Dokumen tersebut merupakan hasil ujian akhir pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1. Terdapat 20 pertanyaan pilihan ganda dengan total skor 90 dari 100. Peserta yang bernama Abinul Hakim mendapatkan skor 85. Dokumen ini berisi konsep-konsep dasar dan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.

1. IHT PBJP Level-1 Post test
Total points90/100
Nama*
Abinul Hakim
NIP*
196904091994011001
Pangkat/Golongan*
Pembina TK 1 / IVb
Jabatan/Tempat Tugas*
Kacabdin Wilayah II Pariaman
1. Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang
menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/PD sebagai penggunanya tetapi
juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
dalam keseluruhan siklus penggunaannya*
5/5
A. Pengadaan Kompleks
B. Pengadaan berkelanjutan
C. Pengadaan Terintegrasi
D. Pengadaan Non Kompleks
2. PPK menggunakan produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha
mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, produk ramah lingkungan
hidup*
5/5
A. Penyusunan spesifikasi teknis/ KAK
B. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja
C. Penyusunan Identifikasi Kebutuhan
D. Penyusunan paket PBJ
3. Tahapan Penyusunan RAB Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:*
5/5

2. A. Pengumpulan Data dan Informasi, Identifikasi Komponen Pekerjaan, Penentuan komponen biaya
dan/atau harga satuan dan penyusunan Rincian RAB
B. Pengumpulan Data dan Informasi, Identifikasi Komponen Pekerjaan, Penentuan komponen biaya
dan/atau harga satuan
C. Pengumpulan Data dan Informasi, identifikasi komponen biaya dan/atau harga satuan dan
penyusunan Rincian RAB
D. Pengumpulan Data dan Informasi, Identifikasi Komponen Pekerjaan, Penentuan komponen biaya
dan/atau biaya pendukung dan penyusunan Rincian RAB
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan survei:*
5/5
A. Pemasok-pemasok yang tidak dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa organisasi
B. Jenis komoditas yang tidak dapat disediakan oleh pemasok- pemasok tersebut
C. Kapasitas dan kuantitas dari pemasok
D. Lokasi pabrik / kantor / gudang dari pemasok
5. Kewajiban memiliki Pengelola Pengadaan dikecualikan untuk Kementerian/
Lembaga dalam hal:*
5/5
A. Nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga mencukupi untuk memenuhi
pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
B. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh ASN, prajurit Tentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
C. Nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi
pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
D. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa
dampak yang tidak diinginkan, terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan/atau target.
Sedangkan ketidakpastian dan kerugian merupakan:*
5/5
A. Karakteristik Risiko
B. Karakteristik Dampak Risiko
C. Ciri Risiko
D. Ciri Dampak
7. Risiko pada pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada setiap tahapan yaitu:*
5/5
A. perencanaan, persiapan dan pelaksanaan

3. B. perencanaan, persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan
C. perencanaan, persiapan dan pembayaran
D. Ciri Dampak
D. perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran
8. Cara pengadaan yang paling tepat untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk
pemberdayaan masyarakat/meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
adalah….*
5/5
A. Swakelola
B. Tender
C. Penunjukan langsung
D. E-purchasing
9. Contoh Pekerjaan yang TIDAK dapat dilaksanakan secara swakelola adalah….*
5/5
A. Renovasi rumah sederhana tidak layak huni
B. Pembangunan posyandu
C. Pengadaan komputer
D. Pemberian makanan tambahan balita
10. Tim Persiapan boleh merangkap sebagai Tim Pengawas dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara swakelola….*
5/5
A. Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain dan Ormas
B. Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran
C. Swakelola yang dilaksanakan oleh Organisasi kemasyarakatan
D. Swakelola yang dilaksanakan oleh Kemennterian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
11. Jika terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan volume pekerjaan di lapangan
dengan volume dalam kontrak, maka yang harus dilakukan PPK adalah….*
0/5
A. Melakukan Pemutusan Kontrak
B. Melakukan addendum kontrak
C. Memberikan sanksi denda 1/1000 dari nilai kontrak per hari
D. Menunjuk tim pelaksana lain untuk melanjutkan sisa pekerjaan

4. 12. Dasar pembayaran dalam Kontrak Swakelola….*
0/5
A. Perpres 16/2018
B. Ketentuan pembayaran dalam Kontrak Swakelola yang disepakati
C. Standar Biaya Masukan Menteri Keuangan
D. Peraturan Dirjen Perbendaharaan
13. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
swakelola untuk mengetahui realisasi fisik antara lain….*
5/5
A. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan
B. Verifikasi laporan pekerjaan
C. Verifikasi bukti pengeluaran
D. Dokumentasi hasil kegiatan
14. Data/informasi dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat memberikan
informasi terkait historis belanja organisasi adalah:*
5/5
A. Database rencana pengadaan di SIRUP, database rencana pengadaan di SIRUP, database kontrak
dari masing-masing unit kerja, Database proses pemilihan di LPSE
B. Database rencana pengadaan di SIRUP, database rencana pengadaan di SIRUP, database kontrak
dari masing-masing unit kerja, Database daftar hitam di INAPROC di SPSE
C. Database rencana pengadaan di SIRUP, database rencana pengadaan di SIRUP, database kontrak
dari masing-masing unit kerja, Database proses pemilihan di LPSE
D. Database rencana pengadaan di SIRUP, database rencana pengadaan di SIRUP, database kontrak
dari masing-masing unit kerja, Database proses pemilihan di SPSE
15. Siapa yang wajib menyerahkan laporan hasil pekerjaan pada Swakelola Tipe I?*
5/5
A. PA/KPA
B. Tim Pelaksana
C. Ketua Ormas
D. Ketua Pokmas
16. Apa bukti bahwa hasil pekerjaan sudah diterima oleh PPK?*
5/5
A. Sudah ditandatangani BAST oleh PPK dan Tim Pelaksana

5. B. Sudah ditandatangani BAST antara PPK dan KPA
C. Sudah ada Pembayaran dari PPK ke Tim Pelaksana
D. Sudah ada BAST dari Tim Pelaksana dan Tim Pengawas
17. Apa penyebab dalam Kontrak Swakelola tidak jelas sasaran yang akan dicapai?*
5/5
A. PPK dan Pelaksana Swakelola tidak memahami ketentuan Swakelola
B. Untuk mencapai target penyerapan anggaran
C. Perintah atasan langsung
D. Atas permintaan pelaksana Swakelola
18. Dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan pengawasan melalui berkala
adalah…*
5/5
A. Hasil pekerjaan tidak sesuai spesfikasi yang tertulis dalam kontrak
B. Pekerjaan lebih cepat selesai
C. Tidak ada gangguan
D. Hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak
19. Apa yang perlu diperhatikan jika dalam Kontrak Swakelola yang dilaksanakan oleh
Kelompok Masyarakat membutuhkan Pengadaan Barang/Jasa?*
5/5
A. Mengikuti Perpres 16/2018
B. Sesuai prinsip dan etika pengadaan
C. Mengikuti Peraturan Kepala Daerah Setempat
D. Mengikuti Peraturan Kepala Desa Setempat
20. Apa solusi yang dapat diambil agar pengeluaran kegiatan Pengadaan barang/Jasa
melalui Swakelola sesuai dengan RAB Kontrak?*
5/5
A. Dilakukan pengawasan keuangan ketat
B. RAB harus di pegang oleh kedua belak pihak
C. RAB disusun setelah pelaksanaan Kontrak
D. RAB disusun berdasarkan bukti pengeluaran