Dokumen tersebut membahas tentang pandemi Covid-19 yang telah mengganggu kegiatan pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan harus bertransformasi menjadi pembelajaran daring untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Namun, pemerintah perlu menetapkan kebijakan pendidikan yang seimbang antara kesehatan dan pembelajaran. Pendidikan karakter perlu ditingkatkan selama masa pandemi ini.
Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.
Perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan baik fisik dan psikis. Untuk mencegahnya dibutuhkan upaya yang terus menerus dan berdampingan antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.
MEDIUM Edisi IV akan mengupas tentang parenting education yang diterapkan lembaga PAUD dalam menggalang partisipasi orangtua untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di sekolah, dan informasi lainnya.
Kebijakan Perlindungan Anak untuk menyelamatkan generasi masa depan. LOS 2016 Surabaya.
Materi ini disusun oleh pak Didik Yudhi, berhubungan dengan peraturan kemendikbud no 82 tahun 2015 mengenai penanggulangan kekerasan pada anak. harapannya agar menjadi perhatian bagi panitia LOS tahun 2016
Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.
Perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan baik fisik dan psikis. Untuk mencegahnya dibutuhkan upaya yang terus menerus dan berdampingan antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.
MEDIUM Edisi IV akan mengupas tentang parenting education yang diterapkan lembaga PAUD dalam menggalang partisipasi orangtua untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di sekolah, dan informasi lainnya.
Kebijakan Perlindungan Anak untuk menyelamatkan generasi masa depan. LOS 2016 Surabaya.
Materi ini disusun oleh pak Didik Yudhi, berhubungan dengan peraturan kemendikbud no 82 tahun 2015 mengenai penanggulangan kekerasan pada anak. harapannya agar menjadi perhatian bagi panitia LOS tahun 2016
Organisasi SOSIAL yang focus pada Anak & Remaja
Mengharapkan banya pemerintah daerah bekerjasam mengkampanyekan GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ANAK DAN REMAJA
Mengharapkan Kami diundang untuk mensosialisasikan ke pada masyarakat setempat pada anak Sekolah pada dunia Kampus dan pada daerah daerah yang mana nanti diharapkan menjadi Gerakan Bersama
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019ECPAT Indonesia
Â
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) merupakan penjabaran lebih rinci atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mencapai sasaran pembangunan perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Pencapaian berbagai sasaran komitmen global seperti Konvensi Hak Anak dan Sustainable Development Goals juga menjadi tujuan dalam rencana aksi ini.
Seperti yang tertera dalam dokumen RPJMN 2015-2019, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya perlindungan anak sebagai bagian dari bentuk investasi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Cita-cita besar inipun sejalan dengan agenda nasional pembangunan (Nawacita). Pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal akan menghasilkan individu berkualitas yang akan membawa kemajuan bangsa di masa yang akan datang, sebaliknya jika permasalahan anak tidak tertangani dengan baik maka generasi selanjutnya akan menjadi beban bagi negara.
INTINYA DALAM MENGELOLA PAUD, tidak ada diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).
PHBS yang dapat dilakukan di satuan pendidikan banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir diakui secara global sebagai salah satu perilaku kebersihan yang paling mendasar dengan dampak kesehatan yang besar. Terlebih saat terjadi kondisi kritis seperti pandemi atau munculnya wabah penyakit menular misalnya: Diare, Cacingan, Flu Burung, dan Corona (Covid-19), CTPS merupakan salah satu upaya mendasar dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut
Organisasi SOSIAL yang focus pada Anak & Remaja
Mengharapkan banya pemerintah daerah bekerjasam mengkampanyekan GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ANAK DAN REMAJA
Mengharapkan Kami diundang untuk mensosialisasikan ke pada masyarakat setempat pada anak Sekolah pada dunia Kampus dan pada daerah daerah yang mana nanti diharapkan menjadi Gerakan Bersama
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019ECPAT Indonesia
Â
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) merupakan penjabaran lebih rinci atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mencapai sasaran pembangunan perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Pencapaian berbagai sasaran komitmen global seperti Konvensi Hak Anak dan Sustainable Development Goals juga menjadi tujuan dalam rencana aksi ini.
Seperti yang tertera dalam dokumen RPJMN 2015-2019, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya perlindungan anak sebagai bagian dari bentuk investasi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Cita-cita besar inipun sejalan dengan agenda nasional pembangunan (Nawacita). Pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal akan menghasilkan individu berkualitas yang akan membawa kemajuan bangsa di masa yang akan datang, sebaliknya jika permasalahan anak tidak tertangani dengan baik maka generasi selanjutnya akan menjadi beban bagi negara.
