Sosial Ekonomi Desember 2019

Dibandingkan dengan penduduk miskin September 2018 yang sebesar
25,67 juta orang (9,66 persen), penduduk miskin Maret 2019 turun
sebesar 529,9 ribu orang menjadi 25,14 juta orang (9,41 persen).
Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah
perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada
September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara
itu, di daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta
orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019)
SOSIALEKONOMIDESEMBER2019

2
Dilihat dari tingkat pendidikan pada
Agustus 2019, TPT untuk Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) masih paling
tinggi di antara tingkat pendidikan lain,
yaitu sebesar 10,42 persen. Masalah
pengangguran juga terlihat pada tingkat
pendidikan tinggi, TPT pada pendidikan
Diploma I/II/III dan Universitas terbilang
tinggi yaitu masingmasing sebesar 5,99
persen dan 5,67 persen.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

3
Gini Ratio Maret 2019 tercatat sebesar 0,382, turun
0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio
September 2018 yang sebesar 0,384 dan turun 0,007
poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2018 yang
sebesar 0,389. Berdasarkan daerah tempat tinggal,
Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019
tercatat sebesar 0,392, naik dibanding Gini Ratio
September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun
dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401.
Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada
Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibanding
Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319 dan
Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

4
Pada tahun 2018, IPM Indonesia telah
mencapai 71,39. Angka ini meningkat
sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar
0,82 persen dibandingkan dengan IPM
Indonesia pada tahun 2017. Pada tahun
2018, status pembangunan manusia di
Indonesia berada pada kategori
“tinggi”. Pada tahun 2018, status
pembangunan manusia di Provinsi DKI
Jakarta berada kategori “sangat tinggi”.

5
Sebanyak 21 provinsi telah mencapai
status pembangunan manusia “tinggi”,
yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,
Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan
Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan
Sulawesi Tenggara.

6
Sementara itu, status pembangunan
manusia di Provinsi Papua telah naik dari
“rendah” menjadi “sedang”. Provinsi
Papua juga menjadi provinsi dengan
kemajuan pembangunan manusia paling
cepat bersama dengan Provinsi Sulawesi
Barat dan Provinsi Papua Barat. Laju
pertumbuhan IPM ketiga provinsi
tersebut tercatat masing-masing sebesar
1,64 persen, 1,24 persen, dan 1,19 persen.

7
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70
pada skala 0 sampai 5. Angka ini
lebih tinggi dibandingkan capaian
tahun 2018 sebesar 3,66. Pada
tahun 2019, IPAK masyarakat
perkotaan lebih tinggi (3,86)
dibanding masyarakat perdesaan
(3,49).

8
Hasil proyeksi penduduk Indonesia
keadaan Juni 2017 menunjukkan
penduduk Indonesia berjumlah
261.890,9 ribu orang terdiri dari
131.579,2 ribu orang laki-laki dan
130.311,7 ribu orang perempuan.
Rata-rata laju pertumbuhan
penduduk 2010– 2017 sekitar 1,34
persen per tahun.

9
Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017
berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat
Kebahagiaan (SPTK) sebesar 70,69 pada skala
0–100. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun
2017 merupakan indeks komposit yang disusun
oleh tiga dimensi yang memiliki besaran
kontribusi yang berbeda-beda, yaitu Kepuasan
Hidup (Life Satisfaction) dengan besaran
kontribusi sebesar 34,80 persen, Perasaan
(Affect) dengan besaran kontribusi sebesar
31,18 persen, dan Makna Hidup (Eudaimonia)
dengan besaran kontribusi sebesar 34,02 persen.

10
Nilai indeks masing-masing
dimensi Indeks Kebahagiaan adalah
sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi
Kepuasan Hidup sebesar 71,07; (2)
Indeks Dimensi Perasaan (Affect)
sebesar 68,59; dan (3) Indeks
Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
sebesar 72,23. Seluruh indeks
dimensi diukur pada skala 0–100.

11
IP-TIK Indonesia tahun 2017 sebesar 4,99
pada skala 0-10. Pada tahun 2017, nilai
subindeks paling tinggi adalah subindeks
keahlian sebesar 5,75, diikuti subindeks
akses dan infrastruktur sebesar 5,16
serta subindeks penggunaan sebesar
4,44. Provinsi dengan IP-TIK tertinggi
pada tahun 2017 adalah DKI Jakarta,
yaitu 7,61. Sedangkan provinsi dengan IP-
TIK terendah adalah Papua, yaitu 2,95.

12
Pola utama distribusi perdagangan di
Indonesia: Beras: Produsen -- Distributor
-- Pedagang Eceran -- Konsumen Akhir.

13
IP-TIK 34 provinsi tahun 2015–2017
dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan
kuartil nilai IP-TIK masing-masing tahun, yaitu:
tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Baik
jumlah provinsi maupun nama provinsi yang
menempati kategori tinggi pada tahun 2017
masih sama keadaannya dengan fenomena
pada tahun 2015–2016. Nilai IP-TIK kategori
tinggi pada tahun 2017 ditempati oleh 9 provinsi,
yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan
Timur, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara,
Banten, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat.

