100% akses aman untuk seluruh penduduk. Peningkatan cakupan air minum melalui pipa akan mencapai 72,16% secara nasional. Pengembangan program di perkotaan dan perdesaan mencakup peningkatan kualitas, pembangunan infrastruktur baru, serta pengembangan sum
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pemerintah provinsi Jambi dalam mempercepat pencapaian akses air minum 100% pada tahun 2019, termasuk target, tantangan, skema pendanaan, dan program pengembangan sistem penyediaan air minum di berbagai kabupaten dan kota.
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang target ke-7 dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi yang layak serta mengurangi rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh. Dokumen tersebut menjelaskan pencapaian provinsi Jawa Timur dalam mencapai target-target tersebut pada tahun 2015."
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang capaian program pengembangan sumber air minum perdesaan dan Pamsimas. Target pelayanan air minum nasional pada 2025 adalah 100% akses aman untuk seluruh penduduk. Peningkatan cakupan air minum melalui pipa akan mencapai 72,16% secara nasional. Pengembangan program di perkotaan dan perdesaan mencakup peningkatan kualitas, pembangunan infrastruktur baru, serta pengembangan sum
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pemerintah provinsi Jambi dalam mempercepat pencapaian akses air minum 100% pada tahun 2019, termasuk target, tantangan, skema pendanaan, dan program pengembangan sistem penyediaan air minum di berbagai kabupaten dan kota.
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
Petunjuk Teknis dan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi, Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
Universal access 100 0-100 in Indonesia, possible or impossibleErly Silalahi
1. Dokumen tersebut membahas tentang kondisi sanitasi di berbagai negara Asia Tenggara dan Indonesia serta langkah-langkah untuk meningkatkan sanitasi di Indonesia.
2. Indonesia masih tergolong negara dengan kondisi sanitasi terburuk di dunia namun pemerintah berupaya mempercepat pencapaian target MDG melalui peningkatan kesadaran masyarakat, komitmen pemda, dan kerjasama lintas sektor.
3. Target pemerintah ialah mencap
Dokumen tersebut membahas konsep modul 2 prakarsa 100-0-100 dalam keterpaduan Cipta Karya. Dokumen ini membahas beberapa materi seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan air minum. Dokumen ini juga membahas kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta cara-cara pencegahan dan peningkatan kualitasnya.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas konsep program Pamsimas-2 untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan guna mencapai target MDGs.
2. Program ini akan dilaksanakan secara berbasis masyarakat dengan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3. Target program ini adalah meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi 4 juta pend
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan, biaya, dan sumber pembiayaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, mencakup studi desain, konstruksi, monitoring, serta sumber dana dari APBD, APBN, hibah, pinjaman, CSR, dan partisipasi masyarakat."
INOVASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAUpujiatisrirejeki
Dokumen tersebut membahas inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan air bersih dan air minum untuk mencapai target MDGs 2015/2019. Inovasi ini melibatkan pendekatan penyediaan air minum mandiri perdesaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air dan pengelolaan oleh masyarakat.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Merencanakan pengembangan sistem penyediaan air bersih Kecamatan Tugu berdasarkan data penduduk dan Rencana Tata Ruang Kota Semarang.
2. Mengumpulkan data primer melalui survei lapangan dan data sekunder dari instansi terkait.
3. Menganalisis data untuk merancang sistem sumber air, produksi, transmisi, dan distribusi guna memenuhi kebutuhan air penduduk.
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perundang-undangan terkait penataan ruang, sumber daya air, dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
2. Persyaratan kualitas dan kuantitas air minum juga dijelaskan seperti standar kebutuhan air bersih per orang.
3. Definisi air minum dan bersih serta komponen-komponen sistem penyediaan air minum diuraikan.
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukimaninfosanitasi
1. Dokumen ini membahas pentingnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan lingkungan permukiman oleh pemerintah pusat dan daerah.
2. Cakupan sarana sanitasi dan lingkungan masih rendah, membutuhkan investasi besar yang sulit disediakan pemerintah daerah.
