SlideShare a Scribd company logo
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/047/PL.01/I/2013
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI,
PAKAIAN KERJA SOPIR/SATPAM/PRAMU BAKTI
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
TAHUN ANGGARAN 2013
PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian
Pekerja Sopir/Satpam/Pramu Bakti Mahkamah Syar’iyah Jantho sesuai dengan DIPA
Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012
Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu pula ditetapkan dalam suatu Keputusan;
Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 No. : 66 tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. : 4400;
2. Undang - Undang No. : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.;
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
6. Peraturan Pemerintah No. : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4406);
7. Paraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 001/SEK/SK/1/2013 tanggal
02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya Tahun Anggaran 2013;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan yang berada dibawahnya di seluruh
Indonesia Tahun Anggaran 2012;
10.Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Saudara :
Nama : MAULIZAR, A.Md.
Nip : 19860115 201101 1 007
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Staf Urusan Umum Mahkamah Syar’iyah Jantho
sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Pegawai dan Pakaian Pekerja Sopir/Satpam/Pramu Bakti Mahkamah Syar’iyah Jantho sesuai
dengan DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal
5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;
Kedua : Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan, Pejabat Pengadaan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa pemerintah;
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah
Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran
2013;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta ;
4. Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) di Jantho;
7. Kepala KPPN Banda Aceh di Banda Aceh ;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2013 M.
19 Shafar 1434 H.
PANITERA/ SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KHUDAINI, SH
NIP. 19611206 199403 1 001

More Related Content

What's hot

Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
People Power
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Arifuddin Ali
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
Resky Romli
 
Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi
Tedi Yuliadi
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Nurman syah
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Fitri Amalia
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
iniPurwokerto
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
Mariske Myeke Tampi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
iniPurwokerto
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
Mariske Myeke Tampi
 
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentuNo. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
ppbkab
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Oswar Mungkasa
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Ade Suerani
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
Yudhi Aldriand
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
Ismed Nur
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
abd_
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguanPA_Klaten
 
P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011
Dottoro Izhie
 

What's hot (20)

Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentuNo. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
No. 11 ttg retribusi perizinan tertentu
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
 
2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan2012 Perda ijin gangguan
2012 Perda ijin gangguan
 
P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011P sulsel 9_2011
P sulsel 9_2011
 

Viewers also liked

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Christine Roberts
 
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirSk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirNurman syah
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
Dani Setiawan
 
Sk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola AnggaranSk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola Anggaran
Iskandar Taran
 
Pemilihan wakasek
Pemilihan wakasekPemilihan wakasek
Pemilihan wakasek
Husin Abdul
 
Problem pengadaan barang di sekolah
Problem pengadaan barang di sekolahProblem pengadaan barang di sekolah
Problem pengadaan barang di sekolah
Andy Wrx
 
Sk jampel news
Sk jampel newsSk jampel news
Sk jampel news
mikrandegan
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Ulfah Hanum
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Khalid Mustafa
 
Hibah bmn-d
Hibah bmn-dHibah bmn-d
Hibah bmn-d
Kaka Ited
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014mohammad rifai
 
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
ppbkab
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Khalid Mustafa
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
razitakhalyla
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaranPA_Klaten
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
moliiceman
 

Viewers also liked (16)

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirSk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Sk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola AnggaranSk Pengelola Anggaran
Sk Pengelola Anggaran
 
Pemilihan wakasek
Pemilihan wakasekPemilihan wakasek
Pemilihan wakasek
 
Problem pengadaan barang di sekolah
Problem pengadaan barang di sekolahProblem pengadaan barang di sekolah
Problem pengadaan barang di sekolah
 
Sk jampel news
Sk jampel newsSk jampel news
Sk jampel news
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
 
Hibah bmn-d
Hibah bmn-dHibah bmn-d
Hibah bmn-d
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014
 
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 

Similar to Sk pejabat pengadaan 2013

Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Ulfah Hanum
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
moliiceman
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
moliiceman
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
moliiceman
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Nurman syah
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
Eka Ramadhani
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
moliiceman
 
Permen pu 4 2011
Permen pu 4 2011Permen pu 4 2011
Permen pu 4 2011
Armida Share
 
Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015
Ulfah Hanum
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingkunwidiatmono82
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Irman Gapur
 
Presentasi pepres 2010 galih gumelar2
Presentasi pepres 2010   galih gumelar2Presentasi pepres 2010   galih gumelar2
Presentasi pepres 2010 galih gumelar2
Galih Gumelar Empat
 
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
lkibandung
 
Presentasi pepres 2010 galih gumelar
Presentasi pepres 2010   galih gumelarPresentasi pepres 2010   galih gumelar
Presentasi pepres 2010 galih gumelar
Galih Gumelar Empat
 
Materi KPN Semarang.pptx
Materi KPN Semarang.pptxMateri KPN Semarang.pptx
Materi KPN Semarang.pptx
BimtekHI
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
moliiceman
 
Isian gt
Isian gtIsian gt
Isian gt
Abul Againts
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Imad Putranda
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
biancamulus
 
perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010
Armida Share
 

Similar to Sk pejabat pengadaan 2013 (20)

Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Ser...
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
Permen pu 4 2011
Permen pu 4 2011Permen pu 4 2011
Permen pu 4 2011
 
Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
 
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp no. 1 tahun 2015 tentang e tendering
 
Presentasi pepres 2010 galih gumelar2
Presentasi pepres 2010   galih gumelar2Presentasi pepres 2010   galih gumelar2
Presentasi pepres 2010 galih gumelar2
 
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
Sertifikasi bandung dan bogor (agustus)
 
Presentasi pepres 2010 galih gumelar
Presentasi pepres 2010   galih gumelarPresentasi pepres 2010   galih gumelar
Presentasi pepres 2010 galih gumelar
 
Materi KPN Semarang.pptx
Materi KPN Semarang.pptxMateri KPN Semarang.pptx
Materi KPN Semarang.pptx
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
 
Isian gt
Isian gtIsian gt
Isian gt
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010
 

Sk pejabat pengadaan 2013

  • 1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/047/PL.01/I/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PAKAIAN KERJA SOPIR/SATPAM/PRAMU BAKTI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO TAHUN ANGGARAN 2013 PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian Pekerja Sopir/Satpam/Pramu Bakti Mahkamah Syar’iyah Jantho sesuai dengan DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu pula ditetapkan dalam suatu Keputusan; Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 No. : 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4400; 2. Undang - Undang No. : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.; 4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ; 6. Peraturan Pemerintah No. : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4406); 7. Paraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013; 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012; 10.Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Menetapkan Saudara : Nama : MAULIZAR, A.Md. Nip : 19860115 201101 1 007 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (II/c) Jabatan : Staf Urusan Umum Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pakaian Pekerja Sopir/Satpam/Pramu Bakti Mahkamah Syar’iyah Jantho sesuai dengan DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;
  • 2. Kedua : Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan, Pejabat Pengadaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah; Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 005.04.2.402608/2013 tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013; Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta; 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta ; 4. Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta; 5. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh; 6. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) di Jantho; 7. Kepala KPPN Banda Aceh di Banda Aceh ; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2013 M. 19 Shafar 1434 H. PANITERA/ SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO KHUDAINI, SH NIP. 19611206 199403 1 001