INTINYA DALAM MENGELOLA PAUD, tidak ada diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).
PHBS yang dapat dilakukan di satuan pendidikan banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir diakui secara global sebagai salah satu perilaku kebersihan yang paling mendasar dengan dampak kesehatan yang besar. Terlebih saat terjadi kondisi kritis seperti pandemi atau munculnya wabah penyakit menular misalnya: Diare, Cacingan, Flu Burung, dan Corona (Covid-19), CTPS merupakan salah satu upaya mendasar dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut
Penguatan Karakter dan Sekolah Ramah Anak di Fase New Normal
1. Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan ,
Webinar, 27 Juni 2020
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 1
4. Penyakit yang disebabkan oleh SARS COV-2
Penularannya Cepat
Menjadi Pandemi Dunia
Belum ada obatnya
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 4
5. • DUNIA PENDIDIKAN DALAM MASA pandemic covid 19
âś“Data Unesco (Maret 2020): 1,5 miliar siswa dan 63 juta guru sekolah dasar
hingga menengah di 191 negara kegiatan sekolahnya terganggu akibat
pandemi Covid-19.
âś“Kegiatan belajar di sekolah di seluruh dunia bertransformasi menjadi belajar
di rumah (study from home) dengan menggunakan media dalam jaringan
(on line).
âś“Transformasi study from home sementara waktu dipandang cara yang paling
aman untuk memutus penyebaran wabah akibat virus corona. Hak para siswa
untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan
kesehatan dan keselamatan jiwa.
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 5
6. Melawan Covid-19
Obat belum ditemukan
Mencegah Penularan
Social dan Physical Distancing
Mempengaruhi sendi utama kehidupan manusia 🡪
Interaksi Sosial Manusia
Menimbulkan efek domino ke berbagai aspek
kehidupan
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 6
7. EDUCATIONACTIVITY
Domino Effect Covid-19
Social dan physical distancing menghalangi interaksi sosial
manusia dan menimbulkan efek domino kepada berbagai
kegiatan manusia termasuk pendidikan
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 7
9. Kebijakan Pendidikan Berdamai dengan Covid-19
Kemudahan akses
kegiatan pembelajaran
online
Standar minimal protokol kesehatan
penyelenggaraan kegiatan belajar di
sekolah
Standar sistem pendidikan baru mudah
diimplementasikan dan tidak menambah
beban bagi institusi, pendidik, orang tua
dan anak didik
Identifikasi variasi/inovasi
metode-metode pembelajaran
Komposisi alokasi waktu
pembelajaran online dan
tatap muka
Identifikasi kegiatan pembelajaran
yang dapat dilakukan secara
online dan tatap muka
THINGS
TO BE
CONCERNED
Peningkatan
mutu
pendidikan
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 9
15. GENERASI MILENIAL → DIGITAL NATIVES
(MARC PRENSKY)
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 15
16. Digital Natives Characteristic
Rapid access to
information from
multiple sources
Just-in-time learning
Multi-tasking
Networked interactions
with multiple people
Immediate rewards
Relevant, useful, fun
learning
Random access to
information
Multi-media over text
WEBINAR 2 SAR - FKG IPS NASIONAL 16
19. Kenormalan Baru
Di Berbagai Sektor
Perkantoran
Transportasi
Pendidikan
Jasa (Hiburan, Rumah Makan, Olah Raga, dll)
20.
21. Prinsip Kebijakan
Pendidikan di Masa
Pandemi COVID-19
Kesehatan dan keselamatan peserta
didik, pendidik, tenaga kependidikan,
keluarga, dan masyarakat merupakan
prioritas utama dalam menetapkan
kebijakan pembelajaran.
22. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:
•toilet bersih;
•sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun
atau cairan pembersih tangan(hand sanitizer); dan
•disinfektan.
01
Mampu mengakses fasilitas layanan
kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit,
dan lainnya).02
Kesiapan menerapkan area wajib masker
kain atau masker tembus pandang bagi
yang memiliki peserta didik disabilitas
rungu.
03
Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh
tembak).04
Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan Sesuai
Protokol Kesehatan Kementerian Kesehatan
23. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan
kegiatan di satuan pendidikan:
•memiliki kondisi medis penyerta(comorbidity)yang tidak
terkontrol
•tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan
penerapan jaga jarak
•memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah
atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19
dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
05
Membuat kesepakatan bersama komite satuan
pendidikan terkait kesiapan melakukan
pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu
menerapkan protokol kesehatan.
06
Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan Sesuai
Protokol Kesehatan Kementerian Kesehatan
28. Implementasinya dimulai dengan cara sederhana
yaitu hidup bersih, rapi, disiplin, sopan, dan santun
Nilai-nilai pembentuk karakter bersumber
dari Pancasila, agama, budaya, dan tujuan
pendidikan nasional
Penguatan Karakter
Fase Kenormalan Baru dapat menjadi landasan
kuat dalam pembelajaran bagi peserta didik untuk
membentuk karakter bersih, rapi, disiplin, sopan,
dan santun
35. Be an Indonesianist;
• Mengedepankan nilai-nilai
religiusitas dalam segala aspek
kehidupan.
• Bagi seorang muslim ada
peribahasa “ana muslim, qobla
kulli syaein” Saya muslim sebelum
berbuat segala sesuatu.
Religius
35
36. Be an Indonesianist;
• Menghargai keragaman,
tenggangrasa, tepasalira.
• Menjunjung tinggi norma, etika,
kearifan, menghindari terjadinya
diskriminasi.
Toleran
36
37. Humanis
ď‚´Menyadari akan nilai-
nilai kemanusiaan—
sebuah kesadaran
yang menuntun
hadirnya solidaritas
antar-manusia
berdasarkan
persamaan dan
keadilan universal.
37
39. Nasionalis
ď‚´Memiliki kesadaran kritis;
menekankan kesetiaan pada
bangsa dan Negara sebagai
bentuk perikatan emosional
yang melampaui batas-batas
identitas etnik, ras, agama,
dan denominasi kultural
lainnya.
ď‚´Hubbul wathan minal iman
39
40. Be an Indonesianist;
• Menempatkan
kepentingan nasional
sebagai dasar dari
pengambilan keputusan,
cara berpikir, dan cara
bertindak.
40
42. Multikulturalis
Menghargai multiKultural; menghormati perbedaan
identitas berbasiskan etnisitas, ras, agama, dan
denominasi kultural lainnya tidak saja berdasarkan
prinsip ko-eksistensi namun juga pro-eksistensi.
42
43. Berjiwa Sosial
Mengedepankan satu rasa kebersamaan, yang
mementingkan kehidupan yang lebih baik untuk orang
lain, untuk komunitas yang lebih besar, dengan
mengedepankan kepentingan bersama dengan tidak
mengutamakan ego/kepentingan diri sendiri daripada
orang lain/komunitas yang lebih banyak.
43
45. PEMBANGUNAN KARAKTER BERLANDASKAN PANCASILA
1. Religius dan Toleran (Ketuhanan yang
Maha Esa );
2. Humanis dan Pluralis (Kemanusiaan
Universal);
3. Nationalis yang Indonesianis (Persatuan
dalam Kebhinnekaan);
4. Demokratis dan Multikulturalis (Demokrasi
Permusyawaratan)
5. Berjiwa Sosiali dan Patriotis (Keadilan
sosial)
45
46. Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan
sebagai program untuk mewujudkan kondisi
aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya
lingkungan hidup, yang mampu menjamin
pemenuhan hak dan perlindungan anak dari
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah
lainnya, selama anak berada di satuan
pendidikan, serta mendukung partisipasi anak
terutama dalam perencanaan, kebijakan,
pembelajaran dan pengawasan.
Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun
sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah
sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta
memastikan sekolah memenuhi hak anak dan
melindunginya, karena sekolah menjadi rumah
kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.
Sekolah Ramah
A n a k
47. Prinsip Sekolah Ramah Anak
Mencakup penghormatan atas hak
anak untuk mengekspresikan
pandangan dalam segala hal yang
mempengaruhi anak di lingkungan
sekolah.
Penghormatan terhadap pandangan
anak
Senantiasa menjadi pertimbangan
utamadalam semua keputusan dan
tindakan yang diambil oleh pengelola
dan penyelenggara pendidikan yang
berkaitan dengan anak didik
Kepentingan terbaik bagi anak
Menciptakan lingkungan yang
menghormati martabat anak dan
menjamin pengembanganholistik dan
terintegrasi setiap anak.
Hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan
Menjamin kesempatan setiap anak
untuk menikmati hak anak untuk
pendidikan tanpa diskriminasi
berdasarkan disabilitas, gender, suku
bangsa, agama, dan latar belakang
orang tua
Nondiskriminasi
Menjamin transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, keterbukaan informasi, dan
supremasi hukum di satuan pendidikan
Pengelolaan yang baik
48. TERIMA KASIH
Pendidikan adalah kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci
terwujudnya Indonesia yang adil, sejahtera, aman, damai, maju, dan mendunia.