14
Pola utama distribusi perdagangan
di Indonesia: Cabai merah: Petani -
- Pedagang Grosir -- Pedagang
Eceran -- Konsumen Akhir

15
di Indonesia: Daging ayam ras:
Produsen -- Pedagang Eceran --
Konsumen Akhir

16
di Indonesia: Daging sapi - Jalur
Produsen: Produsen -- Pedagang
Grosir -- Pedagang Eceran --
Konsumen Akhir

17
di Indonesia: Telur ayam ras -
Produsen -- Pedagang Grosir --
Pedagang Eceran -- Konsumen
Akhir

18
di Indonesia: Bawang merah:
Petani -- Pedagang Pengepul --
Akhir.

19
di Indonesia: Daging sapi - Jalur
Importir: Importir -- Distributor --
Akhir

20
di Indonesia: Minyak goreng -
Produsen -- Distributor --
Akhir

21
di Indonesia: Gula pasir: Produsen
-- Distributor -- Pedagang Grosir --
Pedagang Eceran - - Konsumen
Akhir

22
Indeks 2018 mencapai angka 72,39 dalam
skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami
peningkatan dibandingkan dengan angka
IDI 2017 yang sebesar 72,11. Peningkatan
IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh
penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar
0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46),
penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar
0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan
kenaikan aspek Lembaga Demokrasi
sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25)

23
Indikator tersebut adalah: (1) Satu
indikator dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu
Indikator 4, Ancaman/Penggunaan
Kekerasan oleh masyarakat yang
menghambat kebebasan berpendapat; (2)
Dua indikator berasal dari aspek Hak-hak
Politik, yaitu: a. Indikator 15, Persentase
Perempuan Terpilih terhadap Total
Anggota DPRD Provinsi dan b. Indikator 16,
Demonstrasi/Mogok yang Bersifat
Kekerasan

24
Pada tahun 2018 ini, masih
terdapat 6 (enam) dari 28
indikator yang masih mempunyai
skor berkategori “buruk” (skor
60). Indikator-indikator ini
memerlukan perhatian khusus
dari semua pihak agar dapat
mencapai kinerja yang lebih baik.

25
Pada periode 2017–2018, jumlah
provinsi yang memiliki angka IDI
berkategori “baik” meningkat dari 4
provinsi menjadi 5 provinsi. Namun
begitu, terdapat satu provinsi yang
masuk ke kategori “buruk”, yaitu
Provinsi Papua Barat, sementara
28 provinsi lainnya berada pada
kategori “sedang”.

26
Tiga indikator berasal dari aspek
Lembaga Demokrasi, yaitu: (a)
Indikator 21, Perda yang
Merupakan Inisiatif DPRD;
(b)Indikator 22, Rekomendasi
DPRD Kepada Eksekutif; dan c.
Indikator 26, Upaya Penyediaan
Informasi APBD oleh Pemerintah
Daerah.

27
Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun
2017, terdapat 20 provinsi mengalami
peningkatan dan 14 provinsi mengalami
penurunan angka IDI di tahun 2018 ini. Dua
provinsi dengan peningkatan IDI terbesar
terjadi di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara
Timur, masing-masing meningkat sebesar 9,04
poin dan 6,82 poin. Sementara, dua provinsi
yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68
poin dan 5,41 poin.

28
Sementara itu, produksi padi di
Indonesia dari Januari hingga September
2018 sebesar 49,65 juta ton GKG dan jika
memperhitungkan potensi produksi padi
pada bulan Oktober hingga Desember
maka produksi padi pada tahun 2018
sebanyak 56,54 juta ton yang
diperkirakan akan menghasilkan surplus
produksi sebesar 2,85 juta ton beras
pada akhir Desember 2018

29
Berdasarkan hasil survei KSA
pengamatan September, luas panen
Januari hingga September 2018
sebesar 9,54 juta hektar. Apabila
memperhitungkan potensi luas
panen pada bulan Oktober hingga
Desember maka total luas panen
Januari hingga Desember 2018
adalah sebesar 10,90 juta hektar.

30
Wilayah administrasi setingkat desa yang
didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu:
1) ada wilayah dengan batas yang jelas,
2) ada penduduk yang menetap, dan 3)
ada pemerintah desa/kelurahan. Hasil
Podes 2018, terdapat 83.931 wilayah
setingkat desa, 7.232 kecamatan, dan
514 kabupaten/kota. Wilayah setingkat
desa terdiri dari 75.436 desa/nagari,
8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT

31
Pada tahun 2018, sebagian besar desa di Indonesia
berstatus Desa Berkembang yaitu sebanyak 55 369 desa
(73,40 persen), Desa Tertinggal sebanyak 14 461 desa
(19,17 persen), dan Desa Mandiri sebanyak 5 606 (7,48
persen). Indeks Pembangunan Desa telah menunjukkan
perbaikan status desa. Desa Tertinggal berkurang sebesar
6.518 desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu,
Desa Mandiri bertambah sebesar 2.665 desa. Indeks
Pembangunan Desa disusun dari 5 dimensi, yang terdiri
dari 12 variabel dan 42 indikator. Semua dimensi
penyusun IPD mengalami kenaikan. Dimensi dengan
kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah
Desa, yaitu sebesar 9,81 poin. Sementara dimensi dengan
kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu sebesar
0,92 poin

Sosial Ekonomi Desember 2019

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Sosial Ekonomi Desember 2019

Similar to Sosial Ekonomi Desember 2019 (20)

More from Lestari Moerdijat

More from Lestari Moerdijat (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Sosial Ekonomi Desember 2019