3. Dokumen ini menyarankan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
Petunjuk Teknis dan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi, Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
Universal access 100 0-100 in Indonesia, possible or impossibleErly Silalahi
1. Dokumen tersebut membahas tentang kondisi sanitasi di berbagai negara Asia Tenggara dan Indonesia serta langkah-langkah untuk meningkatkan sanitasi di Indonesia.
2. Indonesia masih tergolong negara dengan kondisi sanitasi terburuk di dunia namun pemerintah berupaya mempercepat pencapaian target MDG melalui peningkatan kesadaran masyarakat, komitmen pemda, dan kerjasama lintas sektor.
3. Target pemerintah ialah mencap
Dokumen tersebut membahas konsep modul 2 prakarsa 100-0-100 dalam keterpaduan Cipta Karya. Dokumen ini membahas beberapa materi seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan air minum. Dokumen ini juga membahas kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta cara-cara pencegahan dan peningkatan kualitasnya.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas konsep program Pamsimas-2 untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan guna mencapai target MDGs.
2. Program ini akan dilaksanakan secara berbasis masyarakat dengan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3. Target program ini adalah meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi 4 juta pend
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan, biaya, dan sumber pembiayaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, mencakup studi desain, konstruksi, monitoring, serta sumber dana dari APBD, APBN, hibah, pinjaman, CSR, dan partisipasi masyarakat."
INOVASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAUpujiatisrirejeki
Dokumen tersebut membahas inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan air bersih dan air minum untuk mencapai target MDGs 2015/2019. Inovasi ini melibatkan pendekatan penyediaan air minum mandiri perdesaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air dan pengelolaan oleh masyarakat.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Merencanakan pengembangan sistem penyediaan air bersih Kecamatan Tugu berdasarkan data penduduk dan Rencana Tata Ruang Kota Semarang.
2. Mengumpulkan data primer melalui survei lapangan dan data sekunder dari instansi terkait.
3. Menganalisis data untuk merancang sistem sumber air, produksi, transmisi, dan distribusi guna memenuhi kebutuhan air penduduk.
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perundang-undangan terkait penataan ruang, sumber daya air, dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
2. Persyaratan kualitas dan kuantitas air minum juga dijelaskan seperti standar kebutuhan air bersih per orang.
3. Definisi air minum dan bersih serta komponen-komponen sistem penyediaan air minum diuraikan.
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukimaninfosanitasi
1. Dokumen ini membahas pentingnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan lingkungan permukiman oleh pemerintah pusat dan daerah.
2. Cakupan sarana sanitasi dan lingkungan masih rendah, membutuhkan investasi besar yang sulit disediakan pemerintah daerah.
3. Dokumen ini menyarankan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertujuan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan mendukung akses universal air bersih, sanitasi, dan permukiman layak. Program ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor. Tim pengabdian dari Universitas Tadulako memberikan pendampingan pada pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu, yang meliputi pembangunan infrastrukt
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pengembangan Pelayanan Lingkungan Permukiman (PLP) khususnya sanitasi, dengan target pencapaian akses universal sanitasi pada tahun 2019. Dibahas pula tantangan dan kerangka kerja serta kerangka pendanaan untuk mencapai target tersebut.
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta KaryaJoy Irman
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi, Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum adalah panduan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum).
Rencana Strategik Pembangunan Bidang Pengembangan PLPinfosanitasi
Pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dengan membangun fasilitas pengolahan limbah cair, sampah, dan drainase. Namun, pembangunan prasarana membutuhkan dana besar dan kemampuan pengelolaan yang memadai. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengembangkan master plan dan mengelola fasilitas secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 di bidang air minum, sanitasi, dan perumahan serta arahan kebijakan dan perencanaan DAK 2021-2022. Secara keseluruhan, dokumen ini membahas capaian fisik dan keuangan DAK 2020, evaluasi perencanaan DAK 2021, serta arahan kebijakan dan menu kegiatan yang akan difokuskan pada DAK 2022.
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
2. Latar Belakang
Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar
namun kurang mendapatkan perhatian dan belum
menjadi prioritas pembangunan di daerah.
Dampaknya kondisi sanitasi Indonesia masih
relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor
pembangunan lainnya. Hal ini terlihat dari capaian
akses sanitasi layak tahun 2016 yang secara
nasional baru mencapai 76,37 % (BPS tahun
2016). Masih terdapat kesenjangan sebesar 23,63
% yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2019
nanti sesuai dengan target pemenuhan universal
akses sanitasi sebesar 100% pada tahun tersebut.
3. DANA ALOKASI KHUSUS
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Sanitasi adalah dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai pembangunan
prasarana sanitasi sesuai prioritas
nasional
4. Penyusunan Usulan Kegiatan
Prioritas
Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah kegiatan
yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan
lingkungan permukiman berbasis masyarakat meliputi:
1. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari
akses dasar menjadi akses layak di prioritaskan pada lokasi
yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free
(ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).
2. Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan
dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, di prioritaskan
khusus
untuk Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/ sudah mempunyai
sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis);
5. LANJUTAN......
3. Pengadaan truk tinja di prioritaskan untuk
Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/
sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja
(reguler/on-call basis);
4. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan di
prioritaskan bagi lembaga pendidikan agama minimal
300 siswa menetap;
5. Penambahan pipa pengumpul dan SR di prioritaskan
untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) terpusat skala
kota dan permukiman;
6. LANJUTAN.......
6. Pembangunan baru Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman yang
terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR
di prioritaskan pada kawasan permukiman kumuh;
7. Pembangunan baru Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman yang
terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD) permukiman skala komunal, jaringan
pengumpul dan SR serta parasarana Mandi Cuci Kakus
(MCK) di prioritaskan pada kawasan permukiman
kumuh;
8. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)
di prioritaskan pada kawasan permukiman kumuh.
7. DANA MASYARAKAT
Dana Masyarakat;
Dana masyarakat (in-cash dan/atau in-kind) dikumpulkan
berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dan kesepakatan
masyarakat calon pengguna/penerima manfaat kegiatan;
Pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh KSM;
Dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dimasukkan ke
rekening bersama atas nama 3 (tiga) orang yaitu : Ketua dan
Bendahara KSM ditambah 1 (satu) orang wakil dari penerima
manfaat yang terpilih melalui rembug warga;
Dana masyarakat juga dapat dipergunakan untuk operasional
dan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh unit pengelola DAK
dan kegiatan sosialisasi DAK Bidang Sanitasi.
8. PROPORSI PENGGUNAAN DANA
Proporsi tersebut akan dialokasikan oleh
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
sebagai pelaksana program DAK ketika
memasuki tahap konstruksi. Rincian
detail penggunaannya dituangkan dalam
Rincian Anggaran Biaya (RAB) antara
lain sebagai berikut :
1. Minimal 60% untuk pengadaan bahan
dan sewa alat;
2. Maksimal 35% untuk upah pekerja;
3. Maksimal 5% untuk kegiatan non fisik
selama masa pembangunan
9. PROPORSI PENGGUNAAN DANA
Maksimal 10% dari penjumlahan poin 1 dan 2
digunakan untuk pembangunan prasarana
penunjang agar menjamin maksimalisasi dari
keberlanjutan dan pengembangan pelayanan
(contoh : talud pengaman IPAL, jalan setapak
menuju IPAL, drainase areal IPAL, Pagar,
Gudang, lanscaping IPAL, Cuci Motor, Kolam
Ikan, ruang pertemuan warga, Rehab
bangunan warga yang pekarangannya
dijadikan lokasi IPAL, dll). Jumlah dan jenis
prasarana penunjang ditentukan oleh rembug
calon pemanfaat. Dana penunjang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari jumlah
proporsi dana poin 1 dan 2.
10. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010/ Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
penyaluran dana kepada kelompok masyarakat
(KSM) dilakukan secara bertahap, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap I diberikan 40% (empat puluh perseratus)
dari keseluruhan dana apabila KSM telah
menyelesaikan Rencana Kerja Masyarakat(RKM)
dan Kontrak kerja;
b. Tahap II diberikan 30% (tiga puluh perseratus)
dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah
mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
c. Tahap III diberikan 30% (tiga puluh perseratus)
dari keseluruhan dana apabila perkerjaan telah
mencapai 60% (enam puluh perseratus).