Tugas Manajemen Kontruksi II Wahyu Widiyanto Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

1. TUGAS
MANAJEMEN KONTRUKSI II
Disusun Oleh:
Wahyu Widiyanto
(161003222010453)
Dosen Pengampu
M. Afif Salim, ST,. MT,.
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2020

2. 1. Apabila terjadi penambahan item pekerjaan pada sebuah proyek,
sedangkan item tersebut tidak ada dalam RAB rencana, langkah apa yang
harus anda lakukan jika anda sebagai (a) konsultan, (b) kontraktor, (c)
pemilik pekerjaan ( BBWS Pemali Juana).
2. Apa perbedaan Pre Contract Meeting, Progress Hand Over dan Final
Hand Over ?
3. Salah satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah pemakaian SKA
dengan nama yang sama di lebih dari satu proyek. Sebutkan dampak yang
terjadi!
4. Apa yang anda ketahui tentang SPMK, addendum
5. Apa yang anda ketahui tentang Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebuah
proyek, dan sebutkan bab-bab yang ada pada RMK !
Bacalah jurnal dari link dibawah ini :
https://www.academia.edu/35598253/MASALAH_SENGKETA_DALAM_PE
NYELENGGARAAN_JASA_KONSTRUKSI
1. Berikan tanggapan terhadap makalah tersebut !
2. Sebutkan contoh proyek sengketa Precontractual !
3. Pembangunan penataan kawasan Kalijodo (Jakarta) termasuk dalam
sengketa apa?
4. Berikan kesimpulan terhadap makalah tersebut !
Jawab :
1. A. Kontraktor
- Kontraktor membuat surat pemberitahuan kepada konsultan pengawas dan owner
tentang adanya pekerjaan yang ada pada gambar kerja tetapi tidak ada di RAB.
- Memperhentikan sementara proyek dengan menunggu keputusan dari konsultan dan
owner.
- Apabila proyek tetap dilaksanakan dan owner tidak mau mengeluarkan biaya
tambahan, maka dilakukan pekerjaan tambah/kurang yaitu kontraktor mencari item
pekerjaan yang bisa dikurangi atau tidak dilaksanakan dan dialihkan untuk peerjaan
yang ditambah atau dikerjakan, atau
- Kontraktor melakukan pekerjaan dengan biaya dibebankan kepada owner,
B . Konsultan

3. - Konsultan pengawas berdiskusi dengan perencana serta owner sebagai pemilik
proyek bangunan apakah pekerjaan itu harus dilaksanakan atau tidak perlu
dilaksanakan.
- Jika perlu dilaksanakan maka konsultan pengawas dan owner membuat surat peritah
kerja atau site interuction kepada kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.
- Konsultan pengawas dan owner berfikir mengenai pengadaan biaya tambahan untuk
membayar pekerjaan tambahan tersebut.
- Jika owner tidak mau mengeluarkan biaya tambahan, maka bisa dilakukan pekerjaan
tambah kurang
C. Owner
- mempertimbangkan apakah perkerjaan itu perlu dilakukan atau tidak,
- jika dilaksanakan dan owner tidak mau mengeluarkan biaya tambahan, maka bisa
dilakukan pekerjaan tambah kurang, atau
- dilaksanakan dan biaya di tanggung oleh owner sendiri.
2. PCM
- pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi
Teknis sebagai pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan,
wakil masyarakat setempat dan instansi terkait guna menyamakan presepsi tersebut
seluruh dokumen kontrak dan membuat kesepakatan tersebut hal-hal penting yang
belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan
kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.
PHO (serah terima sementara)
- Kegiatan serah terima dari seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia
jasa kepada direksi pekerjaan
- PHO dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh penyedia jasa memenuhi persyaratan dan ketentuan kualitas,
kuantitas, dan jadwal waktu yang tercantum dalam kontrak.
FHO (serah terima akhir)
- Kegiatan serah terima akhir pekerjaan dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan
setelah penyedia jasa menyeleaikan semua kewajiban selama masa pemeliharaan.
- FHO dimaksudkan untuk

4. 1. Memastikan bahwa seluruh hasil pekerjaan penyedia jasa baik secara fisik
maupun administrasi telah dapat diterima oleh direksi pekerjaan dan hasil tersebut
telah layak digunakan secara umum.
2. Sebagai pernyataan berakhirnya kontrak
3. Sebagai pernyataan berakhirnya tanggung jawab penyedia jasa secara
keseluruhan
3. - Pencabutan SKA atas nama yang bersangkutan
- Tindak pidana kepada pemegang dan yang berangkutan bila ditemukan saat
pemeriksaan BPK
4. - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang diterbitkan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat
Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan di dalam Kontrak
pengadaan barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya
muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi.
- Adendum perupakan perubahan kontrak kerja bisa berupa penambahan atau
pengurangan, biasanya addendum digunakan untuk sebuah perikatan. Lingkup
addendum dapat berupa dokumen penawaran (DKH), Syarat-syarat khusus
kontrak (SSKK), Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), spesifikasi teknis dan
gambar.
5. Rencana mutu kontrak adalah suatu pedoman jaminan mutu dalam pelaksanaan
pekerjaan, agar produk akhir pekerjaan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum
dalam kontrak. Tujuan RMK sebagai alat kontrol/pengendali terhadap mutu suatu
pekerjaan, apakah semua item pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi atau
kriteria yang berlaku, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan, maka dengan
adanya Rencana Mutu Kontrak (RMK) dapat diketahui dari awal dan kesalahan yang
lebih fatal dapat dihindari, serta kualitas pekerjaan pun dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan yang diharapkan.
Bab bab yang terdapat dalam Rencana Mutu Kontrak
a. umum
b. Informasi kegiatan
c. Sasaran mutu kegiatan
d. Persyaratan teknis dan administrasi

5. e. Struktur organisasi
f. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang
g. Bagan alir pelaksanaan kegiatan
h. Jadwal pelaksanaan kegiatan
i. Jadwal peralatan
j. Jadwal material
k. Jadwal personil
l. Jadwal arus kas
m. Rencana & metode verifiksai, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan
pengajuan & kreteria penerimaannya
n. Jadwal kreteria penerimaan

6. Review Jurnal
1. Jurnal Masalah Sengketa dalam Penyelenggaraan Jasa Kontruksi oleh Mukhamad Afifi
Salim, Agus Bambang Siswanto memuat sengketa jasa kontruksi yang umumnya terjadi
pada proyek skala kecil dan menengah. Jurnal ini cocok bagi mereka yang belajar
manajemen kontruksi karena dengan jurnal ini para pelaku jasa kontruksi diharapkan
mampu mengantisipasi kemungkinan kemungkinan yang muncul khususnya mengenai
pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimana
penyelesaian sengketa jasa kontruksi dan tanggung jawab apa saja yang perlu dilakukan
oleh peaku jasa kontruksi secara perdata maupun pidana.
2. Contoh sengketa procontractual salah satunya yaitu proyek jalan tol batang semarang.
3. Pembangunan penataan kawasan Kalijodo (Jakarta) termasuk dalam
sengketa contractual karena masalah yang terjadi saat berlangsungnya pekerjaan
pelaksanaan kontruksi.
4. Jurnal ini sangat cocok untuk para pelaku kontruksi karena dalam jurnal ini menjelaskan
permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana penyelesaiannya. Bahasa yang
digunakan dalam jurnal juga mudah dipahami bahkan bagi mereka yang baru balajar
mengenai menajemen kontruksi.