Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
Penerapan PPKM Mikro dan Pendataan SDGs Desa belum di rencanaan dalam Perdes 10 Tahun 2020, dengan dasar ini sebagai pedoman untuk merubah Penjabaran APBDes Tahun 2021
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/ 24 / KEP/ 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2024
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pembangunan
di tingkat Desa, Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen perlu membentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD);
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa
Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen masa bakti tahun
2019 – 2024.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2. 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5558
10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenteng Desa
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 5539)
lanjut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Ne`gara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan
Lembaran Republik Inodenisa Nomor 5717);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2);
12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaga Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13
14
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa dan Kepala Desa
(Lembaran daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15
16
17
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten
Kebumen tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen
tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran daerah
Kabupaten Kebumen tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
3. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa
Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan Susunan
Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud
diktum KESATU mempunyai masa bakti selama 5 Tahun.
KETIGA : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dimaksud Diktum
KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Menggerakkan Swadaya gotong royong Masyarakat; dan
c. Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan.
KEEMPAT : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
KELIMA : Biaya yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di
bebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Seboro
Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dan dana lain yang sah.
KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di Seboro
padatanggal : 29 Juli 2019
KEPALA DESA SEBORO,
ADI DUBARKAH, S.T
TEMBUSAN : disampaikanKepadaYth. :
1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Camat Sadang Kabupaten Kebumen;
6. Ketua BPD Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;
7. Arsip.
4. Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO
KEC. SADANG KAB. KEBUMEN
Nomor : 141/ 24 / KEP/ 2019
Tanggal : 29 Juli 2019
SUSUNAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2018
NO NAMA TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN
1 HERYONO KEBUMEN, 09-09-1969 KETUA
2 SUPARMIN HASAN CILACAP, 05-10-1958 SEKRETARIS
3 DUL JEBOD KEBUMEN, 10-05-1967 BENDAHARA
4 SUDARSO KEBUMEN, 16-04-1960 BIDANG PEMBANGUNAN
5 AHMAD GHOZALI KEBUMEN, 04-01-1966 BIDANG KEROKHANIAWAN
6 TRIYANI KEBUMEN, 03-12-1989 BIDANG PENDIDIKAN
7 WAGIONO KEBUMEN, 10-02-1964 BIDANG HUMAS
8 EKA NUTRIYANI KEBUMEN, 14-01-1986 BIDANG KESEHATAN
9 WAGIONO KEBUMEN, 10-03-1958 BIDANG EKONOMI
KEPALA DESA SEBORO
ADI SUBARKAH,S.T
5. DATA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2024
NO
NIK NAMA JABATAN TEMPAT/TANGGAL LAHIR
PENDIDIK
AN
ALAMAT
(RT/RW)
1 2 3 4 5 6 7
1 3305220909690001 HERYONO KETUA KEBUMEN, 09-09-1969 SLTP 001/007
2 3212010510580007 SUPARMIN HASAN SEKRETARIS CILACAP, 05-10-1958 SD 007/006
3 3305221005670003 DUL JEBOD BENDAHARA KEBUMEN, 10-05-1967 SD 003/001
4 3305221604600001 SUDARSO BIDANG PEMBANGUNAN KEBUMEN, 16-04-1960 SD 002/001
5 3305220401660002 AHMAD GHOZALI BIDANG KEROKHANIAWAN KEBUMEN, 04-01-1966 SD 004/005
6 3305224312890001 TRIYANI BIDANG PENDIDIKAN KEBUMEN, 03-12-1989 SLTA 002/005
7 3305221002640001 WAGIONO BIDANG HUMAS KEBUMEN, 10-02-1964 SD 007/004
8 3305225401860004 EKA NUTRIYANI BIDANG KESEHATAN KEBUMEN, 14-01-1986 SLTP 002/001
9 3305221003580004 MULYONO BIDANG EKONOMI KEBUMEN, 10-03-1958 SD 002/003
KEPALA DESA SEBORO
ADI SUBARKAH, S.T