Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dana BOS di sekolah. Terdapat beberapa poin penting yaitu: 1) terdapat selisih antara saldo kas BOS dengan bukti pengeluaran karena belum semua bukti dimasukkan ke aplikasi, 2) pengelolaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan peraturan terbaru dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta manajemen berbasis sekolah, 3) laporan realis

1. Inspektorat Kota Bandung

2.  Saldo Kas BOS Per 30 November 2020 Belum
Menunjukkan Kondisi yang Sebenarnya
 Hasil rekapitulasi Form Kas BOS yang diisi oleh
masing-masing sekolah menunjukkan masih
terdapat selisih sebesar Rp9.144.214.799,30
antara mutasi rekening sekolah dengan hasil
pengujian SPJ belanja sekolah. Hal tersebut
disebabkan Bendahara BOS belum menginput
semua bukti pertanggungjawaban belanja ke
Aplikasi CEKAS yang digunakan sebagai dasar
pembukuan.

3. “Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis BOS Reguler”

4.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 56);
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
609); dan
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1168),

5.  Penerima dana yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
 Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan
kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan
besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah
peserta didik:
◦ SD sebesar Rp900.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
◦ SMP sebesar Rp1.100.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
◦ SMA sebesar Rp1.500.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
◦ SMK sebesar Rp1.600.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
dan
◦ SLB sebesar Rp2.000.000,00 per 1 orang Peserta Didik.

6. “manajemen berbasis sekolah yaitu,
kewenangan sekolah untuk melakukan
perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan
program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
Sekolah”

7.  Tim tersebut ditetapkan oleh kepala Sekolah
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1) kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
2) anggota terdiri dari:
a) bendahara;
b) 1 (satu) orang dari unsur guru;
c) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah;
d) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali
peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih
oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari
terjadinya konflik kepentingan;

8.  Mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
 Menggunakan prinsip – prinsip pengelolaan
Dana Bos

9.  fFeksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola
sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
 Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan
dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk
mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
 Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan
untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya
seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat
dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan
perundangundangan;
 Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola
secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku
kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

10.  penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk
kepentingan peningkatan layanan pendidikan di
Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan
dari pihak manapun
 penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada
kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS
Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.
 Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis
dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani
oleh peserta rapat.
 Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus
didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan
Pendidikan, khususnya untuk pengembangan
program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di
Sekolah.

11. 1. penerimaan peserta didik baru;
2. pengembangan perpustakaan;
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
5. administrasi kegiatan sekolah;
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. langganan daya dan jasa;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. penyediaan alat multi media pembelajaran;
10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau
praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan,
pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi
kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris
berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir
SMK atau SMALB; dan/atau
12. pembayaran honor (paling banyak 50%).

12.  Pelaksanaan transaksi (Belanja Barang dan
Jasa)
 Pencatatan transaksi (BKU, Buku Kas Tunai,
Buku Pajak, Buku Bank)
 Pembukuan transaksi
 Penyusunan Surat Pertanggungjawaban

13.  1) RKAS;
 2) buku kas umum;
 3) buku pembantu kas;
 4) buku pembantu bank;
 5) buku pembantu pajak; dan
 6) dokumen lain yang diperlukan;

14.  RKAS adalah rancangan kegiatan dan anggaran sekolah, semua
sekolah wajib memiliki yang namanya RKAS baik mulai jenjang
SD, SMP dan SMK sederajat, rancangan ini memudahkan kita
dalam mengelola kegiatan sesuai dengan anggaran uangnya.
Dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) rancangan ini dibuat pada awal tahun yaitu bulan
januari, untuk dana BOS 2020, RKAS harus dibuat 3 tahap, sesuai
dengan juknis bos yang terbaru yaitu :
Tahap I bulan januari-april
Tahap II Mei - Agustus
Tahap III September - Desember.
Dalam 1 Tahun ada 3 Caturwulan atau 3 tahap pencairan dana
Bos, isi dari rancangan yang akan kami bagikan ini adalah :
1. Rkas global 1 tahun
2. Rkas pertahap/caturwulan
3. Kategori belanja ( Pegawai, barang dan jasa, persediaan,
pemeliharaan, perjalanan dinas, modal, peralatan dan mesin dll)

15.  BKU (Buku Kas Umum) mempunyai fungsi untuk
mencatat seluruh penerimaan dana dari BOS,
pungutan pajak serta jasa giro maupun seluruh
pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun
giral.
 Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi
eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak
ketiga:
 Kolom Penerimaan: dari Penyalur Dana (BOS atau
sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan
pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank.
 Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang
dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas
hasil jasa giro, dan setoran pajak.

17.  Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk
mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran
yang dilaksanakan secara tunai.

19.  Berfungsi untuk mencatat transaksi
penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan
khusus melalui bank dengan cara antara lain
penerbitan cek, penarikan cek, penerimaan
pembayaran dengan cek.
 Sumber informasi untuk penyusunan Buku
Pembantu Bank adalah semua transaksi
eksternal baik penerimaan maupun pengeluaran
yang dilakukan melalui bank dan transaksi
internal yang berupa pengambilan uang kas di
bank dan penyetoran uang kas untuk disimpan di
Bank.

21.  Buku ini hanya perlu dipergunakan apabila
sekolah yang bersangkutan adalah (yang ditunjuk
sebagai) pemungut pajak, yaitu terutama
sekolah-sekolah negeri.
 Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk
mencatat semua transaksi yang harus dipungut
pajak serta memonitor atas pungutan dan
penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib
pungut pajak.
 Pajak yang harus dibukukan adalah semua pajak,
terutama PPh Pasal 21, 23, serta PPN.
Paling lambat setiap akhir bulan harus ditutup
dan dihitung sisa pemungutan pajak yang belum
disetor ke kas Negara.

23. 1. Setiap transaksi harus didukung dengan
bukti yang sah.
2. Dokumen Pendukung Pembukuan terdiri dari
:
- Kwitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon
asli
- Bukti transaksi lainya (Notulen rapat, daftar
hadir, dll)
- Copy print out rekening bank

24. 1. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai
yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa
yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti sesuai kode kegiatan dan kode
rekening belanja langsung
4. Realisasi barang dan/atau jasa yang diterima tidak boleh lebih dari
uang yang dikeluarkan.
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran agar dicatat didalam dan/atau
dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran atau buku kas
(Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai)
6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus
dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadian.
7. Setiap akhir bulan, buku tersebut ditutup dan dihitung saldonya
kemudian dicocokan dengan saldo fisik baik yang ada di kas maupun
di Bank.
8. Dalam buku kas tidak boleh ada halaman kosong yang tidak terisi,
tanda bekas coretan/hapusan atau sesuatu daftar pembukuan yang
membuat interpretasi berbeda.

25.  Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan
dana bos reguler yaitu melakukan
rekapitulasi penggunaan dana BOS Reguler
berdasarkan standar pengembangan Sekolah
dan komponen pembiayaan dana BOS
Reguler.
 Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan
merupakan seluruh penggunaan dana BOS
Reguler yang diterima Sekolah pada tahun
berkenaan.

27.  Laporan ini dibuat tiap tahap dan
ditandatangani oleh Bendahara, kepala
Sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan
di Sekolah; dan
 Sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana BOS Reguler
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

28.  Sekolah harus mempublikasikan semua
pelaporan baik penerimaan dan penggunaan
dana BOS Reguler kepada masyarakat secara
terbuka.
 Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu
rekapitulasi dana BOS Reguler berdasarkan
komponen pembiayaan.
 Publikasi laporan dilakukan pada papan
informasi Sekolah atau tempat lainnya yang
mudah diakses oleh masyarakat.

29.  Pelaporan dana BOS Reguler pada Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
 Pajak terkait penggunaan dana BOS Reguler
di Sekolah mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pajak
nasional dan pajak daerah.

30.  Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di
Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan
Operasional Sekolah
 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Nomor
9954/D/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/
Jasa melalui SIPLah

31.  Pengadaan barang/jasa di sekolah secara daring yang
bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
di Sekolah (SIPLah).
 SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 Dalam hal pengadaan barang/jasa yang nilainya lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pedoman umum pengadaan barang/jasa di sekolah
melalui SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

32. Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Reguler ini diubah
dengan Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan
Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
Perubahan hanya pada satu tambahan yaitu di antara
Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 9A

33.  ketentuan mengenai peruntukan penggunaan dana BOS Reguler
oleh sekolah selama masa penetapan status Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah
Pusat;
 ketentuan mengenai pembayaran honor paling banyak 50% (lima
puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat;
 ketentuan mengenai persyaratan pembiayaan pembayaran honor
yang diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil
negara selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat; dan
 ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan dana BOS
Reguler selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.