Sk pejabat pengadaan 2013
- 1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS/ KUASAPENGGUNA ANGGARAN/BARANG MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/047/PL.01/I/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PAKAIAN KERJA SOPIR/SATPAM/PRAMU BAKTI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO TAHUN ANGGARAN 2013 PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian Pekerja Sopir/Satpam/Pramu Bakti Mahkamah Syar’iyah Jantho sesuai dengan DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu pula ditetapkan dalam suatu Keputusan; Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 No. : 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4400; 2. Undang - Undang No. : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.; 4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ; 6. Peraturan Pemerintah No. : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4406); 7. Paraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013; 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012; 10.Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Menetapkan Saudara : Nama : MAULIZAR, A.Md. Nip : 19860115 201101 1 007 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c) Jabatan : Staf Urusan Umum Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pakaian Pekerja Sopir/Satpam/Pramu Bakti Mahkamah Syar’iyah Jantho sesuai dengan DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;
- 2. Kedua : DalamPelaksanaan tugas pokok dan kewenangan, Pejabat Pengadaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah; Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013; Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta; 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta ; 4. Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta; 5. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh; 6. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) di Jantho; 7. Kepala KPPN Banda Aceh di Banda Aceh ; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2013 M. 19 Shafar 1434 H. PANITERA/ SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO KHUDAINI, SH NIP. 19611206 199403 